JAKARTA, KOMPAS.com - Kini, tersisa 2,6 juta bidang tanah di Indonesia yang belum terdaftar lewat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni melihat progres PTSL saat ini sesuai target.

"Akumulasi pendaftaran tanah nasional saat ini sudah mencapai 117,4 juta bidang tanah. Jadi, tersisa target sebanyak 2,6 juta bidang," ungkap Raja Juli dalam laman Kementerian ATR/BPN, Kamis (12/9/2024).

Dirinya pun optimistis target pendaftaran tanah sebanyak 120 juta bidang bisa tercapai akhir 2024.

Sejauh ini, sudah ada 445 Kantor Pertanahan (Kantah) dan 31 provinsi yang sepenuhnya menjalankan layanan elektronik.

Sehingga, total Sertifikat Tanah Elektronik saat ini sejumlah 865.646 yang diterbitkan atau melampaui target Kantah.

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana juga membahas terkait implementasi Sertifikat Tanah Elektronik.

Dia terus mendorong agar seluruh Kantah di Indonesia dapat 100 persen menjalankan layanan elektronik.

Suyus pun mengimbau agar pelayanan pertanahan elektronik semakin ditingkatkan.

“Terkait peningkatan layanan, kita sudah siapkan bagaimana nanti peralihan hak atas tanah dapat diproses secara elektronik, sehingga lebih cepat. Saya pikir Bapak dan Ibu bisa berlatih bagaimana proses pelayanan agar dilaksanakan dengan baik,” pungkas Suyus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dijadwalkan akan kembali datang ke Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, pada 11 September 2024-13 September 2024.

Bukan tanpa sebab, kedatangan AHY ke Malang untuk meresmikan kota tersebut menjadi Lengkap.

Kabar tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni dilansir dari laman Kementerian ATR/BPN, Kamis (5/9/2024).

"Untuk Kota Malang, kabar baik Mas AHY sekitar tanggal 11 atau 13 September ini akan datang untuk meresmikan Kota Malang sebagai Kota lengkap," jelas Raja Juli.

Arti dari Kota Lengkap itu adalah semua tanah sudah dipetakan tidak ada lagi gap (jarak) atau overlap (tumpang tindih).

Raja Juli mengatakan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejatinya program Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia.

Untuk itu, setiap daerah menggencarkan PTSL, termasuk Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Malang yang berhasil mendaftarkan seluruh bidang tanahnya.

Manfaat PTSL pun dirasakan, Hartining (67) warga Kelurahan Polehan, Kota Malang yang secara nyata terbantu dan memudahkannya memiliki sertifikat atas tanah yang dia beli pada tahun 1995.

Dia bercerita, mulanya tahu informasi soal program PTSL dari keluarga. Tertarik dengan kemudahan dan biaya yang murah, Hartining tak banyak pikir dan yakin untuk mendaftarkan tanahnya.

Setelah tiga bulan, dia pun akhirnya berhasil mendapatkan sertifikat tanahnya yang diserahkan Raja Juli.

“Saya itu beli tanah dari tahun 1995, itu tidak saya sertipikatkan karena mahal zaman dulu. Terus adik saya beri tahu saya suruh ikut ini (PTSL), katanya murah dan gampang. Akhirnya saya ikut dan ternyata beneran gampang. Nantinya sertigikat ini saya simpan, saya masukkan lemari. Ke mana-mana kuncinya saya bawa, soalnya hasil kerja keras saya sendiri,” tutur dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 10 Kantor Pertanahan (Kantah) di Papua Barat dan Papua Barat Daya siap melayani layanan berbasis elektronik.

Hal ini ditandai dengan peresmian masing-masing sembilan dan satu Kantah di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Rinciannya, Kantah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Tambrauw, dan Kota Sorong.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat John Wiclif Aufa mengungkapkan Papua Barat merupakan daerah pertama yang menerapkan implementasi layanan Sertifikat Tanah Elektronik di Indonesia bagian Timur.

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana menambahkan, peresmian dari implementasi layanan Sertifikat Tanah Elektronik ini tidak hanya sekadar seremonial.

"Kita berharap sistem ini dapat menghadirkan dampak yang lebih baik kepada pemilik sertifikat, baik dari sisi keamanan, kemudahan, dan transparansi,” sambung Suyus.

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan proses layanan elektronik, yaitu sekitar 30 persen-40 persen layanan.

Dengan demikian, terdapat peningkatan pula pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Maka dari itu, Suyus mengimbau para pegawai Kementerian ATR/BPN senantiasa menyosialisasikan layanan elektronik kepada masyarakat dan beradaptasi terhadap teknologi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anak usaha PT Hutama Karya (Persero), PT Hutama Marga Waskita atau Hamawas telah melaksanakan serangkaian Uji Laik Fungsi (ULF) di dua ruas Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (Kutepat).

