Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai pembukaan rute baru baik domestik maupun internasional akan meningkatkan kompetisi maskapai penerbangan.

Ketua Umum MTI, Tory Damantoro, mengatakan saat ini, sektor perhubungan udara sepertinya kekurangan kompetisi karena minimnya pemain. Hal ini juga berpengaruh terhadap harga tiket pesawat.

Tory menjelaskan banyaknya rute baru yang dibuka turut dapat mempengaruhi harga tiket di rute tersebut jika banyak maskapai lain yang bermain.

“Harga tiket akan menurun kalau kompetisi di satu rute sudah mulai saturated,” kata Tory kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Lebih lanjut, Tory juga mengatakan pembukaan rute juga akan membuat masyarakat memiliki banyak pilihan tambahan.

Terpisah, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan mendukung maskapai untuk membuka penerbangan di Indonesia.

“Kita dukung [maskapai membuka rute] domestik,” kata Budi Karya kepada Bisnis, baru-baru ini.

Seperti diketahui, sejumlah maskapai penerbangan gencar melakukan ekspansi dengan membuka rute penerbangan baru.

Garuda Indonesia misalnya, teranyar maskapai pelat merah ini membuka rute penerbangan domestik dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju tiga kota tujuan. Penerbangan ini disebut akan berlaku pada November mendatang.

Kemudian, PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) berencana akan membuka rute penerbangan internasional menuju kota-kota di India dan China.

Head of Indonesia Affairs and Policy AirAsia Indonesia Eddy Krismeidi mengatakan, CMPP akan berfokus pada pembukaan rute-rute internasional. Rute baru yang akan dibuka adalah China dan India.

“Rute selanjutnya adalah rute menuju kota-kota di India dan China,” kata Eddy kepada Bisnis, Senin (7/10/2024).

Selanjutnya, industri penerbangan komersial kedatangan pemain baru, BBN Airlines. BBN Airlines saat ini telah membuka penerbangan komersial di tiga rute, yaitu Jakarta - Surabaya, Jakarta - Balikpapan, serta Jakarta - Denpasar.

Bisnis.com, JAKARTA - Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) berharap wacana harga tiket pesawat turun dapat segera terealisasi di masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asita, Budijanto Ardiansjah mengatakan wacana tersebut perlu segera direalisasikan guna mendorong peningkatan kinerja sektor pariwisata hingga meningkatkan kualitas destinasi wisata di Indonesia.

“Kalau tiket penerbangan domestik mahal, [wisatawan] akan ngumpul. Misal wisatawan berkunjung ke Bali, ya dia tetap di Bali saja dia tak akan terbang ke Medan karena mahal, tapi kalau tiket domestik murah akan terjadi penyebaran bagus,” kata Budijanto di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Di samping itu, Budi berpandangan bahwa wacana penurunan harga tiket domestik ini juga bakal mengatasi masalah overtourism pada satu wilayah saja.

Untuk merealisasikan hal itu, Budi menyebut perlu ada komitmen serius pemerintah. Salah satunya untuk menyusun ulang regulasi mengenai pengenaan pajak berlapis pada sektor penerbangan.

“Di Indonesia itu tiket sebenarnya double tax menurut saya. Pada saat dijual oleh maskapai itu kan sudah kena pajak. Dijual lagi di travel agen tambah pajak lagi, jadi bagaimana tidak mahal? Jadi memang harus ada satu gebrakan khusus, kalau tidak tetap akan naik terus,” tegasnya.

Sebelumnya, hal senada juga sempat disampaikan oleh Indonesia National Air Carriers Association (INACA). Di mana, Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja mengatakan saat ini maskapai dikenakan berbagai jenis pajak.

Mulai dari pajak untuk avtur, pajak dan bea untuk pesawat dan suku cadang seperti bea masuk, PPh impor, PPN dan PPN BM suku cadang, hingga PPN untuk tiket pesawat.

"Pengenaan ini memicu terjadinya pajak ganda. Padahal, di negara lain pajak dan bea tersebut tidak ada,” jelasnya.

Belum lagi terkait dengan besarnya biaya operasional berupa mahalnya harga avtur, adanya antrean pesawat di darat untuk terbang dan di udara untuk mendarat yang berpotensi boros bahan bakar, hingga biaya layanan navigasi penerbangan dan lain-lain.

