KUPANG, iNews.id - Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap pelaku pengeboman ikan di perairan Maukaro, Kabupaten Ende. Penangkapan dilakukan tim Kapal Patroli (KP) Pulau Ndao 3009 saat berpatroli dalam Operasi Illegal Fishing Turangga-2024. 

Dirpolairud Polda NTT Kombes Pol Irwan Deffi Nasution mengatakan, awalnya tim patroli menerima informasi dari masyarakat maraknya aktivitas pengeboman ikan di sekitar perairan Kaburea, Kabupaten Ende. Pelaku menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan.

Menindaklanjuti informasi tersebut, kru KP Pulau Ndao 3009 bersama tim melakukan penyelidikan di wilayah perairan Maukaro. Hasilnya seorang pelaku ditangkap pada Rabu (9/10/2024) pukul 10.15 WITA.

Awalnya, tim menemukan sebuah perahu motor tanpa warna yang diawaki satu orang. Orang tersebut terlihat berenang sambil menarik perahu diduga memantau target ikan yang akan dibom.

Beberapa saat kemudian, orang tersebut melemparkan sesuatu ke air diikuti dengan suara ledakan dan semburan air. Setelah itu pelaku menyelam untuk mengambil ikan yang mati akibat ledakan.

"Tim patroli mendekat ke lokasi ledakan dan menemukan terduga pelaku sedang menyelam," ujarnya, Rabu (9/10/2024).

Seusai pemeriksaan di atas perahu motor, tim menemukan barang bukti berupa dua bom ikan siap pakai yang dikemas dalam botol bir. Kemudian tiga sumbu ledak, potongan obat nyamuk bakar dan hasil tangkapan ikan campuran. Pelaku mengakui semua barang bukti tersebut miliknya.

"Terduga pelaku berinisial K warga Nioniba, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende. Dia diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Pos Polair Marnit Sikka untuk diproses lebih lanjut oleh penyidik Ditpolairud Polda NTT," katanya.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 84 Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang telah diubah dan ditambahkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Marnit Sikka untuk diproses lebih lanjut oleh Penyidik Suditgakum Ditpolairud Polda NTT.

Editor: Donald Karouw

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap sebanyak 116 kapal yang kedapatan melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di wilayah perairan Indonesia sejak sejak awal 2024 hingga September.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono atau akrab disapa Ipunk mengatakan total kerugian kumulatif yang ditimbulkan oleh kapal-kapal pelaku illegal fishing tersebut mencapai Rp 3,4 triliun.

"Sekarang kurang lebih (total kerugian kumulatif) Rp 3,4 triliun. 116 Kapal (yang sudah ditangkap)," kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, saat ditemui di kantor KKP, Senin (23/9/2024).

Ia menyebut sebagian besar kapal yang berhasil ditangkap ini, khususnya kapal-kapal berukuran kecil, menggunakan bendera Indonesia. Sedangkan untuk beberapa kapal besar yang tertangkap berasal dari Filipina, Malaysia, Vietnam dan satu kapal berbendera Rusia.

"Kebanyakan sih Indonesia. Tapi yang besar-besar itu dari luar. Vietnam, kemudian Malaysia, Kemudian Filipina, satu Rusia. Yang kapal Rusia kita sita untuk jadi kapal pengawas kita," terangnya.

Menurutnya sebagian besar pengungkapan illegal fishing ini dapat terlaksana berkat adanya laporan dari warga sekitar, khususnya yang tergabung dalam Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas).

Sebab menurutnya sebagian besar kapal-kapal 'maling' ikan di laut RI ini tidak menggunakan teknologi AIS (Automatic Identification System) ataupun VTS (Vessel Traffic Services) sehingga sulit dideteksi oleh sistem pengawasan.

"Informasi dari masyarakat. Kita punya Pokmaswas dalam hal ini. Kelompok Masyarakat Pengawas yang menjadi mata dan telinga kita di lapangan. Tidak cukup dengan teknologi ternyata. Mereka tidak pakai AIS, lolos-lolos saja. Ketika tidak pakai AIS, tidak bisa ditembus oleh teknologi kita masih punya mata telinga di lapangan yaitu kelompok masyarakat pengawas," jelasnya.

