CIKARANG, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Suyus Windayana mengungkapkan fenomena anak muda lebih menyukai sertifikat tanah elektronik ketimbang analog.

Hal ini disampaikan Suyus dalam konferensi pers usai penyerahan sertifikat tanah se-Jawa Barat di Cikarang, Rabu (16/10/2024).

"Memang, ini untuk yang muda-muda lebih senang dengan sertifikat elektronik ya. Karena, pada saat dicek kita tahu datanya sama enggak dengan yang ada di database-nya," ungkap Suyus.

Sementara keunggulan lainnya dari sertifikat tanah elektronik adalah bisa diketahui siapa yang menandatangani dokumen tersebut, serta dapat dilakukan pengecekan lokasi bidang tanah.

Kementerian ATR/BPN pun saat ini telah membagikan 3.256 sertifikat tanah se-Jawa Barat di Cikarang, Rabu (16/10/2024).

Suyus merinci, 3.000 sertifikat tanah diterbitkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sementara sisanya atau sebanyak 256 Redistribusi Tanah di Kabupaten Sukabumi.

Lebih rinci, 2.000 sertifikat tanah dibagikan untuk Kabupaten Bekasi, 250 untuk Kota Bekasi, 250 dari Kabupaten Purwarkarta, Subang, maupun Karawang melalui PTSL.

"Jadi, hari ini kita membagikan untuk 6 Kabupaten dan Kota. Kita inginnya lebih banyak lagi, karena sertifikatnya banyak yang selesai, Pak Kanwil (Kantor Wilayah) di Jawa Barat progresnya sangat bagus sekali," lanjut Suyus.

Suyus menambahkan, Kementerian ATR/BPN setelah ini akan terus membagikan sertifikat tanah, baik dari PTSL maupun Redistribusi Tanah sebagai bagian dari Reforma Agraria.

Jakarta: Beberapa berita terpopuler properti Selasa, 15 Oktober 2024 menjadi perhatian pembaca Medcom.id. Mulai dari cara membuat sertifikat tanah elektronik hingga penghitungan kubik air PDAM.

Selain itu, ada pacar Taylor Swift yang membangun gua bawah tanah. Berikut tiga berita terpopuler properti Medcom.id kemarin.

1. Begini Cara Buat Sertifikat Tanah Elektronik

Sertifikat tanah merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Di era digital saat ini, pemerintah telah menghadirkan fasilitas pembuatan sertifikat tanah secara elektronik atau sertifikat tanah elektronik (STE).

Proses pembuatan STE ini lebih mudah, cepat, dan transparan dibandingkan dengan cara konvensional. Berikut beberapa hal yang wajib kamu tahu sebelum menggantikan sertifikat tanah elektronik konvensional menjadi elektronik.

Baca selengkapnya di sini

2. Satu Kubik Air PDAM Berapa Liter?

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan unit usaha milik daerah yang memfasiltasi penggunaan air bersih dengan sistem berlangganan kepada masyarakat. Masyarakat diminta membayar sesuai dengan penggunaannya sehari-hari.

Untuk mengatur pengeluaran air, kamu harus mengetahui cara penggunaan air harian. Berikut beberapa hal yang wajib kamu ketahui sebagai pengguna air PDAM dikutip dari beberapa sumber.

Baca selengkapnya di sini

3. Pacar Taylor Swift Bangun Gua Bawah Tanah Seharga Rp93 Miliar

Travis Kelce dikabarkan membangun gua bawah tanah di rumah mewahnya Leawood. Fasilitas tersebut dibangun seharga USD6 juta atau sekitar Rp93 miliar di Kansas City. Kekasih Taylor Swift tersebut mulai mengerjakan ruangan seluas 36 meter persegi, termasuk simulator golf.

Pembangunan area bawah tanah itu dimulai dengan menggali lantai dasar sedalam 0,6 meter untuk menambah lebih banyak ruang.
Baca selengkapnya di sini


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta: Sertifikat tanah merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Di era digital saat ini, pemerintah telah menghadirkan fasilitas pembuatan sertifikat tanah secara elektronik atau sertifikat tanah elektronik (STE).

