Bisnis.com, JAKARTA - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno jumawa dan merasa lebih bisa menangani wilayah perkotaan dibandingkan Ridwan Kamil.

Pria yang akrab disapa Bang Doel tersebut juga mengacu pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 lalu di wilayah Banten yang pernah dipimpin olehnya beberapa tahun lalu.

Bang Doel menjelaskan IPM Provinsi Banten pada 2023 adalah 75,77, angka itu meningkat 0,52 poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 75,25.

Adapun, IPM Jawa Barat pada periode 2023 atau saat kepemimpinan Ridwan Kamil 74,24 di bawah Banten dengan rata-rata IPM Jawa Barat juga mengalami peningkatan sebesar 0,74% pada tahun 2020-2023.

"Cuma ya mungkin, karena saya yakinlah Si Akang [Ridwan Kamil] baru dapet data pada malam itu [Debat Kedua]," tutur Bang Doel di One Belpark Mall, Fatmawati, Jakarta Selatan, Selasa (29/10).

Seperti diketahui, Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil memberikan pertanyaan kepada Cawagub Jakarta nomor urut 3 Rano Karno dalam debat kedua.

RK menanyakan alasan mengapa indeks pembangunan manusia (IPM) di Banten saat Rano memimpin malah menurun.Padahal berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS), IPM di Provinsi Banten paa periode 2012-2017 mengalami peningkatan.

Pada 2012 dengan IPM 68,92, pada 2013 dengan IPM 69,44, naik 0,42 poin dari tahun sebelumnya. Adapun, pada 2014 dengan IPM 69,89 , naik 0,38 poin dari tahun sebelumnya.

Lalu pada 2015 dengan IPM 70,27, naik 0,69 poin dari tahun sebelumnya 2016 dengan IPM 70,96, naik 0,46 poin dari tahun sebelumnya 2017 dengan IPM 71,42.

Jakarta -

Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta nomor urut 3 Rano Karno alias Doel mendapat pertanyaan dari Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil (RK) terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten yang menurun sekitar 0,07 poin di rentang 2012-2017.

Hal ini ditanyakan RK dalam acara Debat Cagub-Cawagub DKI Jakarta 2024. Diketahui Rano Karno menduduki posisi sebagai Wakil Gubernur Banten pada tahun 2012, dan naik menjadi Gubernur Banten pada 2015 menggantikan Ratu Atut Chosiyah yang saat itu terjerat kasus korupsi.

"Dalam catatan saya dari 2012 sampai 2017 indeks pembangunan manusia Banten tidak naik, yang terjadi bukan stabil malah turun 0,07. Apa kendalanya, apa permasalahannya sehingga hal itu yang sangat disesalkan bisa terjadi?," kata RK, di Beach City Internasional Stadium, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Menjawab pertanyaan tersebut, Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Rano Karno mengatakan, dirinya menduduki posisi tersebut dalam waktu yang sangat singkat yakni sekitar 2 tahun di kursi pemerintahan Banten.

"Saya jadi Gubernur Banten cuma 1 tahun. Saya 2012 sampai 2013 jadi Wakil Gubernur, 2013 sampai 2015 saya jadi Plt Gubernur 1 tahun," ujar Rano Karno.

Menurutnya, terdapat tantangan tersendiri dalam menangani Provinsi Banten secara keseluruhan sejak memisahkan diri dari Jawa Barat pada tahun 2000 silam. Rano Karno menilai, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang itu sudah mapan dari segi populasi. Berbeda dengan Pandeglang hingga lebak masih punya pekerjaan rumah (PR).

Selaras dengan kondisi ini, ia bersyukur dengan pemerintahan Presiden 2014-2024 Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan setidaknya 13 proyek strategis nasional (PSN) di Banten. Pertama ada Bandara Soekarno Hatta, kemudian Tol Serang-Panimbang.

"Artinya Banten itu secara territori sejahtera ada di Tangerang Raya. Cuman daerah Pandeglang tentu sulit untuk dikembangkan. Tapi alhamdulillah dengan diberikannya kawasan ekonomi khusus yang ada di Tanjung Lesung Insyaallah Banten segera bisa mengejar indah yang diimpikan," kata dia.

Mendapat penjelasan tersebut, RK justru makin heran dengan data yang dikantonginya yakni IPM tetap turun padahal Banten dilimpahkan banyak PSN. Tidak hanya itu, tingkat pengangguran terbukanya hanya turun 0,8 poin.

"Sudah dikasih begitu banyak PSN dari Pak Jokowi kan, tapi saya lihat catatan IPM turun bukannya naik, tingkat pengangguran terbukanya hanya turun 0,8. Saya 5 tahun naik 3%, desa tertinggal masih ada di akhir jabatan Abang 48 desa tertinggal. Jadi poin saya menjadi pemimpin tidak harus selalu mencari alasan-alasan ke orang lain," ujar RK.

Merespons hal tersebut, Rano Karno menjawab masih dengan penuh percaya diri. Menurutnya, apabila ia bisa membenahi kampung orang di Banten, tidak mungkin dirinya tidak bisa membenahi kampungnya sendiri.

