Jakarta -

Pemerintah memutuskan untuk menunda kenaikan tarif cukai rokok di 2025, hal ini menjadi angin segara bagi industri hasil tembakau (IHT).

Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE - FEB UB) bahkan merekomendasikan agar pemerintah melakukan moratorium kenaikan tarif cukai demi menjaga kelangsungan IHT.

Direktur PPKE-FEB UB, Prof. Candra Fajri Ananda mengatakan, moratorium kenaikan tarif cukaiadalah opsi yang lebih bijaksana untuk menjagakeberlangsungan IHT dan mencegah lonjakan peredaran rokok ilegal, sembari tetap menjaga stabilitas penerimaan negara dan sektor tenaga kerja yang bergantung pada industri ini.

Apabila tarif cukai ditujukan untuk mencapai keseimbangan pilar kebijakan IHT, maka tarif cukai sebesar 4-5% (dari tarif yang berlaku saat ini) adalah tarif cukai yang direkomendasikan untuk dapat diterapkan dalam mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT).

"Kenaikan tarif di atas batas ini berisiko meningkatkan peredaran rokok ilegal karena konsumen beralih ke produk yang lebih murah dan tidak dikenai cukai," kata Candra, di Jakarta, Minggu (10/11/2024).
Kajian PPKE-FEB UB juga menunjukkan, kenaikan tarif cukai yang tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli masyarakat justru mendorong peningkatan peredaran rokok ilegal. Data simulasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa setiap kenaikan tarif cukai mengakibatkan lonjakan persentase peredaran rokok ilegal sehingga mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara hingga 5,76 triliun rupiah per tahun.

"Kenaikan tarif cukai berpengaruh negatif pada volume produksi rokok legal. Peningkatan harga membuat permintaan beralih ke produk ilegal, sehingga industri rokok mengalami penurunan kapasitas produksi. Akibatnya, lapangan kerja di sektor ini terancam, terutama bagi pabrik kecil yang tidak mampu bersaing di tengah tingginya tarif cukai dan menurunnya permintaan," terang Prof. Candra.
Candra mengatakan, temuan penting hasil kajian PPEK-FEB UB adalah bahwa ada titik optimal dalam kenaikan tarif cukai, dimana kenaikan lebih lanjut tidak efektif lagi dalam mencapai tujuan kebijakan. Berdasarkan simulasi, pihaknya menyarankan agar tarif cukai ditetapkan pada kisaran 4-5% untuk mencapai keseimbangan antara pengendalian konsumsi rokok, stabilitas penerimaan negara, dan keberlangsungan industri.

"Pada kisaran ini, peredaran rokok ilegal masih terkendali, penerimaan negara tetap signifikan, dan industri rokok masih bisa bertahan tanpa mengorbankan terlalu banyak lapangan kerja," tegas Candra.

Ketua umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan mengamini hasil kajian PPKE-FEB UB. Henry Najoan sepakat pentingnya moratorium atau penundaan kenaikan tarif cukai dalam beberapa tahun mendatang untuk menekan peredaran rokok ilegal yang terus meningkat. Menurutnya, kenaikan cukai yang berlebihan menciptakan kondisi yang tidak stabil bagi industri dan menurunkan daya saing produk legal di pasar.

Henry Najoan mengusulkan agar moratorium dilakukan selama tiga tahun, memberikan waktu bagi industri untuk beradaptasi dan memitigasi dampak negatif kenaikan tarif cukai.

"Pentingnya pendekatan yang adil dalam kebijakan cukai dan meminta peningkatan pengawasan terhadap produsen rokok ilegal yang terus berkembang pesat. Sebab, keberhasilan kebijakan cukai akan sangat bergantung pada koordinasi erat antara bea cukai, aparat penegak hukum, dan industri tembakau," terang Henry Najoan.

Simak Video: Cukai Hasil Tembakau, Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rir)

Jakarta -

Pemberlakuan kenaikan tarif penyeberangan lewat Keputusan Menteri Perhubungan nomor 131 tahun 2024 ditunda. Kementerian Perhubungan menilai butuh sosialisasi lebih lama kepada masyarakat soal kenaikan tarif tersebut.

Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mengeluhkan kebijakan tersebut. Mereka meminta agar penundaan tidak diberlakukan dalam waktu yang lama. Menurut Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo, pengusaha sangat membutuhkan penyesuaian tarif tersebut demi kelangsungan usaha.

