JAKARTA - Program Belt and Road Initiative (BRI) atau jalur sutra modern, membuat China menanamkan investasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur. Pada akhirnya ambisi tersebut akan menghubungkan Asia ke Eropa, untuk kemudian diperluas ke seluruh dunia, terutama pada negara-negara berkembang.

Satu dekade kemudian, China menjadi penagih utang resmi terbesar di dunia dan jumlah penunggak utang China melonjak pada saat Beijing masih bergulat dengan masalah keuangannya sendiri.

Organisasi riset AidData memperkirakan bahwa sebanyak 80% dari portofolio pinjaman luar negeri China saat ini mendukung negara-negara yang mengalami kesulitan keuangan, dengan total utang mencapai lebih dari USD1 triliun.Melihat angka besaran utang berdasarkan data AidData dan memperhitungkan total utang dari tahun 2000 hingga 2021.

Berikut 30 negara yang paling banyak berutang kepada China

30. Belarusia: Total utang ke China USD11 miliar

Banyak pinjaman yang dikeluarkan oleh China selama periode Belt and Road Initiative (BRI) untuk proyek infrastruktur besar. Namun tidak memiliki praktik manajemen risiko yang tepat untuk membantu memastikan pembayaran.



Salah satu contohnya adalah penerbitan pinjaman berdenominasi dolar dan euro ke negara-negara seperti Belarusia, yang akan menghadapi sanksi internasional yang mencegah mereka melakukan transaksi dalam mata uang tersebut.

Negara Eropa Timur itu sekarang berutang kepada China sebesar USD11 miliar yangsetara Rp171,6 triliun (kurs Rp15.606 per USD) . Sebagian besar uang ini telah diinvestasikan dalam logistik dan manufaktur, termasuk Great Stone Industrial Park, yang telah menarik perusahaan China dengan insentif pajak.

29. Turkmenistan, dengan total utang Utang China USD12,2 miliar

China menggelontorkan sejumlah pinjaman besar ke Turkmenistan yang terletak di Asia Tengah. Negara yang satu ini juga diketahui mempunyai cadangan gas dan minyak yang melimpah.

China membayar sekitar 4.000 mil (6.430 km) untuk infrastruktur pipa yang membawa gas alam dari Turkmenistan melintasi benua itu hingga ke provinsi Xinjiang barat.



Proyek ini diselesaikan pada tahun 2009, dan pejabat pemerintah Turkmenistan melaporkan bahwa mereka telah melunasi utang pipa secara penuh di 2021. Namun, biaya pastinya tidak pernah dirilis ke publik, dengan perkiraan berkisar antara USD8 miliar hingga USD10 miliar.

28. Kenya: total utang USD12,7 miliar dari China

Kenya meminjam sekitar USD5 miliar untuk pembangunan proyek Kereta Api Mombasa-Nairobi yang mulai mengangkut penumpang pada tahun 2017 dan secara luas dianggap sukses karena mampu memangkas waktu perjalanan jadi lebih singkat.

Namun beberapa kritikus menyoroti soal dampak lingkungan dan sosial dari proyek kereta api tersebut, karena mengurangi Taman Nasional Nairobi. Sementara lainnya menyoroti jadwal pembayaran pinjaman yang terbilang ketat.

Pada rencana awalnya jalur tersebut bakal terhubung ke negara tetangga Uganda, meski akhirnya agenda itu kemudian dibatalkan. Tanpa opsi untuk perdagangan lintas batas, kereta api bisa terbukti tidak berkelanjutan secara finansial.



Pada Oktober 2023, Presiden Kenya William Ruto kabarnya bakal meminta China untuk menyetujui opsi pinjaman dalam proyek kereta api yang lebih lambat. Ia juga dilaporkan berencana meminta tambahan USD1 miliar dalam bentuk pinjaman untuk proyek jalan.

Pada tahun 2021, negara Afrika Timur itu berutang kepada China mencapai USD12,7 miliar. AP melaporkan bahwa pemerintah Kenya telah menahan gaji pegawai negeri dalam upaya untuk menghemat uang demi membayar kembali pinjaman luar negerinya.

27. Republik Demokratik Kongo: kelilit utang China hingga USD13,1 miliar

Utang China yang menjerat Republik Demokratik Kongo (DRC) diperkirakan telah menumpuk mencapai lebih dari USD13 selama dua dekade terakhir. Sebagian besar utang China tersebut terkait dengan investasi pertambangan dan infrastruktur.

Sebagai bagian dari pinjaman the Belt and Road Initiative (BRI) atau jalur sutra modern, Kongo menjadi salah satu dari banyak negara yang, menurut laporan AidData, diharuskan untuk "menyimpan saldo kas minimum yang setara dengan 20% dari total utang yang belum dibayar di bawah beberapa perjanjian pinjaman China Eximbank di rekening escrow lepas pantai yang dikendalikan pemberi pinjaman".



Dalam periode pelemahan ekonomi atau krisis keuangan yang terjadi di Kongo, membuat semakin sulit bagi peminjam untuk memenuhi persyaratan utang China. Kondisi ini menghambat potensi pertumbuhan ekonomi yang dapat membantu membayar kembali pinjaman dan menghasilkan siklus yang tidak pernah berakhir.

Pada saat yang sama, pemberi pinjaman lain ragu-ragu untuk menawarkan dana talangan imbas rekening escrow, karena menempatkan China di urutan pertama untuk pembayaran jika negara tersebut gagal membayar pinjamannya. Akibatnya, banyak kritikus menyebut BRI sebagai "jebakan utang".

Awal tahun ini, dilaporkan bahwa cadangan uang asing mengalami penurunan lebih dari dari 50% di Kongo, saat kekhawatiran hanya masalah waktu sebelum negara miskin itu kehabisan uang untuk impor penting seperti makanan dan bahan bakar.

26. Zambia: total utang dari China tembus USD13,5 miliar

Situasi serupa terjadi di Zambia, yang telah meminjam dari China hingga USD13,5 miliar untuk membangun jalan, kereta api, dan bendungan. Namun kewajiban utang ke China memakan sebagian besar pendapatan pajak negara itu sehingga gagal membayar pinjamannya.



Inflasi sejak saat itu meroket 50% dan mata uang lokal sudah kehilangan 30% dari nilainya. Pengangguran berada pada rekor tertinggi dan proyeksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa sekitar 3,5 juta warga tidak mampu membeli makanan. Sebagai konteks, Worldometer memperkirakan ukuran populasi negara saat ini mendekati 20 juta.

25. Myanmar: meminjam uang dari China hingga USD13,7 miliar

China menjadi andalan Myanmar sebagai sumber investasi utamanya selama bertahun-tahun, di tengah banyaknya sanksi dari pemberi pinjaman terkemuka di dunia. Rangkaian pendanaan terbaru yang disepakati yakni pada tahun 2018, di dalamnya mencakup utang untuk tambang tembaga, proyek kereta api, dan pelabuhan.

Namun ironisnya kucuran utang dari China tersebut mendapatkan pertentangan dari warga setempat. Selama kudeta pada Februari 2021 lalu yang membuat negara Asia Tenggara itu jatuh ke dalam periode ketidakstabilan politik, sentimen anti-China menjadi sorotan ketika banyak pabrik Negeri Tirai Bambu -julukan China- hancur.



Namun sejak kudeta, Myanmar kembali melanjutkan banyak proyek yang direncanakan sebelumnya. Mereka juga menjangkau negara-negara lain, seperti Singapura dan India, untuk mengurangi ketergantungannya pada China.

24. Nigeria: Total utang USD14,5 miliar

Nigeria tercatat telah meminjam utang mencapai USD14,5 miliar pada tahun 2021. Menghadapi kesulitan ekonomi, negara Afrika barat itu mengambil pinjaman darurat ydari China.



Dilaporkan beban bunga utang tersebut lebih tinggi sekitar 5%, dibandingkan dengan 2% yang biasanya dibebankan oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Miliaran dolar China telah dituangkan ke segala hal, mulai dari Pelabuhan Laut Dalam Lekki hingga jalur kereta api, bandara, dan jalur metro pertama Lagos.

23. Mesir: total utang dari China USD15 miliar

Perusahaan konstruksi China membangun sebagian besar infrastruktur Mesir baru-baru ini, termasuk pembangkit listrik dan Ibu Kota Administratif Baru (NAC). Terletak 27 mil (45 km) sebelah timur dari Kairo, yang akan menjadi rumah bagi kantor-kantor pemerintah dan, akhirnya bakal dihuni lebih dari lima juta penduduk.

Rumah bagi Menara Ikonik, gedung tertinggi di Afrika, kota baru yang belum disebutkan namanya ini sebagian besar tidak berpenghuni dan sering dikritik sebagai proyek kesombongan. China membantu membiayai proyek tersebut, yang diperkirakan akan menelan biaya total mencapai USD40 miliar.



Saat ekonomi Mesir masih mencari pemulihan pada 2022, pemerintah mencari pinjaman dan paket bantuan dari IMF, Uni Emirat Arab, hingga Arab Saudi. Pada Oktober 2023, Mesir menandatangani perjanjian pertukaran utang dengan China untuk lebih banyak proyek pembangunan.

22. Malaysia: Total utang USD15,9 miliar

Dari semua negara yang berpartisipasi dalam BRI, Malaysia menjadi salah satu yang memiliki proyek cukup ambisius di antaranya East Coast Rail Link sepanjang 400 mil (640 km).

Meskipun demikian, Malaysia berhasil menghindari "jebakan utang" yang dihadapi negara-negara lain dalam daftar. Sebagian besar disebabkan karena proyek-proyek tersebut diprakarsai oleh pemangku kepentingan lokal daripada oleh Beijing.



