RSUD Konawe Berdiri Lebih dari Tiga Dekade, dari Zaman Soeharto Hingga Jokowi

KONTAN.CO.ID – KONAWE. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Konawe telah melewati beragam tranformasi dari masa ke masa. Lebih dari tiga dekade, RSUD Konawe menjadi pelayan bagi kebutuhan medis di tanah Sulawesi Tenggara.

Di balik tampilannya yang kini megah dan modern bak hotel berbintang, RSUD Konawe ternyata menyimpan sejarah panjang yang belum banyak diketahui. Tak hanya bangunannya saja yang berubah, nama dan pengelolaannya juga sudah pernah berganti.

Sejarah mencatat bahwa Rumah Sakit (RS) milik Kabupaten Konawe ini berdiri pada tanggal 27 Agustus 1988. Pada masa itu, peresmian dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia ke-2 yakni Soeharto.

Pada awalnya, RSUD Konawe dikenal oleh masyarakat dengan nama Rumah Sakit Umum (RSU) Kabupaten Kendari. Hal tersebut karena daerah Konawe kala itu masih bernama Kabupaten Kendari.

Status RSU Kendari pun masih bertipe D dengan pelayanan dan fasilitas yang belum begitu memadai saat itu. Barulah setelah 9 tahun beroperasi, status RS naik menjadi tipe C pada tahun 1997.

Kemudian, perubahan besar terjadi saat Kendari menjadi kota madya dan membuat Konawe menjadi kabupaten tersendiri. Hal tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe.

Wilayah Kabupaten Daerah Tk. II Kendari berubah nama menjadi Kabupten Konawe dengan ibukota Unaaha pada tanggal 28 September 2004 Alhasil, RSU Kendari yang bertempat di Kecamatan Unaaha menjadi aset dari Kabupaten Konawe yang kemudian dikenal sebagai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Konawe.

Seiring berjalannya waktu, RSUD Konawe mulai beralih ke proses Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tahun 2010. Hingga akhirnya pada 2014, RSUD Konawe statusnya sudah menjadi BLUD secara penuh atau sekarang dikenal sebagai BLUD RS Konawe.

Bersamaan dengan perubahan status pengelolaan tersebut, RSUD Konawe juga diperjuangkan untuk bertransformasi. Di bawah kepemimpinan Bupati Konawe, Kery Saiful Konggasa, pembangunan rumah sakit baru menjadi salah satu janji paling dinanti oleh masyarakat Konawe.

Tahun 2014, Pemda Konawe mengajukan pinjaman ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang kemudian satuan kerja tersebut dilebur ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Permohonan pinjaman kepada PT SMI meminta persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Namun, pemda Konawe baru mendapat kepercayaan dari PT SMI untuk pembangunan rumah sakit pada tahun 2016. Kucuran dana dari PT SMI kepada RSUD Konawe tercatat sebesar Rp 231 miliar yang pinjamannya mulai tahun 2016 dengan tenor 8 tahun.

Pada 17 Februari 2017, Kery Saiful secara resmi membuka acara penancapan tiang panjang rumah sakit. Pembangunan tersebut ditargetkan selesai dalam jangka waktu 18 bulan dan dikerjakan oleh kontraktor BUMN yakni PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP).

Direktur BLUD RS Konawe Abdul Rahman Matta menuturkan, pembangunan RSUD Konawe akhirnya rampung pada tahun 2018 dan diresmikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2018. Sementara itu, terkait pelunasan pinjaman kepada PT SMI diakui telah diselesaikan tahun ini.

"Alhamdulillah, kami dibantu dana pinjaman dari PT SMI. Sehingga, jadilah gedung seperti yang bisa kita lihat saat ini,” ungkap Pria yang akrab disapa Dokter Boby tersebut kepada Kontan.co.id, Selasa (10/9).

Adapun pembiayaan berbentuk pinjaman daerah tersebut dipergunakan untuk membiayai pekerjaan fisik pembangunan gedung pelayanan kesehatan dan rawat inap, serta pengadaan alat kesehatan.

Dokter Bobby yang juga merupakan ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Konawe mengungkapkan, fasilitas layanan kesehatan di RSUD Konawe pun kian lengkap usai dikunjungi oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada 14 Mei 2024 lalu.

Di samping meninjau pelayanan, alat kesehatan hingga fasilitas di RSUD Konawe, Jokoei turut mengirimkan alat-alat kesehatan yakni cath lab, CT Scan, mammogram, serta beberapa peralatan terkait kesehatan ibu dan anak.

Ke depan, Boby mengharapkan adanya tambahan ruang rawat inap dan tempat tidur di RSUD Konawe. Keinginan tersebut karena melihat tingkat keterisian RSUD Konawe cukup tinggi pada waktu-waktu tertentu yang seringkali membuat pasien harus menunggu bergantian untuk mengisi kamar.

"Kami mengharapkan tambahan dari ruang rawat inap tersebut. Selain itu, kami menghimbau masyarakat untuk lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalaupun memang terpapar sakit, maka diharapkan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat,’’ imbuh Boby.

Adapun RSUD Konawe memilki enam gedung utama dan tiga gedung penunjang. Secara rinci, Gedung A berfungsi untuk tempat Instalasi Gawat Darurat (IGD), kebidanan, poli dan bedah sentral.

Gedung B berfungsi untuk poli klinik dan rekam medik. Gedung C berfungsi untuk laboratorium, radiologi dan medical check-up.Sementara itu, Gedung D berfungsi untuk apotek dan ruang rawat inap. Sedangkan, Gedung E dan F semuanya khusus diperuntukkan untuk rawat inap pasien.

RSUD Konawe memiliki daya tampung lebih dari 450.000 orang. Rumah sakit ini menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional yang melayani empat kabupaten, yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kabupaten Konawe Utara.

Rujukan regional ini menunjukan bahwa RSUD Konawe bisa dibilang kualitasnya setara dengan rumah sakit provinsi. Adapun RSUD Konawe merupakan rumah sakit tipe C dan mendapatkan akreditasi sebagai RS Bintang Lima atau setara tingkat Paripurna, setelah dinyatakan lulus akreditasi paripurna oleh Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit (LAM-KPRS)

Punya Alat Lengkap dan Canggih, RSUD Konawe Jadi Andalan Masyarakat Konawe

KONTAN.CO.ID – KONAWE. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Konawe memiliki peranan penting bagi pelayanan kesehatan di Kabupaten Konawe dan sekitarnya. Kelengkapan alat kesehatan dan pelayanannya menjadi andalan bagi masyarakat Konawe, Sulawesi Tenggara.

Direktur BLUD RS Konawe Abdul Rahman Matta mengungkapkan, RSUD Konawe memang telah menjadi kepercayaan bagi masyarakat kabupaten Konawe. Hal itu karena sarana dan prasarana cukup lengkap dan canggih untuk melayani berbagai keluhan kesehatan masyarakat Konawe.

Bahkan, RSUD Konawe menjadi rumah sakit rujukan regional yang melayani empat kabupaten sekitar yakni Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe Utara dan Konawe. Selain dari rujukan rumah sakit, RSUD Konawe juga menerima rujukan pasien dari 29 puskesmas yang berada di Kabupaten Konawe.

Rujukan regional ini menunjukan bahwa RSUD Konawe bisa dibilang kualitasnya setara dengan rumah sakit provinsi. Adapun RSUD Konawe merupakan rumah sakit tipe C dan mendapatkan akreditasi sebagai RS Bintang Lima atau setara tingkat Paripurna.

Abdul Rahman atau akrab dengan sapaan Dokter Boby mengatakan, saat ini RSUD Konawe memiliki sekitar 204 kamar tidur. Sementara itu, tingkat keterisian RSUD Konawe terbilang tinggi yang diklaim mencapai 80%.

Adapun RSUD yang dikelola melalui skema Badan Layanan Umum (BLU) ini memilki enam gedung utama dan tiga gedung penunjang. Gedung A berfungsi untuk tempat Instalasi Gawat Darurat (IGD), kebidanan, poli dan bedah sentral.

Sementara itu, Gedung B berfungsi untuk poli klinik dan rekam medik. Gedung C berfungsi untuk laboratorium, radiologi dan medical check-up. Kemudian, Gedung D berfungsi untuk apotek dan ruang rawat inap.Sedangkan, Gedung E dan F semuanya khusus diperuntukkan untuk rawat inap pasien.

‘’Memang juga ada beberapa pasien yang dirujuk dari kabupaten sebelah seperti Kolaka Timur. Karena memang kami memiliki beberapa prasarana yang bisa diandalkan seperti unit cuci darah atau hemodialisa, dan kami juga memiliki pemeriksaan CT Scan,’’ ujar dokter Boby saat diwawancarai Kontan.co.id, Selasa (10/9).