"Kami berharap penundaan penerapan penyesuaian tarif ini tidak terlalu lama demi kelangsungan usaha kami," kata Khoiri dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

Khoiri mengatakan saat ini situasi dan kondisi bisnis angkutan penyeberangan memprihatinkan. Pengusaha mengalami kesulitan untuk menutup biaya operasional yang terus mengalami kenaikan.

Biaya harga pokok produksi angkutan penyeberangan sejak tahun 2019 sudah naik tak terbendung sementara kenaikan kebijakan tarif penyeberangan ekonomi tidak mengikuti kenaikan tersebut.

Adapun proses kenaikan tarif sebenarnya sudah sejak lama diajukan oleh Gapasdap, persisnya sejak tanggal 24 April 2024 dan baru disetujui pada tanggal 18 Oktober 2024 dengan kenaikan sebesar 5%. Penyesuaian tersebut dinilai masih kurang besarannya. Sebab, kenaikan biaya produksi sudah menyentuh 31,8% sejak 2019.

Angka tersebut merupakan perhitungan bersama-sama seluruh pemangku kebijakan yakni Kemenhub, PT ASDP Indonesia Ferry, Gapasdap, Jasa Raharja, dan perwakilan konsumen.

Pada waktu HPP dihitung, nilai kurs dolar AS yang jadi acuan pun jauh lebih rendah daripada kondisi sekarang. Perhitungan dilakukan dengan asumsi kurs Rp 13.931, sementara saat ini sudah mencapai hampir Rp 16.000. Sudah pasti, kenaikan harga yang seharusnya dilakukan lebih besar.

Khoiri mengatakan hampir 70% dari komponen biaya angkutan penyeberangan sangat dipengaruhi oleh nilai kurs dolar AS, sehingga jika tidak dilakukan penyesuaian tarif, maka pihaknya akan semakin kesulitan dalam mengoperasikan kapal.

"Terutama dalam rangka memenuhi standar keselamatan maupun kenyamanan yang ditetapkan oleh pemerintah," pungkas Khoiri.

(hal/fdl)

Jakarta -

Komisi V DPR menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan sejumlah ruas jalan tol yang menerapkan kenaikan tarif. Atas hal ini, DPR mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) untuk persetujuan keputusan kenaikan tarif tersebut.

Menurut Ketua Komisi V DPR Lasarus masyarakat mengeluhkan kenaikan tarif tol yang tak sejalan dengan kualitas pelayanannya. Hal ini menjadi catatan penting pemerintah untuk evaluasi ke depannya.

"Komisi V sebagai tempat masyarakat mengadu sering kali mengeluh 'Pak ketua, Pak anggota Komisi V, bapak/ibu sekalian, ini tarif tol naik tapi pelayanannya buruk'. Ini PR ke depan yang akan kita perbaiki," kata Lasarus, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Adapun keputusan kenaikan tarif tol di Indonesia mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai salah satu poin utamanya. Namun menurut Lasarus, untuk penilaian SPM sendiri hingga saat ini masih menuai perdebatan banyak pihak.

"Ke depan, kita ketika pemerintah mengajukan kenaikan tarif jalan tol, Komisi V kemungkinan bisa saja kita bentuk Panja. Di sini apakah ruas tol yang akan dinaikkan tersebut sudah memenuhi SPM atau belum sesuai undang-undang yang berlaku," ujarnya.

Ke depannya, pihaknya berencana akan membahas persoalan SPM dan kenaikan tarif tol ini lebih lanjut. Hal ini termasuk terkait siapa pihak yang boleh mengaudit dan menyatakan pemenuhan SPM ini.

"Siapa yg boleh mengaudit bahwa ini sudah memenuhi SPM atau belum ini nanti kita bicarakan. Ini bagian dari PR penting yang nanti kita lihat," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No 38/2004 tentang Jalan, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) boleh mengajukan kenaikan tarif tol setiap 2 tahun sekali.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan punya peran dalam persetujuan penyesuaian tarif jalan tol. Hal ini ditetapkan melalui penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR, usai hasil identifikasi dan audit dilakukan dalam menilai apakah seluruh syarat dan ketentuan untuk naik tarif telah terpenuhi.

