Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mengimbau semua penyelenggara negara konsisten menegakkan konstitusi dengan melaksanakan putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus tahun 2024, dan lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan apa pun juga.

"Dalam situasi yang sangat krusial ini, ICMI mengimbau agar semua pihak khususnya para penyelenggara negara dapat ikut serta menegakkan konstitusi dan mengawal terlaksananya putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus tahun 2024, yang menjamin hak konstitusional partai politik peserta pemilu 2024 untuk mengusung pasangan calon dalam penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2024," kata Wakil Ketua Umum ICMI, Bidang Politik, Hukum, dan Hubungan Luar Negeri, Andi Anzhar Cakra Wijaya, Kamis (22/8).

"ICMI juga meminta kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan dibandingkan kepentingan siapa pun juga," sambungnya

.

Menurut Anzhar, putusan MK adalah keputusan konstitusional, sebagaimana Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

"Dalam hal ini, pembangkangan terhadap putusan MK di atas merupakan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan banyak pilihan pasangan calon kepala daerah. Jika terjadi ketidakpastian pelaksanaan putusan MK dapat menimbulkan krisis konstitusi yang mengancam keberlangsungan sistem demokrasi konstitusional di Indonesia dan dikhawatirkan akan menjerumuskan Indonesia pada negara Kekuasaan bukan negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945," terang Anzhar.

Ia juga menegaskan, kedudukan putusan MK dalam sistem hukum nasional setara dengan UU untuk dilaksanakan. Untuk itu, KPU sebagai pelaksana hukum wajib melaksanakan putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

"Guna menjamin dan melindungi hak konstitusional partai politik peserta Pemilu 2024 dalam mengusung pasangan calon dalam Pilkada Serentak 2024 serta mewujudkan Pilkada yang demokratis, fair dan adil, maka sebaiknya KPU agar segera menerbitkan revisi peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota," ujar Anzhar.

Hal demikian, kata dia, sudah sesuai dengan prinsip kewajiban hukum KPU untuk menyelenggarakan pemilihan berdasarkan prinsip mandiri, profesional, berkepastian hukum, dan adil, terang Anzhar lagi.

"Demikian pula Bawaslu sesuai desain lembaga penyelenggara pemilu harus melaksanakan fungsi checks and balances untuk memastikan putusan MK dilaksanakan oleh KPU. Apabila mereka tidak melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diperintahkan UU, maka DKPP berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat sepatutnya memberikan sanksi maksimal atas tindakan penyelenggara pemilu yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu demokratis," kata Anzhar.

Menurut Anzhar, sebagai negara hukum, Indonesia harus ditopang oleh sistem politik demokrasi. Karena seluruh penyelenggara Pemilu harus patuh terhadap peraturan Perundang-undangan dan putusan lembaga peradilan.

Karena itu, ICMI mengimbau agar KPU, Bawaslu, dan DKPP harus menyadari kedudukan konstitusionalnya sebagai lembaga yang bersifat mandiri berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD NKRI 1945. Sebagai lembaga yang dijamin konstitusi, KPU mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk menyelenggarakan pilkada yang adil dan berintegritas.

Menurut Anzhar, sesuai dengan prinsip kemandirian KPU perlu menempatkan pada posisi yang pro-justitia dan terlepas dari segala kekuatan eksternal yang menghambat keadilan Pilkada baik secara hukum, etika, dan moral, apalagi perlawanan terhadap konstitusi, demikian tutur Anzhar.

"Kami percaya KPU punya kepekaan sosial dan politik terhadap segala upaya yang mengancam demokrasi Indonesia," pungkas Anzhar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (Perempuan ICMI) mengecam aturan terbaru yang meminta petugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Muslimah untuk mencopot jilbabnya saat bertugas. Ia meminta agar aturan tersebut segera ditinjau ulang oleh pemerintah karena sangat diskriminatif dan bertentangan dengan Pancasila.

