Harga tiket pesawat yang mahal masih terus jadi sorotan. Persoalan ini ikut jadi tantangan bagi sektor pariwisata.

Bicara mengenai harga tiket pesawat mahal, Menteri BUMN Erick Thohir bilang, ada sejumlah aturan yang juga harus mendukung penyelesaian diskursus ini.

"Kompleksitasnya tidak bisa dilihat se-simple itu. Karena kalau kita mau buat perubahan pasti aturannya, policy-nya yang selama ini mengikat kita itu yang kita harus lepas," kata Erick di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Erick mengatakan, pariwisata menjadi perhatian pemerintah. Dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi belum lama ini, sektor pariwisata juga dibahas.

Terkait dengan pertemuannya dengan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, hari ini, Erick mengatakan, akan membentuk tim bersama yang bertujuan mencari solusi bersama.

"Bahwa kita bersepakat, kemarin makanya saya kunjungan juga ke Pak Menteri Perhubungan, salah satu statement saya juga mengenai pariwisata. Sesuai dengan diskusi yang kita jalankan hari ini. Kita akan membentuk tim bersama untuk memberikan solusi," terangnya.

Erick Thohir mengatakan, solusi yang dimaksud untuk berbagai masalah, termasuk pada harga tiket pesawat yang mahal.

"Kalau dulu bicara satgas atau versi saya PMO itu sama saja tujuannya. Untuk menyelaraskan semua kebijakan untuk menjadi sebuah satu keputusan yang bisa memberikan solusi termasuk tadi mengenai harga tiket. Karena tidak mungkin kita ini bekerja sendiri-sendiri," paparnya.

Masalah harga tiket pesawat mahal di Indonesia seperti tak pernah menemui jalan keluarnya. Padahal, transportasi udara menjadi salah satu transportasi yang efisien untuk berpergian di tengah kondisi geografis Indonesia yang ekstrem, luas dan berpulau-pulau.

Beragam hal dalam praktik bisnis penerbangan dituding menjadi biang kerok mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia. Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Budi Joyo Santoso mengatakan tata kelola penyediaan avtur menjadi salah satu biang kerok harga tiket pesawat mahal. Isunya ada dua, harganya yang mahal dan distribusi yang kental dengan perilaku monopoli.

Dalam faktor pembentukan harga avtur, pihaknya menyoroti soal formulasi perhitungan harga avtur di Indonesia. Hal itu tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur Yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.

Dia menilai ada beberapa perhitungan yang sudah tidak relevan dalam menentukan harga avtur. Perhitungan ini menurutnya harus ditinjau kembali.

"KPPU menilai dalam konstanta sebesar Rp3.581/liter tersebut, sudah terdapat beberapa komponen yang sudah tidak relevan, misalnya penggunaan acuan harga terjauh (paling mahal) bagi pengangkutan dan penyimpanan," ujar Budi, dalam keterangan tertulis, ditulis Minggu (22/9/2024).

Sementara itu, terkait distribusi, ada Peraturan BPH MIGAS Nomor 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara yang mengarah pada monopoli oleh Pertamina.

Dia menyebut dalam aturan itu pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke pasar jika tidak bekerja sama dengan Pertamina. Dengan avtur sebagai pembentuk sekitar 40% dari harga tiket, maka membuka pasar avtur akan dapat menurunkan harga bahan bakar. Pada ujungnya biaya produksi turun dan harga tiket pun bisa jadi lebih murah.

Komponen pembentuk harga yang besar lainnya adalah biaya pemeliharaan pesawat yang mencapai sekitar 15% dari harga tiket. Apalagi selama ini banyak sekali komponen suku cadang yang harus dikenai pajak berganda.

"Komponen pesawat saat ini masih didatangkan dari luar negeri, sehingga dikenakan bea masuk. Menurunkan biaya komponen juga merupakan solusi yang harus ditempuh," kata Budi.

Sebelumnya, Juli lalu, Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) pernah memaparkan beberapa hal yang jadi biang kerok tiket pesawat mahal. Beberapa yang disebutkan KPPU juga masuk dalam catatan INACA.

Dalam pemberitaan detikcom sebelumnya, Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja menilai tingginya harga tiket pesawat yang tinggi, menurut Denon terjadi karena berbagai komponen penyusun harga tiket yang tinggi. Avtur diakuinya menjadi salah satu penyusun harga yang tinggi. Denon bilang saat ini harga avtur di Indonesia lebih tinggi dibanding negara lain.