(shc/hns)

KOMPAS.com - PT Lintas Marga Sedaya atau Astra Tol Cipali mengonfirmasi bahwa tarif tol Cikopo-Palimanan (Cipali) akan mengalami kenaikan mulai 30 Oktober 2024 pukul 00.00 WIB.

Penyesuaian tarif ini merujuk pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2789/KPTS/M/2024, yang diterbitkan pada 15 Oktober 2024.

Direktur Astra Tol Cipali, Rinaldi, menjelaskan bahwa penyesuaian tarif ini mengikuti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024, yang mengatur evaluasi tarif tol setiap dua tahun.

Evaluasi tersebut mempertimbangkan inflasi dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) jalan tol.

Kenaikan tarif di ruas Tol Cipali berkisar antara 10,69 persen hingga 10,98 persen, tergantung pada golongan kendaraan.

Tarif terjauh untuk kendaraan golongan I ditetapkan sebesar Rp 132.000, golongan II dan III sebesar Rp 217.500, serta golongan IV dan V sebesar Rp 273.000.

“Kami berkomitmen meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur, seperti pemenuhan SPM jalan tol dan penambahan kapasitas jalan,” ujar Rinaldi dalam keterangannya, Minggu (27/10).

Rinaldi menyebutkan bahwa dalam dua tahun terakhir, Astra Tol Cipali telah membangun lajur ketiga sepanjang 41,2 km untuk mendukung kelancaran lalu lintas.

Selain penambahan lajur, pemeliharaan jalan juga dilakukan melalui scrapping filling overlay, perbaikan rambu, serta peningkatan fasilitas di rest area.

Astra Tol Cipali juga telah meluncurkan pusat pemantauan lalu lintas atau command center di KM 188, bekerja sama dengan kepolisian untuk mengawasi lalu lintas, khususnya saat musim mudik Lebaran.

Dalam hal keselamatan, Astra Tol Cipali menambahkan 12 unit derek, 10 unit patroli, lima ambulans, dua armada penyelamat, enam unit patroli jalan raya, dan 295 kamera CCTV.

Ruas tol juga dilengkapi dengan fasilitas keselamatan seperti wire rope, rumble dot, speed reducer, dan lampu strobo untuk meningkatkan keamanan pengendara.

Rinaldi menegaskan bahwa pihaknya telah mengimplementasikan sejumlah program lingkungan dan sosial, termasuk panel surya dan pengolahan limbah.

Hingga September 2024, tercatat penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 34 persen, pengolahan limbah padat meningkat 23 persen, dan penggunaan energi terbarukan mencapai 10 persen.

Seluruh rest area di Tol Cipali kini juga menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Jalan Tol Cipali, yang memiliki panjang 116,75 km dan beroperasi sejak 2015, telah berperan penting dalam meningkatkan konektivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

“Kami akan terus mendukung fungsi strategis tol ini sebagai jalur alternatif yang mempercepat mobilitas orang dan distribusi logistik,” pungkas Rinaldi.

Jakarta -

Normalnya, rekening listrik yang ditagihkan disesuaikan dengan pemakaian tenaga listrik di lokasi. Saat angka di struk bulanan listrik melonjak secara drastis, sering kali membuat pertanyaan mengenai penyebabnya.

Tagihan listrik tiba-tiba naik drastis bisa disebabkan oleh beberapa alasan, seperti adanya perubahan penggunaan energi hingga kebijakan tarif dari penyedia layanan.

Penyebab Tagihan Listrik Tiba-tiba Naik Drastis

Berdasarkan informasi yang didapat detikFinance dari akun Facebook resmi Contact Center PLN 123 (17/10/2024), faktor utama penyebab tagihan listrik naik drastis adalah adanya perbedaan penggunaan atau pemakaian listrik dari biasanya. Hal ini bisa juga dikarenakan adanya permohonan Tambah Daya.

Lebih lanjut, dilansir laman Energy Harbor dan Grey Power Electricity, berikut adalah beberapa kemungkinan penyebab tagihan listrik naik secara umum:

1. Perubahan Penggunaan Listrik yang Lebih Banyak

Jumlah penghuni di rumah bisa mempengaruhi tagihan listrik. Pasalnya, semakin banyak penghuni di rumah berarti semakin banyak beban listriknya.

Misalnya, untuk menggunakan mesin cuci untuk cucian, menonton televisi, mengisi daya ponsel dan laptop, hingga lampu yang digunakan. Hal itu membuat semuanya membutuhkan lebih banyak daya.