Sayang kurangnya uji tuntas dari investor China, berarti bahwa membangun infrastruktur Malaysia jauh dari kata mulus. Penggelapan, masalah hukum, dan penundaan jadwal semuanya telah mengganggu proyek.

21. Kamboja: total utang China capai USD16,3 miliar

Kamboja menjadi salah satu dari sekian banyak negara yang utangnya kepada China melebihi 20% dari PDB. Sementara itu beberapa praktisi politik khawatir ketergantungan yang berlebihan pada China dapat membuat Kamboja rentan terhadap efek jebakan utang.

Selain itu yang lain lebih mengkhawatirkan tentang kualitas infrastruktur yang sedang dibangun, serta janji-janji yang terlalu digembar-gemborkan oleh politisi tentang manfaat BRI.

Namun, salah satu proyek investasi terbesar China di Kamboja, Zona Ekonomi Khusus Sihanoukville, sebagian besar dianggap berhasil. Semua itu mencakup ratusan pabrik dan infrastruktur lainnya, termasuk proyek jalan senilai miliaran dolar yang menghubungkan zona tersebut ke kota pelabuhan terdekat Sihanoukville.

20. Peru: total utang USD16,9 miliar

Ambisi membangun jalur sutra modern atau BRI pada awalnya hanya menargetkan kawasan Eurasia, namun China telah memperluas jangkauannya ke seluruh dunia dengan meminjamkan uang ke negara-negara seperti Peru, yang saat ini berutang kepada China mencapai USD16,9 miliar.

China sudah menjelma menjadi investor terkemuka di negara Amerika Selatan, terutama untik sektor pertambangan. Karena bahan baku Peru sangat diminati di China, ia mendiversifikasi investasinya untuk memasukkan infrastruktur pelabuhan, dimana perusahaan-perusahaan China membangun proyek pelabuhan besar di kota Chancay.

Pada tahun 2020, China mengakhiri pinjaman kepada pemerintah Amerika Latin. Dalam sebuah laporan dari Mei 2022, situs berita VOA mencatat bahwa negara itu sudah beralih fokus pada pembiayaan swasta yang dialokasikan untuk proyek pertambangan dan energi, karena khawatir soal kemampuan bayar peminjam.

19. Sudan: utang dari China tembus USD18 miliar

China sudah lama berinvestasi di sektor pertanian, transportasi, dan energi Sudan, dengan beberapa perkiraan menunjukkan sebanyak USD3 miliar dipakai untuk mengembangkan ladang minyak dan pipa ke Port Sudan.

Menghadapi sanksi ekonomi dari Barat, negara Afrika Utara itu tidak dapat melunasi pinjaman yang dikeluarkan dalam denominasi dolar dan euro. Pemerintah Sudan sebelumnya mengungkapkan bahwa mereka berutang bunga penalti USD127 juta kepada kreditur China pada Maret 2022.

Utang yang terus meningkat membuat negara ini berada dalam bahaya, terlebih ketika terjadi migrasi besar-besaran warga sipil dari Sudan setelah kekerasan dan ketidakstabilan politik meningkat menjadi perang saudara.

18. Uzbekistan: total utang USD18 miliar

Karena cadangan gas alamnya yang cukup besar, energi menjadi sektor prioritas bagi China, jika terkait dengan Uzbekistan. Salah satu skema terbesarnya di negara Eurasia itu adalah pabrik pengolahan Oltin Yo'l GTL (gas-to-liquid), yang dibuka pada tahun 2021 dan menelan biaya USD3,4 miliar untuk membangunnya.

Perusahaan-perusahaan China juga telah mendanai pabrik tekstil dan keramik, yang ditujukan untuk konsumen dan importir lokal di China.

Infrastruktur transportasi dan logistik juga ditingkatkan untuk memfasilitasi perdagangan. Namun biaya besar dibutuhkan seiring dengan pembangunan yang masif, dan akhirnya selama dua dekade terakhir, Uzbekistan telah kejebak utang yang totalnya mencapai USD18 miliar.

17. Sri Lanka: total utang USD19,5 miliar

Bersama dengan Zambia, Sri Lanka juga gagal membayar pinjamannya dari China, mencapai puncaknya pada musim semi 2022 di mana mereka bahkan tidak dapat melakukan pembayaran bunga atas utang tersebut.

Sejak saat itu, Sri Lanka menghadapi krisis ekonomi terburuk yang pernah ada, dimana ada ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan mereka, inflasi merajalela (bahkan mencapai 50%), dan sebagian besar penduduk jatuh ke dalam kemiskinan.

Kenaikan pajak memicu protes ekstensif di semua sektor, mulai dari dokter dan profesor universitas hingga pekerja pelabuhan dan ekstraksi minyak bumi.

Sementara itu IMF setuju untuk memberikan dana talangan kepada Sri Lanka pada awal tahun ini, tidak jelas apakah negara ini bakal memenuhi syarat untuk putaran pembayaran berikutnya. Seperti beberapa negara lainnya, negara Asia Selatan itu mengandalkan China sebagai pemberi pinjaman darurat, dengan syarat lebih mudah tetapi punya suku bunga yang lebih tinggi.

16. Bangladesh: keseluruhan utang dari China USD20 miliar

Belt and Road Initiative (BRI) mencakup lebih dari sekadar perdagangan dan infrastruktur: BRI juga dimaksudkan untuk membuat negara berkembang disayangi China dan "(menyiarkan) pesan positif tentang kegiatan luar negerinya", mengutip dari AidData.

Hal itu tampaknya terjadi pada investasi China di Bangladesh. Ketika persepsi publik China membaik, Negeri berjuluk Tirai Bambu meningkatkan komitmen keuangan tahunannya kepada negara dari USD994 juta pada awal program menjadi hampir USD3,5 miliar di awal dekade ini.

Uang yang mengalir ke Bangladesh memiliki dampak yang menguntungkan, mulai dari membantu mengurangi kemiskinan hingga mengembangkan infrastruktur utama, seperti pembangkit listrik dan jembatan. Pada periode yang hampir sama, China menyalip India sebagai mitra dagang terbesar Bangladesh.

15. Ethiopia: total utang USD20,4 miliar

Dalam hal pendanaan dan pembangunan infrastruktur, para pejabat Ethiopia lebih memilih bekerja sama dengan China daripada mengandalkan sumber dukungan lain, seperti Bank Dunia. Meski mengakui bahwa utang China lebih mahal, namun mereka menyukai kecepatan dan kemudahan bekerja sama dengan Beijing.

Perusahaan-perusahaan China mendapatkan kontrak untuk proyek multi-fase, termasuk Pusat Konvensi dan Pameran Internasional Addis-Afrika (AAICEC). Konstruksi AAICEC dimulai pada tahun 2017 dan sedang berlangsung.

Namun, Ethiopia terpaksa mencari keringanan utang dari China dan kreditur lainnya. Seperti negara-negara lain dalam daftar yang berjuang untuk membayar kembali utang mereka ke China, cadangan uang tunai luar negeri Ethiopia, yang digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti bahan bakar dan makanan, terpantau sangat rendah.

14. Laos: terjerat utang China USD20,6 miliar

Investigasi Bank Dunia terhadap utang dari China mengungkap, ada ratusan pinjaman yang dirahasiakan. Ketika negara-negara mengambil keuntungan dari pembiayaan BRI untuk mengembangkan infrastruktur yang sangat dibutuhkan, mereka dengan cepat menjadi sangat berutang, mengakibatkan kekhawatiran bahwa lembaga pemeringkat kredit melihat lonjakan utang sebagai masalah.

Sebagai solusinya, China menciptakan perusahaan cangkang untuk banyak proyek infrastruktur besar di tempat-tempat seperti Laos. Hal ini memungkinkan peminjam untuk mengumpulkan private utang, bahkan jika didukung oleh pemerintah.

Hasil investigasi menunjukkan utang China yang tersembunyi atau tidak dilaporkan mencapai USD385 miliar di 88 negara, banyak di antaranya berada dalam kesulitan untuk membayar. Laos contohnya, sistem kereta api dibiayai oleh pinjaman USD3,5 miliar yang menurut para peneliti akan membutuhkan sekitar 25% dari output tahunan negara itu untuk melunasinya.

13. Afrika Selatan: total utang USD21,3 miliar

Afrika Selatan menjadi salah satu peminjam terbesar di benua itu, dengan total utang China dari dua dekade terakhir mencapai sekitar USD21,3 miliar.

Meskipun demikian, Afrika Selatan bukan salah satu dari banyak negara yang berjuang untuk mengatasi utang China mereka. Para peneliti memperkirakan, Afrika Selatan memiliki kondisi perdagangan dan logistik yang baik yang ditetapkan sebelum BRI, yang berarti setiap investasi dalam infrastruktur baru menawarkan pengembalian yang lebih tinggi, membuat pemerintah tidak kesulitan untuk membayar utang.

Para peneliti juga menyoroti bahwa Afrika Selatan memiliki lebih sedikit pekerja China selama program ini dibandingkan dengan negara-negara lain.

12. Ekuador: total utang USD26,3 miliar

Utang Ekuador ke China kebanyakan terkait dengan kontrak minyak mentah, yang dinilai jauh dari menguntungkan. Selanjutnya China menanamkan duitnya pada sektor pertambangan dan infrastruktur lainnya, dimana pemerintah Ekuador tercatat berutang sebanyak 160 juta barel minyak.

Pada tahun 2022, Ekuador merestrukturisasi utangnya dengan China yang memungkinkan untuk menjual lebih banyak minyak ke pasar. Di sisi lain AS menyadari dampak bola salju dari utang China, salah satunya membuka jalan buat Beijing mengakses mineral berharga dan sumber daya lainnya.

Pada tahun 2021, AS mencapai kesepakatan senilai USD2,8 milia dengan Ekuador untuk membantu negara Amerika Selatan itu membayar sebagian utangnya kepada China. "Dengan imbalan menendang perusahaan China dari jaringan telekomunikasi negara itu", seperti dilansir Financial Times.