"Harga avtur saat ini lebih tinggi dibandingkan beberapa negara tetangga," kata Denon dalam keterangannya Juli lalu.

Klaim Denon juga diamini oleh CEO Capital A Berhad (AirAsia Group), Tony Fernandes. Bos maskapai asal Malaysia itu menilai harga bahan bakar atau avtur di Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Menurut Tony, Indonesia harus memiliki pesaing pemasok avtur agar harga bisa lebih kompetitif. Di Malaysia, ada dua atau tiga perusahaan, sehingga harga avtur bisa jadi lebih kompetitif dan murah.

"Harga bahan bakar di Indonesia jauh lebih tinggi daripada negara-negara ASEAN lainnya, sekitar 28% lebih tinggi," kata Tony kepada wartawan di Fairmont Jakarta, Kamis (5/9/2024) yang lalu.

Selain avtur, Denon dan Tony juga punya pendapat yang sama soal satu hal lain yang membuat harga tiket pesawat mahal. Hal tersebut adalah pengenaan pajak yang besar dan berganda bagi maskapai.

Denon menjelaskan selama ini pengusaha maskapai dibebankan pada pajak untuk avtur hingga pajak dan bea masuk untuk pesawat dan suku cadangnya. Untuk suku cadang saja sudah dikenai bea masuk harus ditambah lagi untuk membayar PPN dan PPNBM-nya.

Kemudian, PPN juga berlaku untuk setiap tiket pesawat yang dijual ke masyarakat. Denon menilai sederet pajak berganda ini cuma dirasakan pengusaha maskapai di Indonesia saja. Ini menjadi biaya operasional yang besar dan pada akhirnya membuat harga jual tiket pun mahal.

"Dengan demikian terjadi pajak ganda. Padahal di negara lain pajak dan bea tersebut tidak ada," kata Denon.

PPN juga diberikan pada pembelian tiket bagi masyarakat sebagai penumpang. Hal ini membuat biaya tambahan pada saat pembelian tiket dan membuat harga tiket jadi mahal.

Sementara itu, Tony Fernandes juga sudah mengatakan pihaknya sudah bicara dengan Kementerian Keuangan agar pajak impor suku cadang pesawat bisa dihapuskan.

"Kita telah berbicara dengan Kementerian Keuangan selama beberapa tahun untuk menghapus pajak impor spare part," sebut Tony.

Solusi dari Pemerintah

Pemerintah pun putar otak untuk mengatasi masalah ini. Bahkan, Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional pun dibentuk dan sudah menyiapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Satgas dipimpin langsung oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang masuk dalam Satgas itu menjelaskan ada tiga kebijakan yang mau dilakukan pemerintah dalam waktu dekat. Pertama, adalah menghapus pajak suku cadang pesawat. Pajak ini dinilai berkontribusi ke mahalnya harga tiket pesawat.

Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati, kata Budi Karya, sudah menyetujui usulan penghapusan pajak suku cadang pesawat.

Budi Karya bilang, pajak suku cadang pesawat jika dihapus bisa memberikan efek ganda ke sektor lain. Bila pajak ini dihapuskan maka harga tiket bisa turun. Di sisi lain, industri suku cadang dan bengkel pesawat di tanah air juga bisa untung karena beban usahanya turun. Alhasil, ekspansi bisa dilakukan perusahaan dan membuka lapangan kerja.

"Yang mestinya sudah bisa dieksekusi yang pertama berkaitan dengan pajak atas suku cadang, karena pajak suku cadang itu memiliki multiplier effect. Satu sisi menurunkan harga tiket, kedua adalah memberikan lapangan pekerjaan di Indonesia," ujar Budi Karya ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024) yang lalu.

Kedua, Budi Karya mengusulkan untuk menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) avtur dan PPN tiket pesawat. Menurutnya, pembebanan PPN pada sektor penerbangan ini cuma terjadi di Indonesia. PPN diyakini juga menjadi biang kerok harga tiket pesawat mahal karena memberikan biaya tambahan bagi maskapai dan juga penumpang.

Bila PPN dihapus pasti akan memberikan potensi kehilangan pendapatan pada negara. Namun, menurut Budi Karya hal ini terpaksa dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga layanan penerbangan bagi masyarakat.

Kebijakan ketiga yang bakal dilakukan pemerintah adalah mengizinkan swasta menjual avtur di Indonesia. Selama ini hanya Pertamina yang menyediakan avtur di Indonesia.