Dokter Boby menambahkan, fasilitas layanan kesehatan di RSUD Konawe pun kian lengkap usai dikunjungi oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada 14 Mei 2024 lalu. Selain agenda berkunjung, Jokowi turut mengirimkan alat kesehatan yakni cath lab, CT Scan, mammogram, serta beberapa peralatan terkait kesehatan ibu dan anak.

Ke depan, Boby berharap adanya tambahan ruang rawat inap dan tempat tidur di RSUD Konawe. Hal itu karena tingkat keterisian RSUD Konawe cukup tinggi pada waktu-waktu tertentu yang seringkali membuat pasien harus menunggu bergantian untuk mengisi kamar.

"Kami mengharapkan tambahan dari ruang rawat inap tersebut. Selain itu, kami menghimbau masyarakat untuk lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalaupun memang terpapar sakit, maka diharapkan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat,’’ imbuh Boby.

Terapkan ESG, Emiten Rumah Sakit Swasta Kelola Limbah Medis & Pakai Listrik Surya

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Emiten rumah sakit (RS) swasta berkomitmen untuk menerapkan prinsip environmental, social, governance (ESG) pada layanan kesehatan. Pengelolaan limbah medis hingga penggunaan tenaga listrik yang lebih peduli lingkungan merupakan wujud komitmen rumah sakit swasta di Indonesia.

Komitmen rumah sakit dalam manajemen limbah medis sangat dibutuhkan karena mengingat limbah yang dihasilkan satu hari oleh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dapat berjumlah ratusan kilo. Jika tidak dikelola dengan baik dan dibuang di sembarang tempat seperti di jalan, sungai, maupun tempat pembuangan sampah, maka bisa berdampak pada tercermarnya lingkungan masyarakat.

Adapun limbah medis yang dikategorikan limbah cair dapat berupa air bekas cucian luka, cucian darah hingga bahan kimia beracun dan lain-lain. Sedangkan, limbah pada bahan berbahaya dan beracun (B3) diantaranya masker bekas, perban bekas, plastik bekas minuman dan makanan, alat suntik bekas, set infus bekas, Alat Pelindung Diri bekas, ataupun limbah dari sisa makanan pasien.

Oleh karena itu, perlu itikad baik untuk mengelola limbah medis utamanya dari pengelola rumah sakit ataupun juga dari fasyankes lainnya seperti puskesmas, hingga klinik kecil. Tak hanya itu, peralihan dari energi kotor dilakukan oleh rumah sakit sebagai wujud mendukung keberlanjutan lingkungan hidup.

Direktur dan CEO PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk (PRAY) Leona A Karnali menyebutkan, pengelolaan limbah rumah sakit memang telah menjadi komitmen bagi Primaya Hospital untuk menjalankan prinsip ESG. Sehingga, guna memberikan dampak sosial dan lingkungan yang sehat, PRAY terus menekankan pengurangan limbah rumah sakit yang dihasilkan.

Bila memungkinkan, Primaya Hospital juga melakukan daur ulang (recycling) sederhana terutama pada limbah plastic. Untuk itu, PRAY menjalin kerja sama dengan pengelola limbah plastik

Di samping itu, Leona mengungkapkan bahwa PRAY juga telah mengurangi penggunaan listrik PLN atau listrik genset yang berasal dari batubara dan solar. Sebagai gantinya, Primaya Hospital sudah mulai memanfaatkan energi yang dihasilkan dari tenaga surya.

“Kami memiliki PLTS yang mampu memprodukti 524 ribu kwh per tahun di Bekasi Timur. Primaya Hospital merupakan salah satu rumah sakit swasta pertama yang menggunakan PLTS dengan skala besar,” ujar Leona saat dihubungi Kontan.co.id, belum lama ini.

Sekretaris Perusahaan PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME), Rahmiyati Yahya, mengatakan perusahaan juga telah mengimplementasikan standar dan prosedur yang ketat terkait pengelolaan limbah medis. Langkah itu sesuai dengan Permenkes Nomor 18 Tahun 2020.

Selain itu, SAME juga telah melakukan daur ulang terhadap limbah non-medis, mengurangi penggunaan kertas, serta mengurangi penggunaan plastik dengan melakukan daur ulang dan menggunakan paper bag dan spun-bound bag.

‘’SAME terus mengupayakan keberlanjutan dengan menerapkan prinsip ESG dalam melakukan kegiatan usaha,’’ ungkap Rahmiyati kepada Kontan.co.id.

Rahmiyati menuturkan bahwa SAME yang menaungi EMC Healthcare telah mengelola limbah medis dengan cukup baik. Hal itu dapat terlihat dari tidak adanya tumpahan limbah dalam pengelolaan sampah pada tahun 2023, sehingga tidak perlu ada penanganan limbah medis dari SAME.

Setali tiga uang, Direktur Utama PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) Hasmoro menyebutkan bahwa RS Hermina juga telah menerapkan prinsip ESG khususnya dalam manajemen limbah rumah sakit. Langkah ini menjadi komitmen HEAL dalam mengikuti pedoman pengolaan limbah sesuai peratutan perundang-undangan yang berlaku.

‘’Tentunya pengelolaan limbah medis sudah dijalankan dengan pengawasan dari dinas lingkungan setempat,” jelas Hasmoro saat dihubungi Kontan.co.id.

Melihat Rapor Program Perumahan Jokowi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sepuluh tahun era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak lama lagi berakhir. Sejumlah program unggulan Jokowi disorot, di antaranya Program Sejuta Rumah (PSR), yang bertujuan menekan selisih kebutuhan rumah dengan rumah yang dibangun (backlog).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai kementerian yang mendapat mandat, optimis mampu menuntaskan PSR yang pada April 2024 ini genap berusia 9 tahun.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan, realisasi PSR sepanjang 2015-2023 menghasilkan 9.206.379 unit rumah. Menurut prognosisnya, capaian PSR sepanjang tahun 2024 bakal mencapai 1.042.738 unit.

"Sampai bulan Agustus realisasinya sudah 666.432 unit. Untuk itu, kami optimis bahwa target 10 juta rumah dapat kami selesaikan akhir tahun 2024 ini," tutur Iwan kepada KONTAN (11/9). Program ini menitikberatkan pemenuhan kebutuhan perumahan segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Seperti halnya di tahun 2023, dari total realisasi pembangunan sebanyak 1.217.794 unit, sebanyak 1.010.142 unit atau setara 82,95%-nya berupa rumah bagi MBR. Pembangunannya melibatkan pengembang, Kementerian PUPR, Pemda, masyarakat, kementerian/lembaga lain dan corporate social responsibility (CSR).

Lantaran lebih menyasar segemen MBR, PSR hadir dengan sederet fasilitas subsidi, semisal fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Fasilitas ini merupakan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan, melalui penyediaan dana murah jangka panjang. Sumbernya berasal dari kombinasi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan dana bank, penerbit KPR, menggunakan metode blended financing.

Lewat metode ini, pemerintah ingin menekan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR), khususnya bagi MBR, dengan besaran satu, tetap sepanjang tenor pinjaman.

Merujuk pada data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), pemerintah telah menggelontorkan dana FLPP hingga sekitar Rp 136,83 triliun untuk mensubsidi 1.229.341 unit, selama tahun 2014 hingga 6 September 2024.

Regulasi ketat

Selain bantuan subsidi lewat skema FLPP, ada pula bentuk subsidi lain seperti subsidi selisih bunga (SSB) dan subsidi bantuan uang muka (SBUM). Regulasi pun diranceng ketat bagi pengembang.

Semisal aturan batas harga maksimal, perumahan MBR, lewat Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR. Terbaru, diatur dalam Kepmen PUPR No.689/KPTS/M/2023. Batasan harganya mulai dari Rp 166 juta hingga Rp 240 juta, tergantung di wilayah mana rumah subsidi tersebut dibangun.

Angka-angka batasan harga maksimal ini dibanderol untuk spesifikasi rumah tapak dengan luas tanah 60-200 meter persegi (m2) dengan luas lantai rumah 21-36 m2. Lebih dari batasan luas tersebut, kategorinya sudah bukan rumah MBR lagi.

Di sisi lain, penerima program rumah subsidi juga tidak bisa sembarangan. Bantuan FLPP misalnya, hanya diberikan kepada MBR yang ingin membeli rumah pertama atau belum memiliki rumah, dengan batasan penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas penghasilan paling tinggi sebesar Rp 8 juta.

Selain itu, penerima bantuan MBR juga wajib memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, menghuni rumah umum tapak atau satuan rumah susun umum sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun setelah serah terima rumah yang dibuktikan dengan berita acara serah terima.

