Jakarta -

Aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek menimbulkan kekhawatiran bagi industri. Regulasi itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan.

Menurut Adik Dwi Putranto, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim), aturan tersebut bisa menurunkan daya saing produk. Aturan baru soal kemasan rokok juga berpotensi menekan angka ekspor hasil tembakau hingga 35%.

"Dengan packaging seperti ini, ekspor hasil tembakau itu akan turun 35%. Di negara-negara (tujuan ekspor akan bertanya) ini apa, ini produk apa, karena itu sangat penting," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Biaya produksi juga bisa bengkak hingga 18-25% jika aturan tersebut terealisasi. Oleh karena itu perlu kajian komprehensif yang tetap memperhatikan kelangsungan industri dan juga kesehatan.

"Yang jelas buat industri rokok, ini peningkatan biaya produksi. Hitungan saya meningkatnya seberapa persen sih? 18-25%, beban lagi. Ini ya makanya perlu perlulah kajian yang komprehensif untuk terkait industri-industri yang sangat strategis untuk ekonomi apalagi kesehatan juga perlu diperhatikan," ujar Adik.

Ia menjelaskan, industri hasil tembakau di Jawa Timur punya peran yang cukup krusial. Industri tersebut menyumbang hingga Rp 19,6 triliun dari sisi pajak bukan cukai.

Kemudian ada peran industri hasil tembakau dalam pembukaan lapangan pekerjaan dan solusi permasalahan pengangguran. Adik menilai industri tersebut mampu menyerap tenaga kerja hingga level lulusan SD dan SMP.

"Di Jawa Timur ini tingkat penganggurannya di usia SD sampai SMP itu tinggi banget, jawabannya adalah di industri rokok. Karena di industri rokok tidak perlu ijazah yang tinggi-tinggi, ini jawaban dari tingkat pengangguran dengan lulusan yang seperti itu, itu satu," jelas Adik.

"Kedua, banyak industri rokok di Jawa Timur, industri hasil tembakau di Jawa Timur, ada peraturan pemerintah industri harus menyerap tenaga difabel itu 1%. di Jawa Timur rata-rata industri hasil tembakau sudah menyerap difabel itu 4%," tutupnya.

(ily/kil)

Jakarta -

Maskapai penerbangan pelat merah, Garuda Indonesia membuka lowongan kerja posisi awak kabin atau cabin crew. Posisi tersebut diperuntukkan untuk lulusan S1 dari berbagai jurusan.

Pekerjaan tersebut berlokasi di Surabaya dan terbuka untuk perempuan usia minimal 21 tahun dan maksimal berusia 26 tahun.

Pendaftaran lowongan tersebut bisa diakses melalui laman resmi Garuda Indonesia https://career.garuda-indonesia.com/ yang mana ini dibuka hingga 3 November 2024.

Bagi detikers yang berminat mendaftar posisi tersebut berikut informasinya :

Persyaratan Umum Lowongan Kerja Garuda Indonesia

1. Perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Belum menikah

3. Sehat jasmani dan rohani

4. Belum pernah bekerja sebagai awak kabin

5. Fasih berbahasa Inggris dengan keterampilan komunikasi yang baik (kemampuan bahasa asing jadi nilai lebih)

6. Berorientasi pada layanan dan terbiasa interaksi secara langsung

Persyaratan Khusus Lowongan Kerja Garuda Indonesia

1. S1 Semua Jurusan

2. Minimal berusia 21 tahun dan maksimal berusia 20 tahun

3. Tinggi badan minimal 160 cm dengan berat badan dan postur tubuh proporsional

4. Tidak memakai kacamata selama proses seleksi dan pelatihan (sangat disarankan menggunakan lensa kontak dengan maksimum minus 5.00 dan silinder 2.00)