Pemerintah ingin ada kompetisi pada penyediaan avtur dengan mengundang pemain lain atau yang disebut multi provider, sehingga harga bahan bakar pesawat kompetitif. Dengan begitu, beban maskapai berkurang dan harga tiket pesawat bisa turun.

"Avtur dengan multi provider sudah dibahas dalam rapat dengan pak Menko. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki, kalau bisa diperbaiki akan ada penurunan avtur yang besar dan berdampak ke penurunan tiket," beber Budi Karya.

Ampuh Turunkan Harga Tiket?

Analis Independen Bisnis Penerbangan Gatot Rahardjo mengatakan kebijakan-kebijakan yang dipaparkan Budi Karya bisa optimal menekan harga tiket apabila implementasinya segera dilakukan dalam waktu dekat dan berbarengan.

"Kalau semua itu dilakukan memang bisa langsung menurunkan harga tiket. Tapi harus semuanya ya. Soalnya kalau satu per satu tetap saja tidak akan berpengaruh banyak," ungkap Gatot ketika dihubungi detikcom, Minggu kemarin.

Gatot menekankan yang akan paling berdampak untuk menekan harga tiket adalah kebijakan penghapusan PPN tiket pesawat. Sebab, pajak yang satu ini diterapkan langsung kepada masyarakat yang mau membeli tiket pesawat.

Catatan dari Gatot adalah pemerintah harus mempunyai komitmen politik atau political will untuk menyelenggarakan semua kebijakan yang dimaksud. Untuk kebijakan penghapusan bea masuk suku cadang saja misalnya, sudah 10 tahun kebijakan ini dibahas dan didiskusikan, tapi tak ada satupun kebijakan yang dikeluarkan.

Masih ada satu isu lagi yang belum tersentuh dalam pembahasan penurunan tiket belakangan ini menurut Gatot. Hal itu adalah dugaan monopoli di rute dan slot penerbangan yang dipegang oleh satu grup maskapai tertentu saja.

Masalah ini harus diurai dan Kementerian Perhubungan sebagai regulator utama penerbangan seharusnya bisa turun tangan soal masalah ini tanpa perlu berkoordinasi lintas sektoral.

"Kalau masih ada monopoli dan tidak ada persaingan yang sehat, maka harga tiket tetap akan di batas atas. Dan soal monopoli ini sebenarnya aturannya ada di Menteri Perhubungan, harusnya lebih gampang," sebut Gatot.

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) Alvin Lie bicara banyak soal tata kelola penyediaan avtur di Indonesia. Dia mengatakan seharusnya pemerintah tak usah bicara soal membuka pasar avtur untuk pemain swasta. Karena selama ini, menurut Alvin memang tidak ada aturan yang melarang pemain swasta untuk masuk ke sektor penyediaan bahan bakar pesawat.

Yang jadi masalah adalah banyak persyaratan yang membuat pemain swasta ogah masuk dan berdiri sendiri pada pasar penyediaan avtur di Indonesia. Kebanyakan ujungnya hanya bekerja sama dengan Pertamina atau bahkan tak mau membuka usaha penyediaan avtur di Indonesia.

"Selama ini tidak ada aturan yang melarang pemain swasta untuk masuk, tidak ada larangan. Kenapa nggak ada pemain swasta masuk? Karena ada persyaratan untuk main di bidang avtur, misalnya kewajiban penyediaan infrastruktur yang biayanya tidak kecil," beber Alvin Lie kepada detikcom.

Masalah berikutnya adalah ada sederet biaya tambahan yang harus dibayarkan pemain avtur bila mau menjajakan bensin pesawat di Indonesia. Dari cerita yang didapat Alvin dari Pertamina, biaya melakukan bisnis jual avtur memang besar sejak awal.

Pertama harus menyediakan biaya investasi untuk membangun infrastruktur avtur di sekitar bandara. Lahannya saja harus menyewa dari pihak bandara dan membuat sebuah biaya tambahan baru.

Kedua, untuk tiap avtur yang dijual harus ada biaya throughput fee yang harus dikeluarkan. Ketiga, masih ada pungutan dari BPH Migas senilai 0,25% dari total harga setiap liter avtur yang dijual. Belum lagi masih harus ada Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan untuk jual beli avtur.

