Pemerintah terus berupaya memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyebab aktivitas ilegal tersebut masih menjamur di Indonesia.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto mengatakan fenomena tersebut tak lepas dari masih rendahnya literasi keuangan digital masyarakat Indonesia, meskipun hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan hasil SNLIK 2024, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

"Sumber dari sekarang ini yang muncul permasalahan di media karena rendahnya digital financial literacy. Apakah itu penggunaan aplikasi judol, banyak yang kena pinjol ilegal misalnya dan juga aplikasi aplikasi lain. Kenapa ini terjadi? Karena digital financial literasi yang masih rendah dan perlu ditingkatkan," terang Djoko dalam acara dalam acara Pre-Event Media Gathering, di Menara OJK Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, akses keuangan digital saat ini sangat mudah. Setiap orang dapat melakukan aktivitas keuangan maupun transaksi hanya dengan satu genggaman, yakni menggunakan ponsel.

Sayangnya, hal tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman risiko yang terjadi saat melakukan aktivitas tersebut.

"Cuma masalahnya apakah mereka-mereka yang provide layanan di dalam HP ini bertanggung jawab? Dan sebaliknya apakah kita-kita yang gunakan ini regardless umurnya, regardlessgender-nya, sudah memahami dampak risiko yang kita lakukan dengan HP kita?" tutur Djoko.

Di sisi lain, dia menilai digitalisasi ini dapat memicu celah bagi-bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan, seperti pinjol ilegal.

Untuk itu, pihaknya mendorong peningkatan literasi keuangan digital dengan menggelar Bulan Fintech Nasional (BFN). Melalui acara tersebut, Djoko menilai dapat menjadi kesempatan pihaknya mengingatkan kembali terkait potensi risiko di keuangan digital.

"Bagaimana kita bisa meningkatkan digital financial literacy. Ini yang terpenting. Ketika kita ngomongin digital di situlah potensi untuk orang menggunakan atau digunakan orang-orang tidak bertanggung jawab itu tinggi potensinya. Jadi, digital financial ini yang kurang. Kita ingin kejar selama BFN ini untuk bisa kita saling mengingatkan kembali bahwa di balik kemudahan adanya kehadiran AI, blockchain, kripto, dan lain-lain. Di balik itu semua, masih ada potensi risiko yang harus diketahui bersama. Inilah yang kita bangkitkan, kita tingkatkan," jelas Djoko.

Polrestabes Semarang mencatat sepanjang tahun 2024, ada 101 kasus tawuran gangster remaja di Kota Semarang. Dari ratusan kasus itu ada 4 korban yang meninggal dunia termasuk seorang mahasiswa Udinus.

Kasus tawuran gangster remaja di Kota Semarang memang marak belakangan ini. Teranyar, Polrestabes Semarang mengungkap adanya campur tangan dari bandar judi yang mendanai kegiatan para gangster tawuran itu.

Dari ratusan kasus itu, 44 kasus naik ke penyidikan dengan 77 tersangka, sedangkan 173 pelaku dikembalikan ke orang tua untuk dilakukan pembinaan.

Kemudian, jumlah korban tewas berjumlah 4 orang, termasuk Muhammad Tirza Nugroho Hermawan (21) mahasiswa Udinus. Ia ditemukan tewas bersimbah darah di depan SPBU Bendan Ngisor, Kecamatan Gajahmungkur, Selasa (17/9) sekitar pukul 03.00. Padahal Tirza saat itu tidak ikut tawuran, dia hanya melintas di lokasi.

Polisi menangkap 6 tersangka pembunuhan Tirza yang merupakan anggota gangster All Star dan Witchsel019. Belakangan diketahui gangster All Star merupakan salah gangster yang mendapat dana dari bandar judi online. Bandar tersebut memberikan dana per bulan agar anggota gangster tawuran dan mengunggah iklan judi online di akun media sosial.

Selain All Star, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan aliran dana dari bandar judi juga mengalir ke gangster Young_street_404, Teamdadakan, dan Teammasok.

Modus bandar judol

Modusnya, situs judi itu menghubungi admin media sosial gangster All Star, Muhammad Iqbal Samudra (22) warga Bandarharjo Semarang yang kini ditetapkan tersangka.