5. Bersedia mengikuti semua tahapan rekrutmen

Persyaratan Dokumen Lowongan Kerja Garuda Indonesia

1. Surat Lamaran & Curriculum Vitae (CV)

2. Kartu Identitas (KTP)

3. Fotokopi ijazah Sarjana (S1)

4. Sertifikat Vaksin Covid dosis 1-3

5. Resep kacamata dari Dokter Spesialis Mata

6. Foto Berwarna Profesional :

7. Satu lembar foto seluruh badan ukuran postcard

8. Satu lembar foto tampak samping

9. Satu lembar foto close-up ukuran 4x6

Ketentuan Pakaian Lowongan Kerja Garuda Indonesia

1. Pakaian yang sesuai (blus lengan pendek berwarna terang dan rok selutut berwarna gelap)

2. Sepatu hak tinggi (tertutup tanpa tali di pergelangan kaki)

3. Make-up natural

Demikian informasi terkait lowongan kerja posisi awak kabin di Garuda Indonesia, semoga bermanfaat ya detikers!

(fdl/fdl)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal HAM Kemenkumham Dhahana Putra, memandang penahanan ijazah tenaga kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) oleh perusahaan perlu mendapat perhatian serius. Sebab, penahanan ijazah berpotensi mencederai hak tenaga kerja.

Dhahana menyayangkan penahanan ijazah seolah telah menjadi praktik umum dalam dunia bisnis.

"Kebijakan perusahaan untuk melakukan penahanan ijazah, Jika kita perhatikan secara jeli membuat adanya potensi pembatasan hak mengembangkan diri bagi tenaga kerja untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik," kata Dhahana dalam keterangannya pada Sabtu (10/8/2024).

Memang baik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan teknis belum mengatur perihal penahanan ijazah. Sehingga perusahaan dapat berinisiatif untuk membuat kesepakatan demikian dalam merekrut tenaga kerja.

"Masyarakat kerap mengeluhkan persyaratan tersebut telah membatasi hak mereka untuk mendapat peluang yang lebih menjanjikan," ujar Dhahana.

Oleh karena itu, Dhahana melihat adanya urgensi untuk menyusun regulasi guna mengisi kekosongan hukum ini.

"Kami meyakini perlu adanya kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai dampak kebijakan perusahaan melakukan penahanan ijazah tidak hanya bagi karyawan namun juga perusahaan sebagai pertimbangan dalam perumusan regulasi," ujar Dhahana.

Walau belum ada pengaturan mengenai penahanan ijazah, Dhahana menghimbau agar perusahaan dapat menghormati HAM yang dimiliki para tenaga kerja. Ini termasuk hak mengembangkan diri yang berpotensi dibatasi dengan penahanan ijazah.

"Perusahaan mungkin perlu mempertimbangkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memperkenankan setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil," ucap Dhahana.

Selain itu, Dhahana menyoroti Pemerintah tengah melakukan pengarusutamaan bisnis dan HAM di tanah air melalui Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Sehingga perusahaan sepatutnya menerapkan HAM dalam proses bisnisnya.

"Kebijakan perusahaan yang kiranya dipandang berpotensi mencederai hak asasi manusia baiknya dipertimbangkan matang-matang mitigasinya," ucap Dhahana.

Jakarta: Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta menerima banyak laporan terkait ijazah siswa yang ditahan pihak sekolah. Ijazah tersebut ditahan karena siswa tidak mampu membayar uang sekolah dan hal ini harus menjadi perhatian pemerintah.

"Jangan Dinas Pendidikan jadi Dinas Pendidikan sekolah negeri, sekolah swasta juga harus dipikirkan," kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak saat dihubungi di Jakarta, Senin, 29 Juli 2024.

Menurut dia, banyak orang tua yang melaporkan ijazah anaknya ditahan oleh pihak sekolah karena biaya pendidikan belum mampu dilunasi atau dibayar. Jhonny mengatakan, dari laporan yang ada, jumlah uang yang harus dibayarkan untuk menebus ijazah di sekolah bahkan mencapai Rp800 juta lebih.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, karena ini juga merupakan tanggung jawab pemerintah yang tidak memberikan akses pendidikan secara merata.