Kedua, menghuni sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling singkat 5 tahun untuk rumah umum tapak, atau 20 tahun untuk rumah susun. Ketiga, tidak menyewakan dan/atau mengalihkan hak kepemilikan, kecuali dalam hal pewarisan.

Kesuksesan PSR, tak lepas dari peran banyak pihak. Perum Perumnas (Perumnas) menjadi pengembang pelat merah yang banyak terlibat aktif menyediakan unit rumah subsidi dalam program sejuta rumah.

Salah satu contoh portofolio mereka adalah Perumnas Dramaga yang beralamat di Jl. Gor Pakansari, Nanggewer Mekar, Cibinong, Bogor.
Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro menegaskan bahwa Perumnas merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam mewujudkan program pemerintah, termasuk PSR.

"Jadi kalau keterlibatan beberapa banyak yang sudah dibangun, sebetulnya sudah banyak sekali rumah yang dibangun oleh Perumnas, khususnya untuk MBR ini," tutur Budi kepada KONTAN (4/9).

Pengembang swasta tak ketinggalan. Pada awal kemunculannya, PT Arrayan Bekasi Development, anak usaha dari SPS Group, merilis Villa Kencana Cikarang. Proyek rumah subsidi ini, kemudian diresmikan oleh Presiden Jokowi pada bulan Mei 2017 silam.

Terbuai Nikmat Sinonggi, Makanan Khas Suku Tolaki di Galu Resto Konawe Sultra

KONAWE. Bagi pecinta kuliner yang sedang berada ke Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, kudu menjajal Galu Resto. Pengunjung bisa menikmati sejuknya semilir angin dan pemandangan asri persawahan, seraya menikmati suguhan menu tradisional.

Galu Resto menawarkan pengalaman kuliner yang menggoda selera dan juga meresap ke dalam indera. Galu Resto terletak di Kecamatan Wawotobi, berhasil memadukan budaya lokal yang kuat dengan pesona alam bernuansa tradisional yang menakjubkan.

Letaknya pun cukup strategis di pusat Kecamatan Wawotobi, kurang lebih lima menit dari pusat Kota Unaaha. Akses jalan juga cukup baik bisa dilalui oleh semua jenis kendaraan.

Dengan arsitektur yang menggabungkan elemen-elemen tradisional khas Sulawesi Tenggara. Tak pelak, mencuri perhatian para pengunjung, terutama di malam hari.

Sejumlah gazebo dengan atap ilalang yang tertata rapi serta tiang-tiang kayu yang dihias dengan dekorasi etnik. Tentu saja, daya tarik lainnya adalah menu makanan di Galu Resto. Dengan hidangan tradisional khas Sulawesi Tenggara, seperti hidangan khas Sinonggi Tawaloho.

Sinonggi adalah makanan khas bagi Tolaki, salah satu Suku yang ada di Sulawesi Tenggara. Suku Tolaki berasal dari Kerajaan Konawe yang sekarang berada di sekitar daerah Kabupaten Konawe dan Kendari.

Pada awalnya sinonggi berasal dari pohon sagu yang secara alami tumbuh. Awalnya, muncul di perkampungan Kuko, hulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tuma. Suku Tolaki menyebutnya sowurere, artinya kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Meskipun demikian, ada juga yang mengatakan pohon sagu berasal dari Maluku.

Sinonggi merupakan makanan yang serupa dengan papeda. Namun yang membedakannya adalah dari segi penyajiannya. Jika papeda biasanya dicampurkan dengan kuah kuning atau sayuran, maka tidak dengan sinonggi. Cara memakannya lebih bebas sesuai dengan kemauan yang menyantapnya.

Dalam penyajiaannya Sinonggi diletakkan ke piring yang telah diisi kuah sayur dan ikan serta bumbu lainnya dengan cara digulung menggunakan alat yang bernama Posonggi. Nah, gulungan sinonggi di piring kemudian dipotong-potong dan dimakan menggunakan alat serupa yang berukuran lebih kecil atau bisa juga dengan menggunakan tangan.

"Sinonggi menjadi menu favorit di Galu Resto. Pengunjung yang datang memang penasaran dengan Sinonggi yang kami sajikan," kata Rien, Penanggung Jawab Galuh Resto kepada Tim Jelajah Ekonomi Kontan, Selasa (10/9/2024).

Menurut Rien, makanan berbahan sagu ini memang bisa ditemui di daerah lain, misalnya papeda dari Papua. "Tapi di sini namanya sinonggi, Sagu yang disirapkan air panas, yang digulung-gulung," terangnya.

Pun di Makassar ada makanan sejenis yang disebut kapurung. "Kalau kapurung itu disajikan langsung dengan kuahnya. Kalau di sini beda (sinonggi), dipisah. Nanti tamu yang racik sendiri. Jadi seperti itu," papar Rien.

Adapun untuk ikannya menggunakan palumara, ikan laut. Sementara bumbu kuah dari palumara ini merupakan perpaduan banyak rempah seperti serai, lengkuas, kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, dan sebagainya. "Bumbu dasarnya sama, hanya cara raciknya yang beda. Itu ciri khasnya kami," sebutnya.

Rien bilang, pengungjung Galu Resto bermancam-macam dari dalam kota, luar kota, bahkan luar negeri seperti Jerman. "Mereka lihat di Google. Oh ada di sini. Langsung coba ke sini," ungkapnya.

Sebagian Rumah Bersubsidi Terbengkalai Karena Tak Tepat Sasaran

KONTAN.CO.ID - CIKARANG. Ironi. Di saat pemerintah getol-getolnya menyukseskan program sejuta rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (BPR), malah banyak rumah subsidi yang terbengkalai tak berpenghuni. Dugaannya: salah sasaran.

Suasana gegap gempita menyelimuti peresmian proyek rumah subsidi untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Perumahan Villa Kencana Cikarang, 4 Mei 2017 silam. Tak tanggung-tanggung, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang langsung meresmikannya.

Villa Kencana Cikarang dibangun oleh PT Arrayan Bekasi Development, anak usaha SPS Group. Perumahan ini merupakan bagian dari program sejuta rumah (PSR). Kali pertama diresmikan, harga satu unitnya dipatok Rp 112 juta-Rp 114 juta. Bunga cicilan yang hanya 5%, berlaku tetap hingga 20 tahun.

Peresmian oleh Jokowi, mendorong penjualan pengembang proyek Villa Kencana Cikarang. Hal ini dikonfirmasi oleh General Manager SPS Group, Tuti Mugiastuti. Seperti ditulis kontan.co.id pada 10 Februari 2018 silam. Hingga realisasi penjualan SPS Group yang secara total (termasuk proyek di luar Villa Kencana) mencapai 15.000 unit di sepanjang tahun 2017.

Sewindu berlalu, antusiasme itu meredup, meski diklaim unit habis terjual. Kondisi sebagian unit rumahnya, sebagaimana pantauan reportase KONTAN 3 September 2024, seolah tak berpenghuni: dinding-dinding sebagian unit keropos, bolong, dan hancur. Belum lagi rumput liar tumbuh di segala sisi.

Tak jarang juga genting beberapa rumah diselimuti tumbuhan yang masuk hingga ke dalam ruangan. Pada Blok I dan J, ditemukan saluran air yang menggenang dengan air yang tampak kehitaman.

Salah seorang penghuni Perumahan Villa Kencana yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku getol menyambangi halaman rumah tetangganya saban pagi, untuk menyiangi rumput-rumput liar. Kata sumber KONTAN itu, tetangganya jarang menempati rumah, karena bekerja di luar kota dan hanya datang sebulan sekali. "Kerjanya di Jakarta Timur. Kalau pulang ke sini, kejauhan," ujar warga tersebut saat ditemui KONTAN, Selasa (3/9).

Selain memiliki kondisi fisik yang tak terurus, sebagian unit juga sudah diberi label Lelang/Dijual dari sebuah bank BUMN. Alasannya karena kredit macet. "Kalau mau cari operan, ada banyak yang dilelang. Tapi jangan ambil yang di Blok I ke belakang. Kadang suka banjir," saran warga tersebut.

Ketika dimintai konfirmasi ihwal sebagian unit yang tak berpenghuni dan terawat, Koordinator Marketing Villa Kencana Cikarang, Riko Mario menerangkan, perumahan tersebut terdiri dari tiga tahap pembangunan. Secara total, kata Rico, ada 9.000 unit yang dibangun dan semua sudah habis terjual.

Dari total 9.000 unit pembangunan tahap 1 sampai 3, Riko mengungkapkan setidaknya 80% sudah ditempati oleh pemilik. Dia mengatakan pada tahap 1 dan 2, unit rumah sudah dihuni atau diisi, bahkan sudah ramai. Adapun yang terlihat tak berpenghuni itu kebanyakan unit yang dibangun pada tahap 3.

