Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDI-Perjuangan, Hasto Kristianto menegaskan bahwa dirinya tidak menyembunyikan tersangka Harun Masiku dan tidak mengetahui keberadaannya saat ini.

Hal tersebut disampaikan Hasto di sela-sela acara Masa Depan Demokrasi RI Setelah "Aksi Pembegalan" yang digelar Beranda Politik di Teater Utan Kayu Jakarta, Kamis 12 September 2024 malam.

Hasto menegaskan untuk mencari lokasi keberadaan tersangka Harun Masiku itu merupakan ranah KPK, bukan dirinya. Dia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam perkara korupsi yang melibatkan tersangka Harun Masiku.

Harun Masiku adalah mantan kader PDI-P yang masuk daftar pencarian orang (DPO) KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019.

"Jadi terkait Harun Masiku, saya tidak tahu dia ada di mana. Itu ranah KPK, bukan saya ya," tuturnya.

Hasto juga mengaku heran terhadap tim penyidik KPK yang sampai saat ini masih memburu tersangka Harun Masiku.

Padahal, menurut Hasto, Harun Masiku merupakan korban dalam perkara yang menjeratnya sebagai tersangka.

"Harun Masiku ini sebenarnya hanya korban karena dari keputusan Mahkamah Agung dia memiliki legalitas untuk dilantik," kata Hasto.

Namun sayangnya, putusan Mahkamah Agung tersebut, kata Hasto dikalahkan seseorang yang berkuasa pada masa itu.

"Jadi legalitas yang dia miliki berdasarkan keputusan MA itu kan kemudian dikalahkan karena ada suatu upaya menggunakan kekuasaan untuk memancing adanya suap disitu," ujarnya.

___________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (19/7/2024).

Hasto sedianya akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai konsultan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api.

Proyek itu dilaksanakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Sampai saat ini belum hadir sebagaimana tadi teman-teman ada yang menyampaikan kemungkinan bertabrakan dengan kegiatan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jumat.

Tessa mengatakan, penyidik masih menunggu informasi resmi dari pihak kuasa hukum Hasto mengenai alasannya absen dari jadwal pemeriksaan hari ini.

Lebih lanjut, Tessa menyebut penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Hasto. “Kurang lebih seperti itu,” tutur Tessa.

Terpisah, kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy menyebut kliennya tidak bisa memenuhi panggilan penyidik karena tengah mengikuti kegiatan lain.

Menurut Ronny, surat panggilan penyidik baru diterima Hasto Jumat pagi ini. “Kami masih mempelajari materi pemanggilan ini dan kami pastikan akan tetap menghormati proses hukum yang berlangsung,” tutur Ronny.

Sebagai informasi, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA, Kementerian Perhubungan.

Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta, baik di Jawa Bagian Tengah, Bagian Barat, Bagian Timur; Sumatera; dan Sulawesi.

Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto yang menyuap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang, Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya.

Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi.

Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hasto Tak Penuhi Panggilan, KPK Bakal Jadwalkan Ulang Pemeriksaan",