Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid buka-bukaan terkait kabar terbaru sengketa Hotel Sultan antara Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) dengan PT Indobuildco.

Nusron mengatakan, sengketa ini masih diproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Menurutnya, permasalahan di Indonesia mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto, termasuk sengketa ini.

"Semua masalah ada perhatian khusus," kata Nusron, ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Saat dimintai keterangan lebih lanjut menyangkut hal ini, Nusron enggan banyak bicara. Ia juga belum dapat memastikan apakah masalah ini juga diminta oleh Prabowo untuk segera dirampungkan.

"Ya kita tunggu saja nanti," ujarnya.

Nusron menjelaskan, masalah utama dari kasus Hotel Sultan ini ialah menyangkut Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora. Ia memastikan, ke depan pihaknya akan melakukan kajian lanjutan usai putusan pengadilan ditetapkan.

"Kira-kira beginilah HPL (Hak Pengelolaan) atas nama Setneg, dulunya HGB-nya atas pengelola Sultan. Sekarang kita mengacu kepada keputusan hukumnya seperti apa nanti kita kaji," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, PT Indobuildco melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, pada 9 Oktober 2023 silam. Perusahaan tersebut menggugat Mensesneg, Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat dan Pusat Pengelola Kawasan GBK soal kepemilikan Blok 15 kawasan GBK.

Perkara ini bermula dari rencana pemerintah mengeksekusi putusan pengadilan atas HPL No.169/HPL/BPN/89 atas Blok 15 Kawasan GBK dengan luasan lahan total mencapai 2.664.210 meter persegi. Dengan keputusan itu, tanah tersebut kembali ke pangkuan negara dan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora yang habis pada awal 2023 tidak dapat diperpanjang.

Berdasarkan catatan detikcom, pihak Pontjo Sutowo telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan HPL ini sebanyak empat kali. Padahal statusnya sudah punya kekuatan hukum sejak 2011 silam. Pihak Indobuildco pun kalah.

Di sisi lain, pihak Indobuildco berpandangan bahwa HGB terkait seharusnya masih bisa diperpanjang. Hal tersebut merujuk pada masa berlaku HGB yang mencapai 80 tahun, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.18/2021

Sementara dikutip dari detikProperti, Indobuildco juga tengah mengajukan kasasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kasasi tersebut baru diajukan pada Senin (23/9/2024) lalu.

Permohonan Kasasi diajukan pada perkara nomor 624/G/2023/PTUN.JKT yang menggugat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia (tergugat II intervensi) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta (tergugat).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kini, tersisa 2,6 juta bidang tanah di Indonesia yang belum terdaftar lewat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni melihat progres PTSL saat ini sesuai target.

"Akumulasi pendaftaran tanah nasional saat ini sudah mencapai 117,4 juta bidang tanah. Jadi, tersisa target sebanyak 2,6 juta bidang," ungkap Raja Juli dalam laman Kementerian ATR/BPN, Kamis (12/9/2024).

Dirinya pun optimistis target pendaftaran tanah sebanyak 120 juta bidang bisa tercapai akhir 2024.

Sejauh ini, sudah ada 445 Kantor Pertanahan (Kantah) dan 31 provinsi yang sepenuhnya menjalankan layanan elektronik.

Sehingga, total Sertifikat Tanah Elektronik saat ini sejumlah 865.646 yang diterbitkan atau melampaui target Kantah.

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana juga membahas terkait implementasi Sertifikat Tanah Elektronik.

Dia terus mendorong agar seluruh Kantah di Indonesia dapat 100 persen menjalankan layanan elektronik.

Suyus pun mengimbau agar pelayanan pertanahan elektronik semakin ditingkatkan.

“Terkait peningkatan layanan, kita sudah siapkan bagaimana nanti peralihan hak atas tanah dapat diproses secara elektronik, sehingga lebih cepat. Saya pikir Bapak dan Ibu bisa berlatih bagaimana proses pelayanan agar dilaksanakan dengan baik,” pungkas Suyus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dijadwalkan akan kembali datang ke Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, pada 11 September 2024-13 September 2024.