"Ditemukan adanya pembiayaan beberapa gangster oleh situs judi online. Situs-situs bekerja sama dengan tersangka Iqbal. Melalui Iqbal mengalir pembiayaan ke beberapa gangster," ujar Irwan.

Kemudian oleh tersangka Iqbal, dana itu diteruskan kepada dua tersangka lain yakni Muhammad Alfin Harir (19) warga Bangetayu Wetan, dan Sandy Wisnu Agusta (23) warga Pringgodani Semarang.

"Kemudian tersangka Alfin ini admin akun gangster Teammasok, Sandy admin Teamdadakan, Iqbal admin Alstar dan Youngs_street_404," kata Irwan.

Para tersangka ini dijatah uang sekitar Rp 5 juta sampai Rp 8 juta per bulan oleh situs judi itu untuk melakukan tawuran. Uang itu digunakan untuk membeli minuman keras, menyewa vila hingga membeli peralatan tawuran.

"Sudah temukan dana digunakan untuk pengobatan saat tawuran, antara lain yang duel di Jalan dr. Cipto. Kemudian meeting rekreasi sewa vila, beli atribut kelompok dan beli miras," ungkap Irwan.

Polisi menduga para gangster ini sengaja dikerahkan untuk mengacaukan kondusifitas di ibukota Jawa Tengah ini selama masa Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada.

"Kami minta kepada pihak yang memiliki kepentingan dan pergerakan ini agar tidak meneruskan. Apalagi pola yang dilakukan sudah mengarah ke upaya pelanggaran hukum dan mengganggu kondusifitas," kata Irwan.

Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk fokus memberantas sejumlah hal yang dinilai menjadi ancaman berat. Dari judi online hingga narkoba.

"Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, BIN, fokus ancaman berat bagi kita judol, narkoba, penyelewenngan, korupsi," kata Prabowo dalam Sidang Perdana Kabinet di Istana Kepresidenan, Rabu (23/10).

Ia menjelaskan ada serangkain hal yang bisa memitigasi itu. Salah satunya penindakan hukum yang tegas.

"Dengan penindakan hukum yang tegas, intelnjen yang baik bisa kita mitigasi itu," tuturnya.

Prabowo juga sempat menyinggung pembekalan para menteri di Akademi Militer Magelang pada 25-27 Oktober 2024.

"Hal itu saya nilai akan banyak membawa manfaat karena di daerah pejuang-pejuang kita. Dan daerah Magelang merupakan suatu daerah sentral terhadap penjajah," kata dia.

"Pangeran Diponergoro itu saya kira cukup membawa satu aura tradisi keberanian, tradisi heroisme, tradisi cinta tanah air," ujar lulusan Akmil tahun 1970 ini.

Aksi tawuran yang marak dilakukan gangster remaja di Kota Semarang ternyata didanai oleh situs judi online. Tujuannya untuk merusak kondusifitas selama masa Pilkada 2024.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar. Dia mengatakan, aliran dana ini terungkap setelah pihaknya menemukan banyak kejanggalan terhadap maraknya aksi tawuran, hingga pengerahan anak SMK di aksi demo mahasiswa beberapa waktu lalu.

"Peristiwa-peristiwa itu sudah dicermati, sudah diskema, sudah mapping dan semua dilakukan, kami duga untuk mengalihkan fokus pengamanan untuk Pilkada," ujar Irwan di Mapolrestabes Semarang, Rabu (23/10).

Ia menjelaskan, dalam pengembangan kasus tawuran, ditemukan tiga orang admin medsos dari gangster yang terafiliasi dengan judi online. Mereka yakni, Muhammas Iqbal Samudra (22) warga Bandarharjo Semarang, Muhammad Alfin Harir (19) warga Bangetayu Wetan, dan Sandy Wisnu Agusta (23) warga Pringgodani Semarang.

"Ditemukan adanya pembiayaan beberapa gangster oleh situs judi online. Situs-situs bekerja sama dengan tersangka Iqbal. Melalui Iqbal mengalir pembiayaan ke beberapa gangster. Antara lain gangster Alstar, Young_street_404, Teamdadakan, dan Teammasok," jelas dia.