"Setelah sekian lama Perempuan ICMI berjuang agar Polwan dan Tentara Muslimah boleh menggunakan jilbab saat bertugas, sekarang kok malah kemunduran jadinya kalau Paskibraka Muslimah harus copot jilbab saat bertugas," tegas Ketum Perempuan ICMI, Welya Safitri dalam keterangan tertulisnya epada media pada Rabu (14/8/2024).

Welya mengaku sangat prihatin dengan dugaan bahwa aturan itu dikeluarkan oleh Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang seharusnya mengakomodir hak-hak berjilbab Muslimah yang ingin mengibarkan bendera pusaka.

"Tidak usah panjang lebar bicara nilai Pancasila, jika aturan seperti ini saja jelas melanggar Sila Pertama tentang Ketuhanan dan melanggar nilai keberadaban dengan melanggar hak asasi Paskibraka muslimah yang ingin tetap berjilbab," terang Welya.

Selain itu menurutnya, dalam Pasal 29 ayat 1 sangat jelas mengatur bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, kemudian di ayat 2 menyebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dirinya juga menjelaskan, Perempuan ICMI akan sangat konsen untuk mengawal agar kebijakan tak berdasar tersebut harus segera dihentikan dan semua anak bangsa mendapatkan haknya dalam Paskibraka termasuk menggunakan jilbab bagi muslimah.

"Yang jelas akan terus kita pantau, jika aturan diskriminatif ini tidak segera diatasi kami akan tempuh jalur yang lebih serius lagi," pungkas Welya.

Perempuan ICMI adalah organisasi Badan Otonom ICMI yang pernah sukses menginisiasi Hari Jilbab Nasional, karena itu Welya merasa sangat berkepentingan membela hak-hak Muslimah untuk berjilbab sebagai apapun posisi dan profesinya dalam beraktifitas.

Dalam pemberitaan di berbagai media massa nasional, diinformasikan bahwa Paskibraka 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dimana semua Paskibraka yang perempuan tidak ada yang mengenakan jilbab atau hijab.

Bahkan, termasuk delegasi dari Aceh yang sebelumnya mengenakan jilbab, tiba-tiba ketika sampai di IKN harus mencopot penutup aurat tersebut. Hal itu jelas berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang membebaskan Paskibraka perempuan boleh mengenakan jilbab atau tidak. Saat ini, penanggung jawab Paskibraka 2024 adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

ICMI akan selalu hadir untuk memberikan solusi dan kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia. ICMI yang berlandaskan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan berbasis kecendekiaan akan selalu berperan aktif mendorong kebaikan untuk bangsa dan negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serangan udara militer zionis Israel ke Sekolah Al-Tabi’een di daerah Daraj, Jalur Gaza, pada Sabtu (10/8/2024) saat ratusan jamaah melaksanakan shalat subuh, menyebabkan lebih dari 100 warga sipil terbunuh dan korban luka-luka yang tidak terhitung. Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menyatakan, serangan tersebut adalah tindakan keji, memalukan dan tidak pantas karena dilakukan bukan terhadap sasaran militer melainkan sekolah sehingga yang menjadi korban sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.

Ketua ICMI Arif Satria memberikan pernyataan resmi sikap ICMI terkait peristiwa tersebut. Dia menyampaikan, ICMI akan senantiasa konsisten untuk mendukung Palestina hingga mereka merdeka sebagaimana kemerdekaan yang dinikmati Bangsa Indonesia dan bangsa lainnya.

"Mengutuk kebiadaban Israel tersebut yang semakin menegaskan bahwa tindakan mereka terhadap Gaza adalah genosida yang terencana dan masif dengan menggunakan mesin-mesin pembunuh berskala besar yang sesungguhnya terlarang digunakan di Gaza bahkan di wilayah sipil manapun di dunia," ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (12/8/2024).

