JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pengusaha Indonesia dengan sejumlah perusahaan top asal China bakal menandatangani perjanjian investasi senilai lebih dari 10 miliar dollar AS pada Minggu (10/11/2024) atau hari ini.

Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping di Beijing pada Sabtu (9/11/2024).

Prabowo menyebutkan, penandatanganan perjanjian investasi itu bakal diteken saat pertemuan antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bertemu dengan sejumlah perusahaan China pada Minggu.

Dok Sekretariat Presiden Presiden RI Prabowo Subianto (kanan) bersama Perdana Menteri China, Li Qiang saat bertemu di Beijing, China, Sabtu (9/11/2024).

"Besok (Minggu), saya akan diundang ke pertemuan antara Kadin Indonesia dengan perusahaan-perusahaan top China. Dan kita akan menandatangani persetujuan kerja sama yang totalnya lebih dari 10 juta dollar AS," ujar Prabowo dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden.

"Saya pikir ini adalah pencapaian yang sangat signifikan dalam hubungan kita (Indonesia-China)," tegas Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung China sebagai mitra ekonomi yang strategis bagi Indonesia.

Selain itu, China juga disebutnya masuk di jajaran top investor bagi Indonesia.

"Kami berterimakasih banyak atas support Anda (pemerintah China)," kata Kepala Negara.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan hubungan bilateral dalam rangka kesejahteraan dan stabilitas di Asia.

Presiden meyakini bahwa hubungan Indonesia dan China akan menciptakan suasana kondusif di kawasan Asia.

Dok Sekretariat Presiden Presiden RI Prabowo Subianto bersama rombongan saat memberikan penghormatan kepada Monumen Pahlawan di Tiananmen Square, China, Sabtu (9/11/2024).

Tujuh kesepakatan bidang ekonomi

Sejumlah menteri bidang ekonomi tampak ikut dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dengan Presiden Xi Jinping.

Mereka yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah.

Para menteri tersebut juga melakukan penandatanganan tujuh kesepakatan kerja sama antara Indonesia dengan China.

Dilansir website resmi presidenri.go.id, kesepakatan kerja sama yang diteken kedua negara yakni:

1. Protokol Persyaratan Fitosanitari untuk Ekspor Buah Kelapa Segar dari Indonesia ke China

2. Pedoman Kerja Teknis untuk Mempromosikan Perikanan Tangkap Berkelanjutan

3. Memorandum Saling Pengertian tentang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Biru

4. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Sumber Daya Mineral

5. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Mineral Hijau

6. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Bidang Sumber Daya Air

7. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Penilaian Kesesuaian.

Penandatanganan tujuh kesepakatan ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Xi Jinping.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pengusaha Indonesia dengan sejumlah perusahaan top asal China bakal menandatangani perjanjian investasi senilai lebih dari 10 miliar dollar AS pada Minggu (10/11/2024) atau hari ini.

Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping di Beijing pada Sabtu (9/11/2024).

Prabowo menyebutkan, penandatanganan perjanjian investasi itu bakal diteken saat pertemuan antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bertemu dengan sejumlah perusahaan China pada Minggu.

Dok Sekretariat Presiden Presiden RI Prabowo Subianto (kanan) bersama Perdana Menteri China, Li Qiang saat bertemu di Beijing, China, Sabtu (9/11/2024).

"Besok (Minggu), saya akan diundang ke pertemuan antara Kadin Indonesia dengan perusahaan-perusahaan top China. Dan kita akan menandatangani persetujuan kerja sama yang totalnya lebih dari 10 juta dollar AS," ujar Prabowo dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden.

"Saya pikir ini adalah pencapaian yang sangat signifikan dalam hubungan kita (Indonesia-China)," tegas Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung China sebagai mitra ekonomi yang strategis bagi Indonesia.

Selain itu, China juga disebutnya masuk di jajaran top investor bagi Indonesia.

"Kami berterimakasih banyak atas support Anda (pemerintah China)," kata Kepala Negara.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan hubungan bilateral dalam rangka kesejahteraan dan stabilitas di Asia.

Presiden meyakini bahwa hubungan Indonesia dan China akan menciptakan suasana kondusif di kawasan Asia.

Dok Sekretariat Presiden Presiden RI Prabowo Subianto bersama rombongan saat memberikan penghormatan kepada Monumen Pahlawan di Tiananmen Square, China, Sabtu (9/11/2024).

Tujuh kesepakatan bidang ekonomi

Sejumlah menteri bidang ekonomi tampak ikut dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dengan Presiden Xi Jinping.

Mereka yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah.

Para menteri tersebut juga melakukan penandatanganan tujuh kesepakatan kerja sama antara Indonesia dengan China.

Dilansir website resmi presidenri.go.id, kesepakatan kerja sama yang diteken kedua negara yakni:

1. Protokol Persyaratan Fitosanitari untuk Ekspor Buah Kelapa Segar dari Indonesia ke China

2. Pedoman Kerja Teknis untuk Mempromosikan Perikanan Tangkap Berkelanjutan

3. Memorandum Saling Pengertian tentang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Biru

4. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Sumber Daya Mineral

5. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Mineral Hijau

6. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Bidang Sumber Daya Air

7. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Penilaian Kesesuaian.