"Kemudian tersangka Alfin ini admin akun gangster Teammasok, Sandy admin Teamdadakan, Iqbal admin Alstar dan Youngs_street_404," imbuh Irwan.

Para tersangka ini dijatah uang sekitar Rp 5 juta sampai Rp 8 juta per bulan oleh situs judi itu untuk melakukan tawuran. Uang itu digunakan untuk membeli minuman keras, menyewa vila hingga membeli peralatan tawuran.

"Sudah temukan dana digunakan untuk pengobatan saat tawuran, antara lain yang duel di Jalan dr. Cipto. Kemudian meeting rekreasi sewa villa, beli atribut kelompok dan beli miras," ungkap Irwan.

Tak hanya aksi tawuran, pengerahan remaja atau pelajar SMK juga dilakukan dalam unjuk rasa mahasiswa yang berujung ricuh beberapa waktu yang lalu.

"Siswa yang ikut itu ternyata mayoritas datang dari luar Kota Semarang. Antara lain ada tujuh siswa SMK dari Demak, tujuh dari Grobogan, ada dari Ungaran, dan lainnya. Tidak mungkin serentak bersama lakukan kegiatan jika tidak terstruktur," ungkap Irwan.

Irwan menduga ada pihak-pihak yang ingin merusak keamanan dan kondusifitas jelang Pilkada di Kota Semarang. Ia pun meminta mereka untuk berhenti melakukan pengerahan dan memanfaatkan anak-anak.

"Kami minta kepada pihak yang memiliki kepentingan dan pergerakan ini agar tidak meneruskan. Apalagi pola yang dilakukan sudah mengarah ke upaya pelanggaran hukum dan mengganggu kondusifitas," tegas Irwan.

Meski begitu, polisi akan terus memburu siapa dalang dari pengerahan aksi tawuran tersebut.

"Kita kejar, butuh beberapa langkah untuk jerat layer di atasnya," kata Irwan.

Briptu Fadhilatun Nikmah (28 tahun), polwan yang membakar suaminya sendiri, Briptu Rian Dwi Wicaksono (29), menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, Selasa (22/10), secara online atau daring.

Sidang itu dipimpin oleh Hakim Ketua Ida Ayu Sri Adriyanti Astuti Widha dan dua Hakim Anggota, Jenyy Tulak dan Jantiani Longli.

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (3) UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU), Angga Rizky Bagaskor, saat membacakan surat dakwaan.

Briptu Fadhila yang bertugas di SPKT Polres Mojokerto Kota membakar hidup-hidup suaminya, Briptu Rian, yang bertugas di Sat Samapta Polres Jombang.

Keduanya tinggal di rumah dinas Aspol nomor J1, Jalan Pahlawan, Kelurahan Miji, Kranggan, Kota Mojokerto, bersama 3 anaknya.

Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan JPU, peristiwa ini bermula saat terdakwa mengecek ATM Briptu Rian pada Sabtu (8/6) sekitar pukul 10.30 WIB. Terdakwa melihat saldo ATM suaminya dari gaji ke-13 senilai Rp 2.800.000 hanya tersisa Rp 800.000.

Uang itu dihabiskan Briptu Rian untuk main judi online atau judol.

Briptu Fadhila kemudian menelepon korban untuk mengklarifikasi dan meminta untuk pulang. Namun sebelum itu, terdakwa membeli bensin yang dimasukkan ke dalam botol dan menyimpannya di atas lemari teras rumah.

Ia lalu mengirim foto botol bensin tersebut ke WhatsApp korban dan menyuruh segera pulang dengan kalimat "Apabila tidak pulang semua anak-anaknya akan dibakar".

Briptu Fadhila menyuruh ART-nya untuk mengajak ketiga anaknya bermain di luar rumah.

Saat korban sampai di rumahnya, keduanya terlibat cekcok di dalam rumah dengan kondisi pintu terkunci.

Dalam kondisi duduk di bawah, korban lalu disiram dengan bensin yang sudah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya. Korban ketika itu hanya diam saja.

Setelah itu, terdakwa menyalakan korek dan membakar tisu yang dipegang di tangan kanannya sambil berkata "Ini lo yang lihaten iki" lalu dibuang ke arah korban.