Diketahui pembangunan tahap 3, termasuk blok I dan J, Villa Kencana Cikarang berlangsung mulai Juni 2017 hingga Agustus 2017 berupa sekitar 3.000 unit rumah subsidi. Riko tak menampik memang ada sebagian unit yang tak dihuni saat ini, khususnya di blok I.

Meski terlihat ada beberapa unit tak berpenghuni dan terkesan terbengkalai, Riko menyebut saat ini permintaan terhadap rumah di Villa Kencana Cikarang masih tinggi. Oleh karena itu, pihaknya akan berencana melakukan pembangunan tahap 4 sebanyak 5.000-6.000 unit lagi. Adapun pembangunannya diharapkan terealisasi pada 2025.

Kosong hingga 80%

Wajah Villa Kencana Cikarang yang dirsmikan Jokowi, sejatinya mencerminkan apa yang dikatakan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto pada temu wicara "Teknologi Properti Sebagai Akselerator Pertumbuhan Ekonomi Nasional." di Jakarta, Jumat (23/8) seperti dikutip Antara. Kata Iwan, pihaknya menemukan banyak rumah subsidi di beberapa provinsi yang kosong tidak dihuni, dengan tingkat kekosongan mencapai 60%-80%.

Inilah Transformasi Sistem Kesehatan Di Era Jokowi Untuk Layanan Kesehatan Masyarakat

JAKARTA. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus memperkuat kesiapan dan kesiagaan sistem kesehatan nasional melalui transformasi sistem kesehatan.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, Kemenkes tengah menjalankan transformasi sistem kesehatan. "Program transformasi kesehatan merupakan sebuah inisiasi yang dilakukan oleh Kemenkes untuk melakukan kegiatan transformasi kesehatan yang mencakup enam jenis transformasi, seperti: transformasi Layanan Primer, Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, SDM Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan," katanya kepada Tim Jelajah Ekonomi KONTAN, belum lama ini.

Pertama, transformasi layanan primer, mencakup penguatan kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan. Adapun program-program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dengan pendekatan berbasis siklus hidup, penguatan layanan primer melalui integrasi layanan primer.

Kedua, transformasi layanan rujukan, yakni peningkatan infrastruktur kesehatan, pembangunan RS baru, pemenuhan alat kesehatan, inovasi pelayanan seperti pelayanan bedah robotik, jejaring rujukan KJSU-KIA.

Ketiga, transformasi ketahanan kesehatan adalah penguatan sistem deteksi dini dan respon cepat. "Dalam transformasi ini dijalankan sistem pelaporan dan informasi secara digital, mekanisme respon cepat untuk menghadapi wabah atau kejadian luar biasa," papar dante.

Keempat, transformasi pembiayaan kesehatan. Menurut Wamenkes, dalam transformasi ini terkait kolaborasi dan sinergi dengan lembaga lain. Kemudian, sinergi perencanaan program dan anggaran bidang kesehatan dengan berbagai lembaga, baik di tingkat nasional (Rencana Induk Bidang Kesehatan) maupun internasional.

Kelima, transformasi SDM kesehatan guna peningkatan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan. Dalam tahap ini, Kemenkes memproyeksikan peningkatan jumlah dan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan, termasuk berbagai kesempatan fellowship dan pemberian beasiswa.

Keenam, transformasi teknologi kesehatan dengan fokus pada pengembangan teknologi kesehatan. Dante menuturkan, transformasi teknologi kesehatan di antaranya penggunaan sistem informasi kesehatan nasional, pengembangan rekam medis elektronik, telemedicine, dan teknologi kesehatan lainnya yang dapat meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan kesehatan.

"Transformasi kesehatan yang sedang berlangsung ini diharapkan dapat dilanjutkan sehingga menjadi program-program kesehatan berkelanjutan," tandas wamenkes.

Di samping itu, Kemenkes juga melaksanakan transformasikesehatanyang ditujukan untuk percepatan pencapaian target pembangunan nasional demi mewujudkan generasi unggul. Untuk itu, Kemenkes memperkuat transformasi layanan primer yang mana alih fokus dari mengobati penyakit menjadi upaya promotif preventif, melalui:

Pertama, revitalisasi 10.000 Puskesmas, 85.000 Pustu, dan 300.000 posyandu. Kedua, Skrining Antenatal Care (ANC) 6x pada ibu hamil sudah mencapai 62,2%, dimana 7.475 Puskesmas sudah mampu memberikan pelayanan pemeriksaan dengan USG dan ~2,8 juta Ibu Hamil telah diperiksa USG di Puskesmas

Ketiga, pemantauan pertumbuhan balita mencapai 72,9% diikuti dengan ~300 ribu Posyandu sudah dilengkapi Antropometri Kit pada tahun 2023 dan 91% nakes di Puskesmas sudah dilakukan pelatihan penggunaan kit tersebut.

Keempat, memperluas imunisasi rutin dari 11 menjadi 14 antigen. Kelima, program skrining untuk 14 penyakit penyebab kematian tertinggi. Keenam, melatih dan bekerja sama dengan 3 juta kader. Ketujuh, pengembangan Sarana edukasi dan promosi kesehatan sebanyak 152 Perangkat Ajar Kesehatan Untuk Sekolah (Paud s.d. SMA) telah selesai dan 8.260 sekolah telah mengunduhnya

Kemenkes melaksanakan transformasi layanan rujukan melalui, pembangunan infrastruktur & sarpras untuk 8 RSUD Pratama di 6 Provinsi (Bengkulu, Riau, Lampung, Kalteng, NTT, dan Maluku Utara) dan 5 RS UPT Vertikal Kemenkes di 5 provinsi (Jawa Timur, NTT, Sulsel, Kaltim- IKN, dan Papua) untuk peningkatan akses layanan rujukan. Kemudian, menyediakan 234 alat kesehatan bagi 109 RS di seluruh Indonesia melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp2,4 triliun. Ditargetkan hingga tahun 2027 sudah tersedia alat kesehatan bagi penanganan KJSU di 514 kabupaten/ kota, 34 provinsi dan 24 RS pusat.

Sementara pada transformasi sistem ketahanan kesehatan fokus pada prioritas industri kesehatan dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional 2015–2035, dengan target alat kesehatan dan produk farmasi impor akan berkurang hingga 75% pada tahun 2025, proses perizinan pengembangan dan produksi sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri dipermudah antara lain melalui sistem online single submission (OSS) yang dimiliki pemerintah.

Dalam hal ini, progres capaian kemandirian obat, vaksin, dan alkes per triwulan I 2024 sudah menunjukkan hasil, akan dipercepat pencapaian target 2024, yaitu: 8 dari 10 bahan baku obat (BBO) sudah diproduksi di dalam negeri dengan fasilitasi change source untuk meningkatkan penggunaan BBO dalam negeri. Selanjutnya, progress pengembangan fitofarmaka sebagai fokus produk natural seperti ekstrak herba seledri hingga ekstrak daun gandarusa sudah sesuai target.

"Yang mana 10 dari 14 antigen vaksin program sudah diproduksi di dalam negeri. Selain itu, satu vaksin baru yaitu berbasis platform m-RNA telah diproduksi sedangkan vaksin berbasis platform viral vector sedang dalam tahap pengembangan," ungkap Dante.

Dalam transformasi sistem pembiayaan kesehatan, Kemenkes memastikan alokasi pembiayaan yang adil serta pemanfaatan belanja kesehatan yang efektif dan efisien. "Saat ini sedang dikembangkan skema koordinasi manfaat asuransi kesehatan sehingga pasien dapat memanfaatkan asuransi swasta yang dimilikinya untuk melengkapi manfaat yang diperoleh dari BPJS Kesehatan," papar Dante.

Di sisi lain, peningkatan Kualitas Layanan Peserta JKN dengan Permenkes 3/2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dimana saat ini sedang dilakukan review berkala standar tarif (2 tahunan) dengan target launching pada 25 Juli 2025.

"Ada empat program prioritas untuk mendukung transformasi pembiayaan kesehatan, yaitu National Health Account (NHA), Health Technology Assessment (HTA), Konsolidasi Pembiayaan Kesehatan, dan Annual Review Tariff," sebut Wamenkes.

Alhasil, sejak tahun 2021 telah terdapat delapan topik HTA (health technology assessment), empat Topik telah selesai dikaji, dan empat topik masih lanjut berproses di tahun 2024.

Dalam transformasi SDM kesehatan, capaiannya pada 6 Mei 2024 Kemenkes menginisiasi Rumah Sakit Pendidikan (hospital based) untuk meningkatkan ketersediaan dokter spesialis, bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Adapun dalam pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di Fasyankes tercatat 96,4% Puskesmas kini dengan dokter. Sebanyak 56,4% Puskesmas telah lengkap sembilan jenis tenaga kesehatannya yang terdiri dari dokter, dokter gigi, farmasi, kesmas, kesling, gizi, ATLM, perawat, bidan.

