JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memecat lima karyawannya atas dugaan kasus gratifikasi.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan, langkah yang dilakukan BEI tersebut dinilai tepat.

Hal tersebut lantaran lima karyawan tersebut telah terbukti melanggar aturan dan etika pada pasar modal.

"Tidak ada tempat bagi mereka yang merusak integritas dan kredibilitas bursa," kata dia dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner, Jumat (6/9/2024).

Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan langkah lebih lanjut terkait kasus tersebut untuk melihat apakah ada kemungkinan dugaan karyawan lain yang terlibat dalam kasus tersebut.

Mahendra menegaskan, tidak ada yang boleh dilindungi ketika terdapat pihak lain yang terlibat.

"Tidak boleh ada pengecualian dan tidak boleh ada yang dilindungi, sekiranya ada pihak lain staf atau pejabat yang ada di bursa yang terlibat dalam kasus ini," imbuh dia.

Selain itu, pihaknya dan BEI juga melakukan pendalaman dan tindak lanjut terhadap kasus tersebut dengan melihat apakan ada emiten atau staf OJK yang terlibat dalam gratifikasi tersebut.

"Ini sedang berlangsung dan kami awasi dengan ketat. Sekali lagi, ini akan memengaruhi integritas sektor jasa keuangan kita, terutama pasar modal. Jadi tidak bisa dibiarkan begitu saja," tutup dia.

Sebelumnya, Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna angkat bicara terkait kabar yang beredar di kalangan media mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lima karyawan di Divisi Penilaian Perusahaan.

PHK ini disebut-sebut terkait dengan dugaan kasus gratifikasi yang terjadi dalam proses penawaran umum perdana saham (IPO) oleh salah satu emiten.

"Apabila terdapat pelanggaran etika yang melibatkan karyawan BEI, kami akan mengambil tindakan disipliner sesuai dengan ketentuan internal," ujar dia, Jumat (26/8/2024).

Ia mengatakan, BEI berkomitmen untuk senantiasa mematuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance (GCG) serta menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis ISO 37001:2016.

Nyoman menekankan, seluruh pegawai BEI dilarang keras menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun, termasuk uang, makanan, dan barang terkait layanan atau transaksi yang dilakukan BEI dengan pihak ketiga.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membantah ada moratorium initial public offering (IPO) buntut kasus gratifikasi karyawan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi menegaskan tidak menghambat perusahaan yang ingin go public di bursa. Walau, ada lima staf BEI yang baru-baru ini dipecat usai terlibat kasus gratifikasi pencatatan emiten.

"Sampai dengan saat ini, tidak ada sama sekali moratorium terkait dengan proses penelaahan penawaran umum (IPO). Kami tetap melakukan proses tersebut seperti biasa," tegas Inarno dalam dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Agustus 2024 di Youtube OJK, Jumat (6/9).

"Jadi, kita tekankan bahwa proses seperti biasa, walaupun ada kasus pemutusan hubungan kerja (PHK). Tentu kalau sekiranya dokumen atau pernyataan pendaftaran terkait penawaran umum itu telah lengkap dan persyaratannya sudah sesuai aturan yang ada, tentunya OJK tidak akan menghambat pemberian pra-efektif atau efektif terhadap calon emiten tersebut," sambungnya.

Inarno juga menekankan OJK selama ini tak pernah mengumumkan daftar perusahaan mana yang tengah mengajukan IPO. Wasit industri jasa keuangan itu hanya merinci jumlah calon emiten yang masuk dalam pipeline.

Oleh karena itu, ia membantah isu ada lima calon emiten yang batal IPO menyusul kasus gratifikasi di BEI. Inarno juga menegaskan sejauh ini tidak ada perusahaan yang batal go public.

"Kalau pun calon emiten itu batal, itu tidak berarti ada masalah, tentunya itu tergantung appetite saat ini. Kalau global atau serapan investor saat ini mungkin terasa sulit, tentunya emiten akan memikirkan untuk menunda di tahun berikutnya. Jadi tidak ada kaitannya," bantah Inarno soal isu liar yang beredar.

"Sampai saat ini masih ada 116 pipeline penawaran umum dengan perkiraan indikatif sebesar Rp41,7 triliun. Kami harapkan sampai akhir tahun target kita itu cukup tercapai. Ini juga memperlihatkan bahwa pasar modal masih menarik minat calon emiten," tambahnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar turut membantah keterlibatan anak buahnya dalam kasus gratifikasi. Ia menegaskan setidaknya tidak ditemukan indikasi pelanggaran hukum dari pegawai OJK dalam kasus PHK atau pemecatan lima pegawai bursa.

Namun, Mahendra menekankan pihaknya akan terus memburu kemungkinan pelaku-pelaku lain. Ia menyebut perburuan ini dilakukan bersama dengan BEI.

"Intinya adalah tidak boleh ada yang dikecualikan dan tidak boleh ada yang dilindungi, jika hal-hal yang melanggar tadi itu terbukti dilakukan oleh staf maupun pejabat yang terlibat dalam kasus ini," tegas Mahendra.