11. Iran: total utangnya USD28 miliar

Menurut Tim AidData dilaporkan, bahwa Iran sudah mengumpulkan utang dari China mencapai USD28 miliar selama 20 tahun terakhir. Namun sangat sedikit dari hal ini yang dibeberkan kepada publik, atau bahkan terkait dengan BRI.

Selama satu dekade terakhir, China dilaporkan menyediakan USD350 juta untuk proyek baja di Iran, serta USD2,3 miliar untuk jalur kereta penumpang yang menghubungkan Qom dan Esfahan. Namun hal ini mendapatkan kritik, dimana disebutkan proyek kereta api baru tidak berpotensi besar secara ekonomi.

Sementara proyek kereta api Iran lainnya yang lebih mungkin menghasilkan secara pendapatan, justru dilaporkan belum selesai. Selain itu proyek jalur kereta baru itu diyakini sangat bergantung pada tenaga kerja dan bahan baku dari Cina, menyisakan sedikit keuntungan bagi Iran.

10. Turki: Pinjaman dari China tembus USD28,3 miliar

T�rkiye dan China sudah lama berkolaborasi dalam banyak proyek pembangunan infrastruktur, yang didominasi sektor transportasi dan energi, untuk menjadi agenda bersama mereka setelah BRI diluncurkan pada tahun 2013.

Maju cepat hingga hari ini, Turki dan China mempelopori skema besar-besaran untuk menciptakan rute perdagangan yang akan menghubungkan negara-negara di Asia Tengah dan Kaukasus. Gagasan "Koridor Tengah", akan mencakup Azerbaijan, Georgia, dan Kazakhstan, serta telah dibahas selama beberapa dekade.

Gagasan tersebut kembali dihidupkan belum lama ini dengan harapan memanfaatkan minat internasional dalam rute perdagangan alternatif yang dapat menghindari Rusia.

Sementara itu T�rkiye termasuk di antara 10 negara teratas dengan utang China terbanyak menurut AidData. Namun tampaknya negara yang satu ini menikmati hasil yang lebih baik dari program BRI dibandingkan dengan banyak negara lain dalam daftar.

9. Vietnam: Total utang China USD28,8 miliar

Pada tahun 2017, AidData memperkirakan bahwa Vietnam berutang lebih dari USD16 miliar hanya untuk membiayai proyek pada pekerjaan konstruksi, termasuk jalur trem Cat Linh-Ha Dong.

Ketika total utang meningkat, negara itu berusaha untuk memisahkan diri dari pengaruh China. Namun upaya tersebut tertunda oleh tingkat bunga yang tinggi dan beberapa kondisi yang kurang menguntungkan, termasuk penggunaan tenaga kerja China. Tidak ada proyek baru yang secara resmi terkait dengan BRI yang diumumkan sejak saat itu.

Vietnam diperkirakan telah menghindari jebakan utang China, dengan membayar kembali pinjamannya secara teratur. Namun, negara ini tumbuh dengan cepat, dan infrastruktur menjadi sangat penting untuk mempertahankan pembangunan ini, sementara modal lokal semakin kekurangan pasokan.

8. Argentina: Berutang ke China dengan total USD37,7 miliar

China secara historis telah mengirim dana ke Argentina, akan tetapi baru setelah Belt and Road Initiative (BRI) atau jalur sutra modern diluncurkan, uang tersebut benar-benar mulai mengalir. Utang dari China membiayai banyak proyek, mulai dari pembangkit listrik dan sistem irigasi, jalan raya, kereta api, dan bahkan hingga stasiun pemantauan ruang angkasa.

Ketika Argentina memasuki resesi dan gagal membayar pinjaman pada tahun 2014, Beijing turun tangan dengan pertukaran utang untuk membantu mengamankan ekonomi tanpa intervensi Barat.

Kemurahan hati ini disertai ikatan serius, dengan biaya dsan asuransi kredit yang dihasilkan menjadi masalah bagi banyak negara dalam daftar ini.

Argentina pernah meminjam USD4,7 miliar dari bank-bank China untuk membangun pembangkit listrik tenaga air. Ditambah polis asuransi dari perusahaan China Sinosure yang bernilai 7% dari pinjaman, atau USD503 juta.

Akumulasi secara total, Argentina mengumpulkan total utang sebesar USD37,7 miliar selama 20 tahun terakhir. Lalu di tengah krisis ekonomi, Argentina berjuang agar bisa membayar utangnya dan terus menjangkau China untuk dana talangan.

7. Brasil: Total utang USD54,3 miliar

Di seluruh Amerika Selatan, Brasil dengan mudah menjadi penerima pendanaan BRI terbesar dan memegang total utang terbanyak ke China. Perusahaan-perusahaan China telah menggelontorkan uang ke industri listrik negara ? hampir setengah dari pendanaan dialokasikan untuk proyek-proyek di sektor ini ? sementara minyak dan pertambangan juga menerima investasi yang signifikan.

Pejabat AS telah memperingatkan Amerika Latin tentang jebakan utang yang telah menyebabkan krisis ekonomi di seluruh dunia. Sementara itu mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro secara vokal menentang pengaruh China. Namun, Brasil sudah memulai lebih banyak hubungan perdagangan dengan China.

6. Indonesia: Total utang ke China tembus USD55 miliar

Sama seperti Vietnam, pinjaman Indonesia ke China senilai USD4 miliar dipakai untuk program infrastruktur kereta api berkecepatan tinggi. Lonjakan utang terjadi ketika anggaran konstruksi membengkak melebihi USD1,5 miliar dan memaksa pemerintah Indonesia harus menggunakan anggaran negara untuk menyelamatkan proyek kereta cepat.



Pada April 2023, Indonesia mengambil pinjaman sebesar USD560 juta dari China Development Bank, untuk memastikan kereta api cepat dapat diluncurkan pada bulan Oktober. Para peneliti memperingatkan Indonesia bisa menjadi korban terbaru jebakan utang, terutama mengingat negara Asia Tenggara itu sekarang memiliki perkiraan total utang kepada China sebesar USD55 miliar setara Rp858,3 triliun.

5. Kazakhstan: keseluruhan utang ke China USD64,2 miliar

Hubungan antara Beijing dan Kazakhstan sudah terbentuk selama 20 tahun terakhir, selama itu negara ini menumpuk utang hingga menyentuh angka USD64,2 miliar.

Akibatnya Kazakhstan kesulitan membayar kembali pinjamannya, hingga China telah mengambil bagian yang lebih besar dalam industri minyak negara tersebut. Ketika krisis ekonomi melanda, China menyediakan dana sebesar USD5 miliar, serta mengalokasikan sekitar USD3,5 miliar untuk melunasi utangnya yang dipakai untuk membeli peralatan dari China.

Betapapun tegangnya hubungan kedua negara, Kazakhstan terus bermitra dengan China untuk memperluas kapasitas kereta api di wilayah perbatasan.

4. Angola: Total utang USD64,8 miliar

Salah satu risiko besar yang diambil China adalah mengandalkan negara-negara peminjam untuk membayar utang mereka dari hasil ekspor sumber daya alam, seperti Angola yang kaya minyak.

Pada tahun 2015, China Development Bank memberikan pinjaman USD15 miliar yang mengharuskan pemerintah Angola untuk menyimpan saldo minimum USD1,5 miliar di rekening escrow sebagai jaminan. Namun ketika harga minyak turun, pemerintah tidak bisa lagi membayar utang.

China setuju untuk menjadwal ulang pinjaman, menunda sebagian besar pembayaran sambil menggunakan uang escrow untuk menutupi bunga, meskipun khawatir uang itu akan habis. Namun, pada Maret 2024, kedua negara sepakat untuk menurunkan pembayaran utang bulanan dan lembaga pemeringkat S&P Global melaporkan Angola memiliki eskro sebesar USD2,5 miliar pada Februari 2023.

3. Pakistan: Utang ke China mencapai USD68,9 miliar

Pakistan sebelumnya mendapat manfaat dari program BRI, setelah membuka 200.000 pekerjaan dan membangun jalan sepanjang 900 mil (1.400 km), serta perluasan pelabuhan dan peningkatan listrik ke dalam jaringan nasional. Namun, sebagian besar investasi yang memungkinkan pencapaian infrastruktur ini berasal dari pinjaman.

Saat ini utang luar negeri melumpuhkan Pakistan dan cadangan kasnya hampir habis. Hasilnya? Tekanan ekonomi yang melumpuhkan, menghancurkan jutaan pekerjaan dan menjerumuskan orang ke dalam jurang kemiskinan.

Negara ini juga bergantung pada pinjaman darurat berbunga tinggi dari China, membuat bank-bank milik negara khawatir akan dampak ekonomi dari gagal membayar utang mereka.

Dan untuk alasan yang bagus. Awal tahun 2023, Pakistan mulai membayar atas pinjaman China senilai USD15 miliar untuk pembangkit listrik, dan terus berusaha untuk merestrukturisasi utang.

2. Venezuela: Total utang USD112,8 miliar

Di Venezuela, China bertaruh besar pada pinjaman minyak di mana pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk ekspor minyak jika peminjam gagal bayar. Pinjaman tersebut termasuk perjanjian untuk meminjamkan uang, serta perjanjian komersial bagi importir China untuk membeli minyak dari perusahaan minyak dan gas alam milik negara Venezuela, PDVSA, yang juga menjadi jaminan dalam kesepakatan.

Hasil minyak semakin masuk ke China daripada yang diinvestasikan kembali di PDVSA, yang kemudian berjuang untuk membiayai operasi. Hal ini pada gilirannya membahayakan produksinya dan, pada akhirnya menggerus kemampuan Venezuela untuk membayar utang.