Bukan tanpa sebab, kedatangan AHY ke Malang untuk meresmikan kota tersebut menjadi Lengkap.

Kabar tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni dilansir dari laman Kementerian ATR/BPN, Kamis (5/9/2024).

"Untuk Kota Malang, kabar baik Mas AHY sekitar tanggal 11 atau 13 September ini akan datang untuk meresmikan Kota Malang sebagai Kota lengkap," jelas Raja Juli.

Arti dari Kota Lengkap itu adalah semua tanah sudah dipetakan tidak ada lagi gap (jarak) atau overlap (tumpang tindih).

Raja Juli mengatakan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejatinya program Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia.

Untuk itu, setiap daerah menggencarkan PTSL, termasuk Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Malang yang berhasil mendaftarkan seluruh bidang tanahnya.

Manfaat PTSL pun dirasakan, Hartining (67) warga Kelurahan Polehan, Kota Malang yang secara nyata terbantu dan memudahkannya memiliki sertifikat atas tanah yang dia beli pada tahun 1995.

Dia bercerita, mulanya tahu informasi soal program PTSL dari keluarga. Tertarik dengan kemudahan dan biaya yang murah, Hartining tak banyak pikir dan yakin untuk mendaftarkan tanahnya.

Setelah tiga bulan, dia pun akhirnya berhasil mendapatkan sertifikat tanahnya yang diserahkan Raja Juli.

“Saya itu beli tanah dari tahun 1995, itu tidak saya sertipikatkan karena mahal zaman dulu. Terus adik saya beri tahu saya suruh ikut ini (PTSL), katanya murah dan gampang. Akhirnya saya ikut dan ternyata beneran gampang. Nantinya sertigikat ini saya simpan, saya masukkan lemari. Ke mana-mana kuncinya saya bawa, soalnya hasil kerja keras saya sendiri,” tutur dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masih terdapat delapan Kantor Pertanahan (Kantah) yang belum menerapkan layanan Sertifikat Tanah Elektronik di Provinsi Maluku Utara (Malut).

Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi yang juga selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Jonahar mendorong agar agar layanan ini bisa segera terimplementasi.

Sebagaimana yang sering dikatakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), layanan Sertifikat Tanah Elektronik ini perlu diperluas penerapannya. Sehingga, manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

"Layanan Sertifikat Tanah Elektronik ini harapannya bisa terlaksana di seluruh satuan kerja pada Agustus mendatang," terang Jonahar dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Kamis (1/8/2024).

Jonahar juga menyoroti terkait serapan anggaran dan pelaksanaan program strategis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Harapan saya PTSL jangan sampai November, barangkali akan lebih bagus jika selesai di September. Begitu juga dengan anggaran, serapannya saya yakin bisa mencapai 99,4 persen pada akhir tahun," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati menegaskan, Implementasi Layanan Sertifikat Tanah Elektronik sudah sejatinya diterapkan.

Menurutnya, saat ini sudah era digital. Untuk itu, dari sembilan kabupaten/kota yang ada di sini, baru Kota Ternate yang sudah mengimplementasikan Sertifikat Tanah Elektronik.

"Kami Tim Pembina akan mengawal agar delapan Kantah lainnya yang ada di Malut ini segera dapat mengimplementasikan Layanan Sertifikat Tanah Elektronik," tandas dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Memiliki sertifikat tanah yang sah sangat penting untuk memastikan legalitas kepemilikan tanah. Namun, dengan meningkatnya kasus pemalsuan dokumen, penting untuk mengetahui cara mengecek keaslian sertifikat tanah.

Untuk memeriksa keaslian sertifikat tanah atau lahan, masyarakat dapat mengunjungi Kantor Pertanahan terdekat. Selain itu, masyarakat dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui portal web daring (online). Berikut langkah-langkahnya.

Cara Cek Sertifikat Tanah Online di Web Kementerian ATR/BPN

1. Akses Laman

Buka situs Kementerian ATR/BPN di [tautan ini](https://www.atrbpn.go.id/).

