Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan terbaru yang mengatur pemberian insentif bagi para pengembang yang merealisasikan kewajiban pengadaan hunian berimbang di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Keputusan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang tentang perubahan atas PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN yang baru saja diteken pada Senin (12/8/2024).

Dalam beleid tersebut, aturan pemberian insentif bagi pengembang properti dimuat dalam pasal 25 yang ditambahkan 3 ayat baru yang mengatur jenis hingga mekanisme pemberian insentif.

"Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 [pelaku usaha yang memenuhi kewajiban hunian berimbang dilaksanakan di IKN] diberikan insentif," tulis pasal 25 ayat 7, dikutip Kamis (15/8/2024).

Adapun, terdapat 8 jenis insentif yang bakal didapatkan pengembang. Pertama, insentif berupa bantuan program pembangunan perumahan.

Kedua, pemberian keringanan pajak untuk rumah sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Keempat, pemberian kemudahan perolehan lahan untuk pembangunan perumahan dan pengembangannya.

Kelima, dukungan aksesibilitas ke lokasi perumahan hunian berimbang dalam kawasan Ibu Kota Nusantara.

Keenam, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ketujuh, keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan jangka waktu tertentu.

Terakhir, kedelapan yakni pemberian penghargaan bidang perumahan dalam hunian berimbang.

Adapun, dalam ayat 8 dijelaskan bahwa pembebasan BPHTB dan keringanan PBB akan diberikan sesuai dengan angka waktu tertentu.

Nantinya, pembebasan BPHTB dan keringanan PBB bakal diajukan langsung oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk ditetapkan oleh Bupati Penajam Paser Utara atau Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan wilayahnya sampai dengan ditetapkannya penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Pemerintah tengah merombak komponen insentif untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) pionir yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satunya, ASN yang telah berkeluarga akan mendapatkan fasilitas 1 unit apartemen.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, hunian menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mulanya, ASN direncanakan bisa menghuni apartemen tersebut secara sharing untuk pegawai di sawah status eselon 1. Namun Jokowi meminta sebaliknya.

"Arahan Presiden (Jokowi) yang baru tidak perlu sharing. Meskipun di bawah eselon 1, kalau dia sudah menikah, ya sudah satu kamar. Nah itu kan bagian dari insentif," kata Anas, ditemui di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2024).

imsemtif

Begitu pula dengan bagian dari insentif lainnya, akan Kembali dibahas ulang. Dengan demikian, harapannya ASN yang pindah ke sana bisa hidup tenang. ASN pun tidak perlu sering-sering pulang-pergi ke kampung halaman.

"Karena kalau sharing, nanti dengan keluarga pasti ingin pulang nih, akhir pekan, sebulan sekali. Tapi kalau memang dia sudah berkeluarga, maka satu apartemen, satu ASN dengan keluarganya, dia akan lebih tenang dan dia bisa lebih damai," jelasnya.

Meski Tunjangan Pionir ini tengah dibahas ulang, Anas tetap memastikan bahwa para ASN pionir yang pindah ke IKN akan mendapatkan insentif. Namun memang insentif ini perlu disesuaikan kembali karena ada persepsi berbeda dengan konsep lamanya sehingga akan disesuaikan dengan konsep yang baru.

"Terkait dengan tunjangan ASN yang insentif untuk pindah ke IKN itu masih dirumuskan ulang. Karena ada persepsi yang berbeda dengan konsep yang lama. disesuaikan dengan konsep yang baru," jelasnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Kementerian PAN-RB mengumumkan bahwa ASN pionir yang pindah ke IKN akan dibanjiri insentif. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain fasilitas satu unit apartemen untuk tempat tinggal hingga tunjangan khusus yang disebut dengan Tunjangan Pionir.

Salah satu tunjangan khusus yang sudah disiapkan pemerintah untuk ASN pionir IKN ialah tunjangan untuk biaya kepindahan, mulai dari biaya pengepakan barang, biaya tunggu, hingga biaya transportasi. Komponen yang mendapat hak tanggungan dalam proses kepindahan ini antara lain ASN terkait, pasangan ASN, dua anak, dan juga satu asisten rumah tangga (ART).

Selain itu, Para ASN juga akan mendapatkan fasilitas satu unit apartemen untuk dihuni. Namun hal ini diprioritaskan untuk ASN yang telah berkeluarga. Bagi yang masih single atau belum berkeluarga, di tahap awalnya akan sharing unit.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan sejumlah insentif untuk menarik minat investor menanamkan modalnya pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Apalagi pemerintah menargetkan investasi di IKN tembus Rp100 triliun hingga akhir 2024.

Sederet insentif telah diterbitkan Jokowi demi percepatan pembangunan IKN. Teranyar, Jokowi memberikan izin Hak Guna Usaha (HGU) di ibu kota baru hingga 190 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyambut positif Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal mengguyur insentif bagi para investor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua DPP Rei Joko Suranto berharap rumusan insentif yang bakal diberikan kepada investor IKN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 dapat menarik minat para pengembang untuk membangun hunian di IKN.

“Dari sisi insentif itu sangat menarik sangat menjanjikan, kita berharap kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi ini bisa dikeluarkan juga untuk kepentingan mengentaskan backlog,” jelasnya saat dihubungi, Jumat (12/7/2024).

Akan tetapi, Joko berharap pemerintah juga dapat segera memberikan kepastian ekosistem investasi di IKN yang lebih meyakinkan. Dia juga menyinggung market pasar IKN yang dinilai belum begitu prospektif.

Pasalnya, tambah Joko, proses investasi tak dapat jika hanya mengandalkan market yang akan ada. Dengan demikian, diperlukan kepastian pasar untuk mendorong minat eksekusi investasi di proyek senilai Rp466 triliun tersebut.

“Kita men-develope ini konteksnya komersial ya, kita pasti akan hitung dahulu berapa market yang ada. Kita tidak bisa menghitung proyeksi market yang akan ada itu tidak bisa,” jelasnya.

Karenanya, Joko menjelaskan bahwa pihaknya masih akan terlebih dahulu menunggu data populasi yang akan dikirimkan pemerintah.

“Kita mesti pakai mengukur by data dulu, karena apa? Kita kan mesti mengukur kepastian pengembalian kepastian investasi itu ekonomis atau tidak,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap bahwa calon investor umumnya membidik pengembalian investasi atau Intrenal Rate of Return (IRR) di atas 12%.

Seiring dengan hal itu, Basuki menyebut saat ini pihaknya sedang melakukan kajian. Pasalnya, bila IRR di bawah 11% maka pemerintah akan memberikan dukungan konstruksi (dukon) agar proyek investasi semakin menarik di mata investor.

“Sampai sekarang, yang surat ada beberapa yang baru menunjukkan interest saja. Sekarang lagi dibahas Pak Agung [Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN] untuk detailnya. Kalau IRR biasanya sama saja mau asing mau nasional kalau IRR di atas 12% pasti menarik,” imbuhnya.