Analis dari Wilson Center di Kissinger Institute telah menyarankan bahwa alih-alih menciptakan jebakan utang, China telah "terjerat dalam jebakan kreditur" di Venezuela.

1. Rusia: total utang USD169,3 miliar

Penerima dana terbesar dalam program BRI, sejauh ini dipegang Rusia sebagai peminjam terbesar dari China, dimana mengumpulkan total utang sebesar USD169,3 miliar yang jika dirupiahkan mencapai Rp2.642 triliun selama 20 tahun terakhir. Namun, angka AidData hanya memperhitungkan pinjaman yang terjadi antara tahun 2000 dan 2021 dan, secara realistis, angka ini kemungkinan akan lebih tinggi setelah pecahnya perang Rusia ke Ukraina.

Menghadapi sanksi Barat, Moskow beralih ke Beijing untuk mengamankan sejumlah transaksi, dengan empat bank terbesar China dilaporkan telah melipatgandakan eksposur mereka ke sektor perbankan Rusia sejak Februari 2022. Konon, ada bank lain yang telah memutuskan untuk tidak meminjamkan uang karena sanksi internasional, menurut Newsweek.

JAKARTA - Berbicara di Forum Kerja Sama Tiongkok-Afrika di Beijing, Presiden China Xi Jinping menyampaikan sejumlah janji mencakup perdagangan, rantai pasok industri, konektivitas infrastruktur, kesehatan, pertukaran antar masyarakat dan keamanan.

Jangkauan ke benua ini dilakukan ketika China berupaya memberikan pengaruh lebih besar di negara-negara berkembang di Dunia Selatan atau Global South. Namun, cakupannya kemungkinan akan menarik perhatian di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai kemampuan negara-negara penerima bantuan untuk membayar utangnya.

"Setelah hampir 70 tahun kerja keras, hubungan China-Afrika kini berada pada periode terbaik dalam sejarah," ujar Xi Jinping kepada delegasi lebih dari 50 negara Afrika yang menghadiri pertemuan tiga tahunan tersebut, yang digelar sejak tahun 2000 dan bergantian antara China dan Afrika.

Baca Juga: Mengenal Linda Sun, Politikus yang Dituding sebagai Agen Ganda China di AS

Ketika cetak biru pembangunan Agenda 2063 Uni Afrika sejalan dengan jalur pembangunan jangka panjang China, Xi mengatakan pendekatan kedua belah pihak pasti akan memimpin tren modernisasi di Dunia Selatan. Dari 360 miliar yuan pembiayaan, 210 miliar yuan akan disalurkan dalam bentuk pinjaman dan sisanya berasal dari berbagai bantuan, termasuk 70 miliar yuan untuk mempromosikan investasi perusahaan China di Afrika.

Pinjaman tersebut berjumlah rata-rata sekitar USD10 miliar per tahun selama tiga tahun ke depan atau USD30 miliar setara Rp462 triliun serupa dengan komitmen tahunan yang dijanjikan melalui Belt and Road Initiative sekitar satu dekade lalu.

Sebagai perbandingan, pemberi pinjaman dari China memberikan pinjaman sebesar USD4,61 miliar kepada delapan negara Afrika pada 2023, menurut sebuah studi terbaru dari Pusat Kebijakan Pembangunan Global Universitas Boston.

Meskipun jumlah tersebut merupakan peningkatan pertama sejak 2016, penulis laporan tersebut mengatakan bahwa China tidak mungkin meningkatkan pengeluarannya karena masalah keberlanjutan utang. Para analis termasuk Jana de Kluiver, seorang peneliti di Institute of Security Studies di Afrika Selatan, mempertanyakan struktur model pinjaman China.

"Kekhawatiran yang sesungguhnya adalah sifat dari proyek-proyek yang didanai oleh pinjaman-pinjaman ini, bersama dengan kurangnya transparansi dan pilihan-pilihan yang terbatas untuk restrukturisasi dan kekhawatiran-kekhawatiran lainnya," kata Kluiver dilansir dari Nikkei Asia, Jumat (6/10/2024).

Tawaran keuangan dari Tiongkok kemungkinan akan disambut baik karena banyak negara kurang berkembang di Afrika yang membutuhkan pendanaan dan investasi untuk mencapai tujuan pembangunan tetapi mungkin akan ada beberapa tantangan.

"Kurangnya kapasitas regulasi di pihak Afrika dapat menyulitkan untuk terlibat secara efektif dengan para aktor ini, terutama jika ada kurangnya koordinasi," kata Kluiver.

Baca Juga: Soal Keputusan Indonesia Gabung BRICS, Menlu Retno: Ada di Tangan Prabowo

Pada Kamis, Xi juga berjanji untuk mendukung penerbitan obligasi berdenominasi yuan oleh negara-negara Afrika untuk mendukung kerja sama bilateral. Selain pinjaman kredit, Xi mengatakan bahwa China akan memberikan bantuan gratis senilai 1 miliar yuan kepada Afrika untuk melatih 6.000 personel militer dan 1.000 polisi di bawah Prakarsa Keamanan Global Beijing, yang mencakup latihan militer bersama.

"China bersedia membantu Afrika meningkatkan kemampuan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas secara mandiri," ujar Xi.

Negara-negara yang menjadi target masih belum jelas. Kepada 33 negara kurang berkembang di Afrika, China akan menawarkan akses pasar yang lebih besar dengan menghapus tarif untuk produk-produk yang tidak ditentukan.

Bentuk dukungan lain, termasuk pembangunan fasilitas kejuruan untuk 60.000 siswa, 30 proyek infrastruktur di bawah Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas darat dan laut, 1 miliar yuan bantuan pangan darurat, dan bantuan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah.

NAIROBI - Pemberi pinjaman China menyetujui pemberian utang senilai USD4,61 miliar ke Afrika pada tahun lalu, untuk menandai kenaikan tahunan pertama sejak 2016. Data ini diperlihatkan oleh studi independen seperti dilansir RT.

Afrika mendapatkan pinjaman lebih dari USD10 miliar per tahun (Rp153,9 triliun) dari China antara 2012-2018, berkat Belt and Road Initiative (BRI) Presiden Xi Jinping. Akan tetapi kemudian utang dariChina turun drastis sejak awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020.

Kini tren peningkatan kembali terlihat pada 2023 lalu, dimana ada tambahan lebih dari 3 kali lipat dari tahun 2022. Data itu menunjukkan China berupaya mengekang risiko yang terkait dengan negara yang punya utang besar, diungkapkan oleh Pusat Kebijakan Pembangunan Global Universitas Boston.

"Beijing tampaknya mencari level keseimbangan pinjaman yang lebih berkelanjutan dan bereksperimen dengan strategi (baru)," kata pusat universitas, yang menjalankan proyek Pinjaman China ke Basis Data Afrika.

Data baru itu muncul ketika Beijing bersiap menjadi tuan rumah para pemimpin Afrika minggu depan untuk Forum Kerja Sama China-Afrika, yang berlangsung setiap tiga tahun.

Ada 13 kesepakatan pinjaman tahun lalu yang melibatkan delapan negara Afrika dan dua pemberi pinjaman multilateral Afrika, seperti dipaparkan studi tersebut.

Item terbesar tahun lalu termasuk pinjaman hampir USD1 miliar dari China Development Bank ke Nigeria untuk proyek Kereta Api Kaduna-to-Kano dan fasilitas likuiditas dengan nilai serupa oleh pemberi pinjaman ke bank sentral Mesir.

China melompat untuk menjadi pemberi pinjaman bilateral teratas buat banyak negara Afrika seperti Ethiopia dalam beberapa tahun terakhir.

Negeri Tirai Bambu telah meminjamkan benua itu totalnya USD182,28 miliar atau setara Rp2.805 triliun (Kurs Rp15.390 per USD) sepanjang periode 2000-2023, disampaikan studi Universitas Boston, di mana sebagian besar bantuan keuangan tersebut masuk ke sektor energi, transportasi, dan TIK Afrika.

Afrika menonjol pada tahun-tahun awal BRI atau jalur sutra modern, ketika China berusaha untuk menciptakan kembali Jalur Sutra kuno dan memperluas pengaruh geopolitik serta ekonominya melalui dorongan pembangunan infrastruktur global.

Namun China mulai menjauh pada tahun 2019, sebuah pergeseran yang dipercepat oleh pandemi. Efeknya membuat serangkaian proyek menjadi mangkrak di sekitar wilayah tersebut, termasuk kereta api modern yang dimaksudkan untuk menghubungkan Kenya dengan tetangganya.

Pengurangan pinjaman disebabkan oleh tekanan domestik China sendiri, ditambah meningkatnya beban utang di antara ekonomi Afrika. Zambia, Ghana, dan Ethiopia telah melakukan perombakan utang yang berlarut-larut sejak 2021.

Lebih dari setengah dari pinjaman yang sudah berkomitmen tahun lalu, atau setara USD2,59 miliar, adalah untuk pemberi pinjaman regional dan nasional, studi oleh Boston University menggarisbawahi strategi baru Beijing.

"Fokus pemberi pinjaman China pada lembaga keuangan Afrika kemungkinan besar merupakan strategi mitigasi risiko yang menghindari paparan tantangan utang negara-negara Afrika," katanya.

Hampir sepersepuluh dari pinjaman tahun 2023 adalah untuk tiga proyek energi surya dan tenaga air. Dimana studi tersebut menggambarkan keinginan China untuk beralih ke pendanaan energi terbarukan alih-alih pembangkit listrik tenaga batu bara.

Namun tren yang terlihat dalam angka pada tahun lalu, tidak memberikan arah yang jelas tentang keterlibatan keuangan China dengan benua itu, seperti ditunjukkan studi itu. Lembaga-lembaga China juga mengucurkan pinjaman ke ekonomi yang sedang melemah seperti Nigeria dan Angola.