Selain itu, Denon juga menyoroti biaya layanan kebandarudaraan bagi penumpang atau Passenger Service Charge (PSC) yang dimasukkan dalam komponen harga tiket pesawat. Denon mengatakan, hal ini turut membuat harga tiket pesawat terlihat lebih tinggi.

"Penumpang tidak mengetahui kalau PSC itu bukan untuk maskapai, tetapi untuk pengelola bandara. Namun, karena berada dalam satu komponen, maka penumpang menganggap itu adalah bagian tiket pesawat dari maskapai,” kata Denon.

Bisnis.com, JAKARTA - Avtur menjadi sorotan karena kerap disebut sebagai biang kerok harga tiket pesawat mahal. Sejumlah pihak bahkan menyebut tingginya harga avtur tak lepas dari distribusi yang tertutup alias monopoli. Lantas, benarkah avtur menjadi biang kerok harga tiket pesawat sulit turun?

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, memaparkan hasil studi yang menemukan bahwa rata-rata porsi biaya avtur dalam komponen harga tiket pesawat antara 20% hingga 40%.

Menurutnya, studi tersebut menggambarkan bahwa terdapat sekitar 60% sampai dengan 80% komponen biaya penerbangan yang lain di luar biaya avtur.

"Karena itu, upaya menurunkan harga tiket pesawat hanya dengan berfokus pada harga avtur, dapat menghasilkan kebijakan yang tidak proporsional," kata Komaidi melalui keterangannya dikutip Selasa (8/10/2024).

Dia memaparkan porsi biaya avtur terhadap total biaya penerbangan sejumlah maskapai seperti Garuda Indonesia, Thai Airlines, Singapore Airlines, Qatar Airways, dan Emirates pada 2019 masing-masing dilaporkan sekitar 27%, 27%, 29%, 36%, dan 32%.

Pada 2023, porsi biaya avtur dalam komposisi biaya penerbangan kelima maskapai tersebut meningkat menjadi masing-masing 36%, 39%, 31%, 41%, dan 36%. Komaidi mengatakan peningkatan itu salah satunya karena rata-rata harga minyak dunia pada periode tersebut naik sekitar 30%.

Harga minyak jenis BRENT tercatat meningkat dari US$64,30 per barel pada 2019 menjadi US$82,49 per barel pada 2023. Sementara harga minyak jenis WTI meningkat dari US$56,99 per barel pada 2019 menjadi US$77,58 per barel pada 2023.

"Kesimpulan yang menyebut bahwa tingginya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik akibat mahalnya harga avtur, kiranya perlu ditinjau kembali," kata Komaidi.

Apalagi, sambung Komaidi, berdasarkan ketentuan Permenhub No.20/2019, komponen tarif atau harga tiket pesawat yang harus dibayar oleh konsumen meliputi empat aspek. Keempat aspek itu yakni tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan biaya tuslah/tambahan (surcharge).

Adapun tarif jarak yang harus dibayar konsumen terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung meliputi biaya operasi langsung tetap dan biaya operasi langsung variable.

Biaya operasi langsung tetap yang dimaksud dalam Permenhub No.20/2019 meliputi biaya penyusutan atau sewa pesawat, biaya asuransi, biaya gaji tetap crew, biaya gaji tetap teknisi, biaya crew dan teknisi training.

Sementara, biaya operasi langsung variable meliputi biaya pelumas, biaya bahan bakar minyak (avtur), biaya tunjangan crew, biaya overhaul atau pemeliharaan, biaya jasa kebandarudaraan, biaya jasa navigasi penerbangan, biaya jasa ground handling penerbangan, dan biaya katering penerbangan.

Berdasarkan ketentuan Permenhub No.20/2019 itu, dalam harga tiket pesawat yang dibayar oleh konsumen adalah untuk membayar sekitar 16 komponen biaya maskapai termasuk pajak, asuransi, dan surcharge di atas.

"Karena itu, peningkatan harga tiket pesawat tidak hanya terkait dengan harga avtur, tetapi juga ditentukan oleh 15 komponen biaya yang lainnya," ucap Komaidi.

Pemerintah belakangan berencana menurunkan harga tiket pesawat domestik dalam waktu dekat, dengan berfokus pada komponen pembentuk harga tiket, termasuk harga avtur dan suku cadang.

Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo Manuhutu, menyampaikan saat ini satgas penurunan harga tiket pesawat mengidentifikasi adanya sejumlah elemen yang berkontribusi pada tingginya harga tiket.

"Kita sekarang sedang menyisir satu per satu komponen yang membuat harga tiket tinggi, salah satunya adalah double tax, pertama pajak tiket, kemudian pajak bahan bakar," kata Odo dalam konferensi pers DIATF 2024, dikutip dari laman youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rabu (25/9/2024).

Odo mengatakan langkah ini diharapkan dapat menurunkan harga tiket pesawat domestik beberapa persen, sehingga menjadi lebih kompetitif dengan negara-negara tetangga. Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan harga tiket pesawat di Indonesia tetap kompetitif di pasar internasional. (Mochammad Ryan Hidayatullah)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menuding BPH Migas melindungi produsen avtur untukmonopoli penjualan avtur.

Untuk diketahui, satu-satunya penyedia avtur di Indonesia saat ini adalah PT Pertamina Patra Niaga.

Budi Karya mengatakan pihaknya telah berupaya menyampaikan solusi ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait dengan penurunan harga tiket pesawat. Salah satu solusi yang diusulkan adalah menurunkan harga avtur.

Dia menuturkan, berdasarkan rekomendasi KPPU bahwa avtur harus multiprovider agar tercipta harga yang kompetitif.

“Saya langsung menunjuk bahwa satu provider membuat harga monopoli. Monopoli itu dilindungi BPH Migas. Saya sudah sampaikan setahun lalu, tetapi dianggap anjing menggonggong kafilah berlalu. Tidak didengar,” kata Budi dalam konferensi pers Kinerja Sektor Transportasi 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Selasa (1/10/2024).

Lebih lanjut, Budi Karya mengatakan ada empat permasalahan utama yang menyebabkan harga tiket pesawat sulit turun. Pertama, masalah monopoli avtur.

Kemudian poin kedua adalah pajak sparepart. Budi menyebutkan pemberlakukan pajak untuk sparepart menyebabkan maskapai Indonesia justru lari ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang tidak memberlakukan pajak.

“Apabila dua ini diselesaikan, itu tiket pesawat bisa turun 10%,” lanjut Budi.

Selanjutnya adalah terkait PPN untuk tiket pesawat, Budi mengatakan jika pengenaan PPN untuk tiket pesawat sudah tidak relevan lagi karena sudah menjadi kebutuhan primer.

Terakhir, Budi menyebutkan harus ada koordinasi dari seluruh stakeholder terkait, seperti BPH Migas dan Kementerian Keuangan.

“Datangi BPH Migas dan Kementerian Keuangan, datangi dan tanyakan. [Kalau selesai] Insya Allah 10 hari lagi jadi prestasi saya,” imbuh Budi.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan heran harga avtur di Indonesia lebih mahal dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Dia mengakui sampai saat ini pemerintah belum mengetahui pemicu tingginya harga bahan bakar untuk pesawat itu.

"Saya sudah telepon Deputi saya untuk mempelajari kenapa kita di sini lebih mahal avturnya. Kan aneh," ujar Luhut di acara Bali International Air Show (BIAS) 2024, Rabu (18/9/2024).

Dia menyinggung soal perbedaan harga avtur di Singapura yang dinilainya justru lebih murah dibandingkan di Indonesia. Hanya saja dia tak merinci perbandingan harga tersebut.Saat ini, kata dia, pemerintah akan mencari tahu penyebab harga avtur di Indonesia mahal.

"Pasti ada high cost yang tersembunyi yang harus kita selesaikan," terangnya.

Menurutnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah meminta agar pengelolaan avtur dilakukan oleh multiprovider. Hal itu diyakini bisa membuat harga avtur bisa lebih murah.

Pemerintah juga mendorong produksi dan penggunaan bioavtur ke depan. Dengan begitu, harganya bisa lebih ditekan.

"Misalnya tadi fuel yang ramah untuk aviation. Nanti kami minta Pertamina kerja sama dengan beberapa airline dan dengan siapa untuk melakukan studi lanjutan dengan palm oil maupun seaweed (rumput laut)," jelasnya.

Upaya Ubah Kotoran Manusia Jadi Bahan Bakar Pesawat

Upaya Ubah Kotoran Manusia Jadi Bahan Bakar Pesawat