Bisnis.com, SERANG — Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan nasib pendanaan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi pekerjaan rumah alias PR pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Saat ditanya mengenai besaran anggaran IKN tahun depan dan selanjutnya, Thomas menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mengalokasikan 20% dari total kebutuhan Rp466 triliun.

Sementara sisanya yang perlu dukungan swasta yang perlu pemerintah cari. Khususnya pada pemerintahan selanjutnya.

"Itu PR yang perlu dilakukan oleh kementerian-kementerian terkait yang akan menopang IKN ke depan di pemerintahan Prabowo. Poin saya di tahun berikutnya kita akan mencari investor swasta," ujarnya dalam Media Gathering, Rabu (25/9/2024).

Mengacu pada alokasi 20% dari Rp466 triliun, artinya APBN hanya menyediakan anggaran IKN maksimal Rp93,2 triliun. Hingga tahun ini, kas negara telah dialokasikan senilai Rp76,5 triliun.

Dengan demikian, APBN hanya akan menyediakan sekitar Rp16,7 triliun untuk tahun-tahun berikutnya.

Thomas menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah mencari solusi dari pendanaan ibu kota baru tersebut dari swasta.

"Itu [20%] sesuatu yang istilahnya sudah dicanangkan dari pertama. Sampai sekarang saya rasa belum maksimum, PR-nya di situ," lanjutnya.

Pada kesempatan kali ini, Thomas menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran untuk IKN 2025 senilai Rp15 triliun. Di mana Rp9,11 berada di Kementerian PUPR dan sisanya Rp5,89 triliun berada di Badan Otorita IKN (OIKN).

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai tersebut belum termasuk pagu awal IKN, baik di Kementerian PUPR maupun OIKN yang masing-masing senilai Rp4,13 triliun dan Rp500 miliar.

Meski demikian, presiden terpilih Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen dirinya untuk melanjutkan pembangunan IKN yang telah mulai sejak 2022 lalu.

"Pak Prabowo sudah berkali-kali menjelaskan bahwa beliau komitmen IKN akan berlanjut. Poinnya adalah pendanaannya harus ke investasi," tegas ponakan Prabowo tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dipastikan bakal melanjutkan pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam Rancangan Undang – Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 yang telah disahkan menjadi UU APBN 2025 pada Kamis (19/9/2024), dijelaskan bahwa pembangunan IKN dilakukan dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pemerataan.

“Pengentasan kemiskinan dan pemerataan, [dilakukan] (i) melalui perlindungan sosial pemberdayaan untuk percepatan graduasi, (ii) rumah layak huni dan terjangkau, (iii) Program Desa Mandiri, ketahanan pangan, petani makmur, nelayan sejahtera, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara,” bunyi beleid tersebut, dikutip Senin (23/9/2024).

Komitmen Prabowo melanjutkan pembangunan IKN di tahun pertamanya menjabat juga tercermin dari alokasi belanja pemerintah pusat dalam APBN 2025. Di mana, Badan Otorita IKN mendapat pagu anggaran Rp6,39 triliun.

Meskipun alokasi pagu anggaran OIKN TA 2025 masih jauh dari angka usulan tambahan mencapai Rp27,8 triliun, tapi nilai Rp6,39 triliun itu sudah bertambah cukup signifikan dari pagu indikatif semula Rp505,5 miliar.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menjadi salah satu kementerian teknis penyelenggara pembangunan infrastruktur dasar IKN juga anggarannya mengalami kenaikan.

Semula, anggaran Kementerian PUPR ditetapkan sebesar Rp75,63 triliun dengan alokasi untuk IKN sebesar Rp4,13 triliun.

Namun demikian, pemerintah resmi melakukan penambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun. Di mana, Rp9,11 triliun di antaranya bakal dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan IKN.

Mulai dari penanganan jalan akses di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pemenuhan akses perumahan, pembangunan jalan sumbu kebangsaan barat dan timur, pembangunan jalan lingkar sepaku tahap 2, juga jalan feeder di kawasan IKN.

Kemudian penyelesaian pembangunan Jalan Tol IKN seksi 6C - 1 simpang 3 ITCI - Simpang 1B, pemenuhan pembangunan Bandara VVIP IKN, serta pembangunan Tol IKN ruas 1A, 1B, 5B, 6A, dan seksi 6B.

Selanjutnya, untuk mendukung pembangunan kawasan peribadatan, Kantor Kementerian PUPR, JDU dan JDP SPAM Sepaku Tahap II, Jaringan Perpipaan Air Limbah KIPP IKN, sekolah, pasar dan puskesmas di kawasan rusun ASN.

Terakhir, tambahan anggaran itu juga akan disalurkan untuk melanjutkan penuntasan pembangunan 47 tower rusun ASN dan Hankam di IKN oleh Ditjen Perumahan.