Menurut Alvin meskipun ada banyak pemain swasta yang menjajakan avtur di Indonesia, bila banyak beban tambahan seperti yang dia paparkan nampaknya akan sama saja. Avtur tetap tinggi dan biaya produksi pun tak menurun, artinya kebijakan itu tak memberikan dampak besar ke penurunan harga tiket pesawat.

"Kalau dibuka ke swasta tapi biaya serupa yang banyak itu masih ada, ya rasanya tidak akan berubah begini-begini saja adanya," pungkas Alvin.

Harga tiket pesawat yang terlampau mahal di Indonesia jadi sorotan. Padahal, transportasi udara menjadi salah satu transportasi yang efisien untuk berpergian di tengah kondisi geografis Indonesia yang luas.

Sederet hal dituding jadi biang kerok mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia. Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Budi Joyo Santoso mengatakan mahalnya harga dan kurang baiknya tata kelola distribusi avtur menjadi salah satu biang kerok utama harga tiket pesawat di Indonesia mahal.

Dalam faktor pembentukan harga avtur, pihaknya menyoroti soal formulasi perhitungan harga avtur di Indonesia. Hal itu tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur Yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.

Dia menilai ada beberapa perhitungan yang sudah tidak relevan dalam menentukan harga avtur. Perhitungan ini menurutnya harus ditinjau kembali. Saran ini, kata Budi sudah disampaikan ke Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan selaku pemimpin Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat.

"KPPU menilai dalam konstanta sebesar Rp3.581/liter tersebut, sudah terdapat beberapa komponen yang sudah tidak relevan, misalnya penggunaan acuan harga terjauh (paling mahal) bagi pengangkutan dan penyimpanan," ujar Budi, dalam keterangan tertulis, ditulis Minggu (22/9/2024).

Sementara itu, terkait distribusi, ada Peraturan BPH MIGAS Nomor 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara yang mengarah pada monopoli oleh Pertamina.

Dia menyebut dalam aturan itu pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke pasar jika tidak bekerja sama dengan Pertamina. Dengan avtur sebagai pembentuk sekitar 40% dari harga tiket, maka membuka pasar avtur akan dapat menurunkan harga bahan bakar. Pada ujungnya biaya produksi turun dan harga tiket pun bisa jadi lebih murah.

Komponen pembentuk harga yang besar lainnya adalah biaya pemeliharaan pesawat yang mencapai sekitar 15% dari harga tiket. Apalagi selama ini banyak sekali komponen suku cadang yang harus dikenai pajak berganda.

"Komponen pesawat saat ini masih didatangkan dari luar negeri, sehingga dikenakan bea masuk. Menurunkan biaya komponen juga merupakan solusi yang harus ditempuh," kata Budi.

Penyebab Tiket Mahal Menurut Pengusaha

Sebelumnya, Juli lalu, Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) pernah memaparkan beberapa hal yang jadi biang kerok tiket pesawat mahal. Beberapa yang disebutkan KPPU juga masuk dalam catatan INACA.

Dalam catatan detikcom, Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja menilai tingginya harga tiket pesawat yang tinggi, menurut Denon terjadi karena berbagai komponen penyusun harga tiket yang tinggi. Avtur diakuinya menjadi salah satu penyusun harga yang tinggi. Denon bilang saat ini harga avtur di Indonesia lebih tinggi dibanding negara lain.

"Harga avtur saat ini lebih tinggi dibandingkan beberapa negara tetangga," kata Denon dalam keterangannya Juli lalu.

Klaim Denon juga diamini oleh CEO Capital A Berhad (AirAsia Group), Tony Fernandes. Bos maskapai asal Malaysia itu menilai harga bahan bakar atau avtur di Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya.

"Harga bahan bakar di Indonesia jauh lebih tinggi daripada negara-negara ASEAN lainnya, sekitar 28% lebih tinggi," kata Tony kepada wartawan di Fairmont Jakarta, Kamis (5/9/2024) yang lalu.

Menurut Tony, Indonesia harus memiliki pesaing pemasok avtur agar harga bisa lebih kompetitif. Di Malaysia, ada dua atau tiga perusahaan, sehingga harga avtur bisa jadi lebih kompetitif dan murah.

"Di sebagian besar negara, ada pilihan. Jika hanya ada satu di Indonesia, mereka dapat mengenakan biaya yang mereka inginkan. (Jadi) kompetisi diperlukan," sebut Tony.