ICMI juga menyerukan kepada PBB dan dunia internasional untuk segera mengambil tindakan represif terhadap Israel agar tidak berlanjut serangan-serangan brutal yang merenggut lebih banyak nyawa masyarakat sipil yang tidak berdosa.

Selain itu ICMI juga meminta kepada Dewan Keamanan PBB agar menjalankan keputusan hukum dari Mahkamah Internasional dan menjatuhkan hukuman atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Israel dan terus menyiapkan skema penghentian pendudukannya di Palestina, termasuk opsi menyegerakan mengirimkan Pasukan Penjaga Perdamaian ke Gaza sementara di lokasi konflik yang skala kehancurannya jauh lebih ringan dari Gaza diterjunkan pasukan gabungan berikut bantuan kemanusian penuh dukungan internasional.

ICMI pun meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mengingatkan kepada para pemimpin Amerika Serikat, Perancis dan Inggris serta negara-negara pendukung Israel untuk menghentikan dukungannya terhadap kejahatan Israel, dan bukan malah melakukan tindakan yang akan memancing perang multinasional.

Sikap pemerintah Indonesia diapresiasi karena mendesak Dewan Keamanan PBB melakukan investigasi secara menyeluruh terkait tindakan Israel tersebut dan mendorong dikirimkannya lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza dari Indonesia.

ICMI mengajak masyarakat internasional untuk terus menyuarakan dukungan bagi Palestina, serta menggerakan penggalangan bantuan kemanusiaan secara masif dan terkoordinir. Kemudian, mengajak para pemimpin umat Islam dari berbagai Ormas Islam khususnya di Indonesia, untuk bergerak aktif menghimpun kekuatan dan menyuarakan kesatuan kekuatan secara nyata untuk membantu menghentikan kejahatan Israel yang selama ini menghambat terwujudnya kedamaian dunia Islam

"ICMI mengajak para cendekiawan muslim, untuk mengerahkan pemikirannya untuk mencari solusi dan kontribusi terbaik bangsa Indonesia untuk perdamaian di Palestina dan Gaza khususnya," ujar Arif.

ICMI juga mengingatkan agar para Imam Masjid, Pendakwah dan Khatib terus menyisipkan doa untuk keselamatan warga Palestina dan Masjidil Aqsa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (Perempuan ICMI) menyerukan Gerakan restorasi akhlak bangsa mulai dari anak-anak, karena mereka yang akan menggantikan generasi saat ini kelak.

"Restorasi akhlak atau mengembalikan, memulihkan, memperbaiki dan membangun kembali akhlak yang mulia dalam kehidupan bangsa kita ini, harus dimulai dari usia anak-anak sehingga kerusakan akhlak bangsa dalam jangka panjang bisa dicegah sedini mungkin," demikian dikatakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perempuan ICMI, Welya Safitri, dalam sambutannya pada Seminar Hari Anak Nasional bertema "Pembentukan Karakter Anak yang Berakhlakul Karimah" pada Selasa ( 13 Juli 2024) di Jakarta.

Menurut Welya, restorasi akhlak ini menjadi sangat penting melihat merebaknya fenomena kriminalitas yang sangat massif mulai dari tingkat elit, hingga anak-anak di daerah-daerah miskin. "Kalau dulu kriminalitas hanya dilakukan oleh orang dewasa, pejabat yang korupsi, namun saat ini tindak kejahatan bahkan sudah dilakukan oleh anak di bawah umur. Bahkan, jenis kejahatannya sudah masuk dalam tindak pidana berat seperti pembunuhan anak terhadap orangtua, perundungan anak dan sebagainya," terang Welya.

Karena itu, untuk memulihkan kembali hancurnya moralitas bangsa harus dilakukan melalui restorasi akhlak yang dimulai dari dunia pendidikan anak sebagai generasi penerus bangsa kelak, kata Welya. Dirinya menginginkan, agar materi pendidikan moral harus dikembalikan ke sekolah-sekolah dengan menambahkan komponen akhlak khususnya bagi generasi muslim.