2. Adanya Kenaikan Tarif Listrik

Kenaikan tarif listrik dari perusahaan listrik juga menjadi salah satu faktor tagihan listrik naik. Ketika arif baru diterapkan, konsumen akan merasakan dampak langsung pada tagihan bulanan, bahkan jika penggunaan listriknya tetap sama.

3. Perubahan Kinerja Peralatan dan Menggunakan Peralatan Kurang Hemat Energi

Peralatan yang sudah lama atau ketinggalan zaman bisa jadi penyebab tagihan listrik yang sangat tinggi. Teknologi telah berkembang pesat, membuat peralatan modern jauh lebih hemat energi daripada peralatan model lama.

4. Pengaruh Cuaca

Cuaca juga berdampak signifikan pada konsumsi listrik. Di Indonesia, jika musim panas banyak menyalakan AC secara terus-menerus. Makanya hal ini berdampak drastis pada tagihan listrik di bulan-bulan musim panas.

5. Menggunakan Lampu Secara Tidak Efisien

Banyak pemilik rumah yang menyala lampu untuk meningkatkan kecerahan seluruh ruangan. Hal inilah yang menyebabkan tagihan listrik naik.

6. Ada Kabel yang Rusak di Rumah

Kabel yang rusak menjadi kejadian yang jarang terjadi, namun bisa menyebabkan tagihan listrik naik. Jika kabel yang rusak bersentuhan dengan benda konduktif atau kabel lain, ia bisa memanas.

Hal itu menyebabkan penggunaan energi yang lebih tinggi, sekaligus membuat tagihan listrik bulanan yang lebih tinggi.

7. Ada Utang pada Tagihan Sebelumnya

Tagihan listrik mungkin lebih tinggi dari biasanya, karena pengguna masih ada sisa tagihan pada tagihan sebelumnya. Jika tidak membayar penuh tagihan terakhir, sisa tagihan akan terbawa ke periode penagihan berikutnya.

8. Perkiraan Tagihan

Dalam beberapa situasi, contohnya pembaca meteran tidak bisa mengakses meteran milikmu, membuat perusahaan listrik mungkin memberi perkiraan tagihan.

Alih-alih berdasarkan konsumsi daya aktual, perkiraan tagihan justru didasarkan pada penggunaan listrik kamu dari tahun sebelumnya.

Jika kamu baru-baru ini mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi energi di rumah, kemungkinan besar perubahan ini tidak akan tercermin dalam tagihan listrikmu saat ini.

Apabila kamu mengalami kendala tagihan yang melonjak tanpa alasan yang jelas, segeralah melakukan pengecekan data ke pihak PLN. Berikut adalah informasi yang perlu disampaikan untuk pengaduan:

• ID pelanggan
• Angka stand pada kWh meter saat ini atau foto kWh meter?
• Kondisi rumah dihuni atau tidak?
• Rumah berpagar dan terkunci/tidak?
• Apakah kWh meter mudah dijangkau oleh petugas?
• Apakah petugas pencatatan meter rutin datang atau tidak?
• Alamat lengkap.

Itu tadi beberapa kemungkinan penyebab tagihan listrik naik. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memeriksa rincian tagihan dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi biaya listrik.

(khq/fds)

Jakarta -

PT Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) akan segera menaikkan tarif Tol Jakarta-Tangerang segmen SS Tomang-Tangerang Barat-Cikupa. Bagaimana rinciannya?

Hal ini disampaikan oleh operator tol melalui melalui akun Instagram resminya @jasamargametropolitan. Bsaran kenaikan tarifnya berkisar di angka Rp 500 -1.000.

"Dalam waktu dekat akan diberlakukan penyesuaian tarif Ruas Jalan Tol Segmen Tomang-Tangerang Barat-Cikupa sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR No. 2692/KPTS/M/2024," tulis JMT, dikutip Selasa (15/10/2024) kemarin.

Meski demikian, JMT belum dapat mengumumkan kapan penyesuaian tarif itu akan mulai diterapkan. Perusahaan memastikan, langkah ini telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

"Pemberlakuan tarif baru ini mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan membayar pemakai jalan tol, pengembalian investasi yang kondusif, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan pelayananan dari Ruas Tol," ujarnya.