Selanjutnya, 62,5% RSUD lengkap dengan tujuh jenis dokter spesialis terdiri atas Spesialis Anestesi, Bedah, Obgyn, Anak, Penyakit Dalam, Patologi Klinik, Radiologi.

Kemenkes juga melakukan penugasan khusus 4.707 tenaga kesehatan di Puskesmas DTPK/DBK, pendayagunaan 2.670 dokter spesialis di RSUD & Rumah Sakit Pemerintah, dibuka 166.595 formasi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan dan 126.006 dinyatakan Lulus diikuti dengan pemberian program Beasiswa Kemenkes bagi tenaga kesehatan, serta pemerataan layanan melalui beasiswa afirmasi, penugasan khusus, beasiswa PPDS/PPDGS dan beasiswa dari LPDP dan Kemenkes pada tahun 2023 sebanyak 2.835 orang

Dalam transformasi teknologi kesehatan, Kemenkes mengembangkan, dua program besar, yakni Satu Sehat yang saat ini sudah mengintegrasikan 29.774 fasyankes dan sekuensing genomic untuk memfasilitasi ekosistem bioteknologi. Kemudian, peluncuran Biomedical and Genome Science initiative (BGSi) sebagai wujud national biobank yang berfokus pada 6 penyakit (kanker, diabetes, stroke, TB, kardiovaskular, genetic disorder), aging, wellness & beauty, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, serta pengembangan Platform Rekam Medik.

Infrastruktur Kesehatan Dipacu, Agar Tak Tumbang Jika Ada Pandemi Baru

JAKARTA. Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan di seluruh sektor kehidupan. Berbagai perubahan ini turut menuntut penyesuaian-penyesuaian yang tidak hanya pada aspek kesehatan, sosial maupun ekonomi namun juga perencanaan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.

Ada dua aktivitas yang menjadi pemicu lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia yakni adanya kerumunan masa terutama di acara keagamaan serta tingginya pergerakan masyarakat di hari libur. Yang mana dua aktivitas tersebut, turut menjadi penyebab terjadinya lonjakan kasus Covid-19 pada periode sebelumnya.

Keadaan bisa menjadi semakin sulit manakala tingginya interaksi dan mobilitas antar masyarakat tersebut tidak diikuti dengan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan ketat seperti memakai masker dan mencuci tangan. Penularan antar manusia akan menjadi sangat mudah, mengingat Covid-19 dapat menular dengan sangat cepat melalui percikan droplet baik saat berbicara, batuk maupun bersin.

Yang terang, hampir semua negara di dunia merasakan dampak dari pandemi Covid-19, tidak terkecuali Indonesia. Pandemi tidak hanya merontokan sendi-sendi ekonomi, tapi merengut ratusan ribu korban meninggal dengan hampir 6,7 juta kasus terkonfirmasi positif Covid-19.

Lantas, bagaimana kesiap-siagaan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kesehatan dalam menghadapi potensi ancaman pandemi baru di masa mendatang?

Untuk mengetahui bagaimana kondisi infrastruktur kesehatan terkini dan pengembangannya ke depan, Tim Jelajah Ekonomi KONTAN berbincang dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono baru-baru ini.

Sejatinya, Kemenkes terus meningkatkan kesiap-siagaan dalam menghadapi ancaman pandemi berikutnya dengan terus meningkatkan kemampuan deteksi, prevensi, dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi wabah atau pandemi, baik di pintu masuk negara maupun di wilayah, sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan kesehatan bangsa.

"Sistem surveilans penyakit potensi KLB/Wabah dan faktor risiko kesehatan terus ditingkatkan termasuk dengan penerapan surveilans berbasis masyarakat, peningkatan kekebalan/ herd immunity pada masyarakat terhadap penyakit menular tertentu," kata Dande.

Menurut Wamenkes, pendekatan tersebut dijalankan melalui imunisasi, peningkatan dan penguatan kapasitas deteksi penyakit dan/ atau faktor risiko kesehatan, respon cepat dan adekuat terhadap ancaman KLB/ wabah, penyiapan sumber daya, logistik, sarana dan prasarana.

"Kemenkes juga menyiapkan tenaga kesehatan dan non kesehatan yang dapat dimobilisasi saat darurat melalui program Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK)," sebutnya.

Dante menjelaskan, program ini memberikan pembinaan kepada para TCK melalui serangkaian pelatihan. Tujuannya, agar para TCK memiliki kemampuan dan kompetensi yang mumpuni jika sewaktu-waktu dimobilisasi untuk merespon situasi darurat. "Sampai dengan 15 Agustus 2024, telah tergabung dalam dashboard TCK sejumlah 17.103 tenaga kesehatan dan non kesehatan, dan 587 Emergency Medical Team (EMT)," sebutnya.

Yang terang, Kemenkes terus berkolaborasi dengan lintas sektor terkait lainnya seperti BNPB, TNI/POLRI, Kemenhan, Kemendagri, Kemendikbud, Kementerian Perhubungan, Badan Karantina Indonesia, Kementerian Keuangan, KemenkumHAM, para ahli, akademisi, dan organisasi profesi, Organisasi Kesehatan Dunia dan NGO terkait lainnya, serta segenap lapisan masyarakat.

Mengenai fasilitas rumah sakit dan turunannya, Dante menyebutkan dalam 10 tahun terakhir, Kemenkes memiliki enam rumah sakit. Perinciannya, satu rumah sakit vertikal di Ambon, RSUP dr J Leimena yang dibangun pada tahun 2018-2018; satu rumah sakit vertikal di Kupang, NTT (RSUP dr Ben Mbo dibangun 2020-2022); dua rumah sakit vertikal di Surabaya dan Makassar (RSUP Surabaya-RSUP Makassar-2022-2024); dan satu rumah sakit vertikal di Papua (RSUP Papua, 2023-2024). Pada tahun 2025, Kemenkes berencana membangun satu rumah sakit vertikal di Riau (RSUP Riau).

Untuk Puskesmas, tercatat 86 Puskesmas total dengan 2.500 Puskesmas pembantu. "Pada tahun depan, Kemenkes merencanakan pembangunan 86 Puskesmas baru, pembangunan 975 puskesmas pembantu dan 457 renovasi puskesmas," papar Wamenkes.

Dalam perkembangannya, Kemenkes melaporkan sebanyak 34% Puskesmas dengan ketersediaan peralatannya yang cukup, dan sisanya sedang dalam proses pemenuhan peralatan. Khusus untuk RS, pengembangan layanan KJSU-KIA sudah dilakukan sejak tahun 2022 dan akan dikembangkan sampai tahun 2027 dimana proses pengembangan tersebut berdasarkan strata pelayanan mulai dari madya, utama dan paripurna.

Adapun kelengkapan peralatan kesehatan untuk alat strata madya (kab/kota) diantaranya echocardiografi, cathlab, CT scan 64 slice, mammografi, cytotoxic drug cabinet, imunohistokimia set, set endourologi basic, USG doppler. Sedangkan pada alat strata utama (provinsi) tersedia alat IVUS/OCT, FFR, IABP, Heart Lung Machine, atherectomy, CT Scan 128 slice, C-arm, Laser Holmium, ESWL, Linac, Brachitherapy, CT simulator, SPECT CT.

Setali tiga uang. Kemenkes juga terus mengupayakan penambahan jumlah laboratorium kesehatan masyarakat (labkesmas). Dalam periode 2024-2024 diproyeksikan sebanyak 100 gedung labkesmas. Pada tahun ini, sedang berlangsung proses pembangunan 26 gedung labkesmas di sejumlah kabupaten/kota. "Di tahun 2025 akan dibangun 79 gedung laboratorium kesehatan masyarakat baik di kabupaten/kota maupun di provinsi," imbuh Dante.

Selain infrastruktur fisik rumah sakit dan peralatan kesehatan atau media, ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi fokus perhatian pemerintah dalam mewujudkan ketahanan kesehatan nasional dari ancaman pandemi baru.

Dante bilang, untuk dokter perlu dilakukan penambahan produksi yang tentunya harus diimbangi dengan pengaturan distribusi dokter. Untuk perawat dapat dilihat supply yang ada sudah dapat memenuhi demand layanan kesehatan. Sehingga, dapat dibuat alternatif kebijakan untuk meningkatkan pendayagunaan perawat melalui upskill agar memenuhi layanan kesehatan yang harusnya dikerjakan oleh nakes lain (task shifting) "Jumlah lulusan dokter diperkirakan 12.000 per tahun dan lulusan perawat sekitar 40.000 per tahun," ujarnya.