"Kita merasa ada karakter baik yang hilang, saat pendidikan moral hanya berbasis norma dan etika namun minus akhlak agama. Karena itu, untuk mewujudkan Gerakan Restorasi Moral itu, Perempuan ICMI minta pendidikan moral berbasis akhlak harus segera dimasukan kembali dalam kurikulum," ujar Welya.

Lingkungan membentuk akhlak anak Sementara itu dalam kesempatan yang sama, wasekjend DPP Perempuan ICMI, Dityaningsih Juliawati, mengatakan bahwa lingkungan sangat berpengaruh besar dalam membentuk karakter dan akhlak anak. "Perhatikan lingkungan anak, dimana ia bermain dan bagaimana akhlak teman-temannya, karena itulah faktor yang sangat kuat membentuk watak, karakter dan peran anak," kata Dityaningsih.

Menurutnya, jika orangtua abai terhadap lingkungan anak-anaknya, maka tidak perlu terkejut jika suatu saat akhlaknya akan mengikuti akhlak teman-teman dan lingkungan kesehariannya, kata Ditya yang juga pimpinan Pondok Ilmu Palapa.

Sementara, Mantan Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Dr HE Burhanuddin, MAg mengatakan penanggung jawab pendidikan akhlak adalah kedua orangtua dan bukan semata diserahkan kepada sekolah atau lembaga pendidikan. "Jangan merasa sudah membayar uang sekolah, lantas orangtua lepas tangan dari tanggung jawab mendidik akhlak anak," kata Burhanuddin.

Selain itu juga, karena barometer akhlak berbeda dengan karakter maka sangat tepat gerakan restorasi akhlak tersebut dilakukan oleh umat Islam, mulai dari rumah-rumah. "Apalagi saat ini akan ada Undang-undang yang melarang orangtua memeriksa gawai anakanaknya dengan alasan privasi, ini bisa jadi bencana akhlak karena orangtua tak bisa mengawasi apa yang dilakukan anak-anaknya di gawai-gawai mereka," kata Burhanuddin.

Ia juga berpesan, agar pendidikan akhlak harus terus menerus diterapkan di sekolah-sekolah. ICMI akan selalu hadir untuk memberikan solusi dan kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia. ICMI yang berlandaskan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan berbasis kecendekiaan akan selalu berperan aktif mendorong kebaikan untuk bangsa dan negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Prof. Arif Satria mengemukakan sistem politik Indonesia perlu dievaluasi secara total agar cita-cita membangun peradaban bangsa dapat tercapai.

"Menurut saya, setelah melihat secara menyeluruh berjalannya sistem politik kita, terlihat makin tidak inklusif dan harus ada evaluasi total untuk memperbaikinya," kata Arif dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Rektor IPB itu melihat pelaksanaan demokrasi Indonesia semakin mahal. Kondisi ini berujung pada praktik politik yang semakin kurang inklusif. Menurut dia, sistem politik Indonesia saat ini semakin bias hanya untuk mereka yang berduit karena demokrasi yang semakin mahal.

Selain itu, pendekatan transaksional dalam praktik politik selama ini semakin menjauh dari high politics. "Bahkan pemilihan legislatif menjadi ajang jor-joran politik uang," ujar Arif.

Melihat kondisi tersebut, Arif mengkhawatirkan akan terjadi pergeseran budaya politik yang cenderung materialistis dan hanya berpihak kepada politisi dengan dukungan modal finansial besar.

"Saya khawatir, lama-kelamaan sistem seperti ini akan terbentuk budaya politik yang cenderung materialistis. Hanya mereka dengan modal besar atau didukung investor bermodal besar yang dapat eksis dalam perpolitikan," katanya.

Arif mengatakan keadaan demikian jelas kontraproduktif dengan cita-cita membangun peradaban bangsa yang seharusnya politik adalah alat untuk membangun peradaban, bukan sekadar perebutan kekuasaan tanpa gagasan.