Proses pembuatan STE ini lebih mudah, cepat, dan transparan dibandingkan dengan cara konvensional. Berikut beberapa hal yang wajib kamu tahu sebelum menggantikan sertifikat tanah elektronik konvensional menjadi elektronik.

Peraturan sertifikat tanah elektronik

Peraturan sertifikat tanah di Indonesia diatur dalam beberapa bagian, terutama Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ( Permen ATR/BPN) yang terbaru. Beberapa Aturannya sebagai berikut:

Dasar Hukum

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Undang-undang ini mengatur penerapan sertifikat elektronik untuk sektor pertanahan dan mendorong digitalisasi dalam administrasi pertanahan

Permen ATR/BPN No. 1 tahun 2021: Menjadi dasar awal untuk menerbitkan sertifikat elektronik, yang kemudian dicabut oleh peraturan baru.

Baca juga: Kekurangan dan Kelebihan Sertifikat Tanah Elektronik

Permen ATR//BPN No. 3 Tahun 2023: mengatur publikasi dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah, menggantikan informasi. Permen sebelumnya dapat memperkuat penggunaan teknologi dalam administrasi pertanahan.

Cara membuat sertifikat tanah elektronik

Jika kamu ingin membuat sertifikat tanah elektronik maka kamu perlu mengikuti langkah-langkah berikut berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN)
Persyaratan awal berupa pembuat sertifikat wajib memiliki alamat email yang aktif, hal ini bertujuan agar sertifikat elektronik yang sudah jadi akan dikirim melalui email. Dokumen yang dibutuhkan berupa data fisik.

1. Gambar ukuran tanah,
2. Peta bidang tanah atau peta ruang
3. Surat ukur, gambar denah satuan rumah susun, atau surat ukur ruang
4. Dokumen lain hasil pengumpulan dan pengolahan data fisik
5. Pendaftaran Tanah Pertama Kali mencakup nomor identifikasi bidang tanah
6. Pembuktian hak berupa alat bukti tertulis
7. Validasi dan penelitian mencakup validasi data ulang
8. Penerbitan Sertifikat Elektronik, akan ada konfirmasi melalui email

Langkah-langkah membuat sertifikat tanah elektronik

Proses pembuatan STE dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Sentuh Tanahku yang dapat diunduh di Play Store atau App Store. Berikut langkah-langkahnya:

1. Instal aplikasi Sentuh Tanahku dan buat akun baru dengan mendaftarkan username dan password.
2. Aktivasi akun dengan mengikuti petunjuk yang diberikan dalam email aktivasi.
3. Login ke aplikasi dan pilih menu "Pendaftaran Sertifikat Elektronik".
4. Pilih jenis permohonan dan isi formulir yang disediakan dengan benar dan lengkap.
5. Unggah dokumen yang diperlukan sesuai dengan format yang ditentukan.
6. Bayar biaya pembuatan sertifikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Tunggu proses verifikasi dan validasi data oleh petugas BPN.
8. Setelah disetujui, pemohon akan menerima pemberitahuan melalui email atau SMS.
9. Unduh sertifikat tanah elektronik yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat berwenang BPN.

Pembuatan sertifikat tanah secara elektronik menawarkan banyak kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat. Prosesnya yang cepat, transparan, dan aman membuat STE menjadi pilihan yang tepat untuk mengamankan kepemilikan tanah.

Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah diuraikan, setiap orang dapat mengajukan pembuatan STE secara mandiri. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 52 Sertifikat Tanah Elektronik hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ranggeh, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, Kamis (26/9/2024).

Salah satu sertifikat yang diserahkan adalah milik Yayasan Sunniyah Salafiyah yang diserahkan kepada tokoh ulama Pasuruan, Habib Taufiq bin Abdul Qodir Assegaf.

"Sekarang ada kepastian hukum, tidak akan diserobot oleh siapa pun, tidak akan ada mafia tanah,” ujar AHY.

Pada momen yang bersamaan, AHY juga menyerahkan empat sertifikat tanah wakaf bagi rumah ibadah musala di desa tersebut.