"Kalau saya nggak bisa benahi kampung saya Jakarta, saya nggak maju jadi Wakil Gubernur. Saya harusnya jadi anggota DPR RI. Tapi karena ini Jakarta memanggil saya, saya sebenarnya kalau bicara pengalaman barangkali antara kita berdua Pramono Anung lebih unggul soal pengalaman daripada kita. Karena itulah kenapa saya yang minta beliau jadi gubernur, bukan saya. Mudah-mudahan pasangan ini bisa merubah Jakarta jauh lebih maju," tutupnya.

(shc/rrd)

Jakarta: Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) anak usia 7 tahun ke atas meningkat dari 12,55 pada 2015 menjadi 13,15 pada 2023. Angka HLS ini menjadi salah satu pendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam 10 tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami tren peningkatan. Yaitu dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 73,55.

“Kemendikbudristek menggunakan Harapan Lama Sekolah untuk menghitung berapa lama anak usia 7 tahun yang masuk sekolah sekarang berada dalam sistem, dan sekarang posisi tersebut sudah mencapai 13,1 tahun dan melebihi target 12 tahun,” kata Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbudristek, Suharti, dikutip dari laman Puslapdik, Jumat, 20 September 2024.
Peningkatan IPM dan HLS tersebut, kata Suharti, merupakan salah satu bentuk capaian pemerataan akses layanan pendidikan serta peningkatan kualitas pendidikan melalui terobosan Merdeka Belajar untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul. “Kami semakin yakin bahwa pembangunan pendidikan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berada di koridor yang benar,” ujar Suharti.

Salah satu program Kemendikbudristek yang mendorong terjadinya peningkatan IPM dan HLS adalah penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi. “Tentunya hal ini bertujuan untuk menahan anak-anak Indonesia putus sekolah dan menurunkan disparitas antara kelompok termiskin dengan kelompok terkaya,” ungkap Suharti.

Selain itu, Kemendikbudristek juga telah menyesuaikan satuan biaya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) “Satuan biaya antara daerah perkotaan dengan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, berbeda dengan yang ada di Jakarta atau di Surabaya. Tidak lagi sama rata untuk seluruh wilayah Indonesia,” kata Suharti.

Dalam meningkatkan akses pendidikan di daerah 3T dan mencapai angka Harapan Lama Sekolah itu, Kemendikbudristek juga melakukan berbagai upaya, yakni dengan program Afirmasi Pendidikan Profesi Guru (PPG), Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM).

“Program Kampus Mengajar juga turut dilibatkan untuk membantu guru-guru di daerah 3T. Adik-adik mahasiswa membantu guru mengajar dan sekaligus menginspirasi peserta didik di sana untuk terus meraih masa depan yang cerah,” imbuh Suharti.

Suharti menambahkan, dampak positif dari Merdeka Belajar kini mulai terlihat dengan penerapan Kurikulum Merdeka. Sekolah-sekolah yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka dalam tiga tahun terakhir terbukti jauh lebih baik hasil capaian literasi dan numerasinya dibandingkan dengan sekolah yang baru satu atau dua tahun dan sekolah yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka.

Baca juga: 'Ranking Kelas' atau 'Ranking Paralel', Mana yang Lebih Penting?

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Palu: Bakal Calon Gubernur (Cagub) Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid memiliki reputasi dan rekam jejak positif selama menjabat Bupati Morowali dan dua periode sebagai anggota DPR RI.

"Modal yang utama dalam politik adalah modal nama, kebaikan, dan teladan, Ini adalah investasi Anwar Hafid," ucap Pengamat Politik Universitas Tadulako Muhammad Khairil di Palu, Kamis, 18 Julia 2024.

Saat menjabat Bupati Morowali, Anwar Hafidtuntas membawa program jangka panjang yang dirasakan dampaknya hingga hari ini oleh masyarakat. Sepertimenggratiskan seluruh biaya pendidikan sekolah hingga kuliah dan kesehatan warga Morowali tanpa terkecuali.
Alhasil Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di sana meningkat dari dari 69,33 persen pada 2007, menjadi 71,14 persen pada 2018.

Tidak cuma itu, Anwar Hafid juga berhasil membuat ekonomi Morowali kala itu tumbuh positif signifikan mengalahkan provinsi. Data Pemerintah Kabupaten Morowali pada 2008 menyebut, pertumbuhan ekonomi di Bumi Tepe Asa Moroso sebesar 11,09 persen, meningkat menjadi 13,8 persen pada 2018.

Kemudian, ketika ia menjabat sebagai Anggota DPR RI selama dua periode, Anwar Hafid terekam paling banyak menyuarakan aspirasi warga. Ini membuktikan Anwar Hafid memiliki modal politik yang sangat kuat. Sehingga bukan sebuah hal yang mustahil jika hari ini namanya dikenal baik dan dihormati oleh rakyat.

"Beliau pernah dua periode jadi bupati kemudian jadi anggota DPR RI modal politik yang luar biasa menurut saya," ucap Khairil.

Tercatat, pada 2023, ia dianugerahi penghargaan sebagai Legislator Peduli Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Pemilihan dari KWP Award. Sebelumnya, pada 2022, ia menerima Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Award atas perannya yang aktif dalam membangun konstituennya. Pada 2020, Anwar Hafid juga mendapat Anugerah Teropong Parlemen Award sebagai Tokoh Peduli Daerah.





(WHS)