Penyesuaian tarif tol ini merupakan penyesuaian tarif reguler dan telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang(UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Tarif Tol yang Akan Berlaku:

Gol I: Rp 8.500
Gol ll & III: Rp 12.500
Gol IV & V: Rp 16.500

Dikutip dari laman Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tarif Tol Jakarta-Tangerang-Cikupa saat ini mengacu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 1527/KPTS/M/2021 untuk SS Tomang-Tangerang-Cikupa.

Tarif yang Berlaku Saat Ini:

Gol I: Rp 8.000
Gol ll & III: Rp 12.000
Gol IV & V: Rp 15.500

Apabila membandingkan dari tarif tol yang lama, terlihat bahwa terdapat kenaikan Rp 500-1.000. Rinciannya, ada kenaikan tarif Rp 500 untuk kendaraan Gol I s.d III, serta ada kenaikan Rp 1.000 untuk kendaraan Gol IV s.d V.

(shc/kil)

Jakarta -

Ekonom menyarankan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025 ditunda. Pemerintah disarankan mencari cara lain untuk mengerek penerimaan negara.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira merekomendasikan inovasi perpajakan dengan pengenaan 2% pajak dari total aset 50 individu terkaya. Dari kebijakan itu, potensinya disebut mencapai Rp 81,6 triliun dalam sekali penerapan pajak kekayaan atau wealth tax.

"CELIOS merekomendasikan inovasi perpajakan dengan pengenaan 2% pajak dari total aset 50 individu terkaya. Potensinya dihitung sebesar Rp 81,6 triliun dalam sekali penerapan pajak kekayaan atau wealth tax," kata Bhima kepada detikcom, Selasa (8/10/2024).

Kemudian, pemerintah disarankan menerapkan windfall profit tax pada perusahaan komoditas yang memiliki keuntungan abnormal selama dua tahun berturut-turut. Indonesia, kata Bhima, bisa mencontoh Inggris dalam menerapkan kebijakan tersebut.

"Penerapan pajak yang lebih tinggi dan meningkatkan kepatuhan pada perusahaan digital over the top. Banyak kesepakatan OECD dan G20 yang bisa diterapkan untuk memajaki perusahaan over the top," ucap Bhima.

Terpisah, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy menambahkan bahwa coretax system yang sudah diadopsi pemerintah bisa mendukung upaya peningkatan penerimaan. Selain itu, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) 2024 bisa dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan 2025.

"Kombinasi dari kedua hal tersebut bisa dilakukan sebagai solusi sementara pemerintah ketika ingin mengambil langkah menunda sementara kenaikan tarif PPN 12%," tutur Yusuf.

Menurutnya, kenaikan tarif PPN menjadi 12% harus melihat momentum terlebih dahulu terkait daya beli masyarakat dan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melihat kondisi saat ini, pemerintah dinilai perlu untuk menunda kenaikan tarif PPN.

"Kami kira pemerintah perlu mempertimbangkan ulang untuk menetapkan tarif baru PPN 12% seperti yang direncanakan sebelumnya," kata Yusuf.

Saksikan Live DetikSore:

(aid/ara)

Jakarta -

Ekonom menilai rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari saat ini 11% menjadi 12% pada 2025 perlu ditunda. Hal ini melihat indikasi pelemahan daya beli masyarakat yang relatif kuat terutama pada kelas menengah.

"Jika indikator ini berlanjut sampai dengan awal tahun 2025 maka kami kira pemerintah perlu mempertimbangkan ulang untuk menetapkan tarif baru PPN 12% seperti yang direncanakan sebelumnya," kata Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy kepada detikcom, Selasa (8/10/2024).

Rendy menyebut, indikator inflasi inti yang angkanya relatif mirip dengan kondisi pandemi COVID-19 menunjukkan terjadinya pelemahan permintaan terutama untuk kelompok kelas menengah. Belum lagi terjadinya kontraksi indikator PMI manufaktur dan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

"Itu menjadi hal yang perlu diperhatikan, apalagi jika menyasar pada kelompok-kelompok tertentu seperti misalnya kelas menengah," ucapnya.

Kenaikan PPN menjadi 12% dinilai akan mengerek inflasi dan menggerus daya beli yang bisa mempengaruhi perekonomian secara umum. Dengan ditundanya kebijakan tersebut, membuktikan negara hadir untuk masyarakat dan tidak hanya mementingkan pemasukan.