"Bursa (BEI) bersama OJK melakukan pendalaman dan tindak lanjut permasalahan ini, termasuk melihat kemungkinan dari pihak lain yang terlibat, apabila ada calon emiten yang terlibat dalam hal ini. Karena itu merupakan pelanggaran yang tidak dapat ditolerir, diterima, dan dikecualikan," imbuhnya.

Ada lima karyawan yang bekerja di Divisi Penilaian Perusahaan BEI diduga menerima gratifikasi dari calon emiten. Kasus ini berujung pemecatan kepada lima orang tersebut.

Kelimanya diduga aktif meminta sejumlah imbalan uang dan menerima gratifikasi. Mereka mengantongi sejumlah uang atas jasa analisis kelayakan calon emiten agar bisa listing di BEI.

Melalui praktik culas yang terorganisir, para oknum tersebut bahkan diklaim sampai membentuk perusahaan jasa penasihat. Ketika dilakukan pemeriksaan, ditemukan sejumlah akumulasi dana sekitar Rp20 miliar.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar kembali angkat bicara mengenai kasus Manajemen PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah memecat lima karyawan.

Kasus itu buntut permintaan imbalan uang dan gratifikasi atas jasa penerimaan emiten untuk mencatatkan saham di BEI.

Mahendra membenarkan langkah yang dilakukan BEI tersebut untuk memecat lima staf tersebut. Menurutnya langkah itu tepat dilakukan karena lima karyawan itu telah terbukti melanggar aturan dan etika pada pasar modal.

"Keputusan dari bursa efek terhadap 5 stafnya yang kemudian di PHK terbukti melanggar aturan dan etika yang merupakan peraturan yang jelas dari BEI sebagai langkah tegas yang kami sambut baik karena hal tadi memang menujukan tidak ada tempat bagi mereka yg merusak kredibilitas bursa," kata dia dalam konferensi pers, Jumat (6/9/2024).

Pihaknya juga tengah mendalami lagi kasus tersebut apakah ada lagi potensi karyawan atau petinggi lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Mahendra memperingatkan bahwa tidak ada yang boleh dilindungi jika ada pihak lain lagi yang terlibat.

"Walaupun tadi kami sampaikan ada lima yang di-PHK tentunya tidak terbatas kepada mereka lima saja, kepada semua pihak yang berisiko mungkin terlibat hal ini. Tapi kami belum memperoleh update apakah ada tambahan yang sudah dilakukan PHK tadi," terangnya

"Tidak boleh ada yang dikecualikan, tidak boleh ada yang dilindungi, jika hal-hal yang melanggar itu terbukti dilakukan staf maupun pejabat BEI," tambahnya.

Mahendra juga tengah melakukan penyelidikan terhadap lembaga yang dia pimpin sendiri yakni OJK. Langkah itu dilakukan untuk mengaudit apakah ada staf OJK yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Mengenai isu kemungkinan staf ataupun pihak mana pun di OJK. Kami sampaikan pada saat ini kami sedang mendalami dan melakukan audit terhadap kemungkinan itu. Namun yang dapat kami sampaikan, per hari ini kalau itu terkait dengan penerimaan dana oleh lima mantan staf bursa, bukti tidak ada staf OJK yang terlibat. Kami tidak berhenti di situ mendalami mungkin terlibat dengan peristiwa ini," pungkasnya.

Sebelumnya dari pemberitaan detikcom, beredar kabar BEI memecat lima orang dari Divisi Penilaian Perusahaan karena menerima imbalan uang dan gratifikasi atas jasa penerimaan emiten untuk mencatatkan sahamnya di BEI. Divisi tersebut bertanggung jawab terhadap penerimaan calon Emiten. Karyawan yang dipecat dilaporkan telah meminta sejumlah imbalan uang dan gratifikasi atas jasa analisa kelayakan calon emiten untuk dapat tercatat di BEI.

"Atas imbalan uang yang diterima tersebut, oknum karyawan tersebut membantu memutuskan proses penerimaan calon Emiten untuk dapat listing dan diperdagangkan sahamnya di bursa," tulis surat yang beredar di kalangan media, dikutip detikcom Selasa (26/8/2024).

Praktik oleh oknum tersebut dikabarkan telah berjalan beberapa tahun dan melibatkan beberapa emiten yang saat ini telah tercatat sahamnya di bursa. Nilai uang imbalan berkisar ratusan juta sampai satu miliaran rupiah per emiten. Melalui praktik terorganisir ini, bahkan para oknum tersebut dikabarkan membentuk suatu perusahaan (jasa penasehat) yang pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan sejumlah akumulasi dana Rp 20 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Hasan Zein Mahmud turut mengomentari kabar adanya oknum karyawan BEI yang menerima gratifikasi atas penawaran saham perdana ke publik (initial public offering/IPO).

Ia mengapresiasi penindakan disiplin terhadap karyawan BEI yang terlibat dalam pelanggaran etika. "[Tindakan disiplin] bagus. Akan tetapi tidak cukup," katanya dalam keterangan tertulis pada Selasa (27/8/2024).

Menurutnya, disiplin pegawai menjadi urusan internal BEI. Namun, transparansi menjadi persoalan kualitas suatu bursa.

"Transparansi itu indikator kejujuran. Kenapa tidak diumumkan nama emiten yang menyogok? Berapa besar? Dampaknya bagi kondisi perusahaan? Uang sogok itu dibebankan sebagai biaya emisi atau biaya operasi yang mengurangi laba perusahaan?" ujarnya.

Selain transparansi, menurut Hasan harus ada penegakan hukum atas kasus tersebut dengan tujuan perlindungan investor.

Sebagaimana diketahui, BEI menginformasikan dalam keterangan tertulisnya bahwa telah terjadi pelanggaran etika yang melibatkan oknum karyawan. Berdasarkan pelanggaran tersebut, BEI telah melakukan tindakan disiplin yang sesuai dengan prosedur serta kebijakan yang berlaku.

Sebelumnya memang beredar surat di kalangan wartawan bursa yang menuliskan bahwa manajemen BEI pada Juli - Agustus 2024 melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK kepada lima orang karyawannya. Hal tersebut imbas dari ditemukannya pelanggaran oleh oknum karyawan terkait permintaan imbalan serta gratifikasi atas jasa penerimaan emiten untuk dapat listing di bursa.

Menurut kabar yang beredar, kelima karyawan tersebut berada di Divisi Penilaian Perusahaan BEI. Atas imbalan uang yang diterima, oknum karyawan membantu memuluskan proses penerimaan calon emiten untuk dapat listing.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan BEI berkomitmen memenuhi prinsip tata kelola yang baik atau good corporate governance. BEI pun senantiasa menerapkan sistem manajemen anti penyuapan berbasis ISO 37001:2016.

"Seluruh insan BEI dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada uang, makanan, dan/atau barang atas layanan atau transaksi yang dilakukan BEI dengan pihak ketiga," kata Nyoman dalam jawaban tertulis pada Senin (26/8/2024).

Apabila terdapat pelanggaran etika yang melibatkan karyawannya, BEI akan melakukan tindakan disiplin sesuai dengan ketentuan internal.

Adapun, jika masyarakat mengetahui tindakan pelanggaran terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan oleh karyawan BEI, maka dapat dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System - Letter to IDX pada link berikut https://wbs.idx.co.id/.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berkomitmen memenuhi prinsip Good Corporate Governance melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) melalui implementasi ISO 37001:2016. Pernyataan ini terkait beredarnya pemberitaan ihwal pelanggaran oknum karyawan BEI terkait permintaan imbalan dan gratifikasi atas jasa penerimaan emiten untuk dapat tercatat sahamnya (IPO) di BEl.

"Seluruh karyawan BEI dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun (termasuk namun tidak terbatas pada uang, makanan, barang dan/atau jasa) atas layanan atau transaksi yang dilakukan BEI dengan pihak ketiga," kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I gede Nyoman Yetna dalam keterangan, Senin (26/8/2024).

Berdasarkan pelanggaran tersebut, BEI telah melakukan tindakan disiplin yang sesuai dengan prosedur serta kebijakan yang berlaku. Nyoman menambahkan, apabila mengetahui tindakan pelanggaran terkait dengan SMAP, maka dapat dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System - Letter to IDX pada tautan berikut https://wbs.idx.co.id.

Melansir surat yang beredar di kalangan wartawan di Jakarta, Senin (26/8/2024), manajemen BEI pada Juli sampai Agustus 2024 akhirnya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada lima orang karyawan mereka, sebagai buntut dari ditemukannya pelanggaran oleh oknum karyawan terkait permintaan imbalan dan gratifikasi atas jasa penerimaan emiten untuk dapat tercatat sahamnya di BEl.

Kelima karyawan tersebut berasal dari Divisi Penilaian Perusahaan BEl, divisi yang bertanggung jawab terhadap penerimaan calon emiten. Mereka disebut telah meminta sejumlah imbalan uang dan gratifikasi atas jasa analisa kelayakan calon emiten untuk dapat tercatat sahamnya di BEI.

“Atas imbalan uang yang diterima tersebut, oknum karyawan tersebut membantu memutuskan proses penerimaan calon emiten untuk dapat listing dan diperdagangkan sahamnya di bursa,” seperti tertulis dalam surat tersebut.

Praktek oleh karyawan penilaian perusahaan tersebut telah berjalan beberapa tahun dan melibatkan beberapa emiten yang saat ini telah tercatat sahamnya di bursa, dengan nilai uang imbalan berkisar ratusan juta sampai satu miliaran rupiah per emiten.

Melalui praktek terorganisir ini, bahkan para oknum tersebut membentuk suatu perusahaan (jasa penasehat), yang pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan sejumlah akumulasi dana sekitar Rp 20 miliar.

Proses penerimaan emiten untuk dapat masuk bursa ini, disinyalir juga melibatkan oknum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan untuk menyatakan sebuah perusahaan layak melakukan penawaran umum atau IPO saham, dan selanjutnya mencatatkan sahamnya di bursa.