Simak Video: Detik-detik Kapal Ikan Ilegal Diciduk Petugas KKP

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggagalkan sejumlah upaya pencurian ikan atau illegal fishing sepanjang semester I-2024. Dari upaya tersebut, kerugian negara yang bisa dicegah mencapai Rp 3,1 triliun.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, mengatakan angka tersebut diperoleh dari hasil pengawasan laut armada PSDKP di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Total kerugian yang berhasil diselamatkan ini mencakup dari total variabel sumber daya ikan (produksi), Pendapatan Negara (PNBP) dan pajak, tenaga kerja, serta Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Selama 28 hari pengawasan laut, 109 hari pengawasan udara dengan Pesawat Airborne Surveillance kami berhasil memeriksa 2.535 kapal diperiksa kepatuhannya, 102 Obyek kelautan diperiksa kepatuhannya. Sementara itu terdapat 112 kapal perikanan yang dihentikan diduga melakukan pelanggaran,” katanya, Rabu (7/8/2024).

Jumlah kapal yang diamankan di sepanjang paruh pertama tahun ini meningkatkan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pada semester I-2023, terdapat 76 kapal perikanan yang diamankan dengan rincian sebanyak 66 unit kapal lokal dan 9 kapal asing.

Dari sektor Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ditjen PSDKP berhasil menangani 105 kasus sepanjang 2024, di antaranya 87 kasus ruang laut, 9 kasus destructive fishing, 6 kasus ikan dilindungi, dan 3 kasus kerusakan kapal kandas.

“Dari berbagai pelanggaran bidang kelautan dan pengelolaan ruang laut, rata-rata pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan perizinan dasar pemanfaatan ruang laut, kemudian tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha, serta melakukan penangkapan menggunakan bahan dan alat yang merusak ekosistem," kata Pung.

Selain berhasil menyelamatkan kerugian dari aktivitas illegal fishing, KKP bersama aparat penegak hukum (APH) telah menggagalkan penyelundupan BBL Ilegal sebanyak 23 kali di 11 lokasi.

“Sebanyak 2 juta BBL dengan nilai yang berhasil diselamatkan sebesar Rp.277 miliar,” tuturnya

Adapun pemerintah memperbaharui kebijakan tata kelola BBL dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 7/2024. Hal itu dinilai langkah tepat karena bisa menjadi solusi mengatasi maraknya penyelundupan BBL.

(Febrina Ratna)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp 3,1 triliun dari aktivitas pelaku illegal fishing hingga semester I tahun 2024.

Angka tersebut diperoleh dari total variabel sumber daya ikan (produksi), Pendapatan Negara (PNBP dan pajak), tenaga kerja, serta Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berhasil diselamatkan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono menjelaskan, angka tersebut diperoleh dari hasil pengawasan laut armada PSDKP di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Selama 28 hari pengawasan laut dan 109 hari pengawasan udara dengan Pesawat Airborne Surveillance, KKP berhasil memeriksa 2.535 kapal diperiksa kepatuhannya dan 102 obyek kelautan diperiksa kepatuhannya.

“Sementara itu terdapat 112 kapal perikanan (15 kapal ikan asing dan 97 kapal ikan Indonesia) yang dihentikan diduga melakukan pelanggaran,” katanya dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Pung menjelaskan, angka tersebut meningkat jika dibandingkan semester I 2023, yakni 76 kapal perikanan yang diamankan, 66 unit kapal ikan Indonesia dan 9 kapal ikan asing.

Dari sektor Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ditjen PSDKP berhasil menangani 105 kasus sepanjang 2024, antara lain 87 kasus ruang laut, 9 kasus destructive fishing, 6 kasus ikan dilindungi, dan 3 kasus kerusakan kapal kandas.

“Dari berbagai pelanggaran bidang kelautan dan pengelolaan ruang laut, rata-rata pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan perizinan dasar pemanfaatan ruang laut, kemudian tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha. Melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan dan alat yang merusak ekosistem serta menimbulkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya,” pungkasnya.

KKP bersama aparat penegak hukum (APH) terus berkomitmen untuk menyelamatkan kerugian negara dari penyelundupan benih bening lobster (BBL) Ilegal yang telah menggagalkan sebanyak 23 kali di 11 lokasi. Sebanyak 2 juta BBL dengan nilai yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 277 miliar.