"Masih harus dilihat apakah kemitraan China di Afrika akan mempertahankan kualitasnya," kata Pusat Kebijakan Pembangunan Global.

JAKARTA - Investasi China mengalir ke beberapa negara Eropa di bawah gagasan Belt and Road Initiative (BRI). Saat banyak pemerintah khawatir atas invasi Rusia ke Ukraina pasca-pandemi, Beijing justru terus memperluas portofolionya di seluruh daratan Eropa.

Menjalankan sejumlah pelabuhan dan tambang di Eropa hingga membangun jalan hingga jembatan, China berinvestasi di tempat yang tidak dipikirkan pihak-pihak lain. Akan tetapi selanjutnya banyak negara Eropa waspada atas narasi jebakan utang China .

Ada risiko atas pendanaan dan investasi China, ketika pemberi pinjaman dapat mengambil konsesi ekonomi atau politik jika negara yang menerima investasi tidak dapat membayarnya kembali.

Tercatat ada belasan negara Uni Eropa bergabung dengan BRI. Beijing juga telah mendanai banyak proyek di Balkan Barat dan Eropa Timur ? termasuk jalur kereta api yang menghubungkan China ke Uni Eropa.

Berikut 6negara eropa yang berutang ke China

1. Rusia

Rusia menjadi salah satu dari tiga negara penerima teratas untuk pendanaan pembangunan dari China dalam dua dekade terakhir. Penelitian menunjukkan bahwa China memberikan hibah dan pinjaman senilai USD1,34 triliun ke dalam 20.000 proyek di 165 negara berpenghasilan rendah dan menengah antara tahun 2000 hingga 2021.

Sementara itu tiga negara penerima teratas menerima dana karena alasan yang berbeda. Dengan pinjaman pembangunan hampir USD170 miliar, Rusia menerima sebagian besar pendanaan China selama dua dekade.

Rusia menduduki posisi puncak dalam daftar negara yang berutang kepada China. Diungkap oleh VOAnews, China berinvestasi paling banyak di sektor industri, pertambangan dan konstruksi Rusia diikuti oleh perbankan dan jasa keuangan, serta komunikasi.

Tidak seperti banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah yang mengandalkan investasi dan bantuan utang China untuk kebutuhan domestik mereka, sebagian besar pendanaan ke Rusia mendukung industri yang justru mengekspor kembali ke China.

Meski begitu tren pendanaan pembangunan China ke Rusia mengalami penurunan selama bertahun-tahun. Akan tetapi menurut analis senior Eurasia Global Group, Ali Wyne menyakini Moskow akan terus merayu Beijing.

"Rusia percaya bahwa mereka dapat memperkuat kekuatan dengan memperdalam hubungannya bersama China, yang merupakan satu-satunya negara yang pada akhirnya mungkin dapat bersaing dengan Amerika Serikat secara global," kata Wyne seperti dilansir VOA.

Utang Rusia kepada China berjumlah hampir USD130 miliar, atau setara 7,3% dari PDB-nya. Namun kurangnya hibah ke Rusia, menurut AidData menunjukkan bahwa China mengharapkan keuntungan ekonomi dengan berinvestasi di Moskow.

"Tetapi hubungan ekonomi dan strategis Beijing yang semakin dalam dengan Rusia datang dengan biaya," kata Wyne.

"Agresi Rusia yang sedang berlangsung terhadap Ukraina telah secara signifikan merusak hubungan China dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa," katanya.

2. Serbia

China menanamkan uangnya ke tambang tembaga di kota Bor, Serbia. Bukan pemandangan asing melihat bendera berwarna merah dan para pekerja memberikan instruksi dalam bahasa mandarin. Pemerintah Serbia berpendapat investasi dari China telah meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Tak hanya itu perusahaan teknologi China juga mengucurkan investasi di Serbia. Ada 8.000 kamera keamanan yang telah dipasang di jalanan oleh Huawei, dimana pemerintah Serbia mengatakan, hal itu untuk memperkuat kemampuan pengenalan wajah.

3. Yunani

Hubungan ekonomi antara Yunani dan China semakin dalam, setelah krisis keuangan melanda negara Mediterania itu. Hingga akhirnya Yunani menerima tiga program bailout, dimana salah satunya gagal diselesaikan.

Selanjutnya investasi dari China menjadi sumber pendapatan penting bagi negara yang berhutang tersebut. Hal ini terjadi pada Pelabuhan Piraeus, di mana perusahaan pelayaran China, Cosco mengambil saham mayoritas pada tahun 2016.

Pelabuhan ini berada pada lokasi strategis antara benua Asia dan Eropa. Tidak dapat dipungkiri bahwa investasi dari Beijing telah mendorong kebangkitan di Pelabuhan Piraeus sejak pemerintah Yunani terpaksa menjualnya, beserta dengan aset-aset publik lainnya usai negara para dewa itu dihantam krisis ekonomi pada 2008.

Tak hanya itu, China juga menanamkan sejumlah investasi besar yang berbeda di Yunani, termasuk pada sektor energi dan real estate. Namun seperti semua tetangganya di Eropa, ekonomi Yunani juga berjuang mengatasi berbagai dampak dari perang Ukraina.

Banyak negara sedang mengkaji kembali apa dampaknya berbisnis dengan China. Di Piraeus, dugaan kerusakan lingkungan akibat perluasan pelabuhan telah mendorong masyarakat setempat menggugat Cosco. Mereka khawatir atas pengerukan dasar laut yang tidak terkendali dan polusi yang ditimbulkan.

Selain itu ada kecemasan soal potensi 'jebakan utang' yang mungkin datang dengan investasi China di Yunani. Sementara itu Yunani bukan satu-satunya bagian di Eropa di mana miliaran dolar dari Beijing telah diinvestasikan.

4. Hongaria

Negara ini merupakan negara penerima investasi Belt and Road Initiative (BRI) terbesar di dunia pada tahun 2022. China telah mendanai pembangunan jalan raya baru dan membangun jalur kereta api di Hongaria, dari Budapest ke ibu kota Serbia, Beograd.

5. Montenegro

Montenegro mengambil pinjaman sebesar satu miliar dolar dari China pada tahun 2014 untuk membangun jalan raya baru, yang masih belum selesai. Utang yang jumlahnya lebih dari sepertiga anggaran tahunan Montenegro, terancam akan membuat negara itu bangkrut.

Munculnya kecemasan terhadap jebakan utang China, merujuk proyek besar lainnya di Eropa. Seperti halnya Serbia, begitu pula di Montenegro - yang sama-sama di luar orbit peraturan UE.

Jalan tol yang sudah lama digagas itu bertujuan meningkatkan perdagangan di negara Balkan tersebut - dengan menghubungkan pelabuhan Bar, di Laut Adriatik di selatan, ke perbatasan Serbia di utara. Tapi studi kelayakan Eropa berturut-turut menyimpulkan proyek itu akan terlalu rumit dan terlalu mahal.

Lalu datanglah China dengan investasi USD1 miliar. Itu bukan hadiah untuk Montenegro, tapi pinjaman yang harus dibayar kembali. Namun, enam tahun setelah pekerjaan konstruksi dimulai, baru sekitar 41km yang telah dibangun - menjadikannya salah satu jalan tol termahal di dunia.

6. Kroasia

Ketika investasi China mendapatkan banyak kritikan, ada salah satu proyek yang dianggap sebagai bentuk ideal dari kerja sama antara Timur dan Barat. Proyek tersebut adalah jembatan Pelje?ac yang menjadi proyek infrastruktur terbesar Kroasia.

Sebagian besar tagihan untuk proyek jembatan baru itu telah dibayar oleh UE (Uni Eropa) - karena Kroasia adalah anggotanya - tetapi jembatan itu dibangun oleh China. Mulai dari pekerja yang mengecat, menyapu, dan memasang aspal semuanya merupakan pekerja China.

Tapi sepertinya kontroversi tidak bisa lepas total dari proyek-proyek China, tak terkecuali yang satu ini. Tender dari The China Road and Bridge Corporation yang adalah BUMN China, 20% lebih murah dari pesaing terdekatnya. Para pesaingnya asal Eropa memprotes - tapi tidak bisa menghentikan kesepakatan itu.

JAKARTA - Setelah Pakistan menerima paket talangan baru senilai USD7 miliar (sekira Rp112 triliun, kurs Rp16.000/USD) dari Dana Moneter Internasional (IMF) bulan Juli lalu, Islamabad telah memulai pembicaraan dengan Beijing mengenai penjadwalan ulang utang China senilai miliaran dolar.

Penjadwalan utang itu dilakukan seiring negara itu berupaya memberlakukan reformasi ekonomi. Di atas meja, terdapat proposal untuk menunda setidaknya USD16 miliar (sekitar Rp96 triliun) utang sektor energi ke China, bersamaan dengan perpanjangan jangka waktu fasilitas pinjaman tunai senilai USD4 miliar karena menipisnya cadangan devisa.

Minggu lalu, Menteri Keuangan Pakistan Muhammad Aurangzeb berada di Beijing untuk menyampaikan proposal mengenai perpanjangan jatuh tempo utang untuk sembilan pembangkit listrik yang dibangun oleh perusahaan China di bawah Koridor Ekonomi Pakistan-China (CPEC) yang bernilai miliaran dolar.

Pada hari Jumat, Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengatakan pada rapat kabinet federal bahwa ia telah menulis surat kepada pemerintah China yang meminta penjadwalan ulang utang. Untuk diketahui, reprofiling utang berbeda dengan restrukturisasi utang karena jumlahnya tidak dipotong, melainkan tanggal jatuh tempo pembayarannya diperpanjang.

Islamabad berada di bawah tekanan besar untuk merundingkan kembali perjanjian mahal dengan produsen listrik, terutama perusahaan China, untuk menurunkan harga listrik.