"Itu yang mengadu kepada saya, belum lagi yang ke lainnya dan pasti masih banyak lagi masyarakat yang tidak bisa mengadu. Jadi banyak sekali permasalahan ijazah tertahan, ini seperti fenomena pucuk gunung es, di bawahnya masih sangat banyak," katanya.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta lainnya Merry Hotma khawatir masa depan anak-anak bangsa, bila ijazah tertahan, karena otomatis siswa-siswi tersebut tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi ataupun mencari pekerjaan. "Masa depan orang-orang yang ijazahnya tertahan bagaimana? Tidak bisa kerja, tidak bisa meneruskan sekolah," katanya.

Ia berharap program tebus ijazah menjadi prioritas. Harapannya tak ada lagi siswa-siswi yang telah menyelesaikan pendidikan formal, namun tak memiliki dokumen resmi atau bukti tanda kelulusan dari sekolah.

Ia juga meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta segera menuntaskan ijazah warga Jakarta yang tertahan di sekolah swasta. Salah satu caranya, yakni melakukan pendataan dan mengalokasikan anggaran.

"Setiap tahun harus ada anggaran untuk menebus ijazah. Biar cepat selesai. Bayangkan, bahkan masih ada ijazah belum ditebus dari tahun 90," katanya.

Baca juga: Ijazah Ditahan Karena Belum Bayar Tunggakan 'Uang Sekolah' Jadi Aduan Terbanyak

(CEU)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ijazah anaknya ditahan pihak sekolah hampir dua tahun, Mak Saripah senang sampai nangis, saat bakal calon wali kota Bogor, Sendi Fardiansyah, menolongnya. Sendi menebus ijazah anak Mak Saripah, Rizki, agar bisa digunakan untuk melamar kerja.

Sendi mengaku mendapat informasi dari relawannya, yang melakukan aksi door to door untuk sosialisasi program Mobil Hepi. Program ini adalah penyediaan mobil gratis yang bisa digunakan warga saat kondisi darurat.

Dari siaran pers disebutkan, dari informasi inilah Sendi, pada Kamis (11/7), menyambangi kontrakan Mak Saripah,di Sindang Resmi, RT 17 RW 03 Bogor Selatan. “Begitu saya mendengarada warga yang ijazahnya sudah dua tahun ditahan pihak sekolah, saya langsung mendatanginya. Apalagi, gara-gara ijazah yang ditahan itu anaknya tak bisa melamar kerja,” kata Sendi.

Sekretaris Pribadi Ibu Negara, Iriana Jokowi itu kemudian mengajak Rizki menuju sekolahnya. Di sana, Sendi dan Rizki diterima petugas sekolah dan langsung membayar seluruh biaya kekurangan untuk menebus ijazah tersebut.

Atas apa yang dilakukannya, menurut Sendi, semata-mata panggilan hati saja.Iamengaku tidak tega mendengar kabar tersebut. Apalagi, melihat kondisi ekonomi orang tuanya yang sangat memprihatinkan, yakni hanya berjualan cungkring.

“Apa yang saya lakukan ini merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada saya. Bahwa di luar sana, yang nota bene masih saudara kita, ternyata banyak yang lebih susah dan menderita,” papar dia.

Sementara Mak Saripah, mengaku sangat terharu hingga menangis atas pertolongan Sendi.“Ternyata ada orang baik seperti Pak Sendi. Masih muda tapi peduli dengan orang miskin,” lanjut Mak Saripah.

Dengan kebaikan itu, menurutMak Saripan,Sendi cocok untuk jadi wali kota Bogor. “Kalau soal pintar dan pengalaman, saya kira sebagai sekretaris pribadi ibu Iriana sudah cukup. Yang pasti, pak Sendi peduli dan peka keadaan rakyatnya,” ungkap dia.

