Jakarta: Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta aparat penegak hukum tidak melakukan kekerasan terhadap massa aksi, apalagi jika masih di bawah umur seperti para pelajar. FSGI mendesak pemeriksaan para pelajar yang masih usia anak yang ditangkap karena disangkakan melakukan kekerasan pada petugas untuk diperiksa oleh penyidik di Direktorat PPA Polres atau Polda dengan didampingi oleh orang tuanya.

Setiap kekerasan dan tindakan represi aparat merupakan bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana serta melanggar kode etik kepolisian. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo dalam salah satu butir Rekomendasi FSGI menyikapi sejumlah pelajar yang ikut turun ke jalan dalam aksi demonstrasi #KawalputusanMK.

FSGI menyerukan aparat penegak hukum untuk melindungi peserta aksi yang masih pelajar sebagaimana dijamin dalam UU Perlindungan Anak. Hal ini, kata Heru, mengingat banyak peristiwa penangkapan para pelajar yang sedang menuju lokasi aksi kerap terjadi di setiap aksi demo besar, ketika tertangkap mereka juga mengalami Tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan, seperti di telanjangi dan dijemur.
"Pada aksi demo besar tahun 2019, KPAI menerima laporan dari berbagai daerah, di mana ratusan pelajar yang hendak mengikuti aksi demo ditangkap sebelum tiba dilokasi, tak jarang diancam tidak mendapatkan SKCK dan masih mendapatkan sanksi dari pihak sekolah," beber Heru dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024.

Masih dalam butir rekomendasi lainnya, FSGI mengingatkan pihak kepolisian untuk bertindak pada massa aksi sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Di mana di sana jelas disebutkan, pihak kepolisian tidak boleh terpancing, tidak boleh arogan, tidak boleh melakukan kekerasan bahkan di saat situasi kerumunan massa tidak terkendali.

Untuk itu, FSGI mendesak pemeriksaan para pelajar yang masih usia anak yang ditangkap karena disangkakan melakukan kekerasan pada petugas untuk diperiksa oleh penyidik di Direktorat PPA Polres atau Polda dengan didampingi oleh orang tuanya. Ini sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

"FSGI mendesak KPAI dan KPPPA untuk segera turun melakukan pemantauan di lapangan maupun di kantor-kantor Kepolisian di bawah Polda Metro Jaya untuk memastikan perlindungan dan penanganan sesuai peraturan perundangan terhadap peserta aksi yang masih usia anak," tegas Heru.

Sebelumnya, ksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah beberapa hari lalu menjasi salah satu bentuk reaksi masyarakat atas adanya upaya DPR menggagalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024. Aksi ini menjadi puncak kemarahan masyarakat atas rentetan praktik penghancuran Demokrasi yang dilakukan oleh Penguasa.

Aksi yang terjadi disejumlah kota diikuti sejumlah elemen Masyarakat, termasuk pelajar. Namun sejumlah pelajar yang ikut aksi di duga mengalami kekerasan oleh oknum aparat.

Baca juga: FSGI: Pelajar Ikut Demonstrasi Wajib Dilindungi Bukan Dihalangi dan Ditangkap

Baca juga: Polisi Tangkap 85 Anak dalam Unjuk Rasa Kawal Putusan MK, KPAI: Jangan Represif!

(CEU)

Jakarta: Aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah beberapa hari lalu menjasi salah satu bentuk reaksi masyarakat atas adanya upaya DPR menggagalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024. Aksi ini menjadi puncak kemarahan masyarakat atas rentetan praktik penghancuran Demokrasi yang dilakukan oleh Penguasa.

Aksi yang terjadi disejumlah kota diikuti sejumlah elemen Masyarakat, termasuk pelajar. Namun sejumlah pelajar yang ikut aksi di duga mengalami kekerasan oleh oknum aparat.

“Pelajar SMA/SMK Miliki Hak Menyampaikan Pendapat Melalui Demonstrasi, mereka berhak mendapatkan perlindungan saat melakukan aksi demo, itu kewajiban aparat, bukan malah dihalangi dan ditangkapi seolah mereka melakukan tindak pidana," ujar Sesjen FSGI, Heru Purnomo dalam siaran persnya, Sabtu, 24 Agustus 2024.