Ini yakni Ruas Indrapura – Kuala Tanjung (Seksi 2) sepanjang 10,15 kilometer dan Ruas Tebing Tinggi-Serbelawan-Sinaksak (Seksi 3 dan sebagian Seksi 4) sepanjang 45,4 kilometer.

Adapun kegiatan ULF ini dilaksanakan selama dua hari yakni mulai Rabu (10/6/2024) hingga Jumat (12/6/2024).

ULF ini melibatkan sejumlah instansi seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, Keselamatan Keamanan Jalan Jembatan Bina Teknik (KKJJ), Pelaksana Jalan Bebas Hambatan (PJBH), Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.

Baca informasi lengkapnya di sini Tuntas Uji Laik Fungsi, Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Siap Beroperasi

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik di 29 Kantor Pertanahan (Kantah) Jawa Tengah, Jumat (12/7/2024).

Dalam peresmian ini, AHY didampingi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah Dwi Purnama.

Untuk itu, transformasi digital menjadi tuntutan zaman sekaligus tuntutan pelayanan publik yang harus bisa djawab melalui alih media.

"Dari serba fisik, serba konvensional, menjadi serba elektronik,” ujar AHY dilansir dari laman resmi Kementerian ATR/BPN, Sabtu (13/7/2024).

Baca informasi lengkapnya di siniDiresmikan AHY, 29 Kantah di Jateng Bisa Layani Sertifikat Tanah Elektronik

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan mengoperasikan kereta ekonomi new generation versi modifikasi pada KA (221A) Jaka Tingkir relasi Purwosari – Pasar Senen mulai 25 Juli 2024 dan KA (222A) Jaka Tingkir relasi Pasar Senen-Purwosari mulai 26 Juli 2024.

VP Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, pembaruan kereta kelas ekonomi tersebut menggantikan jenis kursi berhadapan menjadi kereta ekonomi new generation versi modifikasi dengan 72 tempat duduk.

Kursi pada kereta ekonomi new generation sudah berjenis captain seat yang akan meningkatkan kenyamanan pelanggan dengan waktu tempuh yang panjang.

Karena, memiliki desain kursi yang ergonomis dilengkapi fitur pengatur kemiringan (reclining) dan bisa disesuaikan searah laju KA ataupun berhadapan (revolving).

Baca informasi lengkapnya di siniMulai 25 Juli, KA Jaka Tingkir Gunakan Kereta Ekonomi New Generation Versi Modifikasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik di 29 Kantor Pertanahan (Kantah) Jawa Tengah, Jumat (12/7/2024).

Dalam peresmian ini, AHY didampingi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah Dwi Purnama.

Untuk itu, transformasi digital menjadi tuntutan zaman sekaligus tuntutan pelayanan publik yang harus bisa djawab melalui alih media.

"Dari serba fisik, serba konvensional, menjadi serba elektronik,” ujar AHY dilansir dari laman resmi Kementerian ATR/BPN, Sabtu (13/7/2024).

Dengan peresmian ini, Jateng menjadi Provinsi ke-20 di Indonesia yang telah mengimplementasikan Layanan Sertifikat Tanah Elektronik di seluruh Kantahnya.

Keuntungan dari implementasi layanan pertanahan elektronik ini antara lain menghindari kejahatan pertanahan yang merugikan masyarakat.

Dengan Sertifikat Tanah Elektronik diharapkan semakin aman dari potensi kejahatan pertanahan karena masuk ke dalam database.

"Walaupun selalu ada kerentanan, cyber attacks (serangan siber), kita harus memperkuat sistem pengamanan terhadap semua data tanah dan tata ruang. Tapi, kalau ini bisa kita lakukan, Insya Allah transformasi digital akan membawa kita semakin baik dan semakin menguntungkan untuk ekonomi negara,” tutur dia.

Sementara kata Nana, implementasi layanan pertanahan elektronik ini mendukung penyelesaian masalah pertanahan yang dialami masyarakat.

Dia pun berharap ke depannya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat lebih meningkat.

“Pemprov Jateng mendukung Kementerian ATR/BPN untuk mengakselerasi layanan sertifikat secara elektronik serta menerbitkan sertifikat tanah," ungkap dia.

Nana menilai, pengurusan sertifikat tanah lebih mudah dan cepat karena data informasi dapat di akses kapan pun, di mana pun, serta terhindar dari risiko kehilangan, bencana alam, dan pemalsuan.