TEMPO.CO, Jakarta - Status kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan bisa berubah menjadi non-aktif ketika memiliki tunggakan iuran bulanan.

Akibatnya, peserta tidak dapat melakukan klaim manfaat di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hingga fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).

Oleh karena itu, peserta diimbau untuk melakukan pemeriksaan status secara rutin demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya tidak dapat menerima pelayanan kesehatan ketika musibah tiba-tiba datang. Lantas, bagaimana cara mengetahui status kepesertaan BPJS Kesehatan?

Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif via Care Center 165

BPJS KesehatanCare Center 165 merupakan layanan informasi melalui sambungan telepon. Peserta akan mendapatkan layanan informasi melalui mesin penjawabvoice interactiveJKN (Vika) yang akan memberikan sejumlah menu bantuan.

Berikut langkah-langkah untuk mengakses layanan Care Center 165:

-Hubungi layanan pelanggan BPJS Kesehatan melalui telepon ke nomor 165.

-Tekan angka 1 untuk terhubung dengan Vika.

-Pilih layanan status kepesertaan.

-Ketikkan nomor peserta BPJS Kesehatan (noka) atau nomor induk kependudukan (NIK) dan tanggal lahir.

-Selanjutnya, Vika akan memberikan informasi seputar status keaktifan peserta program JKN-KIS.

Selain melalui telepon, layanan Care Center 165 juga dapat diakses melalui laman resmi BPJS Kesehatan. Berikut cara untuk mempraktikkannya:

-Kunjungi laman bpjs-kesehatan.go.id.

-Tekan ikon melayang dengan ikonheadsetdan tertulis angka 165.

-Masukkan NIK, nama, alamat surel (email), dan nomor ponsel aktif.

-Centang kolom persetujuan terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku.

-Tekan tombol Mulai Panggilan.

-Sampaikan keinginan untuk menerima informasi terkait status kepesertaan program JKN-KIS.

Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif via Pandawa

Peserta juga dapat memanfaatkan saluran komunikasi Pelayanan Administrasi MelaluiWhatsAppatau Pandawa untuk meminta informasi terkait kepesertaan BPJS Kesehatan. Berikut tata cara untuk melakukannya:

-Kirim pesan ke nomor 081-18-165-165 pada hari kerja (Senin-Jumat) pada pukul 08.00-15.00 waktu setempat.

-Tunggu balasan, lalu pilih menu Informasi.

-Pada pilihan menu, tekan tombol Cek Status Kepesertaan, lalu klik Kirim.

-Masukkan NIK atau noka, lalu kirim.

-Selanjutnya, ketikkan tanggal lahir dengan format tahun-bulan-tanggal, misalnya 1993-08-21.

-Kemudian, sistem Pandawa akan menampilkan nama, jenis, dan status peserta program JKN-KIS BPJS Kesehatan.

Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif via Aplikasi Mobile JKN

Peserta juga dapat memeriksa keaktifan program JKN-KIS melalui aplikasi Mobile JKN. Berikut langkah-langkah untuk melakukannya:

-Unduh aplikasi Mobile JKN di Google Play Store untuk Android atau App Store untuk iPhone Apple.

-Tekan tombol Daftar.

-Lengkapi formulir pendaftaran akun meliputi NIK, nama, dan tanggal lahir.

-Masukkan kode captcha, lalu klik Verifikasi Data.

-Isi nomor ponsel aktif, lalu ketuk Kirim Kode Verifikasi.

-Centang kolom persetujuan syarat dan ketentuan, lalu tekan tombol Selanjutnya.

-Pada halaman verifikasi, masukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor ponsel.

-Selanjutnya, tekan tombol Registrasi dan peserta akan diarahkan ke halaman beranda.

-Pilih menu Info Peserta.

-Kemudian, sistem akan menampilkan kepesertaan program JKN-KIS BPJS Kesehatan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) menjalin sinergi dengan BPJS Kesehatan dalam menyediakan kebutuhan layanan perbankan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Sinergi Peningkatan Kualitas Layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Kerja Sama Antara Mitra Perbankan.

Penandatanganan kerja sama ini dihadiri oleh Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan BRI Agus Noorsanto, Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI Amam Sukriyanto, dan Direktur Kepatuhan & Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno, serta Direktur Keuangan & Investasi BPJS Kesehatan Arief Witjaksono Juwono Putro.