Solusi atas keadaan itu adalah melakukan evaluasi total sistem politik Indonesia agar bangsa Indonesia kembali kepada cita-cita para pendiri Republik Indonesia.

"Politik adalah institusi untuk memperjuangkan terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia," katanya. Gagasan ini disampaikan Arif pada diskusi politik bertema "Pilkada 2024 dan masa depan demokrasi lokal" di Jakarta, Jumat (5/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mengatakan sistem politik di Indonesia perlu dievaluasi secara total, melihat makin mahalnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Hal ini berujung pada parktık politik semakin kurang inklusif.

"Menurut saya, setelah melihat secara menyeluruh berjalannya sistem politik kita, terlihat makin tidak inklusif dan harus ada evaluasi total untuk memperbaikinya," ujar Ketua Umum ICMI, Prof Arif Satria, dalam siaran tertulisnya kepada media pada Diskusi Politik Bertema "Pilkada 2024 dan Masa Depan Demokrasi Lokal", Jumat malam (5/7/2024) di Jakarta.

Menurut Arif, sistem politik saat ini di Indonesia semakin bias hanya untuk mereka yang berduit saja karena demokrasi yang semakin mahal. Selain itu pendekatan transaksional dalam praktik politik selama ini makin menjauhkan dari high politics. "Bahkan Pemilihan Legislatif (Pileg) menjadi ajang jor-joran politik uang," kata Arif.

Dirinya mengkhawatirkan, akan terjadinya pergeseran budaya politik yang cenderung materialistik dan hanya berpihak kepada politisi dengan dukungan modal finansial besar. "Saya khawatir, lama kelamaan sistem seperti ini akan terbentuk budaya politik yang cenderung materialistis. Hanya mereka dengan modal besar atau didukung investor bermodal besar yang dapat eksis dalam perpolitikan," ujar Arif.

Menurut Arif yang juga Rektor IPB, keadaan tersebut jelas kontraproduktif dengan cita-cita membangun peradaban bangsa. Politik adalah alat untuk membangun peradaban, bukan sekedar perebutan kekuasaan tanpa gagasan.

"Karena itu solusinya adalah evaluasi total sistem politik kita, agar bangsa ini kembali kepada cita-cita para pendiri Republik Indonesia. Politik adalah institusi untuk memperjuangkan terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia tersebut,” ujar Arif.

Dalam diskusi politik tersebut, turut hadir para pembicara lainnya seperti Wakil Ketua Umum ICMI, Andi Anzhar Cakra Wijaya, SH, Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Pusat Prof Dr Didin S Damanhuri SE, MS, DEA, Koordinator Komisi Politik dan Kenegaraan dan Dewan Pakar ICMI Pusat, Prof Dr Yuddy Chrisnandi, SE, ME, Direktur CIDES ICMI dan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Prof Dr Andi Faisal Bakti, MA, PhD, Mantan Dirjen Otda Kemendagri periode 2010-2014, Majelis Pengurus Pusat ICMI,Prof Dr Djohermansyah Djohan, MA, dan juga Ketua Koordinasi Politik ICMI, Prof Dr Lili Romli, MSi.

ICMI akan selalu hadir untuk memberikan solusi dan kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia. ICMI yang berlandaskan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan berbasis kecendekiaan akan selalu berperan aktif mendorong kebaikan untuk bangsa dan negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27 November 2024 nanti. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, politik dinasti kian mewabah pada helatan tersebut.

"Makin lama politik dinasti makin menjadi-jadi. Tidak hanya di tingkat lokal, tapi menjalar ke tingkat nasional. Kita sudah lihat praktik itu di Pilpres 2024," kata pakar otonomi daerah Prof Djohermansyah Djohan dalam webinar nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat tentang Pilkada 2024 dan Masa Depan Demokrasi Lokal, Jumat (5/7/2024) malam.