Wajib Dilindungi

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum.
Menurut UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 15 disebutkan, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan yang mengandung unsur kekerasan serta terlibat peperangan.

Sedangkan Pasal 16 ayat menyatakan: ayat (1) bahwa Anak wajib mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.; ayat (2) Anak juga wajib memperoleh kebebasan, dan ayat (3) Tentang penangkapan dan penahanan terhadap anak bisa dilakukan asalkan harus sesuai dengan hukum.

Oleh karena itu, Sekolah dan Dinas-dinas Pendidikan di seluruh Indonesia seharusnya memahami situasi kalau para pelajar yang berada di jenjang SMA/SMK sudah mampu menganalisis kondisi bangsanya dan secara kematangan psikologi. Para pelajar SMA/SMK sudah mampu mengambil Keputusan atas dirinya, termasuk jika ingin menyampaikan pendapat melalui aksi demo.

Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa : “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Oleh karena itu, sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia tersebut, pelajar juga berhak mengemukan pendapat dalam bentuk Demonstrasi. Jadi, ketika pelajar yang ikut aksi demo diberi sanksi oleh pihak sekolah, maka hal itu merupakan bentuk pelanggaran UU HAM, UU Perlindungan Anak dan pelanggaran konstitusi.

Jika pelarangan partisipasi politik terhadap para pelajar dengan alasan melindungi keselamatan mereka yang masih usia anak dari kemungkinan cedera atau jadi korban jika terjadi kerusuhan saat aksi demo, maka berikan mereka ruang mengekspresi sikap politiknya di tempat yang aman, yaitu halaman sekolah. Ini menjadi bagian dari Pendidikan politik bagi peserta didik.

“Sekolah bisa menfasilitasi peserta didiknya untuk mengemukakan pendapat dengan cara demonstrasi di lingkungan sekolah sebagai bagian dari pendidikan politik yang sehat. Jadi, aksi demo dapat dilakukan di halaman sekolah dengan menyiapkan mimbar berorasi untuk menyampaikan aspirasi. Lalu boleh menyampaikan petisi tertulis kepada Lembaga Lembaga negara, sekolah memfasilitasi penyampaiannya,” ungkap Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti.

Rekomendasi FSGI

1. FSGI meninta aparat penegak hukum tidak melakukan kekerasan terhadap massa aksi, apalagi jika masih di bawah umur seperti para pelajar. Setiap kekerasan dan Tindakan represi aparat merupakan bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana serta melanggar kode etik kepolisian.
2. FSGI menyerukan aparat penegak hukum untuk melindungi peserta aksi yang masih pelajar sebagaimana dijamin dalam UU Perlindungan Anak. Mengingat, banyak peristiwa penangkapan para pelajar yang sedang menuju lokasi aksi kerap terjadi di setiap aksi demo besar, ketika tertangkap mereka juga mengalami Tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan, seperti di telanjangi dan dijemur. Pada aksi demo besar tahun 2019, KPAI menerima laporan dari berbagai daerah, dimana ratusan pelajar yang hendak mengikuti aksi demo ditangkap sebelum tiba dilokasi, tak jarang diancam tidak mendapatkan SKCK dan masih mendapatkan sanksi dari pihak sekolah.
3. FSGI mengingatkan pihak kepolisian untuk bertindak pada massa aksi sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 jelas disebutkan bahwa pihak kepolisian tidak boleh terpancing, tidak boleh arogan, tidak boleh melakukan kekerasan bahkan di saat situasi kerumunan massa tidak terkendali.
4. FSGI mendesak pemeriksaan para pelajar yang masih usia anak yang ditangkap karena disangkakan melakukan kekerasan pada petugas untuk diperiksa oleh penyidik di Direktorat PPA Polres atau Polda dengan didampingi oleh orangtuanya sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. FSGI mendesak KPAI dan KPPPA untuk segera turun melakukan pemantauan di lapangan maupun di Kantor-Kantor Kepolisian di bawah Polda Metro Jaya untuk memastikan perlindungan dan penanganan sesuai peraturan perundangan terhadap peserta aksi yang masih usia anak.?