Korban langsung terbakar di sekujur tubuh dan berteriak meminta pertolongan. Namun, posisi korban saat itu berada di garasi rumah dengan tangan diborgol di tangga lipat. Korban pun kesulitan untuk keluar rumah karena terhalang juga dengan mobil yang ada di garasi rumahnya.

Anggota polisi lain yang ada di sekitar rumah mendengar teriakan minta tolong korban. Sehingga saksi masuk ke dalam garasi dan langsung memadamkan api yang membakar tubuh korban.

Briptu Rian sempat dirawat intensif di RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto, dengan luka bakar mencapai 96 persen. Namun, nyawa korban tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pada Minggu (10/6) sekitar pukul 12.55 WIB.

Sementara itu, Humas PN Mojokerto, Frasiskus Wilfidrus Mamo, mengatakan Briptu Fadhila menjalani sidang secara daring atas permohonan dari Polda Jatim.

Permohonan itu, kata dia, dengan beberapa pertimbangan, di antaranya pertimbangan keamanan dan kemanusiaan karena terdakwa memiliki anak yang masih menyusui.

"Dengan pertimbangan itu, majelis mengabulkan permohonan itu. Tetapi pihak Polda (Jatim) menjamin apabila sewaktu-waktu diperlukan yang bersangkutan bisa dihadirkan secara offline," ucap Fransiskus.

Meutya Hafid resmi diumumkan sebagai Menteri Komunikasi dan Digital. Ia pun langsung mengungkap pekerjaan rumah utama yang harus diselesaikan.

"PR untuk sebelumnya juga, beliau titip perang terhadap judol. Lain-lain menyusul karena kemarin arahan padat waktunya," kata Meutya di Istana Kepresidenan, Minggu (20/10).

Politikus Golkar pun mengungkap nama kementeriannya yang kini berubah. Dari Kementerian Komunikasi dan Informatika jadi Kementerian Komunikasi dan Digital.

"Penambahan digital ini juga untuk menjawab perkembangan teknologi dan zaman. Artinya komunikasi ke depan juga berbasis digital," tutur dia.

Selain itu, Meutya juga menyoroti soal data pribadi yang belakangan disorot karena pencurian dan peretasan.

"Salah satu PR kita mengamankan data-data kita. Pemerintah kita yang efektif dan efisien juga bisa dilakukan dengan digital," tutupnya.

===

Saksikan kumparan Info A1 LIVE Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 mulai pukul 09.00 - 18.30 WIB hanya di YouTube kumparan. Informasi selengkapnya dapat kamu akses di: kum.pr/pelantikan2024!

Praktik judi online (judol) jadi fokus pemberantasan oleh Pemerintah, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan sudah meminta bank memblokir 8.000 rekening terkait judol.

"Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 8.000 rekening," terang Mahendra dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024 di ruang konferensi pers Bank Indonesia, Jumat (18/10/2024).

Ia mengatakan data rekening-rekening bank terkait judi online yang dimintakan untuk diblokir itu berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pemblokiran ini turut dilakukan terhadap rekening dengan orang atau badan yang sama yang terlibat dalam transaksi judol.

"(OJK juga) meminta perbankan menutup rekening yang berada dalam satu Customer Identification Fund (kepemilikan orang atau badan) yang sama," tegasnya.

Mahendra juga meminta lembaga jasa keuangan melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan transaksi keuangan.

Salah satunya dengan mengeluarkan aturan terkait penyempurnaan penerapan tata kelola Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, penerbitan dan pelaporan obligasi dan sukuk daerah, serta pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan.

OJK juga terus memperkuat penerapan strategi anti-fraud, transparansi dan publikasi sukuk bunga dasar kredit dan bank umum konvesional, bagi bank umum non-konvesional, serta pelaporan penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan.

Seorang pria berinisial JH (28) ditangkap jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat terkait kasus judi online. Pelaku ditangkap di Jalan Jelambar Baru RT 013/011, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Selasa (8/10).

JH merupakan bos atau pemilik dan sekaligus pengelola dua website perjudian online yakni Berapi 138 dan Gacoan 79. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Syahduddi, mengatakan pelaku sudah mengelola dua situs judi itu sejak Mei 2024 dengan omzet mencapai Rp 60 juta tiap bulan.