Berdasarkan perhitungan proyeksi kebutuhan melalui pendekatan wilayah dengan metode demand yang memperhatikan pola/prevalensi penyakit di tiap wilayah, pada tahun 2024 didapatkan supply dokter 161.736 (0.57 per 1000 penduduk) dengan kebutuhan dokter sebanyak 196.493 orang (0.7 per 1000 penduduk). Adapun supply perawat sebanyak 592.134 orang (2.1 per 1.000 penduduk) dengan kebutuhan 589.829 orang (2.1 per 1.000 penduduk).

Berteman Sepi Demi Menjaga Koneksi

KONTAN.CO.ID - MANADO. Pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo) gencar membangun konektivitas telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar alias 3T.

Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan Satelit Republik Indonesia – 1 (SATRIA-1). Satelit berteknologi High-Throughput Satellite (HTS) ini memiliki kapasitas 150 gigabyte per second (Gbps).

Operasional SATRIA-1 saat ini didukung oleh 11 stasiun bumi alias gateway di sejumlah wilayah di Indonesia. Mulai dari Cikarang, Batam, Banjarmasin, Tarakan, Pontianak, Kupang, Ambon, Manado, Manokwari, Timika, hingga Jayapura.

Kesebelas stasiun bumi dipasangi parabola berdiameter 13 meter yang bertugas mengirimkan sambungan internet ke SATRIA-1 untuk kemudian diteruskan ke titik-titik penerima akses internet atau disebut user terminal.

Pemilihan lokasi gateway tidak dilakukan secara sembarangan. Ada sejumlah pertimbangan yang dipikirkan sebelum memutuskan mendirikan stasiun bumi di suatu lokasi. Salah satunya adalah soal akses. Karena harus dipasangi parabola berukuran cukup besar, maka lokasi yang dipilih harus memiliki akses jalan yang memadai untuk mengangkut logistik yang diperlukan.

Di sisi lain, lokasi gateway jauh harus jauh dari keramaian. Sehingga potensi intervensi sinyal dari luar bisa diminimalisir.

Jauh di keramaian pun akhirnya menjadi makanan sehari-hari bagi petugas gateway. Padahal kondisi jaringan hingga perangkat harus terus dipantau selama 24 jam per hari, 7 hari seminggu.

Bila ada sensor masalah yang menyala, staf di stasiun bumi harus segera mencari solusi untuk memastikan kondisi jaringan internet bisa sesegera mungkin pulih.

Rico, salah satu petugas di Stasiun Bumi Matungkas yang berada di Kabupaten Minahasa Utara mengisahkan ia bersama tujuh temannya harus berbagi shift kerja di tempat yang sepi. Dalam satu shift, hanya ada dua orang yang bekerja bersamaan memantau setiap indikator kinerja jaringan yang terpampang di layar.

Lokasi gateway tempatnya bekerja memang jauh dari keramaian. "Siang saja sudah sepi apalagi kalau malam," kata Rico saat mengisahkan pengalamannya kepada Tim Jelajah Ekonomi Berkelanjutan KONTAN pada Rabu (28/8).

Karena kurangnya pergaulan di luar pagar stasiun bumi tempatnya beraktivitas, Rico mengaku jarang bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Suka duka yang ia rasa saat bekerja, hanya bisa dibagi dengan teman satu shift.

Kewajiban untuk terus memastikan jaringan internet tetap terjaga juga membuatnya sulit untuk mengambil cuti. Kerinduan dengan anak istri di Gorontalo harus ia tahan dengan sabar karena tak leluasa mendapat libur panjang. Termasuk di hari raya.

Meski begitu, Rico mengaku sudah mulai terbiasa menghadapi kesepian demi tanggung jawabnya terhadap pekerjaan.

General Manager Service Operation PT Satelit Nusantara Tiga (SNT) Sulthonin selaku perusahaan yang ditunjuk untuk mengoperasikan SATRIA-1 menyebut staf di stasiun bumi seperti Rico bertanggung jawab untuk first level handling alias penanganan masalah tingkat awal. Termasuk untuk mengecek hingga memperbaiki masalah yang terjadi pada hardware yang digunakan.

Mereka juga harus memberikan verifikasi atas sensor yang diterima oleh network operation cente (NOC) yang berada di Cikarang, Jawa Barat. "Misal di NOC terdeteksi kekuatan jaringan turun, staf di stasiun bumi harus melapor apakah disebabkan faktor cuaca atau ada kendala lain," kata Sulthonin.

Berlokasi tersebar di sejumlah daerah diakui Sulthonin memberi tantangan tersendiri pula untuk mencari staf di stasiun bumi. Salah satunya adalah ketersediaan SDM yang memadai.

Belasan Jam Mengarungi Lautan Demi Menginjakkan Kaki di Talaud

KONTAN.CO.ID - TALAUD. Suasana sudah ramai di Pelabuhan Manado menjelang keberangkatan kapal KM Barcelona VA membawa calon penumpang mengarungi Laut Sulawesi menuju sejumlah pelabuhan di Kepulauan Talaud pada Rabu (28/8) sore.

Tak hanya penumpang, bahan pokok hingga sepeda motor juga ikut antre menaiki kapal putih berpadu merah, biru dan kuning khas klub sepak bola asal Spanyol itu.

Sekadar informasi, KM Barcelona VA melayani pelayaran dari Manado ke tiga pelabuhan di Talaud yakni Lirung, Melonguane dan Beo setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Sementara untuk kepulangan dari Talaud dilayani pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu.

Dengan tarif Rp 330.000 per orang, kapal ini ikut mengantar Tim Jelajah Ekonomi Infrastruktur Berkelanjutan KONTAN menuju Melonguane yang menjadi tujuan kami. Sayangnya kami tak mendapat kamar tidur di kapal ini.

Meski sudah mencari tiket sejak Senin (26/8) pagi di loket agen kapal yang berada di sekitar pelabuhan, namun dengan alasan sudah sudah habis diborong, kami pun mau tak mau harus memilih tiket dengan ranjang standar.

Oh iya, untuk tarif kamar sendiri dipatok sebesar Rp 660.000 per kamar. Berisi dua ranjang tingkat dilengkapi AC. Ruangannya memang tak terlalu besar, hanya sekitar 2x2,5 meter, namun jauh lebih nyaman ketimbang ranjang di dek tengah, dimana ratusan penumpang harus berbagi tempat dengan barang muatan tanpa pendingin udara.

Kami teringat saran dari Opick, mantan staf di Bandara Talaud yang masih kerap bolak-balik Manado-Melonguane menggunakan kapal. "Kalau tak dapat kamar, sebaiknya Abang naik saja dan duduk di dek atas. Kalau di bawah, panasnya minta ampun," kata Opick saat berbincang dengan kami sebelum keberangkatan.

Benar saja, tak sampai lima menit berada di dek tengah, baju kami basah kuyup karena kepanasan. Maklum, kami tak biasa menggunakan kapal sebagai sarana transportasi. Tak perlu berpikir lama, saran dari Opick kami ikuti.

Duduk di dek atas, kami disuguhkan pemandangan dari Pelabuhan Manado. Perpaduan laut, gunung dan Jembatan Soekarno begitu sayang untuk dilewatkan.

Sambil menunggu kapal berangkat, banyak orang berjualan masuk ke dalam kapal. Mereka menawarkan berbagai macam kudapan dan minuman seperti bubur kacang hijau hangat, nasi ayam, hingga jagung rebus. Ada juga yang menjual obat anti mabuk dan kipas.

Sejatinya penumpang Barcelona VA tidak perlu khawatir akan kelaparan atau kehausan selama 14 jam mengarungi laut karena ada warung di dalam kapal. Kopi, teh, makanan ringan, hingga mie instan tersedia di sana. Harganya pun masih masuk akal, misalnya saja segelas kopi panas seharga Rp 10.000 dan mie instan sekitar Rp 15.000.

Akhirnya waktu keberangkatan datang juga. Pukul 5 sore klakson kapal bersiul, perlahan Barcelona VA meninggalkan Pelabuhan Manado. Pemandangan sunset yang begitu cantik menjadi hiburan perjalanan kami sore itu. Sisa-sisa sinar matahari yang redup ditemani siluet Gunung Manado Tua, Pulau Buken dan Pulau Siladen menambah syahdu suasana.

Pemandangan tersebut tak boleh disia-siakan. Pasalnya selama belasan jam ke depan, hanya pekatnya malam yang bisa dilihat.

Selama belasan jam berlayar di laut Sulawesi, kami memilih untuk tidak tidur di barak karena guncangan gelombang di bawah lebih kencang dibandingkan dek teratas. Ditambah pula, kondisi barak sangat padat dan minim ventilasi udara sehingga terasa sekali pengapnya.