Sejak CPEC ditandatangani pada tahun 2015 dan menjadi salah satu komponen terbesar Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) China, Beijing telah menggelontorkan miliaran dolar untuk mengembangkan infrastruktur di Pakistan.Menurut data tahun 2022, Pakistan memiliki utang China senilai USD26,6 miliar, lebih banyak dari negara lain mana pun di dunia.

Nilai proyek CPEC mencapai USD65 miliar, dengan tujuan utama membangun koneksi pengiriman barang China dari pelabuhan Gwadar di Laut Arab melewati perbatasan pegunungan ke wilayah Xinjiang Chinak. CPEC juga telah mengalokasikan miliaran dolar untuk pengembangan infrastruktur energi di Pakistan.

Dikutip dari DW, Senin (5/8/2024), Azeem Khalid, seorang pakar investasi China di Pakistan, mengatakan bahwa pembangunan pembangkit listrik yang didanaiChina telah memperburuk kesulitan ekonomi Pakistan.

"Daripada membangun pembangkit listrik milik pemerintah, Pakistan mengizinkan perusahaan-perusahaan China untuk beroperasi sebagai Produsen Listrik Independen (IPP), yang menyebabkan pembayaran kapasitas terlepas dari produksi. Hal ini pada dasarnya menyebabkan penduduk membayar listrik yang tidak mereka gunakan," jelas Khalid.

Safiya Aftab, ekonom yang berbasis di Islamabad, mengatakan kepada DW bahwa suku bunga pinjaman China tidak lunak dan berkisar sekitar 3,7%. "Pinjaman ini diberikan untuk infrastruktur, yang secara teori seharusnya mulai menghasilkan keuntungan. Menurut saya, masalah utamanya adalah kapasitas penyerapan Pakistan yang buruk. Pemerintah tidak dapat melanjutkan proyek sesuai jadwal," tuturnya.

Analis Khalid yakin pinjaman ini "sulit untuk dilunasi karena suku bunga yang sangat tinggi, yang melebihi kapasitas pembayaran pemerintah." "Semakin banyak relaksasi dan perpanjangan yang tersedia, semakin baik bagi Pakistan. China, yang menyadari kesulitan keuangan Pakistan, sering kali memberikan ruang bernapas tetapi terkadang memanfaatkan utang ini untuk kepentingannya," kata Khalid.

Analis mengatakan bahwa pinjaman CPEC awalnya disajikan sebagai opsi termurah untuk pinjaman internasional. Akan tetapi kemudian diketahui bahwa pembayarannya akan jauh lebih mahal dari yang diharapkan.

"Perjanjian tersebut, yang sangat menguntungkan China, dinegosiasikan dengan buruk, sehingga proyek tersebut terlalu banyak dijanjikan dan kurang terlaksana. Publik dan media disesatkan oleh menteri perencanaan saat itu dan timnya untuk menggambarkan CPEC sebagai pengubah permainan ekonomi yang signifikan bagi Pakistan dan kawasan tersebut," kata Khalid.

Ekonom Kaiser Bengali berpendapat bahwa mengubah struktur pembayaran utang China "hanya perbaikan sementara", yang juga bergantung pada kemurahan hati dari pihak China, bahkan jika penataan ulang profil dan perpanjangan pinjaman dari China telah membantu Pakistan memenuhi kebutuhan pembiayaan eksternalnya beberapa kali di masa lalu.

"Utang China sangat besar dan pelunasan utang adalah satu-satunya pilihan. Tumpukan utang yang besar itu menghancurkan ekonomi," katanya.

"Ini menjadi semakin rumit, berapa lama China akan melunasi utang-utang ini, karena mereka memiliki batas bawah sendiri untuk pinjaman-pinjaman ini dalam proyek-proyek bisnis mereka. Mereka meminjamkan uang ke banyak negara dan tidak ingin membuat preseden dengan menunda dan merundingkan ulang proyek-proyek karena akan memengaruhi kepentingan mereka," tambahnya.

Di bagian lain, baik pejabat Pakistan maupun China terus menepis kritik bahwa proyek CPEC telah memperdalam kesulitan ekonomi Islamabad. Keduanya juga membingkai skema CPEC tersebut sebagai peluang untuk pertumbuhan ekonomi.

Siaran pers dari Sekretariat CPEC Kementerian Perencanaan, Pembangunan, dan Prakarsa Khusus Pakistan menyatakan, Islamabad bergabung dengan CPEC karena "pengaturan pembiayaan yang menguntungkan" dan bahwa China telah "melangkah maju untuk mendukung pembangunan Pakistan pada saat investasi asing mengering."

"CPEC telah memberikan peluang yang sangat besar bagi Pakistan untuk tumbuh secara ekonomi. "Ini adalah mesin pertumbuhan ekonomi," tandas pernyataan tersebut. Namun demikian, faktanya masalah utang Pakistan tidak akan hilang begitu saja.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Utang luar negeri (ULN) Indonesia ke China terus membesar dalam 10 tahun terakhir. Sejak 2013, ULN Indonesia ke China tercatat naik 271,71% dibandingkan posisi ULN terakhir Mei 2024 mencapai US$ 22,86 miliar.

Sementara itu, khusus ULN pemerintah ke China mencapai US$ 1,34 miliar pada Mei 2024, naik 31,2% dari ULN pemerintah ke China sebesar US$ 921 juta pada 2013.

Utang Indonesia ke China yang terus membesar ini dikhawatirkan bisa menjadi bumerang bagi Indonesia.

Apalagi sejumlah negara punya persoalan utang dengan China. Terbaru, ada Laos yang sedang mengalami krisis utang akibat utangnya yang besar ke China.

Pinjaman dari China, kreditur terbesar Laos, berjumlah setengah dari utang luar negeri sebesar US$ 10,5 miliar (Rp 171,27 triliun), menurut data yang diterbitkan di Bloomberg.

Lantas apakah kondisi utang Indonesia ke China saat ini masih aman?

Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalia Situmorang menilai, kondisi utang Indonesia ke China saat ini masih dalam batas aman.

“Dibilang masih aman karena kita lihat transmisinya akan melalui apa dan sebesar apa dampaknya,” tutur Ana sapaan Hosianna kepada Kontan, Minggu (28/7).

Bisa dikatakan aman karena posisi nilai tukar rupiah terhadap mata uang yuan dalam kondisi stabil.Total keseluruhan utang pemerintah juga masih manageable di level 38% - 39% dari produk domestik bruto (PDB).

Disamping itu, Ana juga menilai prospek perekonomian Indonesia saat ini masih solid, sehingga masih mampu mengelola utang.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Utang luar negeri (ULN) Indonesia ke China terpantau terus meningkat dalam 10 tahun terakhir.

Berdasarkan Data Statistik Utang Luar Negeri Bank Indonesia (BI) edisi Juli 2024, tahun pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, ULN dari China terpantau langsung meningkat, yakni mencapai US$ 7,86 miliar, atau naik 27,8% dari ULN ke China sebesar US$ 6,15 miliar pada 2013, tahun terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat.

Sementara itu, sejak 2013, ULN Indonesia ke China tercatat makin menanjak atau naik 271,71% dibandingkan posisi ULN terakhir mencapai US$ 22,86 miliar atau sekitar Rp 372,7 triliun.

Adapun porsi ULN Indonesia dari China berada di posisi keempat. Paling banyak berasal dari Singapura, kemudian disusul Amerika Serikat (AS), Jepang, China, dan Hong Kong.

ULN Indonesia dari Singapura tercatat sebesar US$ 54,85 miliar per Mei 2024, naik 9,15% dibandingkan 2013. Sementara itu, ULN Indonesia dari AS tercatat sebesar US$ 27,6 miliar pada Mei 2024, naik 173,27% dari 2013.

Kemudian, ULN dari Jepang mencapai US$ 21,8 miliar pada akhir Mei 2024, namun turun 33,54% dibandingkan tahun 2013. Serta, ULN Indonesia dari Hong Kong mencapai US$ 19,38 miliar pada Mei 2024, naik drastis sebesar 302,1% dibandingkan 2013.

Khusus untuk utang luar negeri (ULN) pemerintah hingga Mei 2024 mencapai US$191,0 miliar, naik 67,12% dari 2013.

Berdasarkan krediturnya, ULN pemerintah ke China mencapai US$ 1,34 miliar pada Mei 2024, naik 31,2% dari ULN pemerintah ke China sebesar US$ 921 juta pada 2013.

Untuk diketahui, ULN pemerintah ke China berada di urutan lima besar dari total ULN pemerintah ke berbagai negara. Posisi pertama yaitu ULN pemerintah ke Jepang mencapai US$ 7,66 miliar pada Mei 2024 atau turun 63,44% dari 2023 yang sebesar US$ 20,95 miliar.

Di posisi kedua, ULN pemerintah ke Prancis mencapai US$ 4,37 miliar atau naik 69,38% dari 2013 sebesar US$ 2,58 miliar. Di Posisi ketiga yakni ULN pemerintah ke Jerman mencapai US$ 3,87 pada Mei 2024, atau naik 95,4% dari 2013 sebesar US$ 1,98 miliar.

Keempat, yakni ULN pemerintah ke Amerika lainnya mencapai US$ 1,44 miliar pada Mei 2024, atau naik 460,3% dari 2013 yang mencapai US$ 257 juta.

Secara keseluruhan ULN Indonesia pada Mei 2024 mencapai US$ 407,3 miliar, naik 53,06% dari 2013 yang sebesar US$ 266,1 miliar.

Sebagai informasi, terdapat beberapa proyek di Indonesia yang dibiayai utang dari China. Diantaranya, pembangunan tol Medan-Kualanamu dibiayai utang luar negeri dari CEXIM-China sebesar US$ 122,43 juta.