"Pelaku sudah enam bulan mengoperasikan website judi online tersebut, dengan omzet mencapai Rp 60 juta per bulan dan keuntungan bersih sebesar Rp 30 juta per bulan," kata dia dalam keterangan yang diterima pada Rabu (9/10).

Syahduddi menambahkan, kasus itu terungkap dengan didasarkan informasi yang diterima dari masyarakat soal adanya praktik perjudian di wilayah Jakarta Barat. Polisi melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku.

Polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel, buku tabungan, hingga monitor dan CPU. Atas perbuatannya, JH dijerat Pasal 27 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 juncto Pasal 45 ayat 3 UU RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 303 KUHP.

"Penegakan hukum terhadap perjudian online menjadi langkah nyata untuk menanggulangi isu sosial yang dapat merusak tatanan masyarakat dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi banyak orang," ujar dia.

Maraknya judi online di Indonesia menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Salah satu yang disoroti Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi adalah tingginya angka perceraian.

Tercatat ada ada 1.947 kasus perceraian di tahun 2019 terkait aktivitas ilegal itu. Sempat melandai di tahun 2020, angkanya kembali naik di tahun 2023 hingga menyentuh angka 1.572 kasus perceraian.

"Meningkatnya, bisnis judi online dapat menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi seperti naiknya angka perceraian yang didasari oleh permasalahan adiksi judi online, karena di tahun 2019 terdapat 1.947 kasus perceraian karena judi online," katanya dalam acara Sarasehan bersama Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

"Sempat menurun di tahun 2020, tapi angka tersebut naik kembali di tahun 2023, 1.572 angka perceraian," sambung dia.

Tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, judi online juga berdampak pada anak-anak. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tercatat ada 197.054 kasus judi online pada kalangan anak di bawah umur di Indonesia.

Dari data yang dipaparkan, anak di bawah umur yang dimaksud ada pada rentan usia 11-19 tahun. Jumlah uang yang telah dideposit menyentuh angka Rp 293 miliar dengan 2,2 juta transaksi.

Dampak judi online tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tapi juga secara global. Budi Arie mencontohkan Inggris yang kehilangan banyak potensi ekonomi akibat aktivitas haram tersebut.

"Di Inggris, judi online telah menyebabkan kehilangan potensi sektor ekonomi formal, di mana pada periode 2016-2022, para pelaku judi online di Inggris telah menghabiskan rata-rata US$ 5,6 miliar per tahunnya untuk judi online. Hal ini mengakibatkan kerugian terhadap efektivitas ekonomi Inggris sebesar US$ 1,7 miliar," paparnya.

Dampak negatif judi online juga dirasakan di Amerika Serikat (AS). Terhitung 3 hingga 4 tahun sejak judi online dilegalkan di tahun 2018, terjadi peningkatan jumlah kebangkutan pada sebanyak 30 persen usaha di beberapa negara bagian.

"Hal ini salah satunya disebabkan oleh karena penurunan kesehatan finansial konsumen di negara bagian yang melegalkan judi online," sebut dia.

Perputaran judi online di Indonesia hingga kuartal pertama 2024 tembus Rp 600 triliun. Sementara jumlah penduduk yang terlibat judi online menyentuh angka 4 juta jiwa.

"Data dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK menunjukkan bahwa transaksi judi online pada kuartal pertama tahun 2024 bisa mencapai Rp 600 triliun. Jumlah penduduk yang terlibat judi online bahkan telah mencapai 4 juta orang yang didorong besi oleh kelompok usia 30-50 tahun," tutupnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memerintahkan bank untuk memblokir 8.000 rekening terkait judi online (judol) hingga akhir Agustus 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, otoritas juga meminta perbankan untuk memperdalam due dilligence nasabah yang terindikasi melakukan transaksi judol.

"Jumlah pemblokiran yang diminta OJK ke bank-bank mencapai 8.000 rekening judi daring, termasuk rekening penampung judi yang tersebar di berbagai bank," ujar Dian dalam konferensi pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB September 2024 di YouTube OJK, Selasa (1/10).