Selain avtur, Denon dan Tony juga satu suara soal satu hal lain yang membuat harga tiket pesawat mahal. Hal tersebut adalah pengenaan pajak yang besar dan berganda bagi maskapai.

Denon menjelaskan selama ini pengusaha maskapai dibebankan pada pajak untuk avtur hingga pajak dan bea masuk untuk pesawat dan suku cadangnya. Untuk suku cadang saja sudah dikenai bea masuk harus ditambah lagi untuk membayar PPN dan PPNBM-nya.

Kemudian, PPN juga berlaku untuk setiap tiket pesawat yang dijual ke masyarakat. Denon menilai sederet pajak berganda ini cuma dirasakan pengusaha maskapai di Indonesia saja. Ini menjadi biaya operasional yang besar dan pada akhirnya membuat harga jual tiket pun mahal.

"Dengan demikian terjadi pajak ganda. Padahal di negara lain pajak dan bea tersebut tidak ada," kata Denon.

PPN juga diberikan pada pembelian tiket bagi masyarakat sebagai penumpang. Hal ini membuat biaya tambahan pada saat pembelian tiket dan membuat harga tiket jadi mahal.

Denon juga menyoroti adanya biaya layanan kebandarudaraan bagi penumpang (Passenger Service Charge/ PSC) yang dimasukkan dalam komponen harga tiket. Hal ini membuat harga tiket pesawat terlihat lebih tinggi. Biaya PSC sendiri tidak masuk kantong pengusaha maskapai, namun masuk ke pengelola bandara. Sifatnya seperti 'pajak' yang dibebankan kepada penumpang untuk pengelola bandara.

Sementara itu, Tony Fernandes juga sudah mengatakan pihaknya sudah bicara dengan Kementerian Keuangan agar pajak impor suku cadang pesawat bisa dihapuskan.

"Kita telah berbicara dengan Kementerian Keuangan selama beberapa tahun untuk menghapus pajak impor sparepart," sebut Tony.

Harga tiket pesawat sekarang ini masih tetap mahal saja. Sebenarnya, apa penyebab dari mahalnya tiket pesawat di Indonesia?

Sebagai negara kepulauan, konektivitas via udara merupakan hal yang sangat krusial bagi Indonesia. Keterhubungan antar pulau yang semakin baik, diyakini akan meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat Indonesia, baik dari segi ekonomi, pendidikan dan banyak lagi lainnya.

Transportasi udara merupakan salah satu moda transportasi yang masih menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat di Indonesia, karena lebih cepat dan efektif untuk memfasilitasi perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lainnya.

Namun, sekarang banyak warga yang mengeluhkan mahalnya harga tiket pesawat. Direktur Eksekutif Habibie Institute for Public Policy and Governance (HIPPG), Widya Leksmanawati Habibie sudah sering mendengar keluhan masyarakat mengenai tingginya harga tiket pesawat di Indonesia.

"HIPPG pun menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk memahami persoalan tingginya harga tiket transportasi Indonesia. FGD ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan transportasi udara di Indonesia," ujar Widya, dikutip Minggu (15/9/2024).

FGD Harga Tiket Pesawat dari HIPPG Foto: (dok. Istimewa)

Beberapa yang hadir yaitu Presiden Direktur Lion Group, Captain Daniel Putut Kuncoro Adi, Head of Indonesia Affairs and Policy AirAsia Indonesia Eddy Krismeidi Soemawilaga, VP Aviasi Fuel Business Pertamina Patra Niaga Yosep Iswadi, hingga pakar transportasi udara dan para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam diskusi tersebut, Sekretaris Jenderal INACA Budi Sutanto menyebut terminologi 'mahal' harus dipahami dan disesuaikan dengan standar. Konteks mahal terjadi ketika suatu barang dijual dengan tarif yang berada di atas tarif batas atas.

Dari hasil diskusi, diperoleh kesimpulan, harga tiket transportasi di udara tidak hanya dipengaruhi oleh harga avtur yang juga sudah dibebani oleh sejumlah pungutan terhadapnya, tetapi juga oleh banyak faktor lainnya.

1. Pajak

Sejumlah komponen perpajakan seperti PPN terhadap harga Avtur dan PPN dalam pembelian tiket juga menjadi beban masyarakat pada harga tiket pesawat.

2. Passenger Service Charge (PSC)

Faktor lain adalah Passenger Service Charge (PSC) yang dipungut oleh pengelola bandara dengan harga yang relatif tingi, terutama jika dibandingkan dengan pungutan yang sama yang dilakukan oleh pengelola bandara lain di sejumlah negara ASEAN.

3. Bea Masuk Sparepart Pesawat

Tambahan pula bea masuk yang tinggi untuk sparepart pesawat juga berkontribusi pada tingginya harga tiket yang dibebankan kepada konsumen.

4. Banyak Undang-undang

Sejumlah peraturan perundangan juga dianggap menjadi penyebab tidak efisiennya pengelolaan penerbangan seperti perhitungan harga tiket yang didasarkan hanya pada jarak terbang dan tidak memasukan perhitungan waktu terbang.

5. Sistem Navigasi

Selain itu, sistem navigasi di bandar udara juga memiliki pengaruh terhadap biaya operasional penerbangan.

6. Ada Banyak Pungutan

Data yang dikemukakan oleh Sekjen INACA menunjukkan bahwa berbagai pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat mencapai 30% dari harga tiket yang dibebankan kepada masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan bisnis penerbangan di Indonesia masih sarat dengan ekonomi biaya tinggi yang ditimbulkan oleh berbagai kebijakan pemerintah sendiri.

7. Belum Punya Program Penerbangan Jangka Panjang

Pemerintah juga dinilai belum memiliki program pembangunan jangka panjang terkait industri penerbangan di Indonesia. Perlu dirumuskan sebuah rencana jangka panjang dan kebijakan berdasarkan data (evidence based policy) yang didukung oleh Kementerian, Organisasi Industri Penerbangan dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menjadikan industri penerbangan sebagai proyek strategis nasional.

8. Perlu Strategi Komunikasi Publik yang Baik

Selain itu, diperlukan strategi komunikasi publik yang baik untuk menyampaikan kebijakan mengenai harga tiket transportasi udara di Indonesia agar masyarakat memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai harga tiket pesawat dan tidak terpengaruh oleh opini-opini yang tidak berdasarkan data.

"Sebagai tindak lanjut dari FGD ini, HIPPG akan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk dapat melakukan review terhadap kebijakan yang terkait dengan harga tiket pesawat di Indonesia untuk membuat transportasi udara menjadi lebih efisien dan harganya dapat lebih terjangkau bagi masyarakat," tutup Widya Leksmanawati Habibie.

Harga Tiket Pesawat Ditargetkan Turun 10% Oktober Mendatang

Harga Tiket Pesawat Ditargetkan Turun 10% Oktober Mendatang

Plh Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) DIY Edwin Ismedi Himna menyoroti mahalnya harga tiket pesawat domestik. Hal ini dinilai membuat para wisatawan lebih memilih liburan ke luar negeri.

Awalnya, Edwin mengkritik soal kinerja satgas penurunan harga tiket yang belum menunjukkan hasilnya. Di sisi lain, pelaku industri pariwisata belum dilibatkan di dalamnya.

"Sudah dibentuk satgas, tapi kami di ASITA baik DPD maupun DPP belum dilibatkan dalam Tim Satgas ini. Kebetulan saya di Wasekjen DPP ASITA dan saya belum dengar salah satu dari kami belum masuk dalam tim satgas ini," jelas Edwin saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (18/8/2024).

Edwin menilai langkah pembentukan satgas oleh Pemerintah tak efektif. Menurutnya, tanpa melibatkan pelaku wisata tim satgas tak bisa memahami kondisi di lapangan.

Di satu sisi Edwin berharap agar pembentukan satgas ini benar-benar solutif. Terlebih masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tinggal menghitung hari.

"Padahal ini terdampak dan mengerti masalah di lapangan kan industri. Sampai di mana satgas melakukan evaluasi maupun berkaitan dengan kinerja satgas ini sendiri kita belum dapatkan update-nya," katanya.

Edwin menuturkan tingginya harga tiket pesawat domestik justru bertentangan dengan visi misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang meningkatkan kunjungan wisata. Sedangkan, dengan harga tiket mahal, wisatawan dipastikan akan memilih berlibur ke luar negeri daripada di Nusantara.

"Dari Sumatera mau ke Jogja lewat Batam harga satu jalan Rp 1,6 juta dan Rp 3 juta sekian kalau PP. Lebih memilih Rp 4 juta sekian sudah paket tur ke luar negeri, bisa ke Singapura atau Kuala Lumpur," ujar Wakil Sekjen DPP ASITA ini.

