SITARO – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sitaro, melaporkan jika dalam dua tahun terakhir, daerah dengan sebutan 47 pulau tersebut tidak ditemui adanya kasus pernikahan dini.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sitaro, Denny D Kondoj. Disebutkan Denny, pencapaian ini tak lepas dari peran dari pemerintah daerah yang melaksanakan serangkaian upaya proaktif untuk memberikan edukasi, dukungan, dan perlindungan bagi anak-anak dan remaja.

"Dan hal itu (upaya) tidak lepas dari kerja sama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga. Kami berharap dapat terus dipertahankan," ujar Denny.

Salah satu upaya yang diambil oleh pemerintah daerah berupa kampanye stop pernikahan usia dini di Kabupaten Sitaro. Denny menjelaskan, bahwa kampanye tersebut dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai institusi pendidikan seperti sekolah-sekolah, dan di tempat ibadah seperti gereja dan masjid.

"Tujuan dari kampanye ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa dan masyarakat tentang dampak buruk pernikahan usia dini, baik dari segi kesehatan fisik, mental, maupun sosial," ucapnya.

Selain kampanye di sekolah dan tempat ibadah, pemerintah juga melakukan sosialisasi pencegahan bekerja sama dengan organisasi perempuan. Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kaum perempuan dan masyarakat secara umum mengenai bahaya pernikahan pada usia muda.

"Kami ingin kaum perempuan dan anak-anak perempuan di Sitaro tahu bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan menunda pernikahan hingga mereka siap secara fisik, mental, dan finansial," katanya.

Lebih lanjut Denny mengatakan, sebagai bagian dari upaya melibatkan anak-anak dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka, maka pemerintah Kabupaten Sitaro membentuk forum anak di tingkat kampung/kelurahan.

"Forum Anak ini sangat penting karena memberi ruang bagi anak-anak untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan daerah, khususnya dalam hal yang menyangkut hak-hak mereka. Kami ingin mereka merasa bahwa suara mereka didengar dan dihargai," tuturnya.

Untuk melengkapi upaya di tingkat anak dan remaja, pemerintah juga membentuk pusat pembelajaran keluarga, penunjukan duta generasi remaja, pembentukan pusat informasi konseling remaja di kampung atau kelurahan serta pembentukan kampung dan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak.

"Kami akan terus memastikan bahwa anak-anak di Sitaro memiliki masa kanak-kanak yang layak, aman, dan sejahtera," tuturnya kembali.

SITARO – Kabupaten Sitaro menerima dana insentifdesa dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 2.167.740.000 yang dialokasikan untuk 18 desa di daerah yang terdiri dari 47 pulau ini.

Setiap desa akan menerima dana insentif sebesar Rp 120.430.000. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Tahun Anggaran 2024.

18 desa di Kabupaten Sitaro menerima insentif desa berdasarkan kriteria kinerja pemerintah desa.

Penjabat Bupati Sitaro, Joi Eltiano B Oroh, menyatakan bahwa pemberian insentif desa ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pengelolaan keuangan desa yang baik.

Ia berharap insentif ini dapat mendorong desa-desa di Kabupaten Sitaro untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

"Penting untuk memanfaatkan dana ini pada program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," ujar Joi.

Desa-desa yang menerima insentif diharapkan dapat memanfaatkan dana tersebut untuk berbagai kegiatan pembangunan. Bupati memastikan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung setiap inisiatif yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Sitaro.

"Dengan adanya insentif ini, kami berharap desa-desa dapat lebih mandiri dan berkelanjutan dalam mengelola potensi lokal demi kemajuan daerah," ujarnya kembali.

MANADO - Kabupaten Sitaro mendapatkan penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS), usai menempati urutan teratas dalam Indeks Pembangunan Statistik (IPS) se Sulawesi Utara (Sulut), dengan capaian nilai 2,07.

Keberhasilan 'daerah 47 Pulau' itu, membuat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Stanly CF Tukunang, diminta untuk berbagi kiat dengan menjadi narasumber di kegiatan Kolaborasi Sistem Statistik Nasional (SSN) yang digelar di Manado.

Dalam kegiatan yang dikemas dalam bentuk talk show tersebut, Stanly membagikan sejumlah kiat terkait upaya yang dilakukan pihaknya dalam penyelenggaraan tata kelola data di daerah.

