JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto bakal menindak tegas dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada anggotanya yang terbukti memakai narkoba. Hal itu dilakukan agar tidak ada anggota polisi yang menjadi beking pengguna maupun pengedar narkoba.

"Polda Metro Jaya cukup keras. Anggota yang terlibat memakai saja akan saya PTDH. Itu salah satu upaya kami secara internal," tegas Karyoto di Polda Metro Jaya, Rabu (6/11/2024).

Langkah tegas itu diperlukan sebagai upaya mencegah dari berbagai hal yang membuat buruk negara. Dia menilai jika aparat ikut menggunakan narkoba lambat laun akan melakukan hal yang lebih jahat dengan melindungi para penjahat.

"Kalau bisa masuk ke para aparat itu lebih berbahaya lagi. Karena dia lama-lama akan menjadi beking dan lain-lain," ucapnya.

Karyoto bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, TNI-Polri ingin mengajak masyarakat agar paham bahwa narkotika secara ilegal itu sangat berbahaya buat tubuh dan dan juga buruk secara ekonomi.

"Yang harusnya buat uang belanja dipakai beli narkoba. Jelas seorang kepala keluarga pasti akan mencari tambahan-tambahan dari luar," kata Karyoto.

Pihaknya juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman tentang narkoba, tawuran, serta korupsi.

"Itu cara kami dalam upaya-upaya pencegahan, jauh tidak secara preventif, tapi secara preemtif, membuat suatu situasi di mana pun agar dia mempunyai budaya cegah dan budaya tangkal terhadap penggunaan ilegal narkoba," ujar jenderal polisi bintang 2 itu.

JAKARTA - Polisi masih belum mengungkap secara lengkap identitas 15 pelaku kasus judi online yang melibatkan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital ( Komdigi ). Hingga kini, baru 3 nama yang disebut oleh polisi terkait dengan kasus itu yakni berinisial AK, AJ, dan A.

Ketiganya disebut merupakan pengendali bisnis situs judi online. Belum diketahui ketiga orang itu merupakan pegawai Komdigi ataukah bukan.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto masih irit bicara saat ditanya alasan tidak mengungkap identitas para tersangka. Dia menegaskan pihaknya bakal mengungkap kasus itu termasuk identitas para pelaku secara lengkap di kemudian hari.



"Nanti, nanti ada sesi tertentu," kata Karyoto di Polda Metro Jaya pada Rabu (6/11/2024).

Karyoto meminta kepada awak media dan masyarakat agar terus mengikuti perkembangan kasus itu. Diketahui, polisi masih melakukan pengembangan.

"Nanti diikutin aja," ucap dia.

Untuk diketahui, total terdapat 15 orang telah ditangkap dan ditetapkan jadi tersangka oleh polisi terkait dengan kasus judi online yang melibatkan pegawai di Kementerian Komdigi. Selain menangkap pelaku, polisi menggeledah sebuah ruko yang dijadikan semacam 'kantor satelit' di wilayah Bekasi. Kantor satelit itu dikendalikan oleh tiga orang berinisial AK, AJ, dan A.

Belum diketahui ketiga orang pengendali bisnis judi itu merupakan pegawai Komdigi ataukah bukan. Adapun di kantor satelit itu terdapat 12 orang yang dipekerjakan. 8 orang dipekerjakan sebagai operator dan 4 orang lain dipekerjakan sebagai admin. Mereka ditugaskan untuk mengumpulkan daftar situs judi online.

Salah seorang pegawai dari Komdigi yang belum disebut identitasnya mengatakan terdapat 1.000 situs judi online yang dijaga agar tak kena blokir dan 4.000 situs yang dilaporkan ke atasannya untuk diblokir.

Pelaku mengaku mendapatkan keuntungan senilai Rp8,5 juta dari tiap situs judi online yang dijaga agar tak diblokir. Dari hasil menjaga situs itu, dia bahkan dapat memberi upah sejumlah pegawai sebagai admin dan operator senilai Rp5 juta tiap bulannya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkap alasan di balik pertemuannya dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta yang kini sedang dipersoalkan Polda Metro Jaya.

Alex mengatakan bahwa pertemuannya dengan Eko terjadi pada enam bulan yang lalu atau Maret 2024. Pertemuan itu dilakukan lantaran Eko ingin melaporkan soal kasus dugaan korupsi di Bea Cukai.

"Apa tujuannya bertemu? yang bersangkutan ingin melaporkan terkait dugaan korupsi di instansi perusahaan bea cukai terkait impor emas, handphone, besi baja. Hanya itu," ujarnya di Polda Metro Jaya, Selasa (15/10/2024).

Alex menegaskan bahwa dalam pertemuannya itu, dirinya tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dan murni hanya untuk mendapatkan laporan dari Eko.

Bahkan, Alex mengaku bahwa dalam pertemuannya dengan Eko itu baru sekali dan disaksikan oleh pegawai KPK lainnya.

"Tidak ada konflik kepentingan antara saya dengan yang bersangkutan, apakah saya kenal dengan yang bersangkutan? saya tidak kenal sebelum yang bersangkutan datang ke KPK," tambahnya.