2. Navigasi Menu

Klik ikon tiga garis horizontal (burger line) di sisi kanan layar.

3. Pilih Menu ‘Publikasi’

Pilih opsi ‘Publikasi’.

4. Akses Layanan

Tekan ‘Layanan’, lalu pilih ‘Pengecekan Berkas’.

5. Pilih Wilayah dan Tahun

Tentukan wilayah Kantor Pertanahan dan tahun.

6. Isi Detail

Masukkan nomor berkas dan kode Captcha.

7. Submit Captcha

Tekan tombol ‘Submit Captcha!’.

8. Cari Berkas

Tekan tombol ‘Cari Berkas’.

Cara Cek Sertifikat Tanah di Aplikasi Sentuh Tanahku

Selain situs web, Kementerian ATR/BPN juga menyediakan aplikasi Sentuh Tanahku yang diluncurkan pertama kali pada 2021. Aplikasi ini dirancang untuk mensosialisasikan program strategis Kementerian ATR/BPN, menyampaikan informasi status kepemilikan tanah, inventarisasi barang milik negara (BMN) yang belum terpetakan, dan membantu surveyor kadaster berlisensi menemukan tanah.

Selain itu, aplikasi ini memiliki berbagai fungsi penting. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengetahui data tanah sebelum berpindah kepemilikan melalui transaksi jual-beli atau hak tanggungan.

Aplikasi ini juga berfungsi sebagai pengingat terhadap kepemilikan sertifikat tanah atau kewajiban (agunan). Selain itu, aplikasi ini memberikan informasi tentang persyaratan layanan Kementerian ATR/BPN dan membantu melacak status berkas permohonan di kantor Pertanahan.

Berikut cara mengecek sertifikat tanah di aplikasi Sentuh Tanahku:

1. Unduh Aplikasi

Download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store.

2. Registrasi Akun

Daftar menggunakan email aktif.

3. Login

Masuk dengan akun yang sudah terdaftar.

4. Cari Berkas

Tekan menu ‘Cari Berkas’ di halaman beranda.

5. Info Sertifikat

Pilih opsi ‘Info Sertifikat’.

6. Masukkan Data

Masukkan nomor berkas dan wilayah Kantor Pertanahan.

Cara Cek Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan

Untuk memeriksa keaslian sertifikat tanah langsung di Kantor Pertanahan, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Siapkan Dokumen

Fotokopi identitas diri (e-KTP dan KK), serta sertifikat tanah atau HMSRS. Jika diwakilkan, siapkan surat kuasa dan surat pengantar dari PPAT untuk peralihan atau pembebanan hak dengan akta PPAT.

2. Kunjungi Kantor Pertanahan

Bawa semua dokumen ke Kantor Pertanahan.

3. Verifikasi Dokumen

Petugas akan mencocokkan dokumen Anda, biasanya memakan waktu maksimal satu hari kerja.

4. Biaya Pengecekan

Setiap pengecekan sertifikat tanah dikenakan biaya sebesar Rp50.000.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda bisa meminimalkan risiko terkena penipuan dan memastikan bahwa kepemilikan tanah Anda sah di mata hukum. Jangan ragu untuk meminta bantuan dari pihak berwenang atau profesional jika Anda merasa perlu.

LAILI IRA | MARTHA WARTA SILABAN

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 10 Kantor Pertanahan (Kantah) di Papua Barat dan Papua Barat Daya siap melayani layanan berbasis elektronik.

Hal ini ditandai dengan peresmian masing-masing sembilan dan satu Kantah di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Rinciannya, Kantah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Tambrauw, dan Kota Sorong.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat John Wiclif Aufa mengungkapkan Papua Barat merupakan daerah pertama yang menerapkan implementasi layanan Sertifikat Tanah Elektronik di Indonesia bagian Timur.

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana menambahkan, peresmian dari implementasi layanan Sertifikat Tanah Elektronik ini tidak hanya sekadar seremonial.