"Perlambatan konsumsi untuk kelompok kelas menengah yang diakibatkan oleh rencana kenaikan PPN 12% sudah tentu akan sedikit banyak juga ikut mempengaruhi pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara umum," tuturnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut yang menderita akibat kenaikan PPN menjadi 12% bukan hanya masyarakat, melainkan juga pelaku usaha industri manufaktur dan ritel.

"Yang kasihan bukan hanya masyarakat daya belinya turun, tapi juga pelaku usaha industri manufaktur dan ritel bisa gigit jari. Efek lanjutan ketika konsumen mengurangi belanja, maka perusahaan bisa menurunkan kapasitas produksi seperti saat ini tercermin dari PMI manufaktur yang berada di bawah level 50," imbuhnya.

Kapasitas produksi yang turun mempersempit risiko lapangan kerja dan membuat angkatan kerja baru sulit mencari pekerjaan di sektor formal. Kenaikan PPN menjadi 12% dinilai bisa menyebabkan PHK massal khususnya di sektor industri dan ritel.

"Pemerintah harus rasional memperhitungkan antara penerimaan negara dari tarif PPN 12%, dengan efek ke pelemahan ekonomi. Efek kenaikan tarif PPN 12% diperkirakan akan mengurangi minat masyarakat mengkonsumsi barang-barang sekunder dan tersier contohnya seperti peralatan elektronik, fesyen, kendaraan bermotor," pungkas Bhima.

Saksikan Live DetikSore:

(aid/ara)

JAKARTA - Tarif Tol Dalam Kota Jakarta mengalami kenaikan mulai hari ini Minggu (22/9) pukul 00.00 WIB. Adapun biaya pengguna jalan naik menjadi Rp 11.000 untuk kendaraan golongan I atau pribadi. Perubahan tarif dilakukan pada Ruas Tol Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit.

"Penyesuaian tarif ini juga diperlukan sebagai wujud kepastian pengembalian investasi bagi Badan Usaha Jalan Tol sesuai Business Plan, membangun dan menjaga iklim investasi Jalan Tol di Indonesia yang kondusif, serta menjaga dan meningkatkan level of services jalan tol," ujar Direktur Utama Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Head, Widiyatmiko Nursejati, dalam keterangan resmi, Minggu (22/9/2024).

Baca Juga: Tarif Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Naik Mulai 22 September 2024, Segini Besarannya

Menurut dia penyesuaian tarif tol telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dengan perubahan terakhir pada PP Nomor 17 Tahun 2021.

Berdasarkan regulasi tersebut, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi. Atas kebijakan inilah Tol Dalam Kota kemudian melakukan penyesuaian tarif ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 2130/KPTS/M/2024.

Baca Juga: Tarif Jalan Tol BSD Bakal Segera Naik, Segini Besarannya

Rinciannya, kenaikan tarif tol terjadi mulai Rp 500-1.500. Khusus golongan I kenaikan tarif tol hanya Rp 500, dari awalnya Rp 10.500 menjadi Rp 11.000 per kendaraan.

Berikut daftar penyesuaian tarif Tol Dalam Kota mulai hari ini;

1. Gol I: Rp 11.000 dari sebelumnya Rp 10.500
2. Gol II: Rp 16.500 dari sebelumnya Rp 15.500
3. Gol III: Rp 16.500, dari sebelumnya Rp 15.500
4. Gol IV: Rp 19.000, dari sebelumnya Rp 17.500
5. Gol V: Rp 19.000, dari sebelumnya Rp 17.500

JAKARTA - Operator Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, PT Hutama Karya (Persero) akan mengumumkan kenaikan tarif jalan bebas hambatan tersebut dalam waktu dekat. Kenaikan tersebut menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 2420 tahun 2024 tentang Penyesuaian Tarif Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang Kayu Agung (Terpeka).

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim menjelaskan bahwa penyesuaian tarif ini merupakan langkah penting untuk menjaga keberlanjutan investasi infrastruktur tol dan menjaga kualitas layanan yang optimal bagi pengguna jalan tol.

Merujuk pada Pasal 48 ayat (3) dan (4) UU No. 2/2022 tentang Jalan, disebutkan bahwa penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

"Sejak beroperasi lima tahun lalu, Hutama Karya belum pernah melakukan penyesuaian tarif tol Terpeka, namun kami terus melakukan peningkatan fasilitas serta kualitas layanan di Tol Terpeka sesuai dengan SPM. Selama masa sosialisasi ini, kami akan menyampaikan informasi secara intensif terlebih dahulu kepada pengguna jalan tol agar memahami alasan dan mekanisme penyesuaian tarif ini," kata Adjib dalam keterangan resmi, Sabtu (21/9/2024).