“Ada satu yang sudah berdiri sejak tahun 1912, artinya sudah 112 tahun berdiri, digunakan, tapi belum pernah mendapatkan sertifikat yang sah dari negara. Oleh karena itu, disyukuri, dari itu semuanya kita harapkan jemaah bisa lebih tenang beribadah,” ungkapnya.

Habib Taufiq yang kini dipercaya memimpin organisasi pencatat dan penghimpun keluarga Habaib di Indonesia mengapresiasi sertifikasi tanah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum hak atas tanahnya.

“Masyarakat ini banyak yang belum mampu atau tidak tahu strukturalnya, sehingga mereka perlu dibantu. Bagus pemerintah mengadakan itu (PTSL) sangat membantu bagi masyarakat. Kasihan mereka ingin punya sertifikat, dengan adanya program ini mungkin bisa membantu,” tutur Habib Taufiq.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kini, tersisa 2,6 juta bidang tanah di Indonesia yang belum terdaftar lewat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni melihat progres PTSL saat ini sesuai target.

"Akumulasi pendaftaran tanah nasional saat ini sudah mencapai 117,4 juta bidang tanah. Jadi, tersisa target sebanyak 2,6 juta bidang," ungkap Raja Juli dalam laman Kementerian ATR/BPN, Kamis (12/9/2024).

Dirinya pun optimistis target pendaftaran tanah sebanyak 120 juta bidang bisa tercapai akhir 2024.

Sejauh ini, sudah ada 445 Kantor Pertanahan (Kantah) dan 31 provinsi yang sepenuhnya menjalankan layanan elektronik.

Sehingga, total Sertifikat Tanah Elektronik saat ini sejumlah 865.646 yang diterbitkan atau melampaui target Kantah.

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana juga membahas terkait implementasi Sertifikat Tanah Elektronik.

Dia terus mendorong agar seluruh Kantah di Indonesia dapat 100 persen menjalankan layanan elektronik.

Suyus pun mengimbau agar pelayanan pertanahan elektronik semakin ditingkatkan.

“Terkait peningkatan layanan, kita sudah siapkan bagaimana nanti peralihan hak atas tanah dapat diproses secara elektronik, sehingga lebih cepat. Saya pikir Bapak dan Ibu bisa berlatih bagaimana proses pelayanan agar dilaksanakan dengan baik,” pungkas Suyus.

Jakarta: Sertifikat tanah elektronik adalah versi digital dari sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Indonesia. Sertifikat ini berfungsi sama dengan sertifikat tanah fisik, tetapi berbentuk digital dan disimpan dalam sistem elektronik yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Baca juga: Perbedaan Sertifikat Tanah dan Rumah

Sertifikat tanah elektronik (e-certificate) juga merupakan inovasi dalam administrasi pertanahan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam pengelolaan sertifikat tanah. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari sertifikat tanah elektronik

Contoh sertifikat tanah elektronik

Karena sifatnya yang elektronik, contoh visual dari sertifikat tanah ini biasanya hanya dapat dilihat melalui portal resmi BPN atau dengan mengakses sertifikat pribadi yang telah diterbitkan.

Baca juga: Contoh Surat Kuasa Pengambilan Sertifikat Tanah

Sertifikat tanah elektronik biasanya menampilkan informasi dasar seperti nama pemilik, luas tanah, lokasi, dan nomor sertifikat, serta QR code untuk verifikasi.

Kelebihan dan kekurangan sertifikat tanah elektronik

Kelebihan

1. Keamanan yang lebih tinggi

Sertifikat elektronik dilengkapi dengan teknologi enkripsi dan tanda tangan digital, yang membuatnya lebih aman dari pemalsuan atau perubahan data. Dengan QR code, keaslian sertifikat dapat diverifikasi dengan mudah.

2. Mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan

Karena tersimpan dalam format digital, sertifikat ini tidak rentan terhadap kerusakan fisik seperti yang bisa terjadi pada sertifikat kertas. Tidak ada risiko kehilangan dokumen fisik karena sertifikat disimpan dalam sistem elektronik BPN.