Stanly mengungkap jika membangun ekosistem tata kelola data yang baik, itu dilakukan dengan berpedoman pada tiga aspek, yakni komitmen bersama, kolaborasi, dan kontribusi perangkat daerah.

Menurutnya, komitmen bersama itu mencakup semua pihak, baik dari pimpinan daerah, hingga kepala OPD, di mana hal ini menjadi salah satu faktor dalam memajukan kegiatan statistik sektoral.

Terkait aspek kolaborasi, dia menjelaskan jika membangun tata kelola data perlu dilakukan melalui cara kolaborasi dengan pihak-pihak berkompeten tentang data ini. Menurutnya, kolaborasi ini erat dengan BPS yang merupakan pembina data di setiap daerah.

Sedangkan aspek kontribusi aktif dari perangkat daerah sebagai produsen data adalah kata kunci selanjutnya. Stanly menuturkan bahwa Dinas Kominfo berperan sebagai wali data, dan data yang akurat hanya bisa dihasilkan jika semua perangkat daerah selaku produsen data, berkontribusi aktif.

"Untuk proses pengumpulan data memang hal itu dilalui dengan jalan yang tidak mudah. Apalagi terkait kendala pada keterbatasan anggaran yang ada. Tapi, tentunya kita mencari solusi yang salah satunya dengan cara turun langsung ke lapangan. Walaupun tidak mudah untuk dilakukan, tapi ini opsi terbaik dalam melakukan pengumpulan data,' kata Stanly.

"Untuk prestasi atau penghargaan yang didapatkan itu hanya bonus dari suatu program yang dilaksanakan, dan untuk dijadikan sebagai motivasi. Yang terpenting itu bagaimana kita dapat melaksanakan program-program itu berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan target," katanya kembali.

franky salindeho

MANADO - Kabupaten Sitaro berhasil menempati urutan teratas dalam Indeks Pembangunan Statistik (IPS) se Sulawesi Utara (Sulut), dengan capaian nilai 2,07.

Keberhasilan 'daerah 47 Pulau' dalam pengelolaan data statistik ini diganjar dengan penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut. Penghargaan itu diserahkan Kepala BPS Sulut, Aidil Adha, kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Stanly CF Tukunang, di kegiatan Kolaborasi Sistem Statistik Nasional (SSN).

Kepala Diskominfo Sitaro Stanly CF Tukunang, mengungkap bahwa penghargaan tersebut menjadi cerminan dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sitaro dalam pengembangan statistik yang akurat dan tepercaya.

"Keberhasilan ini (penghargaan) bukanlah hasil kerja kami sendiri, tetapi merupakan produk kerja sama yang solid,” ujar Stanly.

Namun demikian, Stanly mengaku jika walaupun sudah meraih IPS tertinggi, tapi masih banyak yang perlu dibenahi dan ditingkatkan. Ia berharap penghargaan ini dapat mendorong untuk terus berkolaborasi dengan BPS dan perangkat daerah demi mendapatkan data yang lebih baik.

Sementara, Kepala BPS Provinsi Sulut, Aidil Adha, menjelaskan bahwa SSN adalah kerangka kerja yang terorganisir untuk mengkoordinasikan kegiatan statistik dari berbagai lembaga.

“Tujuannya adalah menghasilkan data statistik yang akurat dan relevan untuk perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan,” ujarnya.

Deputi BPS, Moh Edy Mahmud, menyoroti tantangan dalam pembangunan sistem statistik nasional yang semakin kompleks. Maka menurutnya pentingnya integrasi satu data Indonesia untuk memenuhi kebutuhan data yang terus berkembang.

"Sangat penting satu data Indonesia, karena hal itu untuk pemenuhan kebutuhan data yang terus berkembang," katanya kembali.

franky salindeho

JAKARTA -Kabupaten Sitaro di Sulawesi Utara (Sulut), meraih kehormatan di momen HUT ke-79 RI. Daerah kepulauan tersebut kini memiliki duplikat Bendera Pusaka dari Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Rabu (7/8) hari ini.

Bendera Pusaka yang diserahkan Sekretaris Dewan Pengarah BPIP RI, Mayor Jenderal (Purn) Wisnu Bawa Tanayaini, diterima langsung oleh Penjabat Bupati Sitaro, Joi Eltiano B Oroh didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sitaro, Gandawari L Mulalinda.

