JAKARTA, KOMPAS.com - Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

BPJS Ketenagakerjaan mencatat total klaim JKP yang telah dibayarkan kepada pekerja yang ter-PHK selama Januari hingga Agustus 2024 mengalami kenaikan 13 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Bersamaan dengan itu, mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah pekerja yang ter-PHK selama periode yang sama mencapai 46.240 orang, meningkat 8.865 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak 37.375 orang yoy.

Unsplash Ilustrasi PHK memengaruhi kepercayaan diri

Angka tersebut meningkat 3.377 orang dibandingkan Juli 2024 yang sebanyak 42.863. Pada September 2024 jumlah pekerja ter-PHK bertambah dua kali lipatnya yakni 6.753 orang menjadi 52.983 orang.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun mengatakan, pada tahun ini pihaknya telah membayarkan manfaat JKP sebesar Rp 263,95 miliar kepada lebih dari 37.000 pekerja ter-PHK sampai dengan 31 Agustus 2024.

"Nominal tersebut meningkat 13 persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya," ujarnya kepada Kompas.com, dikutip Senin (7/10/2024).

Sementara hingga akhir Agustus 2024, dana kelolaan JKP BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 13,7 triliun. Dana ini termasuk dalam dana kelolaan seluruh program BPJS Ketenagakerjaan yang mencapai Rp 767,23 triliun.

Dia mengungkapkan, seluruh dana kelolaan tersebut ditempatkan dalam berbagai instumen investasi dan dikelola secara cermat, teliti, aman dan tertib dengan mengedepankan prinsip Kehati-hatian.

"Sebagai badan yang diberikan amanah oleh undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan tentu akan memastikan penyelenggaraan program ini sesuai dengan prinsip-prinsip sistem jaminan sosial nasional," ucapnya.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui, nominal klaim JKP BPJS Ketenagakerjaan meningkat 13 persen yoy per 31 Agustus 2024 seiring dengan peningkatan jumlah korban PHK yang meningkat meningkat 8.865 orang yoy pada periode yang sama.

Airlangga ragukan data korban PHK

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Plt Menteri Ketenagakerjaan Airlangga Hartarto meragukan data pekerja yang ter-PHK mencapai 52.933 orang.

Pasalnya, data jumlah PHK di Indonesia yang ada di Dinas Ketenagakerjaan daerah tidak sebesar itu. Namun dia tidak menyebutkan berapa data korban PHK yang dilaporkan Dinas Ketenagakerjaan daerah.

"Jumlah PHK yang terdaftar di dinas relatif lebih rendah daripada yang disampaikan masyarakat," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Selain itu, total klaim JKP untuk korban PHK juga masih sedikit. BPJS Ketenagakerjaan mencatat klaim JKP hingga Mei 2024 mencapai 24.000 klaim dengan total manfaat yang dibayarkan sebesar Rp 182 miliar.

"Insentif JKP akan disiapkan dari dana sekitar Rp 1,2 triliun pemanfaatannya masih sangat kecil. Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di masyarakat," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

BPJS Ketenagakerjaan mencatat total klaim JKP yang telah dibayarkan kepada pekerja yang ter-PHK selama Januari hingga Agustus 2024 mengalami kenaikan 13 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Bersamaan dengan itu, mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah pekerja yang ter-PHK selama periode yang sama mencapai 46.240 orang, meningkat 8.865 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak 37.375 orang yoy.

Unsplash Ilustrasi PHK memengaruhi kepercayaan diri

Angka tersebut meningkat 3.377 orang dibandingkan Juli 2024 yang sebanyak 42.863. Pada September 2024 jumlah pekerja ter-PHK bertambah dua kali lipatnya yakni 6.753 orang menjadi 52.983 orang.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun mengatakan, pada tahun ini pihaknya telah membayarkan manfaat JKP sebesar Rp 263,95 miliar kepada lebih dari 37.000 pekerja ter-PHK sampai dengan 31 Agustus 2024.

"Nominal tersebut meningkat 13 persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya," ujarnya kepada Kompas.com, dikutip Senin (7/10/2024).

Sementara hingga akhir Agustus 2024, dana kelolaan JKP BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 13,7 triliun. Dana ini termasuk dalam dana kelolaan seluruh program BPJS Ketenagakerjaan yang mencapai Rp 767,23 triliun.

Dia mengungkapkan, seluruh dana kelolaan tersebut ditempatkan dalam berbagai instumen investasi dan dikelola secara cermat, teliti, aman dan tertib dengan mengedepankan prinsip Kehati-hatian.