Penandatanganan tujuh kesepakatan ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Xi Jinping.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Bidang Organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Eka Sastra mengatakan ada sejumlah tahapan sebelum Musyawarah Nasional (Munas) IX Kadin Indonesia digelar di pemerintahan mendatang.

Salah satunya, didahului dengan rapat pimpinan nasional (rapimnas) Kadin untuk merumuskan agenda strategis Munas IX.

"Sesuai AD/ART, pelaksanaan Munas harus sesuai dengan tahapan-tahapan penting. Yang pertama, rapimnas sebagai bagian persiapan forum Munas untuk membahas agenda strategis munas," ujar Eka dilansir dari akun resmi Instagram Kadin Indonesia @kadin.indonesia.official yang terverifikasi pada Senin (7/10/2024).

Eka menyebutkan, rapimnas akan mengundang seluruh perwakilan Kadin provinsi, termasuk para anggota luar biasa (ALB) untuk memastikan keterlibatan semua unsur organisasi dalam proses pengambilan keputusan.

"Nah, di sinilah kita akan mulai mengatur mekanisme pemilihan pendaftaran dan verifikasi peserta Munas," kata Eka.

Kedua, Kadin akan melaksanakan mekanisme konvensi ALB.Yang mana salam konvensi itu, semua ALB yang ingin berpartisipasi harus melalui proses pendaftaran, verifikasi dan validasi keanggotaan.

"Proses ini diatur secara formal oleh AD/ART dan peraturan organisasi Kadin untuk memastikan bahwa seluruh ALB terdaftar sebagai anggota dan sah sebagai anggota," ungkap Eka.

Usai dua tahapan itu, Kadin akan melaksanakan Munas ke-IX yang merupakan forum tertinggi dalam kadin. Agar Munas sah, kata Eka, harus memenuhi kuorum, yaitu 50 persen tambah 1 Kadin provinsi dan setengah dari total ALB yang memiliki hak suara.

"Tanpa kuorum Munas tak dapat berjalan dan keputusan penting tak bisa diambil. Karena itu peran seluruh Kadin provinsi dan ALB sangat penting dalam semua proses," tutur Eka.

"Untuk itu izinkan saya mengajak, khususnya bagi para ALB untuk dapat menjadi anggota aktif dan berpartisipasi sebagai anggota Munas melalui proses konvensi yg sudah diatur dalam ketentuan AD/ART serta peraturan organisasi Kadin," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Bidang Koordinator Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin, Yukki N Hanafi mengatakan, Kadin Indonesia masih menunggu arahan pemerintah soal kepastian waktu pelaksanaan Munas IX Kadin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Bidang Organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Eka Sastra mengatakan ada sejumlah tahapan sebelum Musyawarah Nasional (Munas) IX Kadin Indonesia digelar di pemerintahan mendatang.

Salah satunya, didahului dengan rapat pimpinan nasional (rapimnas) Kadin untuk merumuskan agenda strategis Munas IX.

"Sesuai AD/ART, pelaksanaan Munas harus sesuai dengan tahapan-tahapan penting. Yang pertama, rapimnas sebagai bagian persiapan forum Munas untuk membahas agenda strategis munas," ujar Eka dilansir dari akun resmi Instagram Kadin Indonesia @kadin.indonesia.official yang terverifikasi pada Senin (7/10/2024).

Eka menyebutkan, rapimnas akan mengundang seluruh perwakilan Kadin provinsi, termasuk para anggota luar biasa (ALB) untuk memastikan keterlibatan semua unsur organisasi dalam proses pengambilan keputusan.

"Nah, di sinilah kita akan mulai mengatur mekanisme pemilihan pendaftaran dan verifikasi peserta Munas," kata Eka.

Kedua, Kadin akan melaksanakan mekanisme konvensi ALB.Yang mana salam konvensi itu, semua ALB yang ingin berpartisipasi harus melalui proses pendaftaran, verifikasi dan validasi keanggotaan.

"Proses ini diatur secara formal oleh AD/ART dan peraturan organisasi Kadin untuk memastikan bahwa seluruh ALB terdaftar sebagai anggota dan sah sebagai anggota," ungkap Eka.

Usai dua tahapan itu, Kadin akan melaksanakan Munas ke-IX yang merupakan forum tertinggi dalam kadin. Agar Munas sah, kata Eka, harus memenuhi kuorum, yaitu 50 persen tambah 1 Kadin provinsi dan setengah dari total ALB yang memiliki hak suara.

"Tanpa kuorum Munas tak dapat berjalan dan keputusan penting tak bisa diambil. Karena itu peran seluruh Kadin provinsi dan ALB sangat penting dalam semua proses," tutur Eka.

"Untuk itu izinkan saya mengajak, khususnya bagi para ALB untuk dapat menjadi anggota aktif dan berpartisipasi sebagai anggota Munas melalui proses konvensi yg sudah diatur dalam ketentuan AD/ART serta peraturan organisasi Kadin," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Bidang Koordinator Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin, Yukki N Hanafi mengatakan, Kadin Indonesia masih menunggu arahan pemerintah soal kepastian waktu pelaksanaan Munas IX Kadin.

Pelaksanaan Munas IX tersebut sudah disepakati oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie dalam pertemuan beberapa waktu lalu.

Dalam kesepakatan ditegaskan bahwa Munas Kadin selanjutnya digelar setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilantik pada 20 Oktober mendatang.