Kolaborasi pada ekosistem BPJS Kesehatan ini dilakukan untuk mendukung peningkatan infrastruktur dan operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) melalui skema Supply Infrastructure Financing (SIF).

Melalui kerja sama ini, BRI berkomitmen menyediakan pilihan fasilitas pembiayaan yang mudah dijangkau oleh seluruh fasilitas kesehatan yang tujuannya untuk meningkatkan sarana dan prasarana.

Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI Amam Sukriyanto mengatakan bahwa kolaborasi ini juga merupakan bentuk nyata dukungan BRI terhadap peningkatan mutu pelayanan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

“Sinergi ini merupakan komitmen BRI untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam menghadirkan Supply Infrastructure Financing, kami berupaya memberikan solusi pembiayaan yang menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan seluruh fasilitas kesehatan,” ujarnya.

Dengan demikian, diharapkan ke depannya fasilitas kesehatan dapat terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada seluruh Masyarakat peserta JKN-KIS.

Selain SIF, ruang lingkup sinergi BPJS Kesehatan dengan BRI yakni pemanfaatan autodebit untuk pembayaran iuran peserta JKN-KIS, kerja sama layanan perbankan lainnya termasuk kerja sama pengelolaan aset.

BRI akan terus berkomitmen dalam menghadirkan solusi layanan perbankan yang terdepan dan inovatif dalam mendukung transformasi layanan kesehatan di Indonesia, baik melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan maupun penyediaan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno mengatakan bahwa skema pembiayaan inovatif bagi mitra BPJS Kesehatan berupa SIF yang dapat dimanfaatkan oleh FKTP dan FKRTL kini makin diminati.

“Peningkatan mutu layanan tidak hanya dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan peserta JKN-KIS, namun juga untuk fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan pihak perbankan dalam menyediakan kemudahan pembiayaan guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana FKTP dan FKRTL melalui SIF,” ujar Mundiharno.

Mundiharno juga mengapresiasi BRI terhadap upaya pemanfaatan layanan jasa perbankan untuk pembiayaan bagi fasilitas kesehatan.

“Kehadiran skema pembiayaan SIF ini dapat dimanfaatkan FKTP dan FKRTL sebaik-baiknya untuk mendukung operasional, sehingga pelayanan kepada peserta JKN-KIS semakin baik. Ke depan diharapkan makin banyak bank yang dapat meluncurkan layanan SIF, terutama bank-bank di daerah, sehingga FKTP dan FKRTL dapat lebih leluasa dalam memilih kerja sama dengan perbankan,” imbuhnya.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

TEMPO.CO, Jakarta - Iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) harus dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atauBPJS Kesehatansetiap bulan maksimal tanggal 10.

Dengan membayar iuran, peserta dapat mengklaim manfaat pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hingga fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).

Iuran bagi peserta pekerja penerima upah (PPU) dibayarkan langsung ke BPJS Kesehatan oleh pemberi kerja, sedangkan iuran bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI) ditanggung oleh pemerintah.

Sementara peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) harus membayar iuran setiap bulan secara mandiri.

Namun, terkadang peserta PBPU dan BP lupa membayar iuran. Lantas, bagaimana cara melihat jumlah tagihan bagi peserta mandiri? Berikut informasinya.

Cara Cek Tagihan BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Kesehatan

-Datang ke kantor BPJS Kesehatan sambil membawa KIS atau kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

-Selanjutnya, petugas akan memeriksa jumlah tagihan dengan menggunakan nomor kartu (noka) BPJS Kesehatan atau nomor induk kependudukan (NIK).

-Peserta dapat langsung membayar iuran sesuai dengan jumlah tagihan.

Cara Cek Tagihan BPJS Kesehatan di Kantor Pos

-Pergi ke kantor pos terdekat.

-Informasikan noka BPJS Kesehatan atau NIK.

-Petugas selanjutnya akan memberi tahu jumlah tagihan.

-Lakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang disampaikan dan biaya admin sebesar Rp2.500 per transaksi.

Cara Cek Tagihan BPJS Kesehatan di Pegadaian

Peserta mandiri juga dapat memeriksa tagihan BPJS Kesehatan dengan mendatangi geraiPegadaianatau menggunakan aplikasi Pegadaian Digital. Berikut langkah-langkah untuk melihat tarif iuran kepesertaan JKN-KIS di aplikasi Pegadaian Digital:

-Masuk ke akun (login) aplikasi Pegadaian Digital dengan menggunakan nomor ponsel dan kata sandi.