3. Akses lebih mudah

Pemilik tanah dapat mengakses sertifikat mereka kapan saja dan di mana saja melalui portal resmi BPN atau aplikasi digital. Hal ini juga memudahkan proses verifikasi oleh pihak lain seperti perbankan atau notaris.

4. Efisiensi administrasi

Proses administrasi terkait sertifikat tanah, seperti transaksi jual beli, lebih cepat dan efisien karena data terpusat dan dapat diakses secara online. Ini juga mengurangi birokrasi yang biasanya terkait dengan dokumen fisik.

Kekurangan

1. Ketergantungan pada teknologi

Sertifikat tanah elektronik memerlukan infrastruktur teknologi yang kuat dan stabil. Jika terjadi masalah teknis, seperti server down atau peretasan, ini bisa menghambat akses dan validasi sertifikat.

2. Keterbatasan akses bagi masyarakat

Tidak semua orang, terutama di daerah terpencil, memiliki akses ke teknologi atau pemahaman yang cukup tentang penggunaan sertifikat elektronik. Ini bisa menjadi kendala dalam transisi dari sertifikat fisik ke elektronik.

3. Potensi masalah teknis dan keamanan siber

Meskipun lebih aman dari segi pemalsuan, sertifikat elektronik tetap rentan terhadap serangan siber atau peretasan jika sistem tidak dikelola dengan baik. Risiko pencurian data juga perlu diwaspadai.

4. Perubahan dan penyesuaian regulasi

Penggunaan sertifikat tanah elektronik memerlukan penyesuaian regulasi dan kebijakan yang komprehensif, baik di tingkat nasional maupun lokal. Proses ini memerlukan waktu dan bisa menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem baru.
(Tamara Sanny)

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua di antara ke-12 Sertifikat Tanah Elektronik yang diserahkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bekasi beberapa waktu lalu, merupakan sertifikat untuk Kampung Adat Kranggan.

Sertifikasi terhadap kawasan kampung adat tersebut dilakukan dalam rangka menjaga warisan leluhur yang memiliki nilai sejarah.

Bahrun (29) anak dari Kolot Kisan, sebutan bagi Tetua Adat Kranggan mengungkapkan harapannya setelah mendapatkan sertipikat untuk Kampung Adat Kranggan.

Dia ingin mengembangkan kampung adatnya menjadi cagar budaya yang terbuka untuk dikunjungi wisatawan.

“Alhamdulillah, senang sekali ya. Ini adalah kehormatan buat kami. Ke depannya, nanti kita akan kelola rumah adat ini menjadi salah satu cagar budaya dan destinasi wisata yang ada di Kota Bekasi," kata Bahrun sebagaimana dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Jumat (16/8/2024).

Bahrun menambahkan, pengelolanya dari masyarakat kampung adat sehingga nantinya akan menjadi pariwisata berbasis masyarakat.

"Jadi mudah-mudahan ini bisa didorong oleh sarana prasarana yang memadai," tambah Bahrun.

Kampung Adat Kranggan yang sudah eksis sejak abad ke-15 ini terletak di Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.

Meski berada di pinggir kota metropolitan dengan pembangunan pesat, Kampung Kranggan masih mampu mempertahankan kearifan lokal dan tradisinya sampai saat ini.

Kampung ini dihuni oleh Masyarakat Kesepuhan Kranggan yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dan memelihara tradisi secara turun-temurun.

Sebelum adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Bahrun mengaku pengurusan sertifikat sulit untuk dilakukan.

Hingga pada tahun 2023, Museum dan Rumah Adat seluas 5.750 meter persegi dan 1.125 meter persegi tersebut akhirnya disertipikatkan dan diterbitkan Sertifikat Tanah Elektroniknya.

“Selama ini kita memang menunggu dan menunggu. Pada tahun 2000-an masyarakat Kampung Kranggan mencoba membuat sertifikat, namun sulit. Tapi, Alhamdulillah ada PTSL, sertifikatnya kita dapat sekarang. Luar biasa,” puji Bahrun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan para penerima sertifikat tanah elektronik agar tidak sembarangan menjaminkan asetnya tersebut.