Baca juga: Polisi Tangkap 85 Anak dalam Unjuk Rasa Kawal Putusan MK, KPAI: Jangan Represif!

(CEU)

Bisnis.com, JAKARTA — Tagar #KawalPutusanMK menggema di sosial media X (sebelumnya Twitter) dengan angka menembus 2,43 juta kali cuitan yang muncul di platform milik Elon Musk.

Tagar itu masuk ke dalam daftar trending di Indonesia, seiring dengan Baleg DPR yang menggelar rapat membahas RUU Pilkada pada Rabu (21/8/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis di sosial media X, Kamis (22/8/2024) pukul 15.21 WIB, warganet menyerukan tagar #KawalPutusanMK lengkap dengan unggahan video dan foto aksi demonstrasi yang terjadi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Akun Greenpeace Indonesia, @GreenpeaceID, misalnya yang mencuitkan bahwa aksi demonstrasi dari masyarakat di Gedung Parlemen. Dalam unggahan itu, Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa Indonesia tidak untuk dijual, begitupun dengan demokrasi, yang ditulis dengan tegas menggunakan huruf kapital.

“Indonesia Darurat Demokrasi. Masih berlangsung! Aksi masyarakat sipil di Senayan mendesak @DPR_RI dan pemerintahan @jokowi berhenti mengobrak-abrik demokrasi,” tulis @GreenpeaceID.

Dalam unggahan itu pula terpampang spanduk berwarna merah bertuliskan “Indonesia is Not For Sale Merdeka!”. Di sana juga terlihat seorang laki-laki yang menggunakan kaos berwarna yang seolah-olah mengarah ke sila kelima Pancasila. “5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang mana?”

Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi pun terlihat mengenakan almamater memenuhi sekitaran area Gedung DPR. Massa mahasiswa lain kembali bergerak.

Tagar #KawalPutusanMK juga disematkan di akun @KontraS mengunggah foto bertuliskan “Indonesia Tak Akan Jadi Emas Jika Terus Dipimpin Keluarga Jokowi dan Politisi Culas!!!”.

Para artis dan rombongan komika juga terlihat mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan akan dijegal oleh DPR.

Diketahui, massa demonstrasi yang menolak sidang paripurna pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada mulai memenuhi lokasi yang berada di sekitar gedung DPR RI pada Senin (22/8). Aksi massa mulai berdatangan dari arah Semanggi ke Grogol pada 10.00 WIB.

Sejumlah alat peraga unjuk rasa mulai dari banner, bendera hingga pamflet dibawa pendemo "Mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah keputusan MK No.60/PUU-XXII/2024," dalam tulisan banner pendemo yang dipantau Bisnis, Kamis (22/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambruk menuju level Rp7.497,10 pada pembukaan perdagangan Kamis (22/8/2024). Penurunan ini seiring dengan rencana demo ‘Peringatan Darurat’ di Gedung DPR/MPR, Jakarta.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG membukukan pelemahan sebesar 57,48 poin atau 0,76% menuju posisi 7.497,10. Pada awal perdagangan hari ini, IHSG dibuka di posisi 7.554,59 dan sempat mencapai level terendah di 7.492,38.

Tercatat, sebanyak 108 saham menguat, 273 saham menurun, dan 180 saham bergerak di tempat. Adapun kapitalisasi pasar atau market cap berada pada level Rp12.736,26 triliun.

Dari saham berkapitalisasi pasar jumbo, PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) masih membukukan kenaikan 0,79% menuju Rp9.525. Peningkatan ini diikuti saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) yang menguat 0,55% ke Rp41.325.

Sementara itu, saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menorehkan penurunan harga sebesar 2,07% menuju level Rp7.100. Penurunan ini diikuti saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) yang melemah 1,84% ke Rp9.350 per lembar.

Saham top gainers pada awal perdagangan dihuni oleh PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. (COCO) yang melesat 19% ke level Rp119. Posisi tersebut disusul saham PT Green Power Group Tbk. (LABA) yang naik 15,74% menuju Rp500 per lembar.

Di sisi lain, penghuni saham paling boncos atau top losers pada awal perdagangan adalah PT Bank MNC Internasional Tbk. (BABP) yang terkoreksi 4,88% ke level Rp78.

Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan menuturkan IHSG berpeluang menguji resistance 7.580 pada hari ini, meski perlu tetap waspadai potensi profit taking.

“IHSG menjaga bullish trend dengan lanjutkan penguatan di Rabu [21/8]. Kekhawatiran sell-on-news tampaknya tidak terjadi pada hari ini. Pasar juga cenderung mengabaikan indikasi overbought pada Stochastic RSI,” ujarnya dalam publikasi riset.

Dia menuturkan IHSG ditopang oleh pertumbuhan kredit Sektor Perbankan Indonesia (SPI) sebesar 12,4% YoY pada Juli 2024, naik dari level 12,36% YoY per Juni.

Valdy mengatakan realisasi itu mengindikasikan tingginya kepercayaan diri pelaku pasar di Indonesia, mengingat nilai tukar rupiah mengalami pelemahan signifikan pada Juli 2024.

Masih dari dalam negeri, RDG BI memutuskan menahan suku bunga acuan di 6,25%. BI memperkirakan nilai tukar rupiah pada 2024 lebih kuat dari ekspektasi sebelumnya, dengan perkiraan nilai tukar rupiah menguat hingga level Rp15.300 per dolar AS.

Sementara itu, berbagai elemen masyarakat seperti kaum buruh, mahasiswa, hingga aktivis bakal turun ke jalanan untuk melakukan aksi demonstrasi "Peringatan Darurat" untuk "Kawal Putusan Mahkamah Konstitusi" (MK) terkait Pilkada Serentak.

Aksi demonstrasi pada hari ini akan berfokus di tiga lokasi, yaitu di depan Gedung DPR RI dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Di samping itu, ada juga aksi Kamisan yang bakal dilaksanakan di depan Istana Presiden, Jakarta.

Partai Buruh berencana unjuk rasa dan mengajak seluruh elemen turun ke jalan guna menanggapi langkah Baleg DPR RI terhadap putusan MK soal Pilkada 2024. Lokasi demo akan dipusatkan di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan pada pukul 09.00 WIB.

-------------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang ke 7.554 pada perdagangan hari ini, Kamis (22/8/2024) di tengah unggahan "Peringatan Darurat" yang menggema di media sosial.

Gambar yang bertuliskan "Peringatan Darurat" secara serentak muncul di sejumlah platform media sosial seperti Instagram dan X.com sejak Rabu (21/8/2024). Sikap tersebut diduga muncul sebagai reaksi atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tengah dijegal oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sejumlah publik figur mulai dari Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, hingga komika Pandji Pragiwaksono turut mengunggah gambar tersebut.

Belum diketahui secara pasti penggerak dari aksi massa di media sosial tersebut. Namun, gerakan kawal putusan MK dengan tagar #KawalPutusanMK telah mencapai jumlah unggahan sebanyak 118.000 unggahan hingga Kamis (22/8/2024).

Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat IHSG menguat 0,27% atau 20,6 poin ke level 7.554,59 pada perdagangan Rabu (21/8/2024). Level itu sekaligus menjadi rekor tertinggi baru.

Saham pendorong kenaikan IHSG pada perdagangan kemarin berasal dari sejumlah emiten perbankan.

Beberapa di antaranya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang menguat 3,03% ke level Rp5.100 per saham. Kemudian, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang naik 0,69% ke posisi Rp7.250 per saham.

Adapun, Tim Analis MNC Sekuritas memprediksi IHSG hari ini menguat 0,27% ke 7.554 dan masih didominasi oleh volume pembelian.

Posisi IHSG saat ini diperkirakan sedang berada di akhir wave [i] dari wave 3 dari wave (3), sehingga penguatan IHSG akan relatif terbatas untuk uji area 7.610.

"Selanjutnya, IHSG akan rawan terkoreksi menuju ke 7.304-7.465 sekaligus menutup beberapa area gap," tulisnya dalam riset, Kamis (22/8/2024).

MNC Sekuritas memproyeksi IHSG bergerak pada rentang support 7.466, 7.372 dan resistance 7.610, 7.654.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.