-Pilih menu Pembayaran & Top Up.

-Masukkan noka BPJS Kesehatan dan bulan pembayaran.

-Centang bagian “Saya setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku”.

-Periksa rincian tagihan.

-Peserta selanjutnya dapat masuk ke tahap pembayaran.

Cara Cek Tagihan BPJS Kesehatan di Minimarket

Peserta juga dapat melihat tarif iuran BPJS Kesehatan di seluruh geraiminimarketIndomaret, Alfa Grup,supermarket,hingga agen jasa pengiriman barang, seperti JNE. Berikut langkah-langkah untuk melakukannya:

-Datang ke geraiminimarket, supermarket,atau agen jasa pengiriman barang.

-Sampaikan noka BPJS Kesehatan atau NIK kepada kasir.

-Selanjutnya, kasir akan memberi tahu jumlah tagihan.

-Peserta dapat melakukan pembayaran.

Cara Cek Tagihan BPJS Kesehatan via Care Center 165

-Akses laman https://bpjs-kesehatan.go.id/.

-Tekan ikon melayang bertuliskan angka 165.

-Masukkan NIK, nama, alamat surel (email), dan nomor ponsel.

-Centang bagian syarat dan ketentuan.

-Tekan tombol Mulai Panggilan.

-Sampaikan tujuan berupa pemberitahuan informasi mengenai jumlah tagihan kepesertaan JKN-KIS.

Cara Cek Tagihan BPJS Kesehatan via Aplikasi Mobile JKN

-LoginMobile JKN menggunakan NIK atau noka BPJS Kesehatan dan kata sandi yang telah didaftarkan. Jika peserta belum mempunyai akun, maka dapat mendaftar terlebih dahulu dengan menekan tombol Masuk/Daftar pada halaman awal aplikasi.

-Tekan menu Lainnya di halaman beranda.

-Pilih opsi Info Iuran.

-Selanjutnya, sistem akan menampilkan informasi terkait tagihan.

Cara Cek Tagihan BPJS Kesehatan via e-Commerce

Peserta program JKN-KIS juga dapat memantau jumlah tagihan BPJS Kesehatan melalui berbagaie-commerce,seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada. Sebagai contoh, berikut langkah-langkah untuk melakukannya di Tokopedia:

-Loginke Tokopedia.

-Pada halaman beranda, pilih menu Top-Up & Tagihan.

-Tekan tombol BPJS.

-Pilih jenis BPJS dan bulan.

-Masukkan nomor akun virtual.

-Tekan tombol Bayar.

-Selanjutnya, sistem akan menampilkan jumlah yang harus dibayarkan beserta biaya admin sebesar Rp2.500.

Cara Cek Tagihan BPJS Kesehatan di M-Banking

Pemeriksaan jumlah tagihan BPJS Kesehatan juga dapat dilakukan melalui aplikasimobile bankingataum-bankingdari berbagai lembaga perbankan di Indonesia. Sebagai contoh, berikut cara mempraktikkannya di aplikasi myBCA:

-Loginke myBCA.

-Pilih menu Bayar & Isi Ulang.

-Tekan opsi BPJS Kesehatan.

-Pilih sumber dana rekening.

-Masukkan nomor virtual akun BPJS Kesehatan, lalu tekan tombol Lanjut.

-Selanjutnya, sistem akan menampilkan nomor tagihan, nama peserta, dan jumlah tagihan.

Cara Cek Tagihan BPJS Kesehatan di e-Wallet

Peserta juga dapat melihat total tagihan iuran kepesertaan program JKN-KIS di aplikasie-walletatau dompet digital, seperti ShopeePay, GoPay, DANA, OVO, dan LinkAja. Sebagai contoh, berikut untuk melakukannya di aplikasi DANA:

-Loginke aplikasi DANA.

-Pada halaman beranda, pilih opsi View All.

-Pada bagian Bills, pilih menu BPJS Kesehatan.

-Masukkan nomor virtual akun BPJS Kesehatan.

-Apabila tagihan sudah dibayar, maka sistem akan menampilkan notifikasi.