Dalam aksi sosialnya, Sendi tidak hanya menebus ijazah Rizki. Ia juga mendatangi rumah seorang janda, Yohana, di Babakan Pasar Bogor Tengah. Di sana, Sendi juga menebus ijazah anak janda tersebut, Dedi Wahyudi, yangditahan pihak sekolah.

Jakarta: Ombudsman RI menemukan maladministrasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Kesehatan dalam pembatalan kelulusan pelamar berijazah D4 bidan pendidik. Temuan ini disampaikan setelah menindaklanjuti laporan 532 bidan berbagai daerah di Indonesia pada April 2024.

Para bidan mengadukan nasib mereka yang mengalami pembatalan kelulusan seleksi calon pegawai dengan perjanjian kerja (CP3K) Bidan Pendidik. Pihak terlapor adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara (Terlapor 1) dan Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan (Terlapor 2).

Ombudsman memberikan tindakan korektif kepada pihak terlapor untuk mengembalikan status kelulusan peserta seleksi tersebut dalam formasi Bidan Ahli Pertama pada Seleksi CP3K Tenaga Kesehatan Tahun 2023.
“Dalam laporan masyarakat ini Ombudsman menemukan maladministrasi yaitu penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum oleh BKN dan Kemenkes dalam hal pembatalan kelulusan pelamar berijazah D-IV Bidan Pendidik,” terang Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng dalam Konferensi Pers di Kantor Ombudsman RI, di Jakarta, dikutip dari siaran pers Ombudsman, Kamims, 11 Juli 2024.

Pembatalan kelulusan ini terjadi lantaran pihak panitia seleksi menilai kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Tenaga Kesehatan Nomor PT.01.03/F/1365/2023. Namun, Ombudsman berpendapat, SE tersebut multitafsir dan tidak memiliki hukum yang mengikat (fungsi informatif semata).

“Dari hasil pemeriksaan, Ombudsman berpendapat SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/1365/2023 menimbulkan multitafsir yang berakibat pada perbedaan implementasi terhadap peserta seleksi CPPPK Tahun 2023. Selain itu, Dirjen Nakes Kementerian Kesehatan tidak pernah melakukan sosialisasi dan penjelasan terkait SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/1365/2023 kepada panitia seleksi daerah,” jelas Robert.

Kemudian, Ombudsman juga berpendapat BKN tidak konsisten, tidak kompeten dan diskriminatif dalam memedomani SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tersebut. “Ombudsman berpendapat bahwa pembatalan yang dilakukan BKN ini memberikan dampak yang merugikan berupa kehilangan pekerjaan dan ketidakjelasan status kelulusan sebagai pendaftar Seleksi CASN/CPPPK Tahun 2023 serta kontra-produktif atas mandat Pasal 66 Undang-Undang ASN,” tegas Robert.

Tindakan Korektif

Sebelumnya, Ombudsman telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Kepala BKN dan Kementerian Kesehatan pada 10 Juli 2024 secara langsung untuk ditindaklanjuti berupa pelaksanaan dua tindakan korektif.

Tindakan korektif yang diminta kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara adalah mengembalikan status kelulusan peserta seleksi D-IV Bidan Pendidik dalam mengisi formasi Bidan Ahli Pertama dalam Seleksi CPPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2023 dan berkoordinasi dengan Kementerian PAN RB guna memastikan ketersediaan formasi Bidan Ahli Tahun 2023.

Sedangkan kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan, Ombudsman meminta agar mengakomodir lulusan D-IV Bidan Pendidik dalam mengisi formasi Bidan Ahli Pertama dalam Seleksi CPPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2023 serta berkoordinasi dengan Kementerian PAN RB guna memastikan ketersediaan formasi Bidan Ahli Tahun 2023.