Berdasarkan data yang dimilikinya, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2014, ada sekitar 60 kepala daerah dan wakil atau 11 persen dari jumlah daerah otonom menerapkan politik dinasti. Angka itu mengalami peningkatan menjadi 117 kasus politik dinasti atau 21,5 persen dalam Pilkada 2018.

Ia menambahkan, dalam Pilkada 2024, terdapat 175 kasus atau 32 persen politik dinasti. Artinya, kasus politik dinasti dalam pilkada terakhir sudah mencapai satu per tiga dari keseluruhan daerah otonom. “Sesudah bapaknya, nanti istrinya atau anaknya, atau menantunya. Ini yang kita musuhi ketika kita berada di Orde Baru dulu," kata Prof Djo, sapaan akrab Djohermansyah Djohan.

Menurut mantan dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu menuturkan, pernah ada upaya untuk mengantisipasi politik dinasti di pilkada. Pada 2015, sedianya sempat dimasukkan pasal soal larangan politik dinasti pada UU Pilkada tahun 2015.

Pasal 7 huruf r dalam beleid itu mengatur bahwa seseorang yang mempunyai hubungan darah atau konflik kepentingan dengan pejawat alias incumbent tidak diperbolehkan maju menjadi pemimpin daerah. Namun, aturan itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Prof Djo mengatakan, harus ada perbaikan regulasi untuk mencegah terjadinya politik dinasti. Pasalnya, apabila tidak ada perbaikan regulasi, persoalan itu akan terus berulang. "Kalau ada kerabat maju, saran saya si pejawat (incumbent) cuti lah. Dia tidak bisa kita larang karena melanggar hak asasi, tapi cuti lah. Cuti saja, di luar tanggungan negara, selama kampanye," kata dia.

Dewan Pakar ICMI Pusat Prof Yuddy Chrisnandi mengatakan, berdasarkan data yang dimilikinya, keikutsertaan bakal calon kepala daerah perseorangan dalam Pilkada 2024 juga sangatlah minim. Bahkan, ia menyebut persentasenya tak sampai satu persen dari keseluruhan bakal calon kepala daerah yang muncul. "Dari 100 calon kepala daerah, mungkin hanya satu atau dua orang saja calon perseorangan," kata dia dalam webinar tentang Pilkada 2024 dan Masa Depan Demokrasi Lokal secara daring pada Jumat (5/7/2024).

Menurut dia, penyebab utama minimnya keikutsertaan bakal calon kepala daerah perseorangan adalah waktu untuk pendaftaran yang sebentar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya memberikan waktu sekitar dua pekan kepada bakal calon perseorangan untuk memenuhi syarat dukungan.

"Jadi tidak mungkin untuk menyiapkan dukungan atau partisipasi langsung dari masyarakat untuk calon perseorangan ini," ujar Yuddy. Fakta itu dinilai menunjukkan bahwa kontestasi Pilkada 2024 masih akan dikuasai oleh partai politik. Di satu sisi, partai politik masih belum menghasilkan kualifikasi yang mapan dari pelaksanaan pilkada.

Yuddy menilai, partai politik semestinya dapat sumber daya manusia untuk bisa menjadi pemimpin yang diandalkan, membawa aspirasi, dan memperbaiki kualitas pembangunan. Namun, nyatanya partai poin tidak lagi menjadi satu entitas sebagai sumber daya yang bisa diandalkan.

Ia menyebut, partai politik saat ini tidak lebih dari kendaraan politik yang memberikan stempel seseorang untuk bisa maju dalam pilkada. Bahkan, proses seleksi kepemimpinan dalam partai politik sangatlah mudah, tanpa harus ada proses kaderisasi, proses pendalaman, dan lainnya. "Partai politik sekarang bisa digunakan oleh siapa saja, seperti orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki uang, dan orang yang memiliki popularitas," kata Yuddy.