"Kita berharap sistem ini dapat menghadirkan dampak yang lebih baik kepada pemilik sertifikat, baik dari sisi keamanan, kemudahan, dan transparansi,” sambung Suyus.

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan proses layanan elektronik, yaitu sekitar 30 persen-40 persen layanan.

Dengan demikian, terdapat peningkatan pula pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Maka dari itu, Suyus mengimbau para pegawai Kementerian ATR/BPN senantiasa menyosialisasikan layanan elektronik kepada masyarakat dan beradaptasi terhadap teknologi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik di 29 Kantor Pertanahan (Kantah) Jawa Tengah, Jumat (12/7/2024).

Dalam peresmian ini, AHY didampingi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah Dwi Purnama.

Untuk itu, transformasi digital menjadi tuntutan zaman sekaligus tuntutan pelayanan publik yang harus bisa djawab melalui alih media.

"Dari serba fisik, serba konvensional, menjadi serba elektronik,” ujar AHY dilansir dari laman resmi Kementerian ATR/BPN, Sabtu (13/7/2024).

Dengan peresmian ini, Jateng menjadi Provinsi ke-20 di Indonesia yang telah mengimplementasikan Layanan Sertifikat Tanah Elektronik di seluruh Kantahnya.

Keuntungan dari implementasi layanan pertanahan elektronik ini antara lain menghindari kejahatan pertanahan yang merugikan masyarakat.

Dengan Sertifikat Tanah Elektronik diharapkan semakin aman dari potensi kejahatan pertanahan karena masuk ke dalam database.

"Walaupun selalu ada kerentanan, cyber attacks (serangan siber), kita harus memperkuat sistem pengamanan terhadap semua data tanah dan tata ruang. Tapi, kalau ini bisa kita lakukan, Insya Allah transformasi digital akan membawa kita semakin baik dan semakin menguntungkan untuk ekonomi negara,” tutur dia.

Sementara kata Nana, implementasi layanan pertanahan elektronik ini mendukung penyelesaian masalah pertanahan yang dialami masyarakat.

Dia pun berharap ke depannya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat lebih meningkat.

“Pemprov Jateng mendukung Kementerian ATR/BPN untuk mengakselerasi layanan sertifikat secara elektronik serta menerbitkan sertifikat tanah," ungkap dia.

Nana menilai, pengurusan sertifikat tanah lebih mudah dan cepat karena data informasi dapat di akses kapan pun, di mana pun, serta terhindar dari risiko kehilangan, bencana alam, dan pemalsuan.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meresmikan Implementasi Sertifikat Elektronik di 29 Kantor Pertanahan di Jawa Tengah kemarin.

Peresmian yang berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah itu, AHY didampingi Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah Dwi Purnama.

AHY mengatakan saat ini 35 Kantor Pertanahan di Jawa Tengah sudah lengkap dan mampu melayani masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat elektronik.

“Transformasi digital adalah tuntutan zaman sekaligus tuntutan dari pelayanan publik yang harus kita bisa jawab melalui alih media. Dari serba fisik, serba konvensional, menjadi serba elektronik,” ujar Menteri AHY seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Jumat, 12 Juli 2024.

Dengan peresmian ini, Jawa Tengah menjadi provinsi ke-20 di Indonesia yang telah mengimplementasikan Layanan Sertipikat Tanah Elektronik pada seluruh Kantor Pertanahannya. Keuntungan dari implementasi layanan pertanahan elektronik ini antara lain menghindari kejahatan pertanahan yang merugikan masyarakat.

“Dengan Sertifikat Tanah Elektronik, kami berharap semakin aman dari potensi kejahatan pertanahan karena masuk ke dalam database. Walaupun selalu ada kerentanan, cyber attacks, kita harus memperkuat sistem pengamanan terhadap semua data tanah dan tata ruang,” kata AHY.

AHY berharap transformasi digital ini akan mampu mengelola pendataan secara baik. Selain itu, AHY menyebut langkah ini akan semakin menguntungkan untuk ekonomi negara.

Selanjutnya: Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyampaikan....

• 1
• 2
• Selanjutnya