Alex menambahkan, dirinya juga telah melakukan mekanisme yang berlaku di KPK usai bertemu dengan Eko. Misalnya, melaporkan hasil ke pimpinan KPK, Dunas KPK, hingga Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.

"Ketika saya bertemu yang bersangkutan [Eko] ada staff dan saya ngomong loh ke pimpinan yang lain dan saya lapor loh setelah pertemuan dan hasilnya apa yang saya komunikasikan dengan Eko," pungkasnya.

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta menegur dan memberi peringatan keras kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Hal ini karena Polda Metro Jaya tak kunjung menuntaskan kasus penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan oleh Firli Bahuri terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Jadi seharusnya Kapolri menegur dan memberi peringatan keras kepada Kapolda karena dia yang bertanggung jawab," kata Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar kepada Medcom.id, Minggu, 21 Juni 2024.

Menurut Abdul Fickar, teguran dan peringatan keras itu agar Polda Metro Jaya segera menyelesaikan tugasnya. Khususnya, melengkapi berkas perkara yang dikembalikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk dilengkapi.
"Tapi sampai saat ini polisi belum mengembalikan berkas (ke Kejati DKI)," ujar Abdul Fickar.

Baca juga: Kasus Firli Bahuri, Polda Metro: Nanti Kita Update

Polda Metro Jaya diminta serius memproses kasus pemerasan yang menjerat eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. Terlebih, mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah divonis 10 tahun penjara dalam kasus yang ditangani KPK.

"Kasus ini sangat strategis agar tidak terjadi preseden jabatan komisioner KPK digunakan sebagai alat pemerasan," ungkap Abdul Fickar.

Dalam persidangan terdakwa SYL, terungkap eks Mentan itu telah memberikan uang kepada Firli Bahuri senilai total Rp1,3 miliar. SYL menyebut uang tersebut sebagai bentuk persahabatan dirinya dengan Firli.

Uang senilai Rp1,3 miliar itu diserahkan dua kali. Yakni Rp500 juta dalam bentuk valuta asing (valas) di GOR Bulu Tangkis Mangga Besar, Jakarta Barat. Sedangkan, Rp800 juta melalui Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, yang juga merupakan saudara SYL.

Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan mantan Mentan SYL pada Kamis, 23 November 2023. Dia tidak ditahan, namun dicegah dan tangkal (cekal) ke luar negeri.

Firli dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP. Dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

Polda Metro sebelumnya menyampaikan berkas perkara Filri masih diproses dan akan dilimpahkan ke Kejati DKI Jakarta. Namun, hingga kini belum ada perkembangan.

(ABK)

Jakarta: Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menegaskan tak akan memberi ampun kepada anggotanya yang kedapatan melakukan pungutan liar (pungli) saat pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2024. Dia akan memberikan sanksi tegas kepada aparat yang melanggar aturan.

"Anggota yang pungli jelas kita tindak, yang paling cepat pertama dengan kode etik," kata Karyoto di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 15 Juli 2024.

Karyoto mengatakan nantinya anggota tersebut akan ditempatkan khusus (patsus) ataupun diberi sanksi demosi. Sanksi itu diberikan bila kedapatan terlibat dalam praktik pungli terhadap para pelanggar.
"Kode etik bisa patsus, ditempatkan di tempat khusus semacam tahanan. Habis itu mesti didemosi tidak boleh bertugas lagi di tempat itu," ujar jenderal bintang dua itu.

Dia mewanti-wanti jajarannya untuk bersikap profesional saat bertugas. Karyoto meminta Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Metro ikut turun tangan dalam mengawasi anggota di lapangan.

"Untuk itu saya harapkan jajaran Bid Propam berperan aktif dalam melakukan pengawasan Operasi Patuh Jaya 2024," ujar dia.

Baca Juga: 3 Polisi Lalu Lintas Pungli di Tol Halim, 1 Dimutasi Keluar Satlantas

Total 2.938 personel diterjunkan dalam operasi ini. Ribuan personel tersebut gabungan dari jajaran kepolisian, TNI, Pemda dan stakeholder lainnya. Operasi Patuh Jaya 2024 bertema 'Tertib Berlalulintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas' ini digelar selama 14 hari terhitung 15-28 Juli 2024

Operasi ini digelar serentak di seluruh Polda se-Indonesia. Total ada 14 pelanggaran lalu lintas yang menjadi sasaran. Berikut rinciannya:

1. Melawan arus

2. Berkendara di bawah pengaruh alkohol

3. Menggunakan ponsel saat mengemudi

4. Tidak mengenakan helm SNI

5. Tidak menggunakan sabuk keselamatan.

6. Melebihi batas kecepatan

7. Berkendara di bawah umur atau tidak memiliki SIM

8. Berboncengan lebih dari satu

9. Kendaraan roda empat atau lebih tidak memenuhi laik jalan

10. Kendaraan tidak dilengkapi STNK

11. Melanggar marka jalan

12. Memasang rotator dan sirene bukan peruntukan

13. Menggunakan pelat nomor atau TNKB palsu

14. Parkir liar.

(AZF)