Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengakui adanya penurunan daya beli yang menjadi pemicu deflasi selama lima bulan terakhir.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Moga Simatupang, menyampaikan, permintaan pasar global yang menurun akibat adanya konflik global telah memengaruhi ekspor beberapa komoditas Indonesia.

"Sehingga ekspor beberapa produk kita terjadi penurunan karena demand-nya turun,” kata Moga saat ditemui di Kantor Kemendag, Senin (7/10/2024).

Dia mengatakan menurunnya permintaan telah membuat industri dalam negeri mengurangi produksinya. Dampaknya, terjadi pengurangan jam kerja hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan yang turut memengaruhi daya beli masyarakat.

Selain itu, belum adanya agenda-agenda besar seperti hari raya Lebaran dan Pemilu turut menjadi alasan menurunnya daya beli masyarakat.

“Terkait dengan daya beli pertama deflasi ya maksudnya pengaruh ke deflasi ya karena memang kan event besar sekarang lagi menurun ya,” ujarnya.

Adapun, event besar yang dimaksud di antaranya hari raya Idulfitri dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dia meyakini, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat ketika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 digelar pada November 2024 serta perayaan Natal dan Tahun Baru pada akhir tahun ini.

“Untuk itu kami berharap Pilkada nanti dan juga Nataru akan segera normal kembali [daya beli],” pungkasnya.

Indonesia kembali melanjutkan tren deflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, Indeks Harga Konsumen (IHK) September 2024 mengalami deflasi sebesar 0,12% (month to month/MtM).

Dengan demikian, Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan beruntun setelah terakhir mengalami deflasi panjang 7 bulan berturut-turut pada 1999.

Plt. Kepala BPS, Amalia A. Widyasanti, menyampaikan komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,16% dengan andil inflasi sebesar 0,1%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah kopi bubuk dan biaya akademi/perguruan tinggi.

Dalam paparan yang disampaikan Amalia, inflasi inti yang terjadi pada September 2024 ini lebih tinggi dari September 2023 yang berada di level 0,12%. Namun, inflasi yang terekam pada periode tersebut lebih rendah dari Agustus 2024 yang mencapai 0,2%.

Berbeda dengan komponen diatur pemerintah yang mengalami deflasi sebesar 0,04% dan andil 0,01%. Utamanya, tertekan oleh komoditas bensin, sejalan dengan penurunan harga BBM non-subsidi pada September 2024.

Sementara itu, komponen bergejolak mengalami deflasi lebih dalam, yakni sebesar 1,34% dan memberikan andil 0,21%. Utamanya, cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, tomat, daun bawang, kentang, dan wortel.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) bertambah sebanyak 6.753 orang dari laporan periode Januari-Agustus 2024 sebanyak 46.240 pekerja. Dengan demikian, total pekerja yang ter-PHK mencapai 52.993 pekerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, Indah Anggoro Putri menyampaikan, jumlah tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Total PHK per 26 September 2024 52.993 tenaga kerja, meningkat [dibanding periode yang sama tahun lalu],” kata Indah dalam keterangannya, Kamis (26/9/2024).

Indah mengungkapkan, kasus PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah sebanyak 14.767 orang, disusul Banten 9.114 orang, dan DKI Jakarta 7.469 orang.

Menurut sektornya, dia menyebut bahwa kasus PHK mayoritas berasal dari sektor pengolahan. Tercatat, sebanyak 24.013 orang di sektor pengolahan ter-PHK.

Aktivitas jasa lainnya menempati posisi kedua dengan kasus PHK terbanyak yakni sebanyak 12.853 orang, disusul sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 3.997 orang.

Diberitakan sebelumnya, jumlah klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan mengalami peningkatan sepanjang Januari-Agustus 2024. Peningkatan tersebut terjadi seiring melonjaknya PHK di Tanah Air pada periode tersebut.

"Selama 2024 hingga 31 Agustus BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP sejumlah lebih dari 37.000 pekerja ter-PHK dengan total nominal mencapai Rp264,61 miliar," kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Pada periode Januari—Juli 2024, klaim JKP yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp237,04 miliar. Artinya, pada Agustus lalu BPJS Ketenagakerjaan membayar klaim JKP sebesar Rp27,57 miliar.

Lonjakan klaim JKP pada Agustus tersebut sejalan dengan PHK yang meningkat 7,87% mtm dari 42.863 pekerja pada Juli 2024 bertambah menjadi 46.240 pekerja pada Agustus 2024.

“Sejalan dengan dengan masih bergulirnya gelombang PHK, tren klaim JKP sejak Januari juga mengalami peningkatan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) melaporkan permintaan tenaga kerja di tiga sektor yakni kesehatan, teknologi informasi dan logistik mengalami peningkatan di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Peneliti LPEM FEB UI, Nia Kurnia Sholihah, mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan bahwa permintaan tenaga kerja di sektor teknologi informasi tumbuh sebesar 15% sepanjang 2023.

“Ini seiring dengan percepatan transformasi digital di berbagai industri,” kata Nia dalam Labor Market Brief, dikutip Minggu (15/9/2024).

Selain sektor teknologi informasi, permintaan tenaga kerja di sektor kesehatan khususnya terkait dengan layanan kesehatan jarak jauh (telemedicine) tumbuh sebesar 12% di tahun yang sama.

Demikian halnya sektor logistik yang turut mengalami lonjakan permintaan tenaga kerja hingga 18%. Hal ini didorong oleh meningkatnya aktivitas e-commerce dan distribusi barang selama pandemi serta pascapandemi Covid-19.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2024 mencatat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 5,35%, menunjukkan penurunan dari 5,86% pada Agustus 2022, dan 6,49% pada Agustus 2021.

Kendati begitu, angka tersebut dalam tren penurunan hingga mencapai 5,25% pada Februari 2024, menunjukkan pemulihan yang berkelanjutan di pasar tenaga kerja.

Namun, Nia menyebut dampak dari PHK masih sangat terasa di beberapa sektor, utamanya industri yang sangat bergantung pada ekspor dan yang mengalami tekanan akibat perubahan ekonomi global.

“Hal ini terutama terlihat di daerah-daerah industri utama seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, yang mencatat angka PHK cukup tinggi sepanjang 2023 dan awal 2024,” ujarnya.

Sementara itu, data Kemenaker mencatat setidaknya 237.080 tenaga kerja ter-PHK pada periode Januari-Oktober 2023. Angka ini menunjukkan adanyapeningkatan yang konsisten selama periode tersebut. Jika melihat lebih rinci,misalnya pada Oktober 2023 saja, jumlah pekerja yang terkena PHKmencapai 45.576 orang, yang merupakan peningkatan dari angka pada awaltahun.

Selain itu, pada semester I/2024, tercatat 32.064 pekerja dirumahkan atau naik 21,45% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Peningkatan ini terjadi di berbagai provinsi, dengan angka PHK terbesar terjadi di DKI Jakarta sebanyak 7.469 orang, diikuti oleh Banten 6.135 orang, dan Jawa Barat 5.155 orang.

Adapun, beberapa sektor yang menjadi penyumbang terbesar dalam peningkatan angka PHK di antaranya manufaktur, teknologi, serta perbankan dan jasa keuangan.