Dia pun tak memungkiri bahwa sertifikat tanah elektronik dapat dijaminkan sebagai modal usaha.

"Tapi, saya juga ingatkan jangan sembarangan, jangan hanya menambah utang yang tidak perlu. Tapi, kalau untuk modal usaha boleh," kata AHY di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/8/2024).

Pada kesempatan itu juga, AHY menyerahkan 12 sertifikat tanah elektronik di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/8/2024).

Rinciannya, 6 sertifikat hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), 2 sertifikat Hak Pakai (HP), 2 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Barang Milik Negara, serta masing-masing satu sertifikat tanah wakaf dan rumah ibadah gereja.

"Tadi bersama-sama kita saksikan penyerahan sertifikat (tanah) elektronik, termasuk kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan PT KAI, misalnya tadi ada BMN (Barang Milik Negara), ada sertifikat wakaf untuk rumah-rumah ibadah," ungkap AHY.

Dengan sertifikat elektronik diharapkan lebih terdata dengan baik, menghindari terlalu mudahnya dipalsukan atau dipermainkan oleh mafia tanah.

Dirinya pun beharap agar sertifikat tanah elektronik membuat segala hal menjadi akuntabel, transparan, serta efisien.

Adapun sertifikat tanah elektronik bermanfaat dalam meminimalisasi berbagai risiko kehilangan, terbakar, pencurian, kerusakan akibat bencana alam, dan menutup ruang gerak mafia tanah.

Selain itu, data di sertifikat tanah elektronik juga terintegrasi dengan database Kementerian ATR/BPN agar tidak mudah diduplikasikan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN mulai menerapkan sertifikat tanah elektronik di berbagai wilayah Indonesia.

Karena ini merupakan kebijakan baru, mungkin masih ada masyarakat yang belum mengetahui perbedaan antara sertifikat tanah analog (kertas) dengan sertifikat tanah elektronik.

Selain dari bentuk fisiknya, terdapat beberapa perbedaan lain antara sertifikat tanah analog dengan sertifikat tanah elektronik.

Merujuk infografis yang ada di laman resmi Kementerian ATR/BPN, berikut sederet perbedaan antara sertifikat tanah analog dengan sertifikat tanah elektronik:

1. Kode dokumen

Sertifikat tanah elektronik menggunakan hashcode. Kode unik dokumen elektronik yang di-generate oleh sistem.

Sementara sertifikat tanah analog menggunakan kode blanko. Nomor seri unik gabungan huruf dan angka.

2. QR Code

Sertifikat tanah elektronik menggunakan QR Code. Berisi tautan yang memudahkan masyarakat mengakses langsung dokumen elektronik.

Sedangkan sertifikat tanah analog tidak menggunakan QR Code.

3. Nomor identitas

Sertifikat tanah elektronik menggunakan single identity. Hanya menggunakan satu nomor yaitu Nomor Identifikasi Bidang (NIB).

Sementara sertifikat tanah analog menggunakan banyak nomor. Yaitu Nomor Hak, Nomor Surat ukur, Nomor Identifikasi Bidang, serta Nomor Peta Bidang.

4. Ketentuan, kewajiban, dan larangan

Sertifikat tanah elektronik menyatakan aspek right, restriction, dan responsibility. Ketentuan kewajiban dan larangan dicantumkan.

Sedangkan sertifikat tanah analog dicatat pada kolom petunjuk. Pencatatan ketentuan ini tidak seragam, tergantung Kantor Pertanahan masing-masing.

5. Tanda tangan

Sertifikat tanah elektronik menggunakan tanda tangan elektronik, sehingga tidak dapat dipalsukan

Sementara sertifikat tanah analog menggunakan tanda tangan manual, sehingga rawan dipalsukan.

6. Bentuk dokumen

Sertifikat tanah elektronik merupakan dokumen elektronik. Informasi yang diberikan padat dan ringkas.

Sedangkan sertifikat tanah analog berbasis kertas. Berupa blanko isian berlembar-lembar.

BEKASI, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan fenomena adanya aktor-aktor intelektual dibalik kasus mafia tanah.