Dengan demikian, total pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2025 yakni Rp116,22 triliun. Di mana, Rp13,24 triliun di antaranya bakal dialokasikan untuk mendukung pembangunan IKN.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham emiten BUMN Karya diyakini semakin menarik usai presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Head of Retail Research Sinarmas Sekuritas Ike Widiawati mengatakan bahwa setelah sempat mati suri, saham-saham BUMN Karya tampak kembali atraktif setelah adanya komitmen keberlanjutan proyek IKN.

Kepastian dari kelanjutan proyek IKN dinilai menjadi berkah tersendiri bagi BUMN Karya yang diketahui telah menggenggam sederet proyek pembangunan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Penerima berkah pertama kali adalah perusahaan konstruksi karena IKN ini adalah proyeknya pemerintah, maka yang mendapatkan proyek itu adalah perusahan BUMN Karya," ujarnya dalam webinar, Kamis (22/8/2024).

Hal itu pun menyengat performa saham perusahaan pelat merah konstruksi. Saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), misalnya, menguat 137,59% dalam kurun tiga bulan ke level Rp316.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) tidak mau ketinggalan. Selama tiga bulan terakhir, saham ADHI naik 25,44% ke Rp286, sementara PTPP terapresiasi 12,77% menjadi Rp424.

Ike menuturkan bahwa sektor konstruksi sempat mengalami penurunan harga saham akibat kepanikan investor yang dipicu oleh peralihan pemerintahan, ketidakpastian kelanjutan proyek IKN, hingga kasus gagal bayar utang.

"Tentunya sebagai investor, panik itu merupakan hal yang wajar. Namun, kita lihat sekarang, setelah ada kepastian IKN terus dilanjutkan menjadi harapan jantung saham konstruksi mulai berdetak lagi," ucapnya.

Kendati kinerja saham cukup atraktif, Ike mengatakan bahwa emiten BUMN Karya masih memiliki tantangan besar khususnya terkait persoalan utang yang menjadi perhatian utama pelaku pasar.

Akan tetapi, dia optimistis dengan banyaknya proyek yang sedang dan akan dikerjakan, masih ada harapan bagi BUMN Karya untuk memperbaiki kinerja keuangan sekaligus mengakhiri persoalan utang perusahaan.

"Perusahaan konstruksi pekerjaan rumahnya hanya satu, yakni utang. Dengan adanya banyaknya proyek tersebut, kita semua berharap bahwa utang dapat terselesaikan," kata Ike.

Dari meja konsensus, Ike menuturkan 4 dari 6 analis yang mengulas ADHI menyematkan rekomendasi beli dengan target harga Rp530 dalam 12 bulan ke depan. Adapun, target saham PTPP berada di kisaran Rp700 per lembar.

***

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Anggaran yang digelontorkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun pertama Prabowo Subianto hanya Rp4,13 triliun dari total pagu indikatif Rp75,63 triliun pada 2025.

Angka pagu indikatif Kementerian PUPR pada 2025 susut 50,5% jika dibandingkan dengan pagu TA 2024 yakni Rp149,74 triliun.

“Angkanya Rp4,13 triliun yang anggaran PUPR 2025 [untuk IKN] tidak tahu nanti apakah ada tambahan lagi kita gak tau,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah usai melakukan Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Zainal Fatah menjelaskan, rumusan anggaran IKN Rp4,13 triliun untuk akan digunakan untuk mendukung penyelesaian proyek infrastruktur seperti penanganan banjir, jalan dan jembatan, hingga penyelesaian Jalan Tol Akses IKN.

Angka dukungan anggaran untuk pembangunan IKN dari Kementerian PUPR itu berbeda drastis dengan posisi pada 2024. Di mana, Kementerian PUPR menganggarkan dukungan infrastruktur IKN sebesar Rp35,37 triliun pada 2024.

Zainal menegaskan pagu anggaran mini tersebut emang kerap terjadi di masa transisi pemerintahan. Dia mengaku Kementerian PUPR juga mendapat alokasi anggaran yang tak jauh berbeda pada awal pemerintahan Presiden Jokowi menjabat.

Hal itu terjadi lantaran dalam rangka proses penyesuaian dengan program-program prioritas pemerintahan baru. Di mana, pada tahun ini Presiden dan Wapres terpilih mengutamakan pengadaan program ketahanan pangan dan energi.

“Tahun depan 2025 Kementerian PUPR telah dialokasikan sebesar Rp75,63 triliun. Ini kurang lebih sama dengan awal pemerintahan Pak Jokowi. Besaran alokasi ini tentu kita akan mengantisipasi dan dukung apa yang menjadi astacita dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih terutama pada ketahanan pangan dan energi,” pungkasnya.