Kemudian, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang telah mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar US$ 1,2 miliar atau Rp 18,6 triliun, dari sebelumnya sebesar US$ 5,5 miliar.

Pembengkakan biaya tersebut pun ditanggung oleh pihak Indonesia dan China di mana sebesar 60% ditanggung oleh konsorsium Indonesia dan 40% ditanggung oleh konsorsium China.

Bahkan, kabar terakhir, pemerintah juga akan membuat proyek kereta cepat dari Jakarta-Surabaya, yang juga akan bersumber utang dari China.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi menyampaikan, proyek perpanjangan rute Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tengah dibahas dengan China.

Namun, ia belum menentukan akan menggandeng pihak China atau Jepang dalam proyek kereta cepat kali ini. Saat ini, proyek tersebut masih dalam proses studi pra-kelayakan (pre-feasibility study).

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Utang luar negeri (ULN) Indonesia ke China terpantau terus meningkat dalam 10 tahun terakhir.

Berdasarkan Data Statistik Utang Luar Negeri Bank Indonesia (BI) edisi Juli 2024, tahun pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, ULN dari China terpantau langsung meningkat, yakni mencapai US$ 7,86 miliar, atau naik 27,8% dari ULN ke China sebesar US$ 6,15 miliar pada 2013, tahun terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat.

Sementara itu, sejak 2013, ULN Indonesia ke China tercatat makin menanjak atau naik 271,71% dibandingkan posisi ULN terakhir mencapai US$ 22,86 miliar atau sekitar Rp 372,7 triliun.

Adapun porsi ULN Indonesia dari China berada di posisi keempat. Paling banyak berasal dari Singapura, kemudian disusul Amerika Serikat (AS), Jepang, China, dan Hong Kong.

ULN Indonesia dari Singapura tercatat sebesar US$ 54,85 miliar per Mei 2024, naik 9,15% dibandingkan 2013. Sementara itu, ULN Indonesia dari AS tercatat sebesar US$ 27,6 miliar pada Mei 2024, naik 173,27% dari 2013.

Kemudian, ULN dari Jepang mencapai US$ 21,8 miliar pada akhir Mei 2024, namun turun 33,54% dibandingkan tahun 2013. Serta, ULN Indonesia dari Hong Kong mencapai US$ 19,38 miliar pada Mei 2024, naik drastis sebesar 302,1% dibandingkan 2013.

Khusus untuk utang luar negeri (ULN) pemerintah hingga Mei 2024 mencapai US$191,0 miliar, naik 67,12% dari 2013.

Berdasarkan krediturnya, ULN pemerintah ke China mencapai US$ 1,34 miliar pada Mei 2024, naik 31,2% dari ULN pemerintah ke China sebesar US$ 921 juta pada 2013.

Untuk diketahui, ULN pemerintah ke China berada di urutan lima besar dari total ULN pemerintah ke berbagai negara. Posisi pertama yaitu ULN pemerintah ke Jepang mencapai US$ 7,66 miliar pada Mei 2024 atau turun 63,44% dari 2023 yang sebesar US$ 20,95 miliar.

Di posisi kedua, ULN pemerintah ke Prancis mencapai US$ 4,37 miliar atau naik 69,38% dari 2013 sebesar US$ 2,58 miliar. Di Posisi ketiga yakni ULN pemerintah ke Jerman mencapai US$ 3,87 pada Mei 2024, atau naik 95,4% dari 2013 sebesar US$ 1,98 miliar.

Keempat, yakni ULN pemerintah ke Amerika lainnya mencapai US$ 1,44 miliar pada Mei 2024, atau naik 460,3% dari 2013 yang mencapai US$ 257 juta.

Secara keseluruhan ULN Indonesia pada Mei 2024 mencapai US$ 407,3 miliar, naik 53,06% dari 2013 yang sebesar US$ 266,1 miliar.

Sebagai informasi, terdapat beberapa proyek di Indonesia yang dibiayai utang dari China. Diantaranya, pembangunan tol Medan-Kualanamu dibiayai utang luar negeri dari CEXIM-China sebesar US$ 122,43 juta.

Kemudian, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang telah mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar US$ 1,2 miliar atau Rp 18,6 triliun, dari sebelumnya sebesar US$ 5,5 miliar.

Pembengkakan biaya tersebut pun ditanggung oleh pihak Indonesia dan China di mana sebesar 60% ditanggung oleh konsorsium Indonesia dan 40% ditanggung oleh konsorsium China.

Bahkan, kabar terakhir, pemerintah juga akan membuat proyek kereta cepat dari Jakarta-Surabaya, yang juga akan bersumber utang dari China.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi menyampaikan, proyek perpanjangan rute Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tengah dibahas dengan China.

Namun, ia belum menentukan akan menggandeng pihak China atau Jepang dalam proyek kereta cepat kali ini. Saat ini, proyek tersebut masih dalam proses studi pra-kelayakan (pre-feasibility study).

Jakarta -

Sebagai bagian dari proyek Belt and Road Initiative (BRI), China memberikan pinjaman hingga miliaran dolar kepada Laos untuk membangun berbagai macam infrastruktur mulai dari kereta cepat hingga pembangkit listrik tenaga air.

Masifnya pembangunan Negeri Sejuta Gajah ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun pinjaman ini justru malah bisa membuat negara tetangga RI itu masuk dalam jeratan utang China.

Melansir dari Kantor Berita Deutsche Welle, Kamis (25/7/2024), data perekonomian Laos terbaru menunjukkan negara itu tengah menghadapi tumpukan utang hingga US$ 13,8 miliar atau setara dengan Rp 224,55 triliun (kurs Rp 16.272/dolar AS). Jumlah ini setara dengan lebih dari 100% PDB negara tetangga RI itu.

Dari jumlah itu, US$ 10,5 miliar atau setara dengan Rp 170,85 triliun di antaranya merupakan utang luar negeri yang lebih dari 50%-nya berasal dari China. Kondisi ini menunjukkan bagaimana Negeri Tirai Bambu merupakan kreditor terbesar Laos.

"Masalahnya bukan hanya utang ke China, total utang Laos sangatlah besar. Utang itu sendiri tidak buruk jika digunakan untuk keperluan produktif, tapi utang Laos tidak. Mereka punya kelebihan kapasitas dalam pembangkit listrik tenaga air," jelas profesor di National War College, Zachary Abuza, kepada DW.

Di sisi lain, pemerintah China mengatakan pihaknya selalu melakukan yang terbaik untuk membantu Laos mengatasi beban utangnya. Sebab Laos menjalin hubungan dekat China dan mempunyai ideologi politik serupa.

Namun tetap saja Beijing terus menerima kritikan dari para ahli sebagai 'diplomasi perangkap utang'. Dengan mendanai proyek-proyek besar di negara-negara berkembang, Tiongkok bisa memiliki pengaruh yang sangat besar dan membuat negara itu bergantung secara ekonomi.

Karena itu Kementerian Luar Negeri China sering menyebut klaim tersebut sebagai narasi buatan AS yang bertujuan untuk menghalangi tujuan Beijing dalam bekerja sama dengan negara-negara berkembang.

"Tiongkok tidak bisa disalahkan. Yang harus disalahkan adalah pemerintah Laos yang mengambil terlalu banyak utang untuk proyek-proyek yang tidak memberikan keuntungan ekonomi seperti yang mereka perkirakan," kata Abuza lagi.

Permasalahan Ekonomi di Laos

Secara keseluruhan, perekonomian Laos memang sedang mengalami berbagai macam kesulitan sejak pandemi COVID. Tingginya inflasi, nilai tukar yang lemah, dan pertumbuhan PDB yang lamban membuat negara ini semakin terperosok.

Pada Juni 2024 kemarin saja, angka inflasi di Laos mencapai lebih dari 26%, sedikit naik dari angka di bulan Mei sebesar 25,7%.

Kemudian Bank Dunia juga mengatakan PDB Laos hanya tumbuh sebesar 3,7% pada 2023 dengan perkiraan sebesar 4% pada 2024 ini. Padahal sebelum pandemi, pertumbuhan negara ini bisa mencapai 5,5%.

Salah satu warga Laos, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa masyarakat umum di Laos mulai merasakan beban kemerosotan ekonomi dengan berkurangnya layanan publik, pemeliharaan jalan, pendidikan dan layanan kesehatan.

"Sejak COVID, banyak usaha kecil yang tutup, dan banyak yang belum dibuka kembali. Mereka yang memiliki lahan terpaksa menanam makanan mereka sendiri dan kembali ke mata pencaharian subsisten," katanya.

Meski begitu, banyak warga Laos ini ternyata tidak sadar negaranya memiliki banyak utang ke China. Sebab yang mereka pikirkan saat ini adalah bagaimana cara untuk bertahan hidup di tengah meredupnya ekonomi negara itu.

"Kebanyakan orang tidak mengetahui besarnya utang tersebut, dan mereka juga tidak mengaitkan utang ke China (terhadap masalah ekonomi sehari-hari mereka) karena tidak mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan mereka," ucap warga Laos itu.

(fdl/fdl)

JAKARTA - Bertekad mempercepat pembangunan dengan menggelar program infrastruktur ambisius yang didanai dari utang, Negara tetangga Indonesia,Laos, kini menghadapi masalah ekonomi serius. Salah satu negara anggota ASEAN itu kini menghadapi krisis utang dan inflasi.

Negara berkembang di Asia Tenggara ini diketahui meminjam banyak uang, terutama dari China melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and RoadInitiative/BRI) untuk mendanai program infrastrukturnya yang ambisius. Bertujuan menjadi "baterai" di kawasan Asia Tenggara, Laos membangun sekitar 80 bendungan pembangkit listrik tenaga air di Sungai Mekong dan anak-anak sungainya. Namun, pendapatan dari infrastruktur tersebut belum mengalir, sementara kewajiban pembayaran utang terus meningkat.