Hal tersebut disampaikan AHY usai memberikan sambutan pada acara penyerahan 12 sertifikat tanah elektronik di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/8/2024).

"Karena mafia tanah ini memang sudah terorganisisr, ada aktor-aktor intelektual di belakangnya," terang AHY.

AHY mengungkapkan, mereka yang memiliki profesi ini mengintai tanah-tanah telantar milik pensiunan maupun lansia, dan menyerobot sertifikat mereka.

Bahkan, juga seringkali para aktor-aktor intelektual ini memalsukan sertifikat tanah mereka.

"Dan ketika itu terjadi, bisa panjang urusannya, bisa hilang betul properti yang kita miliki. Padahal, itu satu-satu milik yang berharga. Kita harus berantas," tegas dia.

Maka dari itu, adanya sertifikat tanah elektronik diyakini menghindari terlalu mudahnya sertifikat dipalsukan atau dipermainkan oleh mafia tanah.

Dirinya pun beharap agar sertifikat tanah elektronik membuat segala hal menjadi akuntabel, transparan, serta efisien.

Adapun sertifikat tanah elektronik bermanfaat dalam meminimalisasi berbagai risiko kehilangan, terbakar, pencurian, kerusakan akibat bencana alam, dan menutup ruang gerak mafia tanah.

Selain itu, data di sertifikat tanah elektronik juga terintegrasi dengan database Kementerian ATR/BPN agar tidak mudah diduplikasikan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masih terdapat delapan Kantor Pertanahan (Kantah) yang belum menerapkan layanan Sertifikat Tanah Elektronik di Provinsi Maluku Utara (Malut).

Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi yang juga selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Jonahar mendorong agar agar layanan ini bisa segera terimplementasi.

Sebagaimana yang sering dikatakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), layanan Sertifikat Tanah Elektronik ini perlu diperluas penerapannya. Sehingga, manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

"Layanan Sertifikat Tanah Elektronik ini harapannya bisa terlaksana di seluruh satuan kerja pada Agustus mendatang," terang Jonahar dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Kamis (1/8/2024).

Jonahar juga menyoroti terkait serapan anggaran dan pelaksanaan program strategis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Harapan saya PTSL jangan sampai November, barangkali akan lebih bagus jika selesai di September. Begitu juga dengan anggaran, serapannya saya yakin bisa mencapai 99,4 persen pada akhir tahun," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati menegaskan, Implementasi Layanan Sertifikat Tanah Elektronik sudah sejatinya diterapkan.

Menurutnya, saat ini sudah era digital. Untuk itu, dari sembilan kabupaten/kota yang ada di sini, baru Kota Ternate yang sudah mengimplementasikan Sertifikat Tanah Elektronik.

"Kami Tim Pembina akan mengawal agar delapan Kantah lainnya yang ada di Malut ini segera dapat mengimplementasikan Layanan Sertifikat Tanah Elektronik," tandas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 10 Kantor Pertanahan (Kantah) di Papua Barat dan Papua Barat Daya siap melayani layanan berbasis elektronik.

Hal ini ditandai dengan peresmian masing-masing sembilan dan satu Kantah di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Rinciannya, Kantah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Tambrauw, dan Kota Sorong.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat John Wiclif Aufa mengungkapkan Papua Barat merupakan daerah pertama yang menerapkan implementasi layanan Sertifikat Tanah Elektronik di Indonesia bagian Timur.

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana menambahkan, peresmian dari implementasi layanan Sertifikat Tanah Elektronik ini tidak hanya sekadar seremonial.

"Kita berharap sistem ini dapat menghadirkan dampak yang lebih baik kepada pemilik sertifikat, baik dari sisi keamanan, kemudahan, dan transparansi,” sambung Suyus.

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan proses layanan elektronik, yaitu sekitar 30 persen-40 persen layanan.

Dengan demikian, terdapat peningkatan pula pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Maka dari itu, Suyus mengimbau para pegawai Kementerian ATR/BPN senantiasa menyosialisasikan layanan elektronik kepada masyarakat dan beradaptasi terhadap teknologi.