Berdasarkan data PSDKP, sepanjang 2023 jumlah BBL yang berhasil diselamatkan aparat penegak hukum dari para pelaku penyelundupan lebih dari 1,34 juta ekor.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id–Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui kegiatan operasi di laut secara mandiri berhasil mengamankan 112 kapal ikan yang kedapatan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia sepanjang semester I-2024. Setelah dikenai hukuman yang umumnya berupa denda administrasi, kapal-kapal tersebut tidak ditenggelamkan melainkan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, seperti keperluan pendidikan dan nelayan.

Kapal-kapal yang melanggar aturan itu terdiri atas 97 kapal ikan Indonesia (KII) dan 15 kapal ikan asing (KIA). Menurut Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono, operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara mandiri dilakukan KKP dengan operasi laut dan operasi udara. Selama semester I-2024, operasi laut dilakukan 28 hari dengan kapal pengawas dan operasi udara 109 hari menggunakan pesawat.

Dalam operasi laut mandiri itu, Ditjen PSDKP memeriksa kepatuhan 2.535 kapal ikan dan 102 objek kelautan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). “Kapal yang diduga melanggar kami hentikan, total kami menertibkan 112 kapal ikan dalam penegakan hukum dengan 97 unit di antaranya KII yang lebih banyak mendapatkan denda administrasi, juga ada tujuh rumpon ilegal, dan satu objek kelautan lainnya pada semester I-2024. Valuasi kerugian yang dapat kami selamatkan Rp 3,1 triliun,” jelas Pung.

Dalam konferensi pers yang digelar Jumat (02/08/2024), Pung menuturkan, terdapat lima kasus besar dalam operasi pengawasan sumber daya kelautan di semester I-2024. Pertama, penangkapan kapal illegal fishing bendera Rusia RZ 03 dan pengungkapan dugaan illegal fishing, illegal oil, perdagangan orang (people smuggling), serta perbudakan (slavery).

Kedua, pengamanan pelaku transshipment dari kapal ikan asing ke kapal pengangkut ikan Indonesia. Ketiga, penangkapan pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) oleh kapal ikan tanpa nama yang melibatkan enam WNI dan enam WNA China yang akan dibawa ke Australia. Keempat, penangkapan dua kapal ikan Filipina di WPPNRI 717 Laut Samudra Pasifik. Kelima, penangkapan dua KIA berbendera Vietnam, dari laporan nelayan di wilayah Natuna yang ditindaklanjuti dengan gerak cepat Ditjen PSDKP dan berhasil menangkap kapal-kapal itu.

Pung Nugroho menjelaskan, Ditjen PSDKP mendapatkan mandat khusus dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal agenda ekonomi biru yang menjadikan ekologi sebagai panglima. Di era Menteri Trenggono, sumber daya kelautan dan perikanan benar-benar ditata dan dikelola termasuk melalui penegakan pengawasan di lapangan.

“Pengawasan laut kami lakukan melalui sistem terintegrasi menggunakan kapal pengawas yang didukung operasi udara dan command center. Kami bisa mendeteksi kapal ikan dan operasionalnya di laut. Jadi, sekalipun ketika kami tidak ada di laut, kami tetap bisa memantau kapal-kapal itu melalui Pusdal yang kami miliki,” tutur dia.

Selain operasi mandiri, KKP juga melakukan patroli laut bersama penegak hukum lainnya, seperti Bakamla, Kepolisian RI, dan TNI AL. Di sisi lain, KKP melakukan operasi bersama dengan aparat penegak hukum laut dari negara lain, seperti Australia dan Malaysia, untuk mengawal perairaan di perbatasan.

Tidak Ditenggelamkan

Dalam kesempatan itu, Pung mengatakan, kapal yang berhasil ditangkap dan telah mendapat hukuman inkrah dari pengadilan tidak ditenggelamkan, melainkan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, yakni dihibahkan untuk sarana edukasi di sekolah milik KKP dan digunakan ulang oleh nelayan yang membutuhkan.