Kehadiran tol ini mampu memangkas waktu tempuh dari Pelabuhan Bakauheni menuju Kayuagung dari 8-10 jam menjadi hanya 4-5 jam. Jalan tol ini juga menghubungkan Pelabuhan Bakauheni dengan Kota Palembang serta meningkatkan sektor pariwisata sekitar jalan tol.

Pada Tol Terpeka sepanjang 189 km terdapat 9 rest area yang dilengkapi dengan SPBU, SPKLU, toilet, masjid, dan tenant makanan. Selain itu, rest area tersebut juga menyediakan ruang laktasi, ladies parking, serta pengelolaan sampah menggunakan budidaya maggot.

Tol ini juga dilengkapi dengan 69 armada siaga, 17 VMS, dan 353 CCTV untuk memantau keamanan dan keselamatan pengguna jalan serta melakukan sejumlah pemeliharaan rutin dan peningkatan kualitas, baik dengan cara beautifikasi, scrapping filling overlay (SFO), penghijauan, pengecatan serta rekonstruksi beton rigid.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk resmi menetapkan kenaikan tarif tol dalam kota yang akan mulai berlaku pada Minggu, 22 September 2024. Adapun Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Head, Widiyatmiko Nursejati mengatakan bahwa kenaikan tersebut telah ditetapkan sesuai regulasinya.

Kenaikan tarif tol tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 2130/KPTS/M/2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penyesuaian Tarif Tol yang akan berlaku di ruas tol Cawang-Tomang-Pluit yang dikelola oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit yang dikelola oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Tbk.

"Penyesuaian tarif ini juga diperlukan sebagai wujud kepastian pengembalian investasi bagi Badan Usaha Jalan Tol sesuai Business Plan, membangun dan menjaga iklim investasi Jalan Tol di Indonesia yang kondusif, serta menjaga dan meningkatkan level of services jalan tol," kata Widiyatmiko Nursejati dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Jumat 20 September 2024.

Berdasarkan regulasinya, penetapan kenaikan tarif Tol diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang menyebut bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi.

Selain itu, dalam pasal yang sama ayat (5) juga menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tarif awal tol dan penyesuaian tarif tol diatur dalam peraturan pemerintah, dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

Pasal 83 PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol mengatur tentang evaluasi dan penyesuaian tarif Tol serta penghitungan penyesuaian tarif Tol yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Evaluasi dan penyesuaian tarif Tol dilakukan oleh Menteri setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan:
a. pengaruh laju inflasi; dan
b. evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol.

(2) Perhitungan penyesuaian tarif Tol berdasarkan pengaruh laju inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan formula sebagai berikut: tarif baru = tarif lama (1 + inflasi).

Tak hanya itu, pada Pasal 84 beleid yang sama juga mencantumkan penjelasan tentang ketentuan evaluasi dan penyesuaian tarif tol yang bisa dilakukan karena beberapa hal:

a. pemenuhan pelayanan lalu lintas pada sistem jaringan Jalan Tol di wilayah tertentu dengan memperhatikan kapasitas Jalan Tol;
b. terdapat penambahan lingkup di luar rencana usaha yang mempengaruhi kelayakan investasi; dan/atau
c. terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang mempengaruhi kelayakan investasi Jalan Tol.

Berikut merupakan rincian tarif pada jalan tol dalam kota Jakarta yang mengalami kenaikan:

Golongan I: Rp 11.000 yang semula Rp 10.500.
Golongan II: Rp 16.500 yang semula Rp 15.500.
Golongan III: Rp 16.500 yang semula Rp 15.500.
Golongan IV: Rp 19.000 yang semula Rp 17.500.
Golongan V: Rp 19.000 yang semula Rp 17.500.

NI MADE SUKMASARI | M. RIZKI YUSRIAL

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah resmi menaikkan tarif jalan tol dalam kota yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 2130/KPTS/M/2024 mulai tanggal 22 September2024.Adapun ruas yang melakukan penyesuaian tarif antara lain Jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit (Jalan Tol Dalam Kota).

Kenaikantarif tol telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dengan perubahan terakhir pada PP