Pusat Kekuatan Baru

Dalam acara yang sama, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyinggung proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam pidatonya di agenda pembukaan Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD pada Jumat (16/8/2024).

Perbesar

Bambang menuturkan IKN bakal menjadi sumber sejarah baru bagi Indonesia yang perlu diwujudkan untuk menjadi pusat kekuatan dan inspirasi bagi seluruh Masyarakat Indonesia.

“IKN bukan sekedar sebuah nama atau lokasi di peta, tapi sebuah halaman kosong dalam buku sejarah kita yang menunggu kita tulis dengan cerita kebanggaan, keberhasilan, dan cinta yang tak berkesudahan,” kata Bambang di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dia juga menegaskan bahwa konstruksi IKN bukan hanya sekedar membangun dan mewariskan sebuah kota. Melainkan, mewariskan harapan dan cita-cita yang perlu untuk dilanjutkan semangatnya hingga ke generasi selanjutnya.

Terakhir, dia juga berharap bahwa IKN dapat menjadi denyut jantung bangsa yang akan membawa Indonesia ke tempat yang lebih gemilang.

“Berpindah alamat ke hutan belantara, menapak langkah membangun asa. IKN jadi Ibu Kota Negara, semangat baru untuk Indonesia Raya,” tutup Bambang.

Sebagai informasi, upacara peringatan HUT ke-79 RI bakal perdana dilaksanakan di IKN pada 17 Agustus 2024, esok hari.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono menjelaskan, kegiatan Upacara HUT RI ke-79 di Nusantara akan dilakukan dengan tata upacara militer (TUM).

“Kegiatan 17 Agustus di dua titik lokasi. Di Istana Jakarta ada kegiatan, di Istana IKN juga kegiatan,” tuturnya.

Sementara itu, Sumbu Kebangsaan Barat yang akan menjadi lokasi Upacara HUT ke-79 RI dipastikan telah rampung sepenuhnya.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga menjelaskan sejumlah sarana dan prasarana lain juga akan difungsionalkan untuk mendukung akomodasi para tamu undangan.

"Pendukung fungsi kepresidenan dan Setneg nanti pada 17 [Agustus 202] beberapa lantai di bawah Kemensetneg bisa dimanfaatkan," jelasnya.

Salah Desain

Sementara itu, beberapa waktu lalu kantor Presiden atau Istana Garuda di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tengah ramai diperbincangkan. Pasalnya, bentuk Garuda yang telah selesai dibangun dinilai berbeda dengan desain.

Mulanya, desain bilah garuda kantor Presiden RI di IKN menampilkan siluet garuda yang gagah dengan kepala tegak menengadah. Namun, usai 4.650 bilah terpasang, bentuk kepala garuda tampak menunduk.

Desainer atau perancang Istana Garuda di IKN, Nyoman Nuarta menjelaskan perubahan siluet garuda di Kantor Presiden itu dilakukan bukan tanpa alasan.

Hal itu dilakukan guna menekankan arti bahwa sang garuda merunduk dan sayapnya tampak memeluk, menggambarkan makna bahwa Burung Garuda sebagai Lambang Negara sedang melindungi bangsa Indonesia.

"Kalau Garuda ngedongak, sombong dong. Terserah lah itu image orang. Saya buat sayapnya itu memeluk seperti melindungi," kata Nyoman dikutip dari Antara, Rabu (14/8/2024).

Perbesar

Nyoman menegaskan bahwa desain Istana Garuda melibatkan 44 orang ahli, demi menciptakan aspek keamanan dan ketahanan bangunan yang akan menjadi simbol nasional tersebut.

Telan Biaya Rp1,56 Triliun

Desain Garuda pada istana presiden di IKN juga sempat ramai dikritik dan dianggap mirip kelelawar karena berwarna hitam legam. Menanggapi kritik tersebut, Plt. Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa tampilan Garuda pada Istana Kepresidenan di IKN nantinya akan seperti patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali.

Basuki mengatakan bahwa berdasarkan penuturan desainer Istana Garuda Nyoman Nuarta nantinya bangunan istana presiden itu akan dilapisi cairan dan ketika terkena proses oksidasi akan berubah warnanya menjadi hijau.

Sebagai informasi, saat ini pembangunan Istana Garuda yang merupakan Kantor Presiden di IKN rampung dilakukan. Bahkan Istana Garuda juga sudah digunakan untuk pelaksanaan Sidang Kabinet Paripurna di IKN yang dilakukan pada Senin, (12/8/2024).

Adapun, pelaksana konstruksi Kantor Presiden di IKN yakni PT PP - Wika KSO dengan total alokasi anggaran sebesar Rp1,56 Triliun dan bersumber dari APBN.

Hanya saja, hingga saat ini tidak diketahui secara pasti berapa biaya pengadaan Bilah Garuda secara khusus yang belakangan ramai disorot.