Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI bersiap melakukan refinancing jelang jatuh tempo obligasi sebesar Rp1,9 triliun pada 2024.

PT KAI akan menghadapi jatuh tempo Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri B pada 21 November 2024 senilai Rp1 triliun, dan Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A yang jatuh pada 13 Desember 2024 dengan nilai Rp900 miliar.

Vice President Public Relations PT KAI Anne Purba mengatakan bahwa seiring jatuh tempo obligasi senilai Rp1,9 triliun pada akhir 2024, perusahaan transportasi milik negara ini berencana melakukan refinancing atau pendanaan ulang lewat penerbitan obligasi.

“Refinancing dengan penerbitan obligasi baru. KAI terus mengeksplor, mengoptimalkan, dan menyeimbangkan sumber-sumber pembiayaan sesuai kebutuhan perusahaan dan kondisi makro ekonomi, salah satunya obligasi,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Kamis (8/8/2024).

KAI diketahui menerbitkan obligasi dan sukuk bernilai total Rp1 triliun. Berdasarkan keterbukaan informasi perusahaan, dana tersebut akan digunakan untuk membayar pengadaan 54 lokomotif dan pengadaan aset gerbong datar di Sumatera Selatan.

Perinciannya, KAI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp700 miliar. Obligasi, yang dijamin secara kesanggupan penuh atau full commitment ini, terdiri atas tiga seri.

Seri A memiliki pokok obligasi sebesar Rp67 miliar dengan tingkat bunga tetap 6,90% per tahun, dan berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi. Adapun Seri B bernilai pokok Rp295,5 miliar dengan kupon 7,20% per tahun dan berjangka waktu lima tahun.

Sementara itu, Seri C memiliki jumlah pokok obligasi Rp337,5 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,30% per tahun. Jangka waktu seri ini mencapai 7 tahun sejak tanggal emisi.

Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 9 November 2024, sedangkan jatuh tempo masing-masing obligasi jatuh pada 9 Agustus 2027 untuk Obligasi Seri A, lalu 9 Agustus 2029 untuk obligasi Seri B, dan 9 Agustus 2031 untuk Seri C.

Manajemen KAI menjelaskan bahwa sebanyak Rp500 miliar dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi akan digunakan untuk membayar pengadaan 54 lokomotif dalam pengembangan angkutan barang di Sumatera Selatan.

“Sisanya digunakan untuk sebagian penyelesaian pada pekerjaan prasarana, seperti penataan emplasemen Stasiun Kramasan, pekerjaan prasarana lainnya seperti pembangunan stasiun, serta double track dalam rangka pengembangan angkutan barang di Sumatera Bagian Selatan,” tulis keterbukaan informasi KAI.

Di sisi lain, KAI juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024 dengan sisa imbalan ijarah sebesar Rp300 miliar.

Seperti halnya obligasi, sukuk ijarah juga diterbitkan dalam tiga seri. Seri A memiliki sisa imbalan sukuk ijarah sebesar Rp62,5 miliar dengan cicilan Rp4,31 miliar per tahun yang dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah Seri A. Sukuk ini berjangka waktu tiga tahun.

Sementara itu, jumlah sisa imbalan sukuk ijarah Seri B senilai Rp127,27 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp9,16 miliar per tahun dan jangka waktu mencapai lima tahun.

Adapun Seri C memiliki nilai Rp110,23 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp8,04 miliar per tahun yang dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah. Seri tersebut berjangka waktu hingga 7 tahun, terhitung sejak tanggal emisi.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menyampaikan rincian surat utang yang akan jatuh tempo pada paruh kedua tahun ini. Selain itu, Pefindo juga menjelaskan terkait risiko gagal bayar obligasi, terutama di sektor konstruksi BUMN Karya.

Adapun, dua emiten BUMN Karya, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) bakal menghadapi utang obligasi yang jatuh tempo pada semester II/2024.

Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo, Suhindarto mengatakan secara keseluruhan pada kuartal III/2024, ada obligasi jatuh tempo sekitar Rp42,5 triliun. Sementara itu, pada kuartal IV/2024, obligasi jatuh tempo sebesar Rp42,51 triliun.

“Jadi kalau ditotal obligasi jatuh tempo semester kedua sebesar Rp85,01 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan semester pertama kemarin yang jatuh temponya ada di kisaran angka Rp65 triliun,” ujar Suhindarto dalam konferensi pers Pefindo Selasa (9/7/2024).

Menurutnya, hal itu membuat Pefindo optimistis bahwa penerbitan obligasi di semester II/2024 akan lebih tinggi dibandingkan dengan semester pertama tahun ini.

Namun, pada semester II/2024 juga ada obligasi BUMN Karya yang jatuh tempo. Sebagai pengingat, pada 2023 lalu terjadi kasus gagal bayar obligasi dari BUMN Karya, yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) dengan total nilai penerbitan sebesar Rp4,71 triliun.