Perlu diperhatikan juga persiapan sebelum naik kapal, yakni makan minum yang cukup sehingga tubuh kuat menghadapi perjalanan panjang. Beruntungnya, selama sekitar 14 jam di atas kapal, tim kami tidak mengalami mabuk laut. Hanya saja kami kesulitan tidur karena selama perjalanan harus duduk di atas kursi besi yang keras.

Belasan jam perjalanan di kapal tentu sangat mudah mengundang rasa bosan. Sesekali kami berkeliling kapal sekadar menggerakkan badan dan berbincang dengan penumpang seperjalanan.

Ditemani kopi, kami berbagi cerita dengan penduduk Talaud yang hendak kembali ke tempat asalnya. Ada pula warga dari sejumlah tempat di Sulawesi yang harus kembali ke Nusa Utara karena alasan pekerjaan.

Salah satunya Herry yang akan kembali ke Lirung usai menjual hasil panen cengkehnya di Manado. "Sekalian pelesir lah kita di Manado semingguan ini," katanya sambil terkekeh.

Herry yang mengaku setidaknya dua bulan sekali bertandang ke Manado mengaku tak ada perubahan berarti dalam akses transportasi dari Talaud dalam beberapa tahun ke belakang. Masih manualnya penjualan tiket hingga jumlah armada yang melayani rute ini disebutnya masih sama saja.

Ada pula Celine, gadis muda yang harus kembali ke Talaud untuk kembali memenuhi tanggung jawabnya bekerja di sektor kesehatan usai liburan singkat di Manado. Tak banyak waktu libur yang bisa ia dapat. Makanya saat kesempatan datang, ia mencari suasana berbeda dengan mengunjungi kota besar.

Di saat yang sama, sejumlah penumpang lain memilih berkaraoke diiringi organ tunggal untuk menghibur diri. Lagu-lagu berbahasa Minahasa menjadi yang paling sering didendangkan. Lumayan, suasana jadi sedikit santai di tengah gelombang yang mulai meninggi.

Akhirnya, sekitar jam 08.00 WITA kami sampai di Pelabuhan Melonguane setelah sempat bersandar di Pelabuhan Lirung. Setiap berhenti di satu pelabuhan, kapal akan bersandar hingga kurang lebih satu jam untuk menurunkan penumpang dan muatan. Ada juga orang yang naik untuk ikut ke pelabuhan selanjutnya.

Hanya berjarak beberapa ratus meter saja, kami langsung menuju penginapan (homestay) yang disediakan warga lokal. Penginapan di sini dijaga bersih dan rapi. Dekat juga dengan rumah makan, warung, pasar, dan pelabuhan.

Kami bisa beristirahat sejenak sebelum melanjutkan penjelajahan infrastruktur telekomunikasi di kawasan terluar Nusantara.

Mimpi Mewujudkan Desa Rasa Kota Lewat Pemerataan Internet di Wilayah 3T

KONTAN.CO.ID - MANADO. Pusaran transformasi digital kian terasa di berbagai aspek kehidupan. Berbagai kemudahan bisa didapatkan dengan penggunaan teknologi informasi yang kian masif.

Sayangnya kemudahan tersebut belum bisa dirasakan semua orang. Salah satunya bagi masyarakat yang berada di kawasan terdepan, tertinggal dan terluar (3T) yang ada di Indonesia. Lokasi geografis yang lebih sulit untuk dijangkau menyisakan pekerjaan rumah yang lebih berat guna menyediakan akses internet yang memadai bagi penduduk di kawasan-kawasan tersebut.

Di Provinsi Sulawesi Utara misalnya masih ada sejumlah kawasan 3T yang butuh atensi lebih agar akses internet bisa dinikmati secara optimal bagi masyarakat. Padahal penduduk di kawasan 3T, tentu punya hak yang sama untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya dengan bantuan dunia maya.

"Sudah saatnya kita membangun desa bersuasana kota," tegas Evans Steven Liow, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Utara kepada Tim Jelajah Ekonomi Infrastruktur Berkelanjutan KONTAN saat berkunjung ke kantornya pada Senin (26/8).

Desa bersuasana kota yang dimaksud Steven adalah masyarakat pedesaan, terutama di kawasan 3T, juga bisa ikut menikmati layanan internet yang setara dengan perkotaan.

Menurut Steven, penggunaan teknologi telekomunikasi dan informasi bisa memberikan dampak yang besar bagi penduduk di kawasan 3T. Mulai dari bidang kesehatan, pendidikan hingga perputaran ekonomi baru yang bisa mendorong taraf hidup mereka.

Memang, membangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T seperti di kawasan perbatasan bukan perkara mudah. Tantangan dalam pembangunan menara Base Transceiver Station atau disingkat BTS di Kepulauan Talaud atau Sangihe misalnya tak sebanding dengan wilayah-wilayah di pulau utama.

Misalnya saja dari sisi transportasi untuk membawa peralatan mengarungi lautan, hingga mencari lokasi yang tepat dalam mendirikan menara butuh usaha yang lebih besar dibanding di Pulau Sulawesi.

Namun Steven menyebut pemerintah provinsi tak boleh menyerah terhadap tantangan tersebut. Upaya demi upaya harus terus dilakukan agar masyarakat bisa tersentuh jaringan internet. Meski harus melewati proses yang lumayan panjang, setidaknya sudah ada beberapa titik yang kini sudah terbangun jaringan infrastruktur telekomunikasinya. Salah satunya di Kepulauan Talaud.

Lebih mandiri

Dengan adanya daerah-daerah baru yang mulai tersentuh internet. Steven mencontohkan dampak positif yang bisa didapat adalah kelahiran dari Badan Usaha Milik Desa alias BUMDes yang bisa memanfaatkan kehadiran internet di desanya. Sehingga perputaran roda ekonomi di pedesaan bisa melaju lebih kencang.

Kehadiran jaringan internet juga bisa mendorong pengusaha lokal untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa yang bisa ditawarkan kepada masyarakat. Tingkat konsumsi dengan memanfaatkan jaringan internet juga bisa terkerek. Hasilnya UMKM di pedesaan juga bisa berkembang dengan lebih cepat.

Sejalan dengan itu, masyarakat desa di kawasan 3T bakal bisa mengelola perekonomiannya dengan lebih mandiri. Tak lagi terus-terus bergantung terhadap pihak luar. "Desa swasembada bisa kita drive. Bayangkan bila ada internet di satu desa, itu sudah luar biasa," kata Steven.

Belum lagi bila bicara tentang pendidikan. Tenaga pengajar hingga para siswa bisa mengakses lebih banyak materi pelajaran dengan lebih mudah dan cepat. Kreativitas pelajar juga bisa makin terasah dengan akses terhadap konten-konten positif yang didapat dari dunia maya.

Pelayanan kesehatan masyarakat juga akan lebih dimudahkan dengan adanya jaringan internet hingga kawasan 3T. Steven bilang pihaknya berupaya mendorong agar layanan telemedicine bisa dirasakan penduduk di kepulauan terluar yang ada di wilayahnya. Mereka tak perlu lagi membuang banyak waktu untuk berkonsultasi dan mendapatkan resep obat.

Begitu pun untuk tindakan pengobatan yang tak bisa ditangani oleh fasilitas kesehatan di daerah asalnya. Proses rujukan ke faskes yang lebih tinggi bisa dilakukan dengan efektif dan efisien dengan sistem host to host hingga ke rumah sakit yang berada di kota besar seperti Manado.

Kereta Api Makassar-Parepare Turut Sokong Pariwisata Sulawesi Selatan

KONTAN.CO.ID - MAROS. Waktu belum menunjukkan pukul 11.00 WITA, tetapi Windy dan teman-temannya sudah sampai di Stasiun Mandai, Sulawesi Selatan, Sabtu (24/8). Dia dan ketiga temannya ingin mencoba berwisata ke Kabupaten Barru dengan menggunakan kereta api Makassar-Parepare.

Walaupun kereta tersebut baru dijadwalkan berangkat pukul 12.35 WITA, mereka sengaja datang lebih awal agar tak kehabisan tiket seperti beberapa hari sebelumnya.

Kereta ini memang hanya memiliki 2 jadwal keberangkatan dari Stasiun Mandai per harinya. Bahkan, kapasitasnya hanya sekitar 275 penumpang, baik yang duduk maupun berdiri. Sudah datang satu setengah jam lebih awal saja, Windy dan rombongannya tetap tak berhasil mendapatkan tempat duduk, mereka terpaksa harus berdiri sepanjang perjalanan.

“Tadi kami diberitahu dapat tiket yang berdiri. Ini pun kami sudah dapat tiket yang terakhir,” terang Windy.

Windy mengaku ini menjadi pengalaman pertamanya naik kereta api Makassar-Parepare. Berbekal informasi yang didapatkannya dari media sosial, dia ingin menjajal kereta api ini sekaligus berwisata. Dia tak menyangka bahwa peminat kereta ini membludak.