Selain itu, OJK bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga mempersempit ruang gerak pelaku penampung atau fasilitator judol. Salah satunya dengan melakukan pembekuan aset-aset bandara judi di perbankan.

"OJK bersama Kominfo juga fokus berupaya mempersempit ruang gerak pelaku penampung atau fasilitator judi daring antara lain dengan melakukan pembekuan aset-aset bandar penjudian pada bank dalam bentuk rekening," jelasnya.

Dia juga menjelaskan, OJK meminta bank untuk melapor ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jika menemukan transaksi mencurigakan terkait judol.

"Jika ditemukan indikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait judi daring, bank bisa membatasi atau menghilangkan akses nasabah apabila menemukan rekening di bank di Indonesia, semacam black listing," tambahnya.

Pemerintah terus memberantas judi online (judol) yang telah melibatkan berbagai kalangan, termasuk aparatur sipil negara (ASN).

Khusus untuk ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas telah menerbitkan Surat Edaran mengenai pencegahan dan penanganan perjudian daring di instansi pemerintah.

Anas mengatakan perjudian online merupakan pelanggaran hukum yang serius. Tindak ilegal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial, gangguan sosial, dan psikologis, serta dapat mendorong perilaku kriminal lainnya.

Dia pun tak membantah apabila ASN pun dapat terjerat dalam lingkaran perjudian daring ini.

"Kami sudah keluarkan Surat Edaran untuk mencegah dan menangani perjudian online. ASN yang terlibat akan kami kenakan tindakan tegas," kata Anas dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (25/9/2024).

Larangan bermain judol untuk ASN ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah yang ditandatangani pada 24 September 2024.

Anas mengimbau agar instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk melakukan kampanye dan gerakan mendukung pencegahan judol.

Dia mendorong agar instansi pemerintah pusat dan daerah dapat melaksanakan kegiatan edukatif bagi ASN dan non-ASN mengenai dampak buruk perjudian daring.

"Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pegawainya untuk menemukan indikasi perjudian daring. Jika ditemukan indikasi tersebut, PPK atau atasan dapat memberikan teguran atau peringatan kepada yang bersangkutan," tegas Anas.

Dia menjelaskan bagi ASN yang terlibat dalam judol dan menyebabkan dampak negatif bagi unit kerja atau instansi, dapat dikenakan hukuman ringan hingga sedang. Sementara itu, jika dampaknya merugikan negara atau pemerintah, sanksi yang dijatuhkan adalah disiplin berat.

"Terhadap pegawai ASN yang masih menjadi tersangka dalam proses tindak pidana perjudian daring, dapat dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan," demikian bunyi surat tersebut.

Simak Video: Menkominfo Ungkap Ada Kaitan Antara Pebisnis Judol dan Pinjol Ilegal

[Gambas:Video 20detik]

Fajri Anugrah (23) ditangkap jajaran Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terkait kasus judi online. Fajri mengelola situs judi online dari rumah kontrakannya di daerah Surantih, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar).

"FJ mengelola situs dari sebuah rumah kontrakan yang memang disewa olehnya di daerah Surantih Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, saat dihubungi, Selasa (24/9).

Ade mengatakan, pihaknya akan terus mengungkap kasus judi online. Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

"Dengan adanya pengungkapan ini, tidak menutup kemungkinan masih ada pengelola situs judi online lainnya," kata dia.

"Komitmen Polda Metro Jaya sejalan dengan perintah Bapak Presiden dan Bapak Kapolri sesuai regulasi yang berlaku untuk secara konsisten memberantas perjudian online di Indonesia," sambungnya.

Fajri diketahui sudah mengelola situs judi online selama tiga bulan. Adapun keuntungan yang diperoleh Fajri tiap bulannya mencapai angka Rp 200 juta hingga Rp 300 juta.

Fajri mengelola sejumlah situs judi online dengan nama pandawara126, asalbet88, dan targetbet777. Apabila hendak bermain untuk bertaruh, para pemain diharuskan untuk melakukan deposit terlebih dahulu dengan nominal yang beragam.

Akibat perbuatannya, Fajri disangkakan Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 2 dan atau Pasal 303 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU).