Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan uji coba atau pilot project makan bergizi gratis bakal dilakukan di 100 titik pada akhir 2024. Uji coba dengan skala besar itu akan dilakukan setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merestui pendanaannya.

"Alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Dirjen Anggaran (Kemenkeu). Kami sedang bahas secara detail untuk melaksanakan piloting di 100 wilayah di seluruh Indonesia di akhir tahun ini," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (31/10/2024).

Dadan menyebut uji coba di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini meliputi proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

Badan Gizi Nasional mengaku uji coba di 100 titik itu bakal terfokus di Pulau Jawa. "Mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah (dan) anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa," jelasnya.

Dadan lalu menjelaskan tiga skema penyaluran makan bergizi gratis di Indonesia. Pertama, akan dibangun central kitchen yang terpusat.

Opsi kedua adalah penempatan central kitchen di sekolah atau pesantren. Ini dilakukan jika sasarannya minimal 2.000 anak.

"Ketiga, kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan, ada daerah-daerah yang nanti harus dijangkau dalam waktu satu hari," ungkap Dadan.

"Nanti akan kami pikirkan dengan menggunakan makanan yang sekarang berkembang dengan vakum, yang bisa tahan selama satu tahun sehingga kami bisa kirim sekali dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan dengan variasi menu sehingga makanan itu tinggal dibuka (dan) makan," tambahnya.

Lihat Video: Komisi X DPR Bakal Kawal Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

(aid/das)

Jakarta -

Pemerintah terus mengejar swasembada pangan, termasuk daging dan susu sapi. Untuk meningkatkan produksi kedua komoditas tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) tidak akan melakukan impor, tapi dengan pengawalan investasi.

Wamentan Sudaryono menekankan pemerintah tidak akan melakukan impor susu atau sapi melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pihaknya membuka ruang bagi pengusaha lokal dalam dan luar negeri untuk berinvestasi. Menurutnya, pihaknya hanya memberikan asistensi dan menyiapkan lahan bagi perusahaan yang ingin membangun industri ini.

"Yang impor kan bukan negara, tetapi perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi dan mengembangkan sapi di Indonesia. Kita kawal dan Kementan beri asistensi ataupun menyiapkan lahan," kata Sudaryono dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Dia menjelaskan Kementan juga terus berupaya mendatangkan investor agar mau membangun industri sapi perah dan sapi potong. Untuk swasembada daging dan susu, dia menilai tidak bisa mengandalkan indukan sapi yang ada. Untuk itu, diperlukan sapi baru dari investor dalam dan luar negeri.

Dia menambahkan saat ini terdapat 140 perusahaan yang berkomitmen mendatangkan sapi dengan total komitmen mencapai sekitar 2 juta ekor. Dengan rincian, 1,3 juta sapi perah dan 700 ribu sapi potong. Oleh karena itu, ia menyebut pihaknya terus mendorong agar hal tersebut realisasi.

"Setiap perusahaan beda-beda. Ada yang rencana impornya seratus ribu, puluhan ribu, lima ratus, atau dua ratus. Dari komitmen, totalnya sekitar 2 juta ekor dengan 1,3 juta ekor sapi perah dan 700 ribu sapi pedaging. Ini kan orang janji, kerjaan kita ya ngejar agar ini segera terealisasi," jelasnya.

Dia juga menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengimpor susu dari Vietnam. Namun, pihaknya mengajak investor dari negara tersebut untuk membangun industri sapi perah di Indonesia.

Dia pun berharap peningkatan produksi daging dan susu ini mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Dengan mendatangkan sapi baru, kami harap kebutuhan untuk program ini dapat terpenuhi," katanya.

(rrd/rrd)

Jakarta: Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) periode 2024-2026 dilantik. Pelantikan tersebut dikatakan mempertegas komitmen organisasi.

"Berlangsungnya pelantikan di Masjid Istiqlal Jakarta menjadi simbol bahwa kedepan PP KAMMI akan mengawal isu keummatan dan kebangsaan", kata Ketua Umum Ahmad Jundi Khalifatullah dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 Juli 2024.

Pihaknya siap menjadi pelopor gerakan kebangkitan Indonesia. Komitmen itu, kata Jundi, didasarkan pada orientasi terkait perubahan sosial yang lebih baik. Di sisi lain, pihaknya fokus pada isu-isu keumatan yang menyangkut pada Palestina.
Menurut Jundi hal ini dilakukan sebagai pesan solidaritas bangsa Indonesia untuk Palestina.

“Indonesia kedepan harus menjadi kiblat dan memiliki peran besar dalam gerakan pembebasan Palestina. Kebangkitan Palestina adalah rahmat dari seluruh alam, rahmat dari kekayaan Indonesia," ungkapnya.

Baca juga: Ucapkan Selamat, PP Muhammadiyah Tegaskan Tak Ada Dualisme Kepemimpinan DPP IMM

Adapun Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, menyampaikan pesan dalam pelantikan itu. Saiful menekankan pentingnya Pancasila sebagai landasan perjuangan.

“Pancasila merupakan fondasi untuk merekatkan keberagaman bangsa. Sehingga aktivis mahasiswa dapat menjadikan Pancasila dan toleransi sebagai landasan perjuangan demi kejayaan bangsa”, terang Wamenag.

Kemenpora RI yang diwakili Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora Asrorun Ni’am menyampaikan pesan kepada PP KAMMI. Organisasi itu, kata dia, memiliki dua mandat, yaitu mandat ke-Indonesiaan dan ke-Islaman.

"Dengan begitu KAMMI dapat membangun negeri yang berkeadaban," ungkap dia.

Asrorun Ni’am juga mengatakan pentingnya berkolaborasi. Terutama, dalam menyongsong Indonesia Emas pada 2045.

“Tentu kita mengajak berkolaborasi dengan berbagai kegiatan yang ada. KAMMI harus bisa Berjaya menyongsong Indonesia Emas 2045," kata dia.

(ABK)