“Ini kedua kali kami ke sini. Rabu lalu, kami juga sudah ke sini untuk mencoba naik kereta untuk jalan-jalan. Waktu itu kami datang jam 11.30 WITA, dan tiketnya sudah habis. Kami pikir seharusnya sepi karena hari kerja, ternyata tetap ramai. Akhirnya kami pulang,” terang Windy.

Dia melanjutkan, mereka datang dari Makassar dengan menggunakan sepeda motor. Sepeda motor tersebut diparkir sementara di Stasiun Mandai, Nantinya, mereka akan kembali dengan menumpangi kereta yang sama lantaran sudah mengantongi tiket pulang.

Berdasarkan rencana, sesampainya di Barru, mereka akan mencari tempat yang bisa disambangi. Ada waktu sekitar 3 jam yang bisa dimanfaatkan, mengingat kereta dari Barru akan berangkat pukul 17:51 WITA.

Kereta api menjadi moda pilihan karena waktu tempuh yang lebih cepat dan harga yang lebih terjangkau. Menurut mereka, bila menggunakan sepeda motor atau mobil, waktu tempuh ke Kabupaten Barru bisa mencapai 3 jam, bahkan bisa lebih karena akhir minggu. Sementara, dengan kereta api, waktu tempuhnya bisa kurang dari dua jam. Tak hanya itu, mereka juga berharap bisa lebih menikmati perjalanan dengan pemandangan yang disajikan.

Bukan hanya Windy dan teman-temannya, di saat yang sama, Fitri Wahyuni pun akan memanfaatkan kereta api ini untuk berwisata dengan romobongannya. Dia bersama 14 orang lain, telah merancang perjalanan ini sejak beberapa hari yang lalu.

Dia mengaku berhasil mendapatkan 10 tiket duduk, meski 5 orang lainnya harus berdiri. “Tadi pukul 10.00 WITA sudah ada yang siap di sini. Jadi sudah ada yang mewakili untuk membeli tiket,” kata Fitri.

Ini juga menjadi pengalaman Fitri menaiki kereta api ini walaupun merupakan warga sekitar. Namun, berbeda dengan Windy dan teman-temannya, mereka hanya ingin merasakan naik kereta api ini tanpa menyambangi tempat lain di Barru. Apalagi, menurutnya, mereka belum terlalu familiar dengan daerah tersebut.

“Seandainya pemerintah daerah Barru melakukan promosi, kami ke sana bukan hanya untuk pulang-pergi saja, tapi juga bisa bermalam atau kami bisa jalan pagi dari sini, pulangnya sore,” ujar Fitri.

Menghubungkan dengan destinasi wisata Sulsel

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulawesi Selatan Muhammad Arafah mengatakan, adanya kereta api Trans Sulawesi ini memang diharapkan bisa mendukung pariwisata Sulawesi Selatan.

“Kami ingin kereta makassar ini menjadi pendukung bagi pariwisata. Jadi teman-teman dari luar, yang dilewati jalur kereta api itu, itu termotivasi ini untuk menuju akses tempat pariwisata,” ujar Arafah.

Menurutnya, dari jalur kereta api yang dilalui kereta api, ada berbagai titik destinasi wisata. Misalnya, di Kabupaten Barru terdapat wista alam Lappa Laona yang menghadirkan padang rumput yang indah, ada pulau Dutungan, hingga beberapa pantai yang bisa jadi pilihan.

Sementara itu di Kabuoaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), menawarkan berbagai destinasi wisata berupa gua-gua tua yang banyak diminati masyarakat untuk berekreasi. Ada pulau Kapoposang yang menjadi tempat wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara, hingga wisata gugusan karst terbesar kedua yang ada di dunia.

“Di Maros Pangkep itu terbentang karst yang luar biasa indahnya dan bagusnya. Itu dilewati jalur kereta api, bahkan di atas kereta api kita bisa melihat pemandangan itu dengan cantiknya,” ujar Arafah.

Dia juga mengatakan di Kabupaten Maros ada taman wisata alam Bantimurung yang ramai dikunjungi saat akhir minggu serta Rammang-Rammang yang juga menghadirkan wisata karst bagi para pengunjungnya.

Tak hanya itu, dia juga mengatakan banyak juga wisatawan yang memanfaatkan kereta api ini meski berasal cukup jauh dari rel kereta. Namun, mereka masih tetap menggunakan kendaraan pribadi mereka. Misalnya, mereka yang berasal dari Sidrap, memilih menggunakan kereta untuk menuju Makassar. tetapi ingin berwisata ke Sidrap.

“Misalnya dari Sidrap butuh waktu kurang lebih 2 jam menempuh Stasiun Garongkong di Barru. Mereka naik kereta api, sementara supirnya disuruh menjemput di tujuan, yaitu ada di Mandai. Nanti dari Mandai, mereka akan ke Kota Makassar untuk menikmati kuliner atau ke tempat wisata budaya,” ujarnya.

Namun, dia juga menyadari, akses kereta api yang hingga kini belum sampai ke Makassar turut membatasi gerak wisatawan. Pasalnya, untuk menuju Makassar, wisatawan masih harus menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi online, walaupun memang sudah terdapat shuttle yang menghubungkan Stasiun Mandai ke titik di Makassar.

Sementara itu, Iwan Dento, pegiat lingkungan di kawasan Rammang-Rammang mengaku masih sulit untuk mengukur dampak kereta api ini ke peningkatan jumlah wisatawan Rammang-Rammang. Selain karena layanan kereta masih baru, belum bisa dipastikan bahwa mereka yang naik kereta menuju Rammang-Rammang.

“Jadi belum sepenuhnya mereka yang naik kereta itu ingin ke Rammang-Rammang. Lalu karena kami lebih banyak tamunya domestik dan mancangeara, maka sebenarnya konektivitas yang bagus untuk kami itu adalah kereta ini terkoneksi dengan bandara,” tambah Iwan Dento.

Meski begitu, dia juga tak mau mengatakan bahwa kehadiran kereta api ini tak berdampak bagi pariwisata Rammang-Rammang. “Saya masih susah mengukurnya, tetapi saya tidak mau mengatakan bahwa tidak ada efeknya. Karena memang untuk mengukurnya masih terlalu dini,” ujar Iwan.

Lain lagi dengan Rapid yang merupakan penjual hiasan kupu-kupu di Taman Nasional Bantimurung. Dia berpendapat, pengunjung yang datang ke kawasan ini bukan disebabkan oleh penumpang kereta. Pasalnya, wisatawan yang datang ke tempat ini masih menggunakan kendaraan pribadi.

Bila melihat dari sisi jarak, dari Stasiun Rammang-Rammang ataupun dari Stasiun Maros ke Taman Wisata Bantimurung harus menempuh jarak belasan kilometer.

Tambah frekuensi perjalanan

Untuk mendukung geliat wisata dengan adanya kereta api ini, Arafah pun berharap pengelola kereta api di Sulawesi Selatan ini bisa meningkatkan frekuensi perjalanan, khususnya di akhir minggu untuk bisa mengakomodasi seluruh penumpang.

“Di weekend itu kita berharap mungkin bagusnya 5-6 kali, karena memang tiketnya murah, masyarakat senang berekreasi dengan kereta api,” ujarnya.

Dia menambahkan, bila nantinya pariwisata di sekitar jalur kereta api ini meningkat tetapi frekuensi perjalanannya tak bertambah, ini malah menjadi bumerang bagi pariwisata. Apalagi kereta api ini selalu penuh.

“Saya khawatir masyarakat kita mindset-nya berubah. Mereka berpikir, percuma kita naik kereta toh antreannya panjang tidak bisa dapat tiket. Kalau itu viral kan tidak bagus. Orang malah menjadi tidak antre lagi,” kata Arafah.

Dia juga berharap adanya shuttle-shuttle bus di sekitar jalur kereta yang bisa mengantarkan wisatawan ke tempat wisata terdekat.

Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Deby Hospital menjelaskan bahwa pengoperasian enam perjalanan kereta api Makassar-Parepare yang ada saat ini kembali pada kebutuhan pada masyarakat.

“Tentu kalau ada kebutuhan di situ, kami akan dukung. Tapi sejauh ini dari data kami, sepertinya cukup sampai enam perjalanan. Dari empat perjalanan (sebelumnya) menjadi enam. Dan ini sudah sangat signifikan dari tren okupansinya hingga pendapatannya. Ini sudah sangat signifikan,” ujar Deby.

Dia juga mengatakan pihaknya masih terus meninjau seperti apa efektivitas enam perjalanan tersebut sejauh ini, hingga meningkatkan pelayanan yang ada.