"Sebagai badan yang diberikan amanah oleh undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan tentu akan memastikan penyelenggaraan program ini sesuai dengan prinsip-prinsip sistem jaminan sosial nasional," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menaikkan besaran manfaat pelatihan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) agar sesuai dengan insentif program Prakerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kenaikan manfaat pelatihan JKP diperlukan karena selama ini besarannya lebih sedikit dibandingkan insentif pelatihan Prakerja.

"Kita minta insentif pelatihan JKP itu untuk disesuaikan dengan Prakerja. sekarang Prakerja sekitar Rp 3,5 juta biaya pelatihannya sedangkan pelatihan JKP lebih rendah dari itu, jadi JKP akan dinaikkan," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

DOK. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dia mengungkapkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk manfaat pelatihan JKP. Namun yang direalisasikan baru sedikit.

Berdasarkan laman resmi JKP, realisasi klaim JKP pada periode Januari-Juli 2024 baru sebesar Rp 237,04 miliar.

"Insentif JKP akan disiapkan dari dana sekitar Rp 1,2 triliun pemanfaatannya masih sangat kecil," kata dia.

Sebagai informasi, sesuai Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022, peserta Prakerja akan mendapatkan bantuan dengan skema normal mulai 2023 dengan total Rp 4.200.000 per orang.

Namun, insentif Prakerja tersebut akan dibagi untuk beberapa skema pembayaran dengan rincian biaya pelatihan sebesar Rp 3.500.000, insentif pasca-pelatihan sebesar Rp 600.000 dibayarkan satu kali, insentif pengisian survei evaluasi sebesar Rp 100.000 untuk dua survei.

Sementara manfaat JKP untuk pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) diberikan berupa uang tunai, konseling, informasi pasar kerja, dan pelatihan.

PIXABAY/MOHAMAD TRILAKSONO Ilustrasi rupiah, uang rupiah.

Adapun untuk manfaat uang tunai diberikan kepada peserta JKP sebesar 45 persen dari upah sebelumnya untuk tiga bulan pertama dan 25 persen untuk tiga bulan selanjutnya. Sedangkan manfaat pelatihan kerja sebesar Rp 1 juta.

Sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan manfaat yang diterima korban PHK dalam program JKP.

Airlangga mengatakan, nantinya biaya pelatihan dalam program tersebut bakal ditingkatkan dari Rp 1 juta menjadi Rp 2,4 juta. Hal ini disesuaikan dengan manfaat dari program Prakerja senilai Rp 2,4 juta.

Tak hanya itu, benefit kehilangan pekerjaan yang biasanya 45 persen pada tiga bulan pertama dan 25 persen pada bulan berikutnya akan disamakan menjadi 45 persen selama 6 bulan.

"Berikutnya itu disamakan semua 45 persen," kata Airlangga usai sidang kabinet paripurna di IKN, Jumat (13/9/2024), dikutip dari Kompas.id.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mencatat telah membayarkan klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar Rp 182,13 miliar sejak Januari 2024 hingga Mei 2024.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan total nilai tersebut diberikan kepada 24,45 ribu peserta klaim JKP.

Di sisi lain, Anggoro merinci sejak Februari 2022 hingga Desember 2022, pihaknya telah membayarkan klaim JKP sebesar Rp 44,38 miliar kepada 10,25 ribu peserta.

Lalu sepanjang 2023, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim program JKP sebesar Rp 366,57 miliar. Nominal tersebut diberikan kepada 53,72 ribu peserta.

"Pola klaim program JKP terlihat sama 3 tahun terakhir, yakni meningkat pada awal Februari. Hal itu kemungkinan karena pola-pola kontrak yang berakhir pada Januari, lalu peserta melakukan klaim JKP. Dengan demikian, Februari naik tinggi, lalu kembali normal pada Maret," ucapnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan DPR RI Komisi IX, Selasa (2/7).

Secara total, Anggoro menyampaikan peserta klaim JKP sejak Februari 2022 hingga Mei 2024 tercatat mencapai 88,43 ribu peserta. Adapun total nominal pembayaran klaim program JKP sebesar Rp 593,09 miliar.

Lebih lanjut, Anggoro juga membeberkan total peserta klaim (tenaga kerja) yang tercatat sampai Juni 2024 mencapai 1,6 juta. Dia menyebut nominal manfaat yang telah dibayarkan sebanyak Rp 25,43 triliun.

Pada 2023, BPJS Ketenagakerjaan telah membayar klaim sebesar Rp 52,72 triliun kepada 4,02 juta peserta klaim.