Kepada wartawan, Penjabat Bupati mengatakan jika penerimaan duplikat bendera pusaka ini adalah kehormatan besar bagi Kabupaten Sitaro, sekaligus momen bersejarah bagi daerah.

Joi memastikan, akan menjaga duplikat Bendera Pusaka itu dengan baik. Karena bendera ini menurutnya sebagai simbol semangat untuk membangun bangsa dan negara terlebih Kabupaten Sitaro yang lebih baik dan ramah lingkungan, dengan landasan semangat kemerdekaan dan Pancasila.

"Duplikat Bendera Pusaka ini akan dikibarkan pertama kalinya di Kabupaten Sitaro pada upacara Peringatan HUT ke-79 RI. Dan selanjutnya akan dikibarkan setiap tahunnya pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dan upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI," kata Joi.

Selain bendera pusaka, Kabupaten Sitaro juga menerima salinan teks Proklamasi, teks pidato Pancasila 1 Juni 1945, dan buku teks utama pendidikan Pancasila.

Sementara itu Kepala Kesbangpol Sitaro, Gandawari L Mulalinda, menjelaskan bahwa penyerahan duplikat Bendera Pusaka ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

"BPIP RI bertugas membuat dan mendistribusikan Duplikat Bendera Pusaka kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta lembaga lainnya," kata Gandawari.

Kepala BPIP Prof Drs KH H Yudian Wahyudi, MA PhD, dalam arahannya menyampaikan, jika duplikat Bendera Pusaka ini adalah simbol penting bagi bangsa dan negara.

"Ini merupakan simbol penting bagi kita semua untuk menjaga dan menghormati sejarah serta semangat kemerdekaan Indonesia," kata Wahyudi.

Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Sitaro, Fitria Onthoni menambahkan, jika pada prosesi penyerahan duplikat Bendera Pusaka tersebut juga dimeriahkan dengan penampilan beragam kesenian daerah.

"Di mana ini memperlihatkan kekayaan kebudayaan dan kearifan lokal yang dimiliki daerah," kata Fitria kembali.

Franky Salindeho

SITARO - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 Kabupaten Sitaro resmi ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. Dalam RPJPD tersebut menekankan tentang delapan misi utama, dengan indikator salah satunya "Keamanan Daerah Tangguh".

Penjabat Bupati Sitaro, Joi Eltiano B Oroh, menyampaikan indikator keamanan daerah tangguh dimasukkan sebagai salah satu dalam misi utama RPJPD 20 tahun ke depan, menilik pada tingkat kerawanan kebencanaan di Kabupaten Sitaro.

"Sebagai daerah dengan tingkat kebencanaan cukup tinggi. Maka sangat penting untuk memasukkan indikator keamanan daerah tangguh sebagai bagian dalam delapan misi utama di RPJPD," ujar Joi.

Adapun delapan misi utama dalam RPJPD tersebut adalah Transformasi Sosial, Transformasi Tata kelola, Transformasi Ekonomi, Keamanan Daerah Tangguh, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, Pembangunan Kewilayahan Merata, Sarana dan Prasarana Berkualitas, serta Kesinambungan Pembangunan.

Setelah ditetapkan RPJPD 2025-2045, Pemerintah Kabupaten Sitaro bertekad untuk mewujudkan visi "Siau Tagulandang Biaro sebagai Kabupaten Kepulauan yang Maju dan Berkelanjutan.

Menurut Joi, visi tersebut selaras dengan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yaitu "Indonesia Emas 2045," serta visi RPJPD Provinsi Sulawesi Utara, yaitu "Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia dan Pasific yang Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan.

"Telah disahkannya RPJPD Kabupaten Sitaro 2025-2045, harapannya adalah semua pihak dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, menciptakan daerah yang aman, maju, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sitaro," ucapnya kembali.

Adapun penetapan RPJPD 2025-2044 tersebut dilakukan melalui penandatanganan berita acara persetujuan bersama diawali oleh Penjabat Bupati Sitaro, Joi Eltiano Oroh kemudian dilanjutkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sitaro Djon P Janis dan Wakil Ketua DPRD Bob Nover Janis, serta Sekretaris Daerah Denny D Kondoj.

franky salindeho