Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait berencana membuat proyek besar hunian terintegrasi dengan transportasi umum atau Transit Oriented Development (TOD). Proyek tersebut akan disampaikan Erick kepada Presiden Prabowo Subianto.

Proyek ini akan menjadi program 100 hari kinerja kedua menteri itu. Hal ini dikatakan Erick usai melalukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Kementerian BUMN, Kamis (7/11/2024).

"Insyaallah nanti saya dengan Pak Ara juga akan mengusulkan ke Bapak Presiden kalau beliau berkenan untuk ke Pak Prabowo program 100 hari kami nanti salah satunya ada TOD yang terbaru," kata Erick, dikutip Jumat (8/11/2024).

Erick mengatakan rencananya dibangun 900 unit hunian berkonsep TOD. Namun, Erick belum mau memberikan informasi pasti akan di mana proyek tersebut dibangun.

"Unitnya cukup besar itu 900 unit di sebuah lokasi. Kita akan coba dorong juga," ungkap dia.

Di sisi lain, pihaknya juga berkomitmen mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni 3 juta rumah rakyat. Erick akan memetakan aset BUMN yang konteksnya perumahan untuk mendukung program tersebut.

"Jadi kita tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat. Lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya. Bagaimana sukseskan program Bapak Presiden Program 3 juta rumah dan kita punya komitmen yang sama," ujar Erick.

IDXChannel - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) berencana membuka akses pendanaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di Jakarta.

Deputi Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, subsidi bagi MBR masih dikaji mendalam agar kebijakan kompensasi bisa diterapkan. Pasalnya, investasi dalam hunian vertikal cukup tinggi atau mahal dibandingkan rumah tapak.

“Ini masih menjadi tantangan ya, khususnya kriteria low segmen ini, apakah mau seperti sekarang. Tentunya kemampuan masyarakat untuk mengakses pembiayaan rumah vertikal ini, kan investasi enggak murah gitu dibandingkan rumah tapak,” ujar Heru saat ditemui di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024).

“Rumah tapak sendiri lokasinya mungkin sudah tidak reasonable (wajar) ya untuk para pekerja di Jabodetabek, sehingga memang pengembangan rumah vertikal dan itu saya kira cost-nya juga akan jauh berbeda,” katanya.

Kendati begitu, skema pembelian rumah dengan menyewa terlebih dahulu (rent to own) bisa saja menjadi opsi bagi kelas MBR. Namun, harus didasarkan pada kajian terlebih dahulu.

“Perlu kita kajilah ke depan dengan pak Dirjen terkait dengan masyarakat yang bisa mengakses pembiayaan untuk rumah-rumah vertikal ini baik konsepnya rent to own, sewa, kemudian sewa sekian tahun kemudian bisa ditawarkan untuk dibeli,” jelas Heru.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal menawarkan proyek hunian berkonsep transit oriented development (TOD) kepada investor asing.

Saat ini pembangunan hunian TOD masih difokuskan di wilayah Jakarta. Pada tahap awal pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggandeng Japan Housing Finance Agency (JHF).

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Triono Junoasmono mengatakan, kedua entitas sudah mendalami konsep atau skema pendanaan atas proyek yang dimaksud.

“Jadi kita sedang menyiapkan konsep TOD yang mana dibantu kajiannya oleh Japan Housing Finance Agency, jadi investor kita akan buka ke pasar, boleh dari mana saja, tapi support-nya, kajiannya dibantu dari Jepang,” ujar Triono saat ditemui di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024).

Adapun pengembangan kawasan urban dengan memaksimalkan ruang hunian dan kawasan bisnis, serta tempat hiburan dalam jarak dekat dari akses transportasi umum ini difokuskan di Pasar Jumat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Triono menyebut, hunian TOD baru mulai dibangun pada 2025 mendatang. Dia percaya, dengan bantuan kajian dari JHF, proyek hunian di Jepang bisa direplika di Indonesia.

“Yang mana kita saat ini sudah banyak membangun TOD dan ada satu titik yang sedang kita bahas bersama, persiapan, dibantu oleh JHF juga di Pasar Jumat, jadi dengan pengalaman dari Jepang mudah-mudahan kita bisa mereplikasi dan mencoba membuat modal yang ada di Indonesia,” tutur dia.

Sambari melihat kondisi pasar properti di Tanah Air saat ini, lanjut Triono, Kementerian PUPR juga akan melakukan lelang proyek hunian berkonsep TOD di tahun depan.

“Masih tahap awal, masih penyiapan kajiannya, bentuk modelnya seperti apa, sambil melihat respon pasar seperti apa, nanti tahun depan baru kita lelangkan, ini bentuknya lelang,” katanya.

Untuk diketahui, JHF dan BP Tapera terus mematangkan kerja sama ihwal penyediaan likuiditas pembiayaan transit oriented development di Jakarta, setelah kedua entitas pada 2022 menandatangani nota kerja sama (MoU).

BP Tapera akan menyediakan pembiayaan perumahan agar bisa memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Aksi ini sejalan dengan UU Nomor 4 Tahun 2016.

Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mencatat, usai MoU disepakati 2 tahun lalu, pihaknya dan JHF Jepang telah mengkaji skema pembiayaan, pasar perumahaan, modeling pembiayaan bagi debitur dengan pendapatan rendah alias low income debiter.

Kajian tersebut merupakan tahap awal sebelum BP Tapera dan lembaga asal Jepang yang bergerak dibidang pembiayaan primer dan sekunder perumahan itu masuk dalam bisnis TOD di Jakarta.

“Penyediaan likuiditas pembiayaan, apa yang kita laksanakan hari ini, TOD, berkolaborasi dengan Japan Housing Finance Agency sebagai kelanjutan dari MoU yang sudah ditandatangani antara BP Tapera dan JHF di tahun 2022,” ujar dia.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Japan Housing Finance Agency (JHF) terus mematangkan kerja sama terkait penyediaan likuiditas pembiayaan hunian Transit Oriented Development (TOD) di Jakarta. Kedua entitas sudah menandatangani nota kerja sama (MoU) pada 2022.

BP Tapera akan menyediakan pembiayaan perumahan agar bisa memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Aksi ini sejalan dengan UU Nomor 4 Tahun 2016.

“Penyediaan likuiditas pembiayaan, apa yang kita laksanakan hari ini, TOD, berkolaborasi dengan Japan Housing Finance Agency sebagai kelanjutan dari MoU yang sudah ditandatangani antara BP Tapera dan JHF di tahun 2022,” ujar Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho saat ditemui di sela-sela seminar TOD di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2024).

Dia menerangkan, usai MoU disepakati dua tahun lalu, pihaknya dan JHF Jepang telah mengkaji skema pembiayaan, pasar perumahaan, modeling pembiayaan bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR).

Kajian tersebut merupakan tahap awal sebelum BP Tapera dan lembaga asal Jepang yang bergerak di bidang pembiayaan primer dan sekunder perumahan itu masuk dalam bisnis TOD di Jakarta.

“Dan dalam kurun waktu dua tahun itu sudah kita kembangkan berbagai kajian terkait dengan skema pembiayaan, terkait dengan pasar perumahaan, terkait dengan modeling pembiayaan untuk low income debiter gitu ya,” kata dia.

Walau kajian matang dilakukan, pembangunan TOD, khususnya di kawasan Pasar Jumat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, baru akan direalisasikan pada tahun depan.

Menurutnya, TOD menjadi solusi atas penanganan urban housing atau permukiman kumuh di Jakarta. Dalam menggarap sektor perumahaam terintegrasi, BP Tapera juga berkolaborasi dengan pihak lain, seperti Perum Perhutani.

Alasannya, konsep perumahan yang dibangun berbentuk vertikal vertikal dan terintegrasi dengan sarana transportasi, pendidikan, pusat perbelanjaan, hingga sarana rekreasi.

“Itu dalam konsep TOD, dan BP Tapera ke depan terus didorong untuk terus bertransformasi menjadi penyedia pembiayaan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di menengah ke bawah dan ini menjadi target dari kegiatan ini,” ujar dia.

(Dhera Arizona)