REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan Mochammad Afifuddin telah disepakati sebagai ketua KPU RI secara definitif. Afifuddin menggantikan Hasyim Asy'ari yang beberapa waktu lalu dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan, Afifuddin disepakati menjadi ketua definitif setelah seluruh anggota beserta sekretaris jenderal menggelar rapat pleno pada Ahad (28/7/2024) siang. Dia mengatakan, penetapan itu dilakukan mengingat kebutuhan-kebutuhan serta tanggung jawab organisasi dalam beberapa waktu ke depan.

"Hari ini karena kebutuhan organisasi, kami melaksanakan rapat pleno secara lengkap yang dihadiri enam pimpinan KPU RI," kata August Mellaz sebelum pembukaan Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024 Pasca-Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Gedung KPU RI, Jakarta, Ahad (28/7/2024).

Afifuddin yang menjabat anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Ketua KPU RI. Afifuddin akan menjalankan tugasnya sesuai masa jabatan pada periode KPU RI saat ini, yakni hingga tahun 2027.

Sebelumnya, KPU RI memutuskan untuk menunjuk anggota Divisi Hukum dan Pengawasan Mochammad Afifuddin sebagai Pelaksana Tugas Ketua KPU RI menggantikan Hasyim Asy'ari yang dijatuhi sanksi pemberhentian oleh DKPP. Keputusan itu berdasarkan hasil rapat pleno tertutup yang dilakukan KPU RI di Jakarta, Kamis (4/7).

Pada Rabu (3/7/2024), DKPP RI menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari terkait kasus dugaan asusila. Selain itu, DKPP RI meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Ma’ruf Amin angkat bicara mengenai kasus asusila yang dilakukan eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari.

Ma’ruf meminta kepada semua komisioner yang tersisa melakukan pembenahan secara internal agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Selain itu, Ma'ruf juga meminta KPU untuk memperkuat kelembagaan, sistem, dan personel yang dimiliki saat ini sehingga penyelenggaraan Pilkada Serentak dapat berjalan dengan baik.

"Pilkada sudah menjadi agenda nasional dan tidak mungkin membentuk KPU baru ya. Dikuatkan saja KPU yang ada dan hal-hal yang masih kurang ya diperbaiki saja," tutur Ma'ruf di sela-sela peresmian Tol Cimanggis-Cibitung, Selasa (9/7/2024).

Ma'ruf mengatakan selama ini kinerja KPU merupakan kerja tim, bukan perorangan. Oleh karena itu, menurutnya, tindakan oknum yang melenceng tidak menjadi gambaran kinerja sebuah institusi.

“KPU itu kan tim ya. Kerjanya KPU itu bukan perorangan, tetapi tim. Ketika ada oknum kemudian terkena kasus, tidak berarti seluruh terkena kasus kan ya, jadi yang bersalah saja,” katanya.

Berdasarkan catatanBisnis, kredibilitas KPU kembali menjadi sorotan pasca-pemecatan mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari akibat perkara asusila.

Hasyim Asy'ari dipecat dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena terbukti melanggar etik. Hasyim yang sejatinya menjabat Ketua KPU untuk 2022–2027 itu terbukti melakukan tindak asusila kepada salah seorang petugas Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2024.

Kasus ini pun menambah panjang daftar komisioner atau pimpinan KPU yang terjerat masalah dan berujung pemberhentian. Sebelumnya sudah ada eks Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik yang dipecat karena menetapkan hasil pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan validitas dan kredibilitasnya.

Selain itu, mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus suap penetapan anggota DPR periode 2019–2024 dengan tersangka Harun Masiku.

Di sisi lain, pemecatan Hasyim juga membuka sejumlah fakta ihwal ‘kemewahan’ fasilitas yang digunakan komisioner KPU. Tak mengherankan, kredibilitas KPU sebagai 'wasit' Pilkada 2024 kembali tergugat.

Padahal, saat ini KPU sedang menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak di 37 Provinsi dan 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pilkada Serentak 2024 akan memuncak pada hari pemungutan suara yakni Rabu, 27 November 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo meyakini bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih layak untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Menurutnya, selama ini proses penyelenggaraan pun telah berjalan sesuai rencana untuk mempersiapkan pilkada pada November mendatang. Menurutnya, apabila ada sedikit kendala di lapangan, maka langkah yang tepat adalah evaluasi dan antisipasi dengan baik dan taktis.

“Jadi harapan kita dengan schedule yang sudah ada, khususnya untuk penyelenggaraan pemilu-kada serentak tidak terhambat. Kan KPU kan sudah ngomong. Jadi kita bersama lah. Nanti kalau yang evaluasi, nanti tugasnya komisi II DPR,” tuturnya, kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/7/2024).

Terkait sorotan pasca-pemecatan mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari akibat perkara asusila, kata Wempi, langkah pemberhentian sudah membuktikan bahwa KPU masih kredibel dalam menjalankan Pilkada 2024.

“Nanti yang menilai dari komisi II DPR. Kita ini kan sama-sama ingin sukseskan pelaksanaan pemilu serentak, khususnya pemilu-kada pada akhir tahun ini. Jadi harus sukses. Kita salingsupportlah. Antara Kemendagri-KPU saling support untuk proses penyelenggaraan pemilu,” pungkas Wempi.

Berdasarkan catatanBisnis, kredibilitas KPU kembali menjadi sorotan pasca-pemecatan mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari akibat perkara asusila.

Hasyim Asy'ari dipecat dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena terbukti melanggar etik. Hasyim yang sejatinya menjabat Ketua KPU untuk 2022–2027 itu terbukti melakukan tindak asusila kepada salah seorang petugas Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2024.

Kasus ini pun menambah panjang daftar komisioner atau pimpinan KPU yang terjerat masalah dan berujung pemberhentian. Sebelumnya sudah ada eks Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik yang dipecat karena menetapkan hasil pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan validitas dan kredibilitasnya.

Selain itu, mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus suap penetapan anggota DPR periode 2019–2024 dengan tersangka Harun Masiku.

Di sisi lain, pemecatan Hasyim juga membuka sejumlah fakta ihwal ‘kemewahan’ fasilitas yang digunakan komisioner KPU. Tak mengherankan, kredibilitas KPU sebagai 'wasit' Pilkada 2024 kembali tergugat.

Padahal, saat ini KPU sedang menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak di 37 Provinsi dan 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pilkada Serentak 2024 akan memuncak pada hari pemungutan suara yakni Rabu, 27 November 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih kredibel dalam melaksanakan proses pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.

Alasannya, orang nomor satu di Indonesia itu menilai lembaga tersebut telah terbukti mampu melaksanakan penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dengan sangat baik.

Hal ini disampaikan olehnya saat lepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

“Oh kan sudah sukses, menyelenggarakan pemilu pilpres dengan baik dan lancar tidak ada masalah,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan.

Menurut catatanBisnis, kredibilitas KPU kembali menjadi sorotan pasca-pemecatan mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari akibat perkara asusila.

Hasyim Asy'ari dipecat dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena terbukti melanggar etik. Hasyim yang sejatinya menjabat Ketua KPU untuk 2022–2027 itu terbukti melakukan tindak asusila kepada salah seorang petugas Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2024.

Kasus ini pun menambah panjang daftar komisioner atau pimpinan KPU yang terjerat masalah dan berujung pemberhentian. Sebelumnya sudah ada eks Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik yang dipecat karena menetapkan hasil pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan validitas dan kredibilitasnya.

Selain itu, mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus suap penetapan anggota DPR periode 2019–2024 dengan tersangka Harun Masiku.

Di sisi lain, pemecatan Hasyim juga membuka sejumlah fakta ihwal ‘kemewahan’ fasilitas yang digunakan komisioner KPU. Tak mengherankan, kredibilitas KPU sebagai 'wasit' Pilkada 2024 kembali tergugat.

Padahal, saat ini KPU sedang menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak di 37 Provinsi dan 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pilkada Serentak 2024 akan memuncak pada hari pemungutan suara yakni Rabu, 27 November 2024.

Salah satu tokoh yang lantang menyoroti penyimpangan komisioner KPU adalah Mahfud Md. Bahkan akibat kasus Hasyim Asy'ari, eks Menko Polhukam itu menilai KPU saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada.

Berdasarkan informasi lanjutan terkait putusan DKPP terhadap Hasyim Asy'ari, Mahfud menyoroti pemakaian tiga mobil dinas mewah setiap komisioner KPU.

"Ada juga penyewaan jet untuk alasan dinas yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang [maaf] asusila. DPR dan pemerintah perlu bertindak, tidak diam," tulis Mahfud Md dalam cuitannya di platform media sosial X, pada Minggu (7/7/2024),

Alhasil, Mahfud menilai secara umum KPU kini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada Serentak 2024. Pasalnya, kontestasi politik tersebut berperan sangat penting bagi masa depan Indonesia.

Namun, Mahfud mengeklaim bahwa pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada 2024.

"Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," tandas Mahfud.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih kredibel dalam melaksanakan proses pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.

Alasannya, orang nomor satu di Indonesia itu menilai lembaga tersebut telah terbukti mampu melaksanakan penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dengan sangat baik.

Hal ini disampaikan olehnya saat lepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

“Oh kan sudah sukses, menyelenggarakan pemilu pilpres dengan baik dan lancar tidak ada masalah,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan.

Menurut catatanBisnis, kredibilitas KPU kembali menjadi sorotan pasca-pemecatan mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari akibat perkara asusila.

Hasyim Asy'ari dipecat dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena terbukti melanggar etik. Hasyim yang sejatinya menjabat Ketua KPU untuk 2022–2027 itu terbukti melakukan tindak asusila kepada salah seorang petugas Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2024.

Kasus ini pun menambah panjang daftar komisioner atau pimpinan KPU yang terjerat masalah dan berujung pemberhentian. Sebelumnya sudah ada eks Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik yang dipecat karena menetapkan hasil pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan validitas dan kredibilitasnya.

Selain itu, mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus suap penetapan anggota DPR periode 2019–2024 dengan tersangka Harun Masiku.

Di sisi lain, pemecatan Hasyim juga membuka sejumlah fakta ihwal ‘kemewahan’ fasilitas yang digunakan komisioner KPU. Tak mengherankan, kredibilitas KPU sebagai 'wasit' Pilkada 2024 kembali tergugat.

Padahal, saat ini KPU sedang menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak di 37 Provinsi dan 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pilkada Serentak 2024 akan memuncak pada hari pemungutan suara yakni Rabu, 27 November 2024.

Salah satu tokoh yang lantang menyoroti penyimpangan komisioner KPU adalah Mahfud Md. Bahkan akibat kasus Hasyim Asy'ari, eks Menko Polhukam itu menilai KPU saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada.

Berdasarkan informasi lanjutan terkait putusan DKPP terhadap Hasyim Asy'ari, Mahfud menyoroti pemakaian tiga mobil dinas mewah setiap komisioner KPU.

"Ada juga penyewaan jet untuk alasan dinas yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang [maaf] asusila. DPR dan pemerintah perlu bertindak, tidak diam," tulis Mahfud Md dalam cuitannya di platform media sosial X, pada Minggu (7/7/2024),

Alhasil, Mahfud menilai secara umum KPU kini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada Serentak 2024. Pasalnya, kontestasi politik tersebut berperan sangat penting bagi masa depan Indonesia.

Namun, Mahfud mengeklaim bahwa pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada 2024.

"Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," tandas Mahfud.

Bisnis.com, JAKARTA — KredibilitasKomisi Pemilihan Umum(KPU) kembali menjadi sorotan pasca-pemecatan mantan KetuaKPUHasyim Asy'ariakibat perkara asusila.

Hasyim Asy'aridipecat dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena terbukti melanggar etik. Hasyim yang sejatinya menjabat Ketua KPU untuk 2022–2027 itu terbukti melakukan tindak asusila kepada salah seorang petugas Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2024.

Kasus ini pun menambah panjang daftar komisioner atau pimpinanKPUyang terjerat masalah dan berujung pemberhentian. Sebelumnya sudah ada eks KomisionerKPUEvi Novida Ginting Manik yang dipecat karena menetapkan hasil pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan validitas dan kredibilitasnya.

Selain itu, mantan KomisionerKPUWahyu Setiawan juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus suap penetapan anggota DPR periode 2019–2024 dengan tersangka Harun Masiku.

Di sisi lain, pemecatanHasyimjuga membuka sejumlah fakta ihwal ‘kemewahan’ fasilitas yang digunakan komisionerKPU. Tak mengherankan, kredibilitas KPU sebagai 'wasit' Pilkada 2024 kembali tergugat.

Padahal, saat ini KPU sedang menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak di 37 Provinsi dan 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pilkada Serentak 2024 akan memuncak pada hari pemungutan suara yakni Rabu, 27 November 2024.

TAK LAYAK

Salah satu tokoh yang lantang menyoroti penyimpangan komisionerKPUadalahMahfud Md.Bahkan akibat kasusHasyim Asy'ari, eks Menko Polhukam itu menilaiKPUsaat ini tidak layak menjadi penyelenggaraPilkada.

Berdasarkan informasi lanjutan terkait putusan DKPP terhadapHasyim Asy'ari, Mahfud menyoroti pemakaian tiga mobil dinas mewah setiap komisioner KPU.

"Ada juga penyewaan jet untuk alasan dinas yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang [maaf] asusila. DPR dan pemerintah perlu bertindak, tidak diam," tulis Mahfud Md dalam cuitannya di platform media sosial X, pada Minggu (7/7/2024),

Alhasil, Mahfud menilai secara umum KPU kini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada Serentak 2024. Pasalnya, kontestasi politik tersebut berperan sangat penting bagi masa depan Indonesia.

Namun,Mahfudmengeklaim bahwa pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menundaPilkada 2024.

"Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Jaringan Demokrasi dan Pemilu (Netgrit), Hadar Nafis Gumay mengakui bahwa pembenahan di internalKPUmenjadi kebutuhan. Pembenahan internal, sebutnya, menjadi salah satu upayaKPUuntuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraPemilu.

Pasalnya, dia mengatakan kasus etikHasyim Asy'aridan berbagai kasus yang menimpa komisionerKPUsebelumnya berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraanPemilu.

"Tentu saya prihatin dengan hal ini. Kenapa sampai terjadi seperti ini karena sebetulnya peringatan. Ini kan sudah panjang ya," kata Hadar di Jakarta, Sabtu (6/7/2024).

Di samping itu, Hadar mengingatkan agar enamkomisioner KPUlainnya untuk menjaga etika dan moral demi menjaga muruahKPUyang sedang melaksanakanPilkada 2024. Kepercayaan masyarakat kepada KPU, ujarnya, akan dipertaruhkan.

"Nah jadi lebih baik mereka itu menahan dirinya, bekerja dengan baik, ikuti aturan yang berlaku, termasuk menjaga etika dan pedoman, serta moral," tuturnya.

PILKADA 2024

KendatiKPUmendapat sorotan,Pilkada 2024pun dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pada saat yang sama,KPUtetap menjalankan tugasnya di bawah pimpinan seorang pelaksana tugas atau Plt. KetuaKPU.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sebelumnya telah memastikan bahwa keputusanDKPPmemecat KetuaKPUHasyim Asy'aritak akan memengaruhi prosesPilkada2024.

“Pemerintah akan memastikan bahwa Pilkada dapat berjalan dengan baik, lancar, jujur dan adil,” katanya usai meninjau fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sinjai, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Kamis (4/7/2024).

Senada dengan eksekutif, sederet anggota legislatif pun menegaskan bahwa penyelenggaraan Pilkada Serentak tidak akan terganggu oleh kasus etikHasyim.

Anggota Komisi IIDPRGuspardi Gaus beralasan, pelaksanaan Pilkada 2024 berbeda dengan Pemilu 2024. KPU pusat, lanjutnya, tidak menangani langsung pelaksanaanPilkada 2024.

"Pilkada penanggungjawabnya lebih kepada KPU daerah provinsi atau kabupaten/kota, di mana pelaksanaan pilkada itu dilakukan," jelas Guspardi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, KPU pusat hanya lakukan pengawasan, edukasi, hingga koordinasi kepada KPU daerah dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Perbesar

Pernyataan senada disampaikan oleh anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera. Dia menjelaskan, kerja-kerja KPU tidak bergantung hanya kepada satu orang pimpinan.

"Setahu saya KPU kerjanya kolektif kolegial, tidak akan mengganggu [pelaksanaan Pilkada 2024]," ujar Mardani di Senayan, Kamis (4/7/2024).

Meski demikian, dia tidak menampik kasus pemecatan Hasyim akan berdampak ke tingkat kepercayaan publik kepada penyelenggara negara.

Adapun, Mochammad Afifuddin yang ditunjuk resmi para KomisionerKPUsebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menegaskan pihaknya akan tetap fokus menyukseskan Pilkada 2024.

Pria yang sebelumnya ketua divisi bidang hukum dan pengawasan KPU RI ini ingin roda organisasi tetap berjalan kompas meski terjadi gejolak. Dia berjanji KPU lainnya untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya ke depannya.

"Kami akan memastikan seluruh hal melakukan pengecekan-pengecekan, percepatan-percepatan untuk menyiapkan semua hal menghadapi beberapa tahapan yang ada di depan kita," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kondisi lembaga negara, utamanya yudikatif bisa dibilang tengah di titik nadirnya. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, 3 pucuk pimpinan lembaga dipecat, tersangkut kasus yang berujung pelanggaran kode etik berat.

Realitas tersebut menjadi potret kelamnya kualitasnya para petinggi lembaga yang seharusnya menjadi tumpuan masyarakat mendapatkan perlakuan yang adil dan setara.

Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan yang terakhir Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketiga lembaga tersebut ditinggalnya pimpinannya karena status dipecat.

MK menjadi lembaga yudikatif pertama yang harus mengalami pemecatan posisi ketua. Anwar Usman, diberhentikan dari Ketua MK karena telah melanggar sejumlah poin yang termaktub dalam Sapta Karsa Hutama.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah menyampaikan putusan bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi, sehingga dijatuhi sanksi pemberhentian dari Ketua MK.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Majelis Kehormatan menyimpulkan beberapa pokok hingga akhirnya menyatakan Anwar Usman melanggar etik berat. Kesimpulan tersebut didapat usai memeriksa para pelapor, hakim terlapor, serta para saksi dan ahli.

Pokok kesimpulan pertama, Anwar Usman yang tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terbukti melanggar Sapta Harsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan.

Kedua, Anwar Usman sebagai Ketua MK terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan (judicial leadership) secara optimal, sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan.

Ketiga, Anwar Usman terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Independensi.

Keempat, ceramah Anwar Usman mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia capres dan cawapres, sehingga terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan.

Kelima, Anwar Usman beserta seluruh hakim konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang bersifat tertutup, sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.

Pelanggaran Kode Etik Firli Bahuri

Putusan Dewan Pengawas KPK membuat Firli Bahuri harus dipecat dari posisinya sebagai Ketua KPK merangkap anggota pada masa jabatan 2019-2024.

Dewas KPK telah menggelar sidang etik terhadap Firli secara maraton pada 20-22 Desember 2023. Majelis Etik telah menghasilkan putusan terhadap Firli pada Jumat (22/12/2023).

Pada Rabu (27/12/2023), Dewas KPK melalui Ketua Majelis Etik Tumpak Hatorangan Pangabean menjatuhkan sanksi berat kepada Firli Bahuri atas perkara pelanggaran etik dan perilaku.

Berdasarkan amar putusan yang dibacakan Majelis Etik di Gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi KPK, Jakarta, Firli dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewas (Perdewas) KPK No.3/2021.

"Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa [Firli] berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK," ujar Ketua Majelis Etik Tumpak Hatorangan Panggabean, Rabu (27/12/2023).

Dalam pertimbangannya Majelis Etik menyatakan Firli terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL, yang perkaranya sedang ditangani KPK.

Majelis Etik juga menyebut hubungan langsung dan tidak langsung itu tidak diberitahukan kepada sesama pimpinan, sehingga diduga dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Tidak hanya itu, Firli dinyatakan tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan maupun perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Perdewas KPK. Adapun Majelis Etik juga menyatakan tidak ada hal meringankan dalam putusan etik terhadap Firli.

Pelanggaran Kode Etik Hasyim Asy'ari

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi menghentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dari jabatannya usai terbukti melakukan tindakan asusila kepada salah satu anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2024.

Fakta tersebut terungkap dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) perkara nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 oleh (DKPP) di Kantor DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu (3/7/2024).

"Memutuskan: satu, mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruh; dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asy'ari selalu ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak keputusan ini dibacakan; tiga, Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari setalah putusan ini dibacakan," ujar Ketua DKPP Heddy Lugito diikuti ketukan palu, seperti yang disiarkan dalam kanal YouTube DKPP RI, Rabu (3/7/2024).

Kasus ini diadukan oleh korban yang memberikan kuasa kepada Aristo Pangaribuan, Uli Pangaribuan, Abdul Toni, dkk. Pengadu mengadukan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.

Dalam pokok aduan, Teradu [Hasyim] didalilkan mengutamakan kepentingan pribadi dan memberikan perlakuan khusus kepada Pengadu [korban] yang bekerja sebagai anggota PPLN di salah satu negara Eropa.

Selain itu, Teradu diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan Pengadu. Meski demikian, Teradu membantah semua dalil Pengadu tersebut karena bersifat subjektif dan mengada-ada.

DKPP pun mengungkapkan dalam dua sidang pemeriksaan terungkap sejumlah fakta bahwa Teradu menjalin komunikasi intens kepada Pengadu yang membahas persoalan di luar kedinasan sejak pertama kali bertemu.

DKPP pun menilai perlakuan Teradu kepada Pengadu di luar kewajaran relawasi kerja antara atasan dan bawahan melainkan seperti sepasang kekasih.

Oleh sebab itu, DKPP menganggap Hasyim Asy'ari melanggar etik seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf a serta c, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a dan d, Pasal 12 huruf a, Pasal 15 huruf a dan d, Pasal 16 huruf e, dan Pasal 19 huruf f Peraturan DKPP No. 2/2017.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa penunjukan komisioner yang menggantikan Hasyim masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) dan proses penggantian antar waktu (PAW) di DPR RI.

Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI August Mellaz menjelaskan, Keppres yang dimaksud adalah terkait pemberhentian Hasyim, sebagai tindak lanjut dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Soal nanti PAW kan ini ada dua hal. Pertama Keppres pemberhentian untuk Ketua KPU Hasyim Asy'ari, itu kan nanti ada di Presiden (Jokowi),” ujar Mellaz kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jumat (5/7/2024).

Sedangkan untuk PAW, lanjut Mellaz, mekanismenya berada di DPR RI sebagai pihak yang menyeleksi para calon komisioner KPU RI periode 2022-2027.

Dalam pelaksanaan, pengganti Hasyim akan dipilih dari para calon komisioner KPU RI yang saat itu mengikuti proses seleksi dan menjalani fit and proper test.

“Waktu kami dipilih kemarin itu ada 14 nama. Jadi nomor 1 sampai 7 (berdasarkan urutan nilai) dilantik pada bulan april 2022,” kata Mellaz.

“Kemudian untuk penggantiannya kan itu ada nomor urut 8 sampai dengan 14. Tentu mekanismenya nanti akan ada di Komisi 2 dan presiden (yang melantik dan menerbitkan Keppres),” sambungnya.

Dengan begitu, kata Mellaz, sosok pengganti Hasyim seharusnya adalah calon komisioner nomor urut 8 berdasarkan hasil penilaian dalam fit and proper test di DPR RI.

Namun, calon komisioner KPU nomor urut 8 itu, yakni Viryan Aziz wafat pada 2022 lalu. Dengan begitu, pengganti Hasyim akan dipilih dari calon komisioner urutan berikutnya.

“Nomor 8 seingat saya almarhum Viryan, tapi beliau sudah berpulang kan. Nah maka nomor urut berikutnya, nanti tentu ada mekanisme. Saya kira itu mekanisme yang ada,” pungkas Mellaz.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hasyim Asy'ari karena melanggar kode etik penyelenggara pemilu, Rabu (3/7/2024).

Sanksi itu diberikan karena Hasyim dianggap terbukti melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota PPLN Den Haag, Belanda berinisial CAT.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa Hasyim merayu dan memaksa CAT untuk berhubungan badan di hotel tempatnya menginap di Belanda pada 3 Oktober 2023.

Dalam putusannya, DKPP juga meminta Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Menanggapi putusan itu, Hasyim Asy'ari mengaku bersyukur karena disanksi pemberhentian oleh DKPP atas pelanggaran etik terkait tindakan asusila.

“Sebagaimana diketahui substansi putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan saya mengucapkan alhamdulillah,” ujar Hasyim di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu sore.

Hasyim kemudian menyampaikan terima kasih atas putusan sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP karena membuatnya terbebas dari beban berat sebagai anggota KPU.

Bisnis.com, JAKARTA - Selama menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari diketahui memiliki sejumlah kendaraan di digarasinya sebelum tersandung kasus asusila.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran (LHKPN) KPK, Hasyim memiliki harta dalam bentuk alat transportasi dan mesin senilai Rp324 juta pada 2023 yang terdiri atas 2 unit sepeda motor dan 2 unit mobil.

Hasyim diketahui memiliki motor antik dengan merk Vespa berjenis PX150 buatan 1985 senilai Rp20 juta. Sepeda motor tersebut dilaporkan merupakan warisan yang dimiliki Hasyim.

Selain Vespa, Hasyim memiliki sepeda motor Honda Speice buatan 2011 yang merupakan hasil sendiri. Sepeda motor tersebut dilaporkan Hasyim dengan harga Rp4 juta.

Koleksi kendaraan Hasyim di garasinya terdapat satu unit mobil Toyota Prado keluaran 2006. Mobil itu dilaporkan dengan harga Rp150 juta yang merupakan milik sendiri.

Hasyim juga diketahui memiliki 1 unit mobil Nissan New Serena keluaran 2014. Mobil berjenis mini bus itu dilaporkan dengan harga Rp150 juta yang dimiliki dari hasil sendiri.

Secara total, harta kekayaan Hasyim pada periode tersebut dilaporkan senilai Rp9,59 miliar. Jumlah itu tercatat naik jika dibandikang dengan laporan harta kekayaan Hasyim pada 2022 senilai Rp9,09 miliar.

Harta kekayaan Hasyim terdiri atas Rp7,3 miliar berbentuk tanah dan bangunan, Rp324 juta berupa alat transportasi dan mesin, dan Rp870 juta harta bergerak lainnya.

Hasyim juga diketahui memiliki kas dan setara kas senilai Rp1,10 miliar pada periode tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kasus dugaan asusila yang dilakukan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari terbukti dengan vonis dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Putusan yang dibaca oleh anggota DKPP Dewi Pitalolo pada Rabu (3/7/2024) menyebutkan Ketua KPU memaksa hubungan badan kepadaseorang wanita anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Belanda wilayah Den Haag pada Oktober 2023 lalu.

"Pada kegiatan tersebut, teradu hadir pada 3 Oktober 2023 dan menginap di Hotel Van Der Valk, Amsterdam, Belanda, bahwa dalam sidang pemeriksaan pengadu mengaku pada malam hari pada 3 Oktober 2023 pengadu dihubungi teradu untuk datang ke kamar hotelnya, pengadu kemudian datang ke kamar hotel teradu dan berbincang di ruang tamu kamar teradu. Dalam perbincangan tersebut, teradu merayu dan membujuk pengadu untuk melakukan hubungan badan, pada awalnya pengadu terus menolak namun teradu terus memaksa," ujar anggota DKPP Dewi Pitalolo saat membacakan pertimbangan putusan dalam video yang dikutip Republika dari sidang yang digelar di gedung DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

"Saya ulangi, namun teradu tetap memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan, pada akhirnya hubungan badan itu terjadi," ujar dia.

Terkait putusan itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari berterima kasih kepada DKPP RI yang telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada dirinya terkait kasus dugaan asusila. Hal itu disampaikan Hasyim dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu.

Kasus asusila dan perzinaan belakangan menghiasi pemberitaan berbagai media. Ironisnya, pelakunya merupakan seorang pejabat yang seharusnya menjaga integritas diri, lembaga dan negara. Tren kasus perzinaan tersebut menunjukkan terjadinya tren penurunan moral masyarakat dari nilai-nilai agama.

Hal ini sesuai dengan nubuat dari Rasulullah SAW. Menurut Yusuf Al-Hajj Ahamd dalam bukunya Mukjizat Al-Quran Yang Tak Terbantahkan mengatakan Rasulullah Saw telah memprediksi bahwa perzinaan akan merajalela pada akhir zaman. Pendapat tersebut merujuk kepada sebuah hadis:

Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga hubungan seks (zina) satu sama lain sebagaimana yang dilakukan oleh keledai" Abdullah bertanya, "Apakah kondisi yang seperti itu benar-benar akan terjadi?" Nabi menjawab, "Ya. Hal itu akan terjadi!"

Berdasarkan hadis tersebut, Yusuf menegaskan situasi yang telah dikatakan Rasulullah telah terjadi saat ini. Maraknya asusila dan perzinaan bahkan juga marak ditemukan di negara dengan mayoritas beragama Islam.

Sementara itu, Yusuf melanjutkan bahwa pada akhir zaman, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik "Saya akan menceritakan kepadamu sebuah hadits dan saya tidak akan memberitahumu lagi tentang hal itu lagi setelah saya. Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Di antara tanda-tanda besar hari Kiamat adalah: llmu agama akan diangkat (dengan wafatnya para ulama), kebodohan meningkat, khamer bebas dikonsumsi, zina merajalela, kaum laki-laki sedikit, dan wanita semakin banyak sampai-sampai lima puluh orang wanita berbanding dengan seorang laki-laki."

Ibnu Hajar berkomentar, "Tentang perkataan Anas, Aku tidak akan memberitahumu lagi tentang hal itu setelah saya', diketahui bahwa Anas adalah shahabat yang mendengar hadits tersebut. Dia adalah yang terakhir dari kalangan sahabat yang wafat di Basra. Bisa jadi redaksinya ditujukan kepada penduduk Basra atau umat Islam pada umumnya. Dia meriwayatkan hadits ini pada hari terakhir dalam hidupnya, dan sedikit sekali dari sahabat Nabi yang masih hidup setelahnya.

Lebih lanjut, Yusuf mengatakan hilangnya ilmu agama berarti kematian para ulama. Peningkatan jumlah perempuan dan penurunan jumlah laki-laki mungkin terjadi karena perang yang umumnya dikuti kaum pria.

Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ini terjadi karena banyak penaklukan yang dilakukan umat Muslim yang mana mereka mengambil banyak perempuan sebagai tawanan, hingga seorang lelaki memiliki banyak budak perempuan. Pendapat tentang apa penyebabnya bisa jadi tidak benar. Yang paling benar adalah situasi di mana jumlah wanita melebihi laki-laki adalah tanda pasti terjadinya Kiamat dan itu bisa jadi oleh sebab apapun. Hal tersebut juga telah menjadi keputusan Allah.

Kelima hal dalam hadits tersebut secara khusus menyebutkan bahwa akan terjadinya kelalaian terhadap sesuatu yang seyogyanya harus dilestarikan, untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Hal yang dimaksud adalah agama. Hilangnya pengetahuan tentu akan merugikan agama, konsumsi alkohol mempengaruhi pikiran, dan perzinaan membahayakan garis keturunan.

Al-Karmani mengatakan, "Diangkatnya ilmu termasuk bentuk kerusakan dunia. Segala penciptaan tidak bisa berjalan tanpa adanya ilmu. Karena tidak akan ada Nabi lain setelah Nabi Muhammad hal-hal tersebut pasti menjadi tanda-tanda akhir zaman."

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan mengenai janji Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap korban asusilanya menjadi artikel populer di Kompas.com, Jumat (4/7/2024).

Artikel populer selanjutnya terkait orang tua Afif Maulana, siswa SMP di Padang, Sumatera Barat, yang diduga tewas dianiaya polisi masih meyakini bahwa anaknya meninggal karena disiksa.

Pemberitaan populer lainnya mengenai Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik empat kepala kejaksaan tinggu (kajati) baru.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Tak Bisa Nikahi, Ketua KPU Hasyim Asy'ari Janjikan 5 Hal Ini kepada Korban

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengungkap bahwa Ketua KPU Hasyim Asy'ari membuat surat pernyataan yang berisi lima poin janji-janji untuk CAT, perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Hag, Belanda.

Surat pernyataan itu dibuat karena Hasyim tidak bisa memenuhi janjinya kepada CAT, untuk menikahi korban.

Janji itu pernah disampaikan Hasyim saat merayu dan maksa korban untuk melakukan hubungan badan pada 3 Oktober 2023 di Belanda.

“Sehingga Pengadu (CAT) meminta Teradu (Hasyim) untuk membuat surat pernyataan tertulis di atas meterai. Pada 2 Januari 2024, Teradu memenuhi permintaan Pengadu untuk membuat surat pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangani di atas meterai,” kata anggota DKPP Muhammad Tio saat sidang putusan pelanggaran kode etik Hasyim Asy'ari, Rabu (3/7/2024).

Baca selengkapnya: Tak Bisa Nikahi, Ketua KPU Hasyim Asyari Janjikan 5 Hal Ini kepada Korban

2. "Pak Kapolri, Aku Minta Tolong, Pak, Kapolda Sumbar Sudah Banyak Tutup-tutupi..."

Afrinaldi dan Anggun Andriani, orangtua Afif Maulana, siswa SMP di Padang yang diduga tewas dianiaya polisi, masih meyakini bahwa anaknya meninggal dunia karena disiksa, bukan meninggal dunia karena melompat ke sungai seperti klaim yang disampaikan Polda Sumatera Barat.

Bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Afrinaldi dan Anggun bertolak ke Jakarta untuk mencari keadilan.

Saat ditemui di bilangan Gatot Subroto, Jakarta, Anggun menceritakan bahwa dirinya langsung dimarahi anggota kepolisian saat dirinya mendatangi Polsek Kuranji.

Kepadanya, polisi menuding Afif membawa senjata tajam dan ikut tawuran. Mereka menyampaikan Afif meninggal karena tawuran, lalu melompat ke sungai.

"Pertama datang saja, polisinya sudah marah-marah. Dibilangnya, anak Ibu tawuran, melompat. Dan saya yakin dengan anak saya, dia tidak pernah tawuran," kata Anggun dalam konferensi pers di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu.

Baca selengkapnya: Pak Kapolri, Aku Minta Tolong, Pak, Kapolda Sumbar Sudah Banyak Tutup-tutupi...

3. Jaksa Agung Lantik 4 Kajati Baru

Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin melantik dan mengambil sumpah empat kepala kejaksaan tinggi (kajati) di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Atas pelantikan ini, Burhanuddin menyebut ada tugas dan tanggung jawab baru yang wajib dilaksanakan dengan amanah, kerja keras, kesungguhan, dan keikhlasan yang senantiasa berlandaskan pada integritas dan profesionalisme.

“Setiap peralihan tugas, promosi, dan mutasi ditandai dengan adanya prosesi pelantikan,” ujar Jaksa Agung dalam keterangannya, Kamis.

Empat kajati yang dilantik adalah Hermon Dekristo menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Siswanto selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Banten.

Ketiga, Muhammad Syarifuddin menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, dan Hendrizal Husin sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua.

Baca selengkapnya: Jaksa Agung Lantik 4 Kajati Baru