Menurutnya, kondisi ini mulai terlihat usai pandemi COVID-19 berakhir. Kala itu pemerintah menggiatkan wisata domestik, namun di sisi lain hal itu justru membuat kenaikan harga tiket secara serentak di semua maskapai penerbangan.

"Pergerakan wisatawan domestik pascapandemi ini jadi lemah, terutama dari Sumatera. Ya karena lebih memilih ke luar negeri, Singapura dan Kuala Lumpur tujuannya," katanya.

Okupansi DIY Saat Agustus Anjlok

Terpisah, Ketua DPD PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono menyebut okupansi di Jogja anjlok semenjak awal Agustus ini. Tercatat rata-rata tingkat hunian di hotel kisaran 20 persen hingga 40 persen.

"Pesawat adalah salah satu akses untuk ke DIY bagi wilayah yang tidak bisa dijangkau dengan darat yang cepat. Anjlok, okupansi Agustus ini rata-rata hanya 20 sampai 40 persen se-DIY," ujar Deddy saat dihubungi via telepon, hari ini.

Deddy pun berharap ada evaluasi soal ini. Dia berharap pelaku pariwisata turut dilibatkan dalam pembentukan kebijakan.

"Memang masih ada transportasi darat, tapi bukan berarti tiket pesawat naiknya bisa tinggi. Pelaku pariwisata perlu diajak diskusi sebelum kebijakan muncul, jangan seperti ini terus," harap dia.

Harga Tiket Pesawat Ditargetkan Turun 10% Oktober Mendatang

Harga Tiket Pesawat Ditargetkan Turun 10% Oktober Mendatang

Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan stakeholder terkait telah mengkaji penurunan harga tiket pesawat.

Kajian ini menghasilkan rekomendasi dan usulan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk menurunkan harga tiket pesawat dalam negeri kelas ekonomi.

Perlu diketahui bahwa tiket yang dibayarkan masyarakat terdiri dari komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan biaya tuslah/tambahan (surcharge).

Rekomendasi Kebijakan jangka menengah dan jangka panjang adalah meninjau kembali formulasi TBA atau Tarif Batas Atas yang berlaku saat ini.

Hal ini karena adanya perubahan kondisi pasar yang perlu diakomodir dengan baik, khususnya komponen biaya operasi langsung maupun tidak langsung, yang berdampak pada keselamatan penerbangan dan keberlanjutan layanan transportasi udara.

"Selain itu, upaya jangka panjang adalah bersama stakeholders bidang sumber daya energi, perlu mendorong pemerataan harga avtur di seluruh bandara Indonesia, yang salah satunya dengan cara membangun kilang secara tersebar. Dengan pemerataan ini diharapkan sektor aviasi di Indonesia menjadi lebih baik dan berdampak positif bagi semua sektor," terang Kepala BKT Robby Kurniawan dalam keterangan tertulis, Jumat (2/8/2024).

Sementara rekomendasi kebijakan jangka pendek untuk menurunkan harga tiket pesawat sebagai berikut:

1. Memberi insentif fiskal terhadap biaya avtur, suku cadang pesawat udara, serta subsidi dari penyedia jasa bandar udara terhadap biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U), ground handling throughput fee, subsidi/insentif terhadap biaya operasi langsung, seperti pajak biaya bahan bakar minyak dan pajak biaya suku cadang dalam rangka biaya overhaul atau pemeliharaan.

2. Penghapusan pajak tiket untuk pesawat udara sehingga tercipta equal treatment (kesetaraan perlakuan) dengan moda transportasi lainnya yang telah dihapuskan pajaknya, berdasarkan PMK Nomor 80/PMK.03/2012.

3. Menghilangkan konstanta dalam formula perhitungan avtur. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.

4. Melaksanakan usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengajukan sistem multi provider (tidak monopoli) untuk supply avtur. Terkait dengan hal ini Kemenhub telah menulis surat kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi berisi saran dan pertimbangan tentang multi provider BBM penerbangan. Hal ini ditujukan untuk mencegah praktik monopoli, serta mendorong implementasi multi provider BBM penerbangan di bandar udara, sehingga diharapkan tercipta harga avtur yang kompetitif.

"Hasil dari kajian dan diskusi mendalam dengan para pemangku kepentingan, terdapat rekomendasi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang harus diambil untuk menurunkan harga tiket pesawat. Kebijakan ini harus diambil secara lintas sektoral, tidak hanya oleh Kementerian Perhubungan sendiri," tutur Robby