Cara Cek Tagihan BPJS Kesehatan di Aplikasi Ojek Online

Pemeriksaan jumlah tagihan iuran BPJS Kesehatan juga bisa dilakukan melalui aplikasi layanan transportasi ojekonlineatau ojol, seperti Gojek dan Grab. Sebagai contoh, berikut langkah-langkah untuk mencobanya di aplikasi Grab:

-Loginke aplikasi Grab.

-Pada halaman utama, pilih menu Tagihan.

-Pilih opsi BPJS Kesehatan.

-Masukkan nomor pelanggan dan bulan.

-Tekan tombol Enter.

-Selanjutnya, layar akan menampilkan jumlah tagihan BPJS Kesehatan.

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memerintahkan pemerintah daerah (pemda) dapat memastikan setiap pekerja terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Agar sejalan dengan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan.

"Pemerintah daerah harus terus memastikan seluruh pemberi kerja mendaftarkan pekerja dan keluarganya sebagai peserta JKN-KIS, termasuk pekerja informal," ujar Ma'ruf saat memberikan sambutan Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage Award 2024, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis, 8 Agustus 2024.

Ma'ruf mengungkap jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 275 juta jiwa per 1 Agustus 2024. Angka tersebut mencapai 98 persen dari total penduduk.

Baca juga: Wapres Ungkap 3 Pesan Strategis untuk Dorong Pertumbuhan Rempah Nusantara

Namun, pelaksanaan program sosial ini perlu terus dievaluasi. Terutama permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.

"Saya berharap permasalahan ini tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas," jelasnya.

(END)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengimbau para pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh pekerja dan keluarga pekerja sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kepada BPJS Kesehatan.

Ma'ruf juga mengimbau pemerintah daerah untuk memastikan para pemberi kerja di daerahnya melakukan kewajiban tersebut.

"Pemerintah daerah harus terus memastikan seluruh pemberi kerja mendaftarkan pekerja dan keluarganya sebagai peserta JKN-KIS, termasuk pekerja informal," ujarnya saat acara UHC Award di TMII, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Sebagai informasi, para pemberi kerja wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Kesehatan sejak ditandatanganinya perjanjian kerja. Termasuk juga pekerja yang sedang dalam masa percobaan atau probation.

Apabila pemberi kerja lalai pada kewajiban tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Imbauan ini untuk mendorong agar 100 persen penduduk Indonesia menjadi peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 1 Agustus 2024, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 275 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk.

Menurutnya, target ini baru bisa dicapai dengan adanya keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mensosialisasikan manfaat JKN-KIS, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil, terluar, dan sulit terjangkau.

"Perluas jangkauan kepesertaan sampai 100 persen. Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN-KIS," ucap Ma'ruf.

Namun demikian, pelaksanaan program masih perlu terus dievaluasi, terutama permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.

"Saya berharap permasalahan ini tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan," tuturnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. BPJS Kesehatan laporkan bahwa tidak ada penambahan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) hingga saat ini. Namun jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengalami pertumbuhan yang fantastis.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan berdasarkan data pemerintah pusat peserta PBI mencapai 96,8 juta pada tahun 2023. Menurutnya jumlah ini tidak ada kenaikan hingga tahun 2024.

Di sisi lain, Ghufron mengungkapkan, saat ini jumlah kepesertaan JKN-KIS telah mencapai 98% dari total penduduk Indonesia. Hal tersebut diungkap Ghufron dalam Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC), Kamis (8/8).

“Kepesertaan JKN terus meningkat dari tahun ke tahun, sampai 1 Agustus 2024 tercatat cakupan perlindungan sosial program JKN mencapai 276.520.647 jiwa atau lebih dari 98,19% dari total penduduk Indonesia,” kata Gufron pada KONTAN, Kamis (8/8).

Menurut Ghufron, capaian tersebut menjadikan program JKN sebagai jaminan program kesehatan yang single player, komprehensif, terintegrasi terbesar dan tercepat di dunia. Namun, dia tak menampik begitu banyak tantangan yang dialami dalam capaian tersebut.

“Banyak tantangan ada yang tidak aktif, ada yang nunggak dan lain sebagainya,” terangnya.

Lebih lanjut, Ghufron menambahkan, terdapat kenaikan jumlah fasilitas kesehatan (faskes), di mana hingga saat ini tercatat faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan telah mencapai lebih dari 23 ribu.

“Jumlah faskes yang bekerjasama telah mencapai 23 ribu lebih untuk faskes primer dan 3.120 untuk faskes rujukan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” tandasnya.