“Kebijakan Pak Menteri (Sakti Wahyu Trenggono) adalah memanfaatkan kapal hasil tangkapan untuk kegiatan produktif. KKP saat ini lebih mengedepankan manfaat,” ujar Pung. Hal itu dilakukan setelah KKP melakukan evaluasi atas kebijakan penenggelaman kapal yang pernah dilakukan sebelumnya, penenggelaman kapal mendapat protes dari pemerhati lingkungan karena menimbulkan pencemaran berupa sampah dan tumpahan minyak, belum lagi biaya yang dibutuhkannya cukup besar.

Pada 2021-2024, Ditjen PSDKP KKP telah mengajukan permohonan pemanfaatan 50 unit kapal hasil tangkapan kepada Kejaksaan RI. Rinciannya, dua kapal dalam proses hibah menjadi barang milik negara (BMN) Pemkab Banyuwangi, empat kapal telah menjadi BMN KKP, satu kapal proses penerbitan penetapan status pengunaan barang rampasan dari Kementerian Keuangan, dan tiga kapal dalam proses penentuan nilai barang/taksasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Lalu, tiga kapal dalam proses hibah, empat kapal berpotensi dimanfaatkan, tiga kapal dalam kondisi rusak berat, 25 kapal dalam proses lelang oleh Kejaksaan RI di daerah, empat kapal telah dimusnahkan, dan satu kapal diserahterimakan ke Universitas Hasanuddin. “Kami yang melakukan permohonan pemanfaatan kapal kepada Kejaksaan RI, lalu Kejaksaan RI menyerahkan ke kami, kami menyerahkannya ke lembaga pendidikan untuk praktik atau kepada nelayan,” tutur dia.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan asal kapal asing yang menangkap ikan ilegal di wilayah perairan Indonesia. Kapal ikan asing (KIA) tersebut paling banyak berasal dari Filipina dan Malaysia.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono mengatakan 15 kapal ikan asing yang mencuri ikan ilegal berhasil ditangkap pada 2024. Dari total tersebut, paling banyak KIA berasal dari Filipina dan Malaysia.

"Malaysia ada tiga, Vietnam ada 2, Filipina 9, Rusia 1. Sekarang paling banyak di sini Filipina," kata pria yang akrab disapa Ipunk dalam acara Konferensi Pers di Gedung Mina Bahari 4, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024).

Dia menjelaskan, pada paruh 2024 ini, pihaknya telah menangkap 112 kapal ikan. Pihaknya telah melakukan penegakan hukum dan sanksi administratif. Dari aktivitas tersebut, pihaknya berhasil mengamankan uang negara Rp 3,1 triliun.

Untuk melakukan pengawasan, pihaknya telah melakukan patroli laut dengan menggandeng aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, angkatan laut, dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla). Bahkan pihaknya juga melakukan pengawalan bersama dengan negara lain di perbatasan laut, seperti Australia dan Malaysia.

"Untuk melakukan pengawalan di perbatasan kita join dengan Australia. Kinerja patroli terhubung tersebut, sampai saat ini kita dengan Australia, dengan Malaysia juga kita lakukan, ini bertujuan bahwa apa yang dilakukan oleh kapal-kapal nelayan kita, itu bisa kita tangani bersama dengan aparat pendekat hukum satuan di negara sebelah," imbuhnya.

IDXChannel - Penenggelaman kapal yang terbukti melakukan illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal dinilai kurang efektif. Staff Ahli Menteri Kelautan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry, menilai banyak kapal hasil rampasan yang sebenarnya bisa memberikan manfaat.

Hendra mengatakan kapal rampasan tersebut bisa dipergunakan kembali.

"Banyak kapal yang bisa dimanfaatkan seperti untuk pendidikan, penyelidikan, bahkan untuk wisata. Sangat disayangkan kalau dihancurkan atau ditenggelamkan," kata dia dalam konferensi pers, Rabu (24/7/2024).

Hendra mencontohkan, kapal yang berhasil ditangkap di sekitar perairan Papua telah dimanfaatkan untuk pendapatan negara.

"Akhirnya kita bisa menjadikan itu sebagai produk yang bisa dijual kembali untuk pendapatan negara," ujar dia.

Untuk diketahui, penenggelaman kapal sering dilakukan oleh Menteri KKP di era sebelumnya, Susi Pudjiastuti. Selain untuk memberikan efek jera, penenggelaman kapal dianggap berguna untuk menciptakan rumah-rumah baru bagi ikan.

(NIA DEVIYANA)