“Terkait dengan jatuh tempo di sektor konstruksi memang di tahun ini tidak terlalu banyak. Di kuartal ketiga saja hanya ada Rp2,67 triliun, sementara untuk di kuartal keempat hanya ada Rp250 miliar itu untuk yang jatuh tempo di sektor konstruksi,” katanya.

Saat ini, dua emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), bakal menghadapi utang obligasi yang jatuh tempo pada semester II/2024.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), PTPP akan menghadapi pembayaran Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap II Tahun 2019 Seri B senilai Rp250 miliar. Surat utang dengan bunga 8,5% ini jatuh tempo pada 27 November 2024.

Sementara itu, WIKA bakal dihadapkan pada pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A senilai Rp571 miliar. Surat utang ini memiliki kupon sebesar 8,25% dan memiliki tenggat jatuh tempo pada 8 September 2024.

Pada periode bersamaan, perseroan juga menghadapi jatuh Tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A. Sukuk ini memiliki nilai pokok sebesar Rp325,5 miliar dengan bunga mengambang.

Adapun, sejauh ini WIKA dan PTPP tengah menyiapkan strategi pengelolaan kas guna membayar kewajiban obligasi jatuh tempo pada semester II/2024. Suhindarto pun menyebut bahwa risiko gagal obligasi bayar BUMN Karya minim pada paruh kedua tahun ini.

"Sehingga kalau kami melihat risiko gagal bayar di tahun ini relatif kecil. Semoga dan kami harapkan tidak sebesar di tahun lalu karena sejauh ini hingga bulan Juni pun kondisinya masih tetap terjaga, tidak setinggi tahun lalu," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menyampaikan rincian surat utang yang akan jatuh tempo pada paruh kedua tahun ini. Selain itu, Pefindo juga menjelaskan terkait risiko gagal bayar obligasi, terutama di sektor konstruksi BUMN Karya.

Adapun, dua emiten BUMN Karya, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) bakal menghadapi utang obligasi yang jatuh tempo pada semester II/2024.

Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo, Suhindarto mengatakan secara keseluruhan pada kuartal III/2024, ada obligasi jatuh tempo sekitar Rp42,5 triliun. Sementara itu, pada kuartal IV/2024, obligasi jatuh tempo sebesar Rp42,51 triliun.

“Jadi kalau ditotal obligasi jatuh tempo semester kedua sebesar Rp85,01 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan semester pertama kemarin yang jatuh temponya ada di kisaran angka Rp65 triliun,” ujar Suhindarto dalam konferensi pers Pefindo Selasa (9/7/2024).

Menurutnya, hal itu membuat Pefindo optimistis bahwa penerbitan obligasi di semester II/2024 akan lebih tinggi dibandingkan dengan semester pertama tahun ini.

Namun, pada semester II/2024 juga ada obligasi BUMN Karya yang jatuh tempo. Sebagai pengingat, pada 2023 lalu terjadi kasus gagal bayar obligasi dari BUMN Karya, yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) dengan total nilai penerbitan sebesar Rp4,71 triliun.

“Terkait dengan jatuh tempo di sektor konstruksi memang di tahun ini tidak terlalu banyak. Di kuartal ketiga saja hanya ada Rp2,67 triliun, sementara untuk di kuartal keempat hanya ada Rp250 miliar itu untuk yang jatuh tempo di sektor konstruksi,” katanya.

Saat ini, dua emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), bakal menghadapi utang obligasi yang jatuh tempo pada semester II/2024.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), PTPP akan menghadapi pembayaran Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap II Tahun 2019 Seri B senilai Rp250 miliar. Surat utang dengan bunga 8,5% ini jatuh tempo pada 27 November 2024.

Sementara itu, WIKA bakal dihadapkan pada pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A senilai Rp571 miliar. Surat utang ini memiliki kupon sebesar 8,25% dan memiliki tenggat jatuh tempo pada 8 September 2024.

Pada periode bersamaan, perseroan juga menghadapi jatuh Tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A. Sukuk ini memiliki nilai pokok sebesar Rp325,5 miliar dengan bunga mengambang.

Adapun, sejauh ini WIKA dan PTPP tengah menyiapkan strategi pengelolaan kas guna membayar kewajiban obligasi jatuh tempo pada semester II/2024. Suhindarto pun menyebut bahwa risiko gagal obligasi bayar BUMN Karya minim pada paruh kedua tahun ini.

"Sehingga kalau kami melihat risiko gagal bayar di tahun ini relatif kecil. Semoga dan kami harapkan tidak sebesar di tahun lalu karena sejauh ini hingga bulan Juni pun kondisinya masih tetap terjaga, tidak setinggi tahun lalu," pungkasnya.