Mengutip abc.net.au, total utang domestik dan internasional Laos yang dijamin pemerintah mencapai USD13,8 miliar, sekitar Rp220,8 triliun pada kurs Rp16.000/USD, atau 108% dari produk domestik bruto (PDB) negara tersebut, tahun lalu. Sekitar setengah dari USD10,5 miliar yang terutang ke negara lain adalah utang ke China - meski rincian pinjaman tersebut masih belum jelas.

Awalnya, kondisi ekonomi bekas protektorat Prancis yang telah menjadi republik sosialis sejak Partai Revolusioner Rakyat Laos berkuasa pada akhir Perang Vietnam tahun 1975 itu cukup baik. Dengan penduduk berjumlah sekitar 8 juta orang, yang sebagian besar bekerja di bidang pertanian, perekonomian Laos terus mengalami pertumbuhan yang solid sepanjang tahun 2010-an, dengan uang pinjaman mengalir masuk untuk mendanai program infrastruktur.

Namun, keadaan memburuk selama pandemi, di mana mata uang negara itu, yang dikenal sebagai kip, terdepresiasi drastis, yang pada gilirannya memicu inflasi yang merajalela. Menurut Bank Dunia, inflasi utama Laos mencapai rata-rata 31% selama tahun 2023.

"Faktor utama dalam jatuhnya nilai mata uang kip adalah kurangnya mata uang asing yang tersedia di negara tersebut, akibat dari kebutuhan untuk membayar utang luar negeri yang besar, meskipun ada beberapa penangguhan, dan terbatasnya arus masuk modal," ungkap Bank Dunia dalam sebuah laporan tahun lalu.

Akar masalah yang dihadapi negara itu, menurut dosen senior tambahan dalam studi pembangunan di Universitas James Cook, Kearrin Sims, karena Laos telah berutang dalam jumlah besar, namun tidak berkelanjutan. Sementara infrastruktur baru tersebut mencakup proyek transportasi seperti jalan raya dan jalur kereta api patungan dengan China, menurutnya proyek pembangkit listrik tenaga air merupakan kontributor terbesar terhadap masalah utang negara.

Ia menambahkan bahwa masalah tersebut diperparah oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi selama pandemi. "Namun, jika Anda melihat tren jangka panjang terkait utang Laos, jelas bahwa ini adalah masalah yang sudah dimulai jauh sebelum pandemi," katanya, seperti dilansir abc.net.au, Kamis (18/7/2024).

Menurut dia, upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat melalui proyek infrastruktur berskala besar merupakan pendekatan yang keliru. "Infrastruktur berskala besar dapat memberikan kontribusi penting bagi pembangunan, tapi juga kerap memerlukan pinjaman dalam jumlah besar untuk membiayainya," katanya.

Bagai lingkaran setan, besarnya kewajiban utang Laos kemudian menyebabkan lebih sedikitnya dana dalam anggaran untuk hal-hal seperti pendidikan dan layanan sosial. Sims mengatakan, uang yang digunakan untuk membayar utang adalah uang yang tidak digunakan untuk hal-hal seperti pendidikan, perawatan kesehatan, layanan sosial, dan jenis barang publik lainnya. "Dalam konteks Laos, ekonomi berpendapatan menengah ke bawah, hal itu berdampak nyata pada upaya pengentasan kemiskinan, terhadap kemampuan Laos untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan," tuturnya.

Direktur Pusat Pengembangan Indo-Pasifik Institut Lowy, Roland Rajah, mengatakan depresiasi mata uang kip dan inflasi telah menghancurkan rumah tangga di Laos. "Harga konsumen yang terukur telah meningkat sekitar dua kali lipat, termasuk untuk kebutuhan pokok seperti makanan dan obat-obatan," ujarnya. "Orang-orang di daerah perkotaan adalah yang paling terdampak karena mereka lebih bergantung pada pendapatan tunai dan makanan impor," tambahnya.

Keith Barney, profesor madya di Sekolah Kebijakan Publik Crawford ANU, mengatakan penduduk pedesaan dapat bergantung pada pasokan makanan yang ditanam atau dipetik dari alam sampai batas tertentu. "Namun, terutama bagi masyarakat miskin perkotaan dan kelas menengah ke bawah, daya beli mereka telah berkurang secara signifikan," jelasnya.

Hal ini memengaruhi kemampuan masyarakat miskin perkotaan untuk membeli makanan sehat dan bergizi dalam jumlah yang cukup serta hal-hal seperti pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan. "Krisis ekonomi telah menjadi bencana bagi pemuda Laos yang putus sekolah dengan jumlah yang sangat tinggi, dengan ribuan orang menyeberangi perbatasan ke Thailand atau tempat yang lebih jauh, untuk mencari pekerjaan dengan mata uang asing," tambahnya.

Rajah mengatakan masalah-masalah tersebut "hampir tidak bisa dihindari". "Laos meminjam terlalu banyak untuk proyek-proyek yang hanya bisa memberikan hasil dalam jangka panjang, namun negara ini harus mulai memberikan pembayaran besar ke China sekarang," katanya.

Krisis yang dihadapi Laos ini kemudian memunculkan tuduhan dari sejumlah pihak bahwa China melakukan "diplomasi perangkap utang" dengan sengaja memikat Laos agar mengambil pinjaman dalam jumlah besar, sehingga Beijing dapat menyita asetnya atau meningkatkan pengaruh geopolitiknya.

Namun, tuduhan itu dibantah keras oleh China. Kementerian Luar Negeri China baru-baru ini mengatakan kepada Bloomberg bahwa negara itu telah melakukan "kerja sama yang saling menguntungkan" dengan negara-negara berkembang, termasuk Laos yang melibatkan dukungan kuat untuk pembangunan ekonomi dan sosial.

Kementerian tersebut mengatakan tuduhan "perangkap utang" tersebut merupakan bagian dari upaya AS untuk mengganggu kerja sama Beijing dengan negara-negara berkembang. "China tidak dapat menipu sebagian besar negara berkembang," tegas kementerian tersebut.

Terkait tudingan itu, Sims menilai bahwa ada perdebatan terbuka tentang istilah "diplomasi perangkap utang China". Dia menunjukkan bahwa mitra pembangunan lain seperti Bank Pembangunan Asia juga telah meminta Laos untuk berinvestasi dalam infrastruktur seperti pembangkit listrik tenaga air.

Namun, imbuh dia, jelas meminjamkan uang ke negara lain juga mendatangkan pengaruh politik. "Saya pikir kita dapat mengatakan dengan yakin jika kita memiliki utang yang sangat tinggi, seperti dalam kasus Laos, ke negara lain maka negara itu memiliki pengaruh secara politik dan ekonomi," cetusnya.

Mengenai kondisi negara itu saat ini, Rajah menilai pemerintah Laos pada dasarnya kini tengah berusaha mengumpulkan uang, terutama mata uang asing, dengan cara apa pun, termasuk meminjam dalam negeri dan menjual aset negara.

"Hal utama yang membuat Laos tetap bertahan saat ini adalah bahwa Laos diizinkan untuk menunda pembayaran utangnya ke China, yang jumlahnya sangat besar. Tetapi setiap tahun Laos harus bernegosiasi dengan China untuk mengamankan hal ini, dan ini bukanlah solusi yang berkelanjutan," tandasnya. Dia menambahkan, Laos masih tetap perlu mencari lebih banyak uang karena masih harus melakukan pembayaran utang lain dan memenuhi kebutuhan impornya.

Kondisi ekonomi negara itu diprediksi masih cenderung akan terus memburuk. Menurut Barney, langkah-langkah yang diambil Laos tampaknya tidak mampu menurunkan inflasi, atau membuat mata uang Laos bergerak ke arah yang benar. "Inflasi bertahan di kisaran 25%, dan kip perlahan-lahan kehilangan nilainya setelah terdepresiasi sebesar 60% sejak 2019. Pada akhir tahun 2024, Laos kemungkinan akan memenuhi satu definisi 'hiperinflasi', yang didefinisikan sebagai 100% inflasi yang bertambah selama tiga tahun," ujarnya.

Hal ini, tegas dia, hanya menambah tekanan untuk memenuhi pembayaran utang luar negeri. Laos,kata dia, perlu mencari jalan keluar lain dari krisis ekonominya saat ini.

Gagal bayar, atau menyatakan tidak mampu membayar debiturnya menurut dia merupakan salah satu pilihan bagi Laos. Ini akan menjadi peluang untuk merestrukturisasi utangnya dan mengajukan pinjaman lunak dengan suku bunga rendah dari lembaga seperti Dana Moneter Internasional (IMF). Namun gagal bayar juga dapat membuat pinjaman di masa depan menjadi lebih sulit dan mahal.

Mengenai seberapa dekat negara tetangga Indonesia ini mengalami gagal bayar, Sims menilai, kurangnya transparansi di Laos ? terutama dalam kaitannya dengan pinjaman dengan China ? menyulitkan penilaian. "Apakah suatu negara mengalami gagal bayar atau tidak, sangat bergantung, bukan pada negara itu sendiri, namun juga pada peminjamnya," jelasnya.

Pemberi pinjaman mempunyai sarana untuk mencegah gagal bayar dengan menawarkan keringanan utang. Dengan lebih dari separuh utang luar negeri Laos berasal dari China, maka gagal bayar atau tidak, bergantung pada apakah China akan memilih untuk memberikan dana talangan kepada Laos, atau menawarkan penundaan pembayaran utang.

Sementara itu, Rajah mengatakan pada akhirnya Laos membutuhkan penghapusan utang dalam jumlah besar dibandingkan hanya melanjutkan penangguhan jangka pendek dari China. "Saat ini tampaknya Laos dan China sama-sama berharap bahwa negara itu bisa keluar dari utangnya," kata dia.