“Ombudsman RI memberikan waktu selama 30 hari kerja kepada pihak terlapor untuk melaksanakan tindakan korektif yang telah disampaikan Ombudsman. Ombudsman akan melakukan monitoring, konsultasi, dan koordinasi terkait pelaksanaan tindakan korektif ini,” tutup Robert.

Ombudsman memberikan catatan, bahwa Tim Pemeriksa Ombudsman memproses laporan masyarakat ini dengan melaksanakan pemeriksaan dokumen, permintaan keterangan dari para pihak terkait, investigasi lapangan di tiga provinsi hingga penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Baca juga: Ketua IDI Dorong Pemerintah Kembalikan Subsidi untuk Pendidikan Kedokteran

(CEU)

Jakarta: Biaya sekolah di Indonesia hingga kini masih menjadi salah satu faktor yang sangat membebani ekonomi masyarakat. Penyebab utama siswa putus sekolah atau anak tidak sekolah, didominasi oleh faktor ekonomi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, terdapat 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Dari angka tersebut, sebagian besar (67,0 persen) di antaranya tidak mampu membayar biaya sekolah, sementara sisanya (8,7 persen) harus mencari nafkah. (Susenas, 2021).

Kenyataan problem “sekolah berbiaya” ini juga tercermin dalam hasil penelitian Arus Survei Indonsia (ASI, 2023), bahwa tiga persoalan paling pokok yang dihadapi warga Indonesia saat ini adalah harga kebutuhan pokok mahal (23,4 persen), biaya pendidikan mahal (20,1 persen), dan susah mencari lapangan kerja (18,6 persen).
Juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Jakarta dan Indonesia yang Berkeadilan (Kopaja), Ubaid Matraji mengatakan, hal senada juga tercermin dari data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Berdasarkan pemantauan dan pengaduan masyarakat, dari Januari 2022-Juni 2024, terhimpun 1.479 kasus pendidikan yang berkaitan dengan beban biaya ekonomi keluarga.

Kasus tertinggi adalah ijazah ditahan sekolah karena belum melunasi tunggakan (41 persen). Penahanan ijazah ini tidak hanya terjadi di sekolah swasta, tapi juga banyak ditermukan di sekolah negeri.

Selanjutnya, disusul kasus putus sekolah karena tak punya biaya (27 persen), orang tua siswa terjerat pinjol untuk tutupi biaya sekolah (18 persen), tidak boleh ikut ujian karena belum bayar tagihan sekolah (9 persen), dan juga ditemukan kasus anak-anak yang jadi korban perundungan dan intimidasi di sekolah karena tak bayar pungutan (5 persen).

“Kami menyesalkan ini semua masih terjadi di sekolah. Mestinya kan sekolah itu bebas biaya, kenapa jadinya masih berbiaya dan mahal pula. Di sekolah negeri ada banyak pungutan liar. Sementara di sekolah swasta, tagihan bulanannya terus menteror orang tua murid,” tandas Ubaid Matraji.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Jakarta dan Indonesia yang Berkeadilan (Kopaja) menggelar jalan santai untuk meningkatkan kesadaran, sekaligus mengajak partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam advokasi pendidikan yang berkeadilan. Kampanye ini juga mendorong pemerintah agar memenuhi amanah konstitusi dalam mewujudkan akses sekolah bebas biaya bagi semua.

Sekolah bebas biaya merupakan mandat dari Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan pemerintah wajib membiayainya. “Amanah konstitusi ini, dipertegas lagi dalam Pasal 34 UU Sisdiknas, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan tanpa memungut biaya,” kata Juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Jakarta dan Indonesia yang Berkeadilan (Kopaja), Ubaid Matraji dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 7 Juli 2024.

Baca juga: Kampanye 'Sekolah Bebas Biaya' Ingatkan Pemerintah Soal Amanah Konstitusi

Baca juga: Mohammad Nuh Soroti Ada 'Dana Desa' di Anggaran Pendidikan: Jujur, Ini Untuk Apa?

(CEU)