"Beberapa waktu lalu, sesuai dengan surat kesepakatan antara Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Arsjad Rasjid dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Bapak Anindya Bakrie, maka Kadin Indonesia akan melaksanakan musyawarah nasional setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, dengan menunggu arahan dari pemerintah untuk waktu pelaksanaan," ujar Yukki dalam video yang diterima Kompas.com, Sabtu (5/10/2024).

Yukki menjelaskan, sebagai organisasi yang sah sesuai hukum dan tegak turus taat pada Undang-undang (UU) Kadin nomor 1 tahun 1987 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 tahun 2022 serta peraturan organisasi Kadin Indonesia sudah mulai mempersiapkan langkah-langkah agar memastikan pelaksanaan munas mendatang dapat mengakomodasi aspirasi dari Kadin provinsi, asosiasi yang menjadi anggota luar biasa Kadin Indonesia, dan seluruh anggota.

Persiapan itu sudah digelar pada Kamis (3/10/2024) dengan dihadiri oleh 497 peserta secara langsung dan secara daring. Dalam kesempatan itu, sebanyak 149 perwakilan ALB Kadin Indonesia juga ikut hadir.

"Di mana para peserta menyampaikan pendapat dan aspirasinya mereka. Kadin Indonesia siap menerima arahan dan petunjuk dari pemerintah untuk melaksanakan musyawarah nasional sesuai undang-undang Kadin nomor 1 tahun 1987 dan Keppres nomor 18 tahun 2022, serta peraturan organisasi," tegas Yukki.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dualisme Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia makin meruncing. Kadin yang diketuai Arsjad Rasjid berencana menempuh jalur hukum terkait hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Adapun hasil Munaslub yang digelar di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, Sabtu (14/9/2024), memilih Anindya Bakrie menjadi Ketum Kadin Indonesia melengserkan Arsjad.

Munaslub itu diklaim dihadiri dihadiri perwakilan 21 pengurus Kadin Provinsi dan 25 anggota luar biasa (ALB) Kadin.

Pimpinan Munaslub Nurdin Halid mengatakan bahwa penunjukkan Anindya sebagai Ketum Kadin Indonesia telah memenuhi kuorum.

Namun, kubu Arsjad mengatakan bahwa Munaslub tersebut ilegal. Sebab, 21 Kadin Provinsi menolak hasil Munaslub karena tidak sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

Proses hukum di pengadilan

Namun, Hamdan menyebut, belum menentukan pengadilan mana yang akan dituju Kadin Indonesia kubu Arsjad.

“Pengadilan Negeri mana, nanti kami tentukan, karena akan banyak aspek yang kami kaji,” kata Hamdan.

Hamdan mengatakan, langkah hukum itu ditempuh untuk memperkuat bahwa Munaslub Kadin Indonesia yang memilih Anindya Bakrie sebagai ketum itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Kadin Indonesia, dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022.

“Yang kami gugat penanggung jawab Munaslub, ada steering committee/organizing committee (SC/OC), dan siapa pun yang secara aktif terlibat dengan Munaslub. Kami sudah punya catatan,” kata Hamdan.

Polisikan oknum

Kadin Indonesia juga akan memanggil 13 Ketua Umum Kadin Provinsi dan 24 ALB Kadin karena terlibat Munaslub.

Jumlah tersebut berdasarkan hasil temuan sementara Kadin Indonesia.

“Akan dimintai keterangan, apakah betul begitu, kenapa bisa sampai terjadi. Kami tidak mau sepihak, meski bukti-bukti sudah ada,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K Harjono saat konferensi pers di Menara Kadin lantai 3, Rabu kemarin.

Selain itu, Kadin Indonesia juga menemukan tujuh anggota pengurus Kadin Indonesia yang terlibat dalam Munaslub tersebut.

Kuasa Hukum Kadin Provinsi Denny Kailimang mengatakan bahwa Kadin Provinsi tidak pernah melakukan atau menulis surat ke Dewan Pengurus Kadin Indonesia untuk mengadakan Munaslub.

“Tidak pernah melakukan rapat dewan pengurus Kadin Provinsi untuk menegur Pengurus Kadin Indonesia,” ujar Denny.

Namun, pada kenyataannya, terdapat oknum-oknum yang mengaku dan memberikan keterangan suara baik lisan maupun tulisan sebagai Ketua Umum Pengurus Kadin Provinsi atau sebagai utusan Kadin Provinsi dalam Munaslub.

Denny mengatakan, hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang diduga telah membuat surat palsu dan/atau memakai surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 263 ayat (2) KUHP.

“Atas dasar itulah dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, sebanyak lima Ketua Umum Kadin Provinsi melapor ke Bareskrim Mabes Polri,” kata Denny.

Namun, setelah berkoordinasi dengan Mabes Polri, masih ada data-data yang harus dilengkapi.

“Hasil koordinasi kami dengan Mabes Polri, masih ada bukti-bukti yang akan kami lengkapi untuk laporan tersebut,” tutur Denny.

Tanggapan diplomatis Anindya

Sementara itu, Anindya menjawab secara diplomatis ketika ditanya awak media soal rencana kubu Arsjad akan menempuh proses hukum terkait Munaslub.

Anindya mengatakan bahwa Munaslub merupakan suatu forum dan lembaga tertinggi yang diajukan oleh Kadin Provinsi, asosiasi, dan himpunan.

“Mereka telah melakukan dengan baik, dan itu juga mendapat izin dari pihak yang berwajib untuk melaksanakannya Nah, tentu sudah selesai dan hasilnya seperti kita ketahui,” kata Anindya di Menara Kadin lantai 29, Selasa (24/9/2024).

Anindya menganggap wajar apabila ada pihak-pihak yang tidak suka dengan hasil Munaslub.

“Ada pihak-pihak yang suka, tidak suka, saya rasa wajar. Dan tentu ada bidangnya sendiri, ranahnya sendiri,” kata Anindya.

“Tapi kembali lagi ke Kadin, amanah saya memang untuk membangun Kadin, untuk lebih baik lagi interaksi dengan pemerintah. Jadi kami tentunya memahami, (kami) ingin merangkul semuanya, sebanyak-banyaknya,” ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dualisme Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia makin meruncing. Kadin yang diketuai Arsjad Rasjid berencana menempuh jalur hukum terkait hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Adapun hasil Munaslub yang digelar di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, Sabtu (14/9/2024), memilih Anindya Bakrie menjadi Ketum Kadin Indonesia melengserkan Arsjad.

Munaslub itu diklaim dihadiri dihadiri perwakilan 21 pengurus Kadin Provinsi dan 25 anggota luar biasa (ALB) Kadin.

Pimpinan Munaslub Nurdin Halid mengatakan bahwa penunjukkan Anindya sebagai Ketum Kadin Indonesia telah memenuhi kuorum.

Namun, kubu Arsjad mengatakan bahwa Munaslub tersebut ilegal. Sebab, 21 Kadin Provinsi menolak hasil Munaslub karena tidak sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

Proses hukum di pengadilan

Namun, Hamdan menyebut, belum menentukan pengadilan mana yang akan dituju Kadin Indonesia kubu Arsjad.

“Pengadilan Negeri mana, nanti kami tentukan, karena akan banyak aspek yang kami kaji,” kata Hamdan.

Hamdan mengatakan, langkah hukum itu ditempuh untuk memperkuat bahwa Munaslub Kadin Indonesia yang memilih Anindya Bakrie sebagai ketum itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Kadin Indonesia, dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022.

“Yang kami gugat penanggung jawab Munaslub, ada steering committee/organizing committee (SC/OC), dan siapa pun yang secara aktif terlibat dengan Munaslub. Kami sudah punya catatan,” kata Hamdan.

Polisikan oknum

Kadin Indonesia juga akan memanggil 13 Ketua Umum Kadin Provinsi dan 24 ALB Kadin karena terlibat Munaslub.

Jumlah tersebut berdasarkan hasil temuan sementara Kadin Indonesia.

“Akan dimintai keterangan, apakah betul begitu, kenapa bisa sampai terjadi. Kami tidak mau sepihak, meski bukti-bukti sudah ada,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K Harjono saat konferensi pers di Menara Kadin lantai 3, Rabu kemarin.

Selain itu, Kadin Indonesia juga menemukan tujuh anggota pengurus Kadin Indonesia yang terlibat dalam Munaslub tersebut.

Kuasa Hukum Kadin Provinsi Denny Kailimang mengatakan bahwa Kadin Provinsi tidak pernah melakukan atau menulis surat ke Dewan Pengurus Kadin Indonesia untuk mengadakan Munaslub.

“Tidak pernah melakukan rapat dewan pengurus Kadin Provinsi untuk menegur Pengurus Kadin Indonesia,” ujar Denny.

Namun, pada kenyataannya, terdapat oknum-oknum yang mengaku dan memberikan keterangan suara baik lisan maupun tulisan sebagai Ketua Umum Pengurus Kadin Provinsi atau sebagai utusan Kadin Provinsi dalam Munaslub.

Denny mengatakan, hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang diduga telah membuat surat palsu dan/atau memakai surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 263 ayat (2) KUHP.

“Atas dasar itulah dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, sebanyak lima Ketua Umum Kadin Provinsi melapor ke Bareskrim Mabes Polri,” kata Denny.

Namun, setelah berkoordinasi dengan Mabes Polri, masih ada data-data yang harus dilengkapi.

“Hasil koordinasi kami dengan Mabes Polri, masih ada bukti-bukti yang akan kami lengkapi untuk laporan tersebut,” tutur Denny.

Tanggapan diplomatis Anindya

Sementara itu, Anindya menjawab secara diplomatis ketika ditanya awak media soal rencana kubu Arsjad akan menempuh proses hukum terkait Munaslub.

Anindya mengatakan bahwa Munaslub merupakan suatu forum dan lembaga tertinggi yang diajukan oleh Kadin Provinsi, asosiasi, dan himpunan.

“Mereka telah melakukan dengan baik, dan itu juga mendapat izin dari pihak yang berwajib untuk melaksanakannya Nah, tentu sudah selesai dan hasilnya seperti kita ketahui,” kata Anindya di Menara Kadin lantai 29, Selasa (24/9/2024).

Anindya menganggap wajar apabila ada pihak-pihak yang tidak suka dengan hasil Munaslub.

“Ada pihak-pihak yang suka, tidak suka, saya rasa wajar. Dan tentu ada bidangnya sendiri, ranahnya sendiri,” kata Anindya.

“Tapi kembali lagi ke Kadin, amanah saya memang untuk membangun Kadin, untuk lebih baik lagi interaksi dengan pemerintah. Jadi kami tentunya memahami, (kami) ingin merangkul semuanya, sebanyak-banyaknya,” ujar dia.

KOMPAS.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tengah hangat jadi perbincangan publik di Tanah Air. Sang ketua umumnya, Arsjad Rasjid dilengserkan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Hotel St. Regis, Jakarta, pada hari Sabtu 13 September 2024.

Arsjad Rasjid yang sejatinya baru selesai menjabat sampai 2026 itu diberhentikan paksa karena dinilai melanggar anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Posisinya lalu digantikan oleh Anindya Bakrie.

Dari kabar yang beredar, dalih yang digunakan Kadin versi Munaslub, Arsjad Rasjid dianggap sudah melanggar aturan karena ia membawa organisasi ke ranah politik, di mana ia pernah menjadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Namun kubu Arsjad Rasjid tidak tinggal diam. Mereka menuding Munaslub tersebut ilegal dan tidak sesuai aturan. Selain konflik di kepengurusan pusat, pengurus Kadin Daerah juga terbelah jadi dua kubu.

Lalu apa tugas dan fungsi Kadin Indonesia, dan seberapa penting sampai posisi ketua umumnya jadi rebutan para pengusaha papan atas nasional?

Tugas dan fungsi Kadin

Melansir laman resmi Kadin Indonesia, Kadin.id, Kadin Indonesia dibentuk pada 24 September 1968 dan ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987 sebagai satu-satunya induk organisasi dunia usaha baik di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta.

Jaringan bisnis Kadin mencakup hingga provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Kadin juga menaungi asosiasi-asosiasi bisnis yang mencakup semua sektor usaha.

Hal ini menjadikan Kadin sebagai organisasi bisnis dengan jaringan terbesar di Indonesia. Banyak sekali organisasi berbentuk asosiasi bisnis atau kelompok pengusaha yang terdaftar di Indonesia, juga merupakan anggota Kadin.

Secara umum, anggota Kadin terbagi dalam empat kategori. Pertama Anggota Biasa (AB) yang diisi pengusaha perseorangan dan perusahaan. Kedua Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro yakni pengusaha atau perusahaan yang berstatus usaha kecil dan menengah.

Kelompok ketiga adalah Anggota Luar Biasa (ALB) yang terdiri dari asosiasi bisnis. Ada ratusan organisasi bisnis yang bernaung sebagai ALB Kadin.

Beberapa organisasi pengusaha yang jaringannya cukup besar dan berada di bawah Kadin antara lain Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Kemudian kelompok anggota terakhir adalah Anggota Luar Biasa Tercatat (ALBT). ALBT ini berbeda dengan ALB karena tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota.

Kadin juga merupakan mitra utama pemerintah dalam bisnis. Hampir setiap acara pertemuan bisnis yang digelar pemerintah selalu menggandeng Kadin, termasuk dalam negosiasi perdagangan dan kesepakatan bisnis dengan negara lain.

Ketua umum Kadin dari masa ke masa pun bukan orang-orang sembarangan. Mereka yang duduk di ketua maupun kepengurusan Kadin adalah para pengusaha papan atas nasional.

Beberapa nama yang pernah menjabat sebagai Ketua Kadin Indonesia antara lain Sukamdani Sahid Gitosardjono, Hasyim Ning, Suryo Bambang Sulisto, Rosan Roeslani, hingga Aburizal Bakrie.

Karena peran pentingnya tersebut, semua negara di dunia juga memiliki organisasi kamar dagang yang mewadahi para pengusaha maupun perusahaan.

Masih dikutip dari laman resminya, Kadin Indonesia merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa.

Tugas Kadin

Merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, tugas-tugas Kadin adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi penciptaan sinergi antar pengusaha Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya
2. Melaksanakan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha
3. Mewakili dunia usaha dalam berbagai forum penetuan kebijaksanaan ekonomi
4. Memfasilitasi pengembangan tanggungjawab sosial perusahaan
5. Membudayakan etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di kalangan dunia usaha
6. Membina dan memberdayakan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan dunia usaha
7. Memberikan akreditasi kepada Organisasi Perusahaan yang akan menerbitkan sertifikat sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan KADIN Indonesia
8. Memberikan jasa-jasa layanan dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrase dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya
9. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah serta memperjuangkan berbagai pelimpahan wewenang sesuai dengan semangat dan jiwa UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
10. Meningkatkan efisiensi dunia usaha Indonesia dengan menyediakan pelayanan di bidang informasi pengembangan usaha, solusi teknologi, sumber daya manusia (SDM), manajemen kendali mutu (MKM), manajemen energi, lingkungan dan sebagainya
11. Mendorong tumbuh kembangnya kewirausahaan dan wirausaha baru serta mengembangkan bisnis, baik yang memiliki lingkup nasional, regional maupun internasional.

KOMPAS.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tengah hangat jadi perbincangan publik di Tanah Air. Sang ketua umumnya, Arsjad Rasjid dilengserkan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Hotel St. Regis, Jakarta, pada hari Sabtu 13 September 2024.

Arsjad Rasjid yang sejatinya baru selesai menjabat sampai 2026 itu diberhentikan paksa karena dinilai melanggar anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Posisinya lalu digantikan oleh Anindya Bakrie.

Dari kabar yang beredar, dalih yang digunakan Kadin versi Munaslub, Arsjad Rasjid dianggap sudah melanggar aturan karena ia membawa organisasi ke ranah politik, di mana ia pernah menjadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Namun kubu Arsjad Rasjid tidak tinggal diam. Mereka menuding Munaslub tersebut ilegal dan tidak sesuai aturan. Selain konflik di kepengurusan pusat, pengurus Kadin Daerah juga terbelah jadi dua kubu.

Lalu apa tugas dan fungsi Kadin Indonesia, dan seberapa penting sampai posisi ketua umumnya jadi rebutan para pengusaha papan atas nasional?

Tugas dan fungsi Kadin

Melansir laman resmi Kadin Indonesia, Kadin.id, Kadin Indonesia dibentuk pada 24 September 1968 dan ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987 sebagai satu-satunya induk organisasi dunia usaha baik di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta.

Jaringan bisnis Kadin mencakup hingga provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Kadin juga menaungi asosiasi-asosiasi bisnis yang mencakup semua sektor usaha.

Hal ini menjadikan Kadin sebagai organisasi bisnis dengan jaringan terbesar di Indonesia. Banyak sekali organisasi berbentuk asosiasi bisnis atau kelompok pengusaha yang terdaftar di Indonesia, juga merupakan anggota Kadin.

Secara umum, anggota Kadin terbagi dalam empat kategori. Pertama Anggota Biasa (AB) yang diisi pengusaha perseorangan dan perusahaan. Kedua Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro yakni pengusaha atau perusahaan yang berstatus usaha kecil dan menengah.

Kelompok ketiga adalah Anggota Luar Biasa (ALB) yang terdiri dari asosiasi bisnis. Ada ratusan organisasi bisnis yang bernaung sebagai ALB Kadin.

Beberapa organisasi pengusaha yang jaringannya cukup besar dan berada di bawah Kadin antara lain Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Kemudian kelompok anggota terakhir adalah Anggota Luar Biasa Tercatat (ALBT). ALBT ini berbeda dengan ALB karena tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota.

Kadin juga merupakan mitra utama pemerintah dalam bisnis. Hampir setiap acara pertemuan bisnis yang digelar pemerintah selalu menggandeng Kadin, termasuk dalam negosiasi perdagangan dan kesepakatan bisnis dengan negara lain.

Ketua umum Kadin dari masa ke masa pun bukan orang-orang sembarangan. Mereka yang duduk di ketua maupun kepengurusan Kadin adalah para pengusaha papan atas nasional.

Beberapa nama yang pernah menjabat sebagai Ketua Kadin Indonesia antara lain Sukamdani Sahid Gitosardjono, Hasyim Ning, Suryo Bambang Sulisto, Rosan Roeslani, hingga Aburizal Bakrie.

Karena peran pentingnya tersebut, semua negara di dunia juga memiliki organisasi kamar dagang yang mewadahi para pengusaha maupun perusahaan.

Masih dikutip dari laman resminya, Kadin Indonesia merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa.

Tugas Kadin

Merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, tugas-tugas Kadin adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi penciptaan sinergi antar pengusaha Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya
2. Melaksanakan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha
3. Mewakili dunia usaha dalam berbagai forum penetuan kebijaksanaan ekonomi
4. Memfasilitasi pengembangan tanggungjawab sosial perusahaan
5. Membudayakan etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di kalangan dunia usaha
6. Membina dan memberdayakan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan dunia usaha
7. Memberikan akreditasi kepada Organisasi Perusahaan yang akan menerbitkan sertifikat sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan KADIN Indonesia
8. Memberikan jasa-jasa layanan dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrase dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya
9. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah serta memperjuangkan berbagai pelimpahan wewenang sesuai dengan semangat dan jiwa UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
10. Meningkatkan efisiensi dunia usaha Indonesia dengan menyediakan pelayanan di bidang informasi pengembangan usaha, solusi teknologi, sumber daya manusia (SDM), manajemen kendali mutu (MKM), manajemen energi, lingkungan dan sebagainya
11. Mendorong tumbuh kembangnya kewirausahaan dan wirausaha baru serta mengembangkan bisnis, baik yang memiliki lingkup nasional, regional maupun internasional.

KOMPAS.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tengah hangat jadi perbincangan publik di Tanah Air. Sang ketua umumnya, Arsjad Rasjid dilengserkan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Hotel St. Regis, Jakarta, pada hari Sabtu 13 September 2024.

Arsjad Rasjid yang sejatinya baru selesai menjabat sampai 2026 itu diberhentikan paksa karena dinilai melanggar anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Posisinya lalu digantikan oleh Anindya Bakrie.

Dari kabar yang beredar, dalih yang digunakan Kadin versi Munaslub, Arsjad Rasjid dianggap sudah melanggar aturan karena ia membawa organisasi ke ranah politik, di mana ia pernah menjadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Namun kubu Arsjad Rasjid tidak tinggal diam. Mereka menuding Munaslub tersebut ilegal dan tidak sesuai aturan. Selain konflik di kepengurusan pusat, pengurus Kadin Daerah juga terbelah jadi dua kubu.

Lalu apa tugas dan fungsi Kadin Indonesia, dan seberapa penting sampai posisi ketua umumnya jadi rebutan para pengusaha papan atas nasional?

Tugas dan fungsi Kadin

Melansir laman resmi Kadin Indonesia, Kadin.id, Kadin Indonesia dibentuk pada 24 September 1968 dan ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987 sebagai satu-satunya induk organisasi dunia usaha baik di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta.

Jaringan bisnis Kadin mencakup hingga provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Kadin juga menaungi asosiasi-asosiasi bisnis yang mencakup semua sektor usaha.

Hal ini menjadikan Kadin sebagai organisasi bisnis dengan jaringan terbesar di Indonesia. Banyak sekali organisasi berbentuk asosiasi bisnis atau kelompok pengusaha yang terdaftar di Indonesia, juga merupakan anggota Kadin.

Secara umum, anggota Kadin terbagi dalam empat kategori. Pertama Anggota Biasa (AB) yang diisi pengusaha perseorangan dan perusahaan. Kedua Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro yakni pengusaha atau perusahaan yang berstatus usaha kecil dan menengah.

Kelompok ketiga adalah Anggota Luar Biasa (ALB) yang terdiri dari asosiasi bisnis. Ada ratusan organisasi bisnis yang bernaung sebagai ALB Kadin.

Beberapa organisasi pengusaha yang jaringannya cukup besar dan berada di bawah Kadin antara lain Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Kemudian kelompok anggota terakhir adalah Anggota Luar Biasa Tercatat (ALBT). ALBT ini berbeda dengan ALB karena tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota.

Kadin juga merupakan mitra utama pemerintah dalam bisnis. Hampir setiap acara pertemuan bisnis yang digelar pemerintah selalu menggandeng Kadin, termasuk dalam negosiasi perdagangan dan kesepakatan bisnis dengan negara lain.

Ketua umum Kadin dari masa ke masa pun bukan orang-orang sembarangan. Mereka yang duduk di ketua maupun kepengurusan Kadin adalah para pengusaha papan atas nasional.

Beberapa nama yang pernah menjabat sebagai Ketua Kadin Indonesia antara lain Sukamdani Sahid Gitosardjono, Hasyim Ning, Suryo Bambang Sulisto, Rosan Roeslani, hingga Aburizal Bakrie.

Karena peran pentingnya tersebut, semua negara di dunia juga memiliki organisasi kamar dagang yang mewadahi para pengusaha maupun perusahaan.

Masih dikutip dari laman resminya, Kadin Indonesia merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa.

Tugas Kadin

Merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, tugas-tugas Kadin adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi penciptaan sinergi antar pengusaha Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya
2. Melaksanakan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha
3. Mewakili dunia usaha dalam berbagai forum penetuan kebijaksanaan ekonomi
4. Memfasilitasi pengembangan tanggungjawab sosial perusahaan
5. Membudayakan etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di kalangan dunia usaha
6. Membina dan memberdayakan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan dunia usaha
7. Memberikan akreditasi kepada Organisasi Perusahaan yang akan menerbitkan sertifikat sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan KADIN Indonesia
8. Memberikan jasa-jasa layanan dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrase dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya
9. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah serta memperjuangkan berbagai pelimpahan wewenang sesuai dengan semangat dan jiwa UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
10. Meningkatkan efisiensi dunia usaha Indonesia dengan menyediakan pelayanan di bidang informasi pengembangan usaha, solusi teknologi, sumber daya manusia (SDM), manajemen kendali mutu (MKM), manajemen energi, lingkungan dan sebagainya
11. Mendorong tumbuh kembangnya kewirausahaan dan wirausaha baru serta mengembangkan bisnis, baik yang memiliki lingkup nasional, regional maupun internasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Arsjad Rasjid akan menyampaikan sikap usai dirinya dilengserkan dari jabatan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Rencananya, Arsjad akan menggelar konferensi pers di Menara Kadin, Jakarta, Minggu (15/9/2024) sekira pukul 13.00 WIB, bersama perwakilan 21 Kadin Provinsi.

Kadin Provinsi yang menolak Munaslub antara lain dari Kadin Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.

Penolakan dilandasi pertimbangan bahwa Munaslub yang akan digelar tidak mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

“Dewan Pengurus Kadin Gorontalo menyepakati tetap mendukung kepemimpinan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia sampai dengan masa bakti tahun 2026. Selain itu, berdasarkan AD/ART Kadin Indonesia, Kadin tidak mengenal Munaslub atau pergantian antar waktu selama Ketua Umum Terpilih tidak melanggar atau menyatakan mengundurkan diri,” kata Ketua Umum Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Litty dalam keterangan pers, Sabtu (14/9/2024).

Ketua Umum Kadin Sulawesi Tenggara, Anton Timbang juga menegaskan menolak gerakan Munaslub yang tidak sah dan tidak sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia.

“Dewan Pengurus Kadin Sulawesi Tenggara menolak segala bentuk gerakan yang tidak sah. Kami menilai segala tindakan yang tidak sejalan dengan aturan organisasi, merusak marwah Kadin sebagai organisasi wadah dunia usaha,” kata Anton.

Dalam keterangan pers bersama, penolakan juga diungkapkan oleh Ketua Umum Kadin Papua Ronald Antonio, Ketua Umum Kadin Maluku Utara Umar Lessy, Ketua Umum Kadin Bengkulu Ahmad Irfansyah, dan Ketua Umum Kadin Kalimantan Barat Arya Rizqi Darsono.

Adapun dalam Munaslub hari ini, Sabtu, Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kadin melengserkan Arsjad Rasjid.

Munaslub yang digelar di Hotel St Regis itu turut dihadiri Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Menteri Investasi sekaligus eks Ketum Kadin Indonesia Rosan Roeslani.

Pimpinan Munaslub Nurdin Halid mengatakan bahwa penunjukkan Anindya sebagai Ketum Kadin Indonesia itu telah memenuhi kuorum.

Munaslub itu diklaim dihadiri perwakilan 21 pengurus Kadin Provinsi dan 25 anggota luar biasa (ALB) Kadin.

“Setelah melihat seluruh persatuan administrasi dan proses, ini aspirasi dari Kadin Daerah, itu sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga, 50 persen (jumlah total dari Kadin Daerah) 1, kemudian asosiasi luar biasa, 50 persen plus 1, bahkan melampaui dari itu, sehingga sangat memenuhi syarat untuk diselenggarakan Munaslub,” kata Nurdin usai Munaslub.

“Jadi sisi dasar hukum itu sangat kuat dan sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), tidak ada yang menyimpang dari itu,” ujar Nurdin.

Nurdin Halid mengatakan, penunjukkan Anindya sebagai Ketum Kadin Indonesia karena suara dari mayoritas Kadin Daerah. Anindya pun terpilih secara aklamasi.

“Tadi saya buka pendaftaran lagi. Yang seharusnya pendaftaran sudah ditutup, tapi saya buka lagi, beri kesempatan. Siapa tahu ada yang mau mendaftar, tapi sampai terakhir hanya satu yang mendaftar. Itu hal yang normal, dan itu aspiratif, itu aspirasi aklamasi,” kata politikus Partai Golkar tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Arsjad Rasjid akan menyampaikan sikap usai dirinya dilengserkan dari jabatan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Rencananya, Arsjad akan menggelar konferensi pers di Menara Kadin, Jakarta, Minggu (15/9/2024) sekira pukul 13.00 WIB, bersama perwakilan 21 Kadin Provinsi.

Kadin Provinsi yang menolak Munaslub antara lain dari Kadin Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.

Penolakan dilandasi pertimbangan bahwa Munaslub yang akan digelar tidak mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

“Dewan Pengurus Kadin Gorontalo menyepakati tetap mendukung kepemimpinan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia sampai dengan masa bakti tahun 2026. Selain itu, berdasarkan AD/ART Kadin Indonesia, Kadin tidak mengenal Munaslub atau pergantian antar waktu selama Ketua Umum Terpilih tidak melanggar atau menyatakan mengundurkan diri,” kata Ketua Umum Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Litty dalam keterangan pers, Sabtu (14/9/2024).

Ketua Umum Kadin Sulawesi Tenggara, Anton Timbang juga menegaskan menolak gerakan Munaslub yang tidak sah dan tidak sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia.

“Dewan Pengurus Kadin Sulawesi Tenggara menolak segala bentuk gerakan yang tidak sah. Kami menilai segala tindakan yang tidak sejalan dengan aturan organisasi, merusak marwah Kadin sebagai organisasi wadah dunia usaha,” kata Anton.

Dalam keterangan pers bersama, penolakan juga diungkapkan oleh Ketua Umum Kadin Papua Ronald Antonio, Ketua Umum Kadin Maluku Utara Umar Lessy, Ketua Umum Kadin Bengkulu Ahmad Irfansyah, dan Ketua Umum Kadin Kalimantan Barat Arya Rizqi Darsono.

Adapun dalam Munaslub hari ini, Sabtu, Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kadin melengserkan Arsjad Rasjid.

Munaslub yang digelar di Hotel St Regis itu turut dihadiri Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Menteri Investasi sekaligus eks Ketum Kadin Indonesia Rosan Roeslani.

Pimpinan Munaslub Nurdin Halid mengatakan bahwa penunjukkan Anindya sebagai Ketum Kadin Indonesia itu telah memenuhi kuorum.

Munaslub itu diklaim dihadiri perwakilan 21 pengurus Kadin Provinsi dan 25 anggota luar biasa (ALB) Kadin.

“Setelah melihat seluruh persatuan administrasi dan proses, ini aspirasi dari Kadin Daerah, itu sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga, 50 persen (jumlah total dari Kadin Daerah) 1, kemudian asosiasi luar biasa, 50 persen plus 1, bahkan melampaui dari itu, sehingga sangat memenuhi syarat untuk diselenggarakan Munaslub,” kata Nurdin usai Munaslub.

“Jadi sisi dasar hukum itu sangat kuat dan sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), tidak ada yang menyimpang dari itu,” ujar Nurdin.

Nurdin Halid mengatakan, penunjukkan Anindya sebagai Ketum Kadin Indonesia karena suara dari mayoritas Kadin Daerah. Anindya pun terpilih secara aklamasi.

“Tadi saya buka pendaftaran lagi. Yang seharusnya pendaftaran sudah ditutup, tapi saya buka lagi, beri kesempatan. Siapa tahu ada yang mau mendaftar, tapi sampai terakhir hanya satu yang mendaftar. Itu hal yang normal, dan itu aspiratif, itu aspirasi aklamasi,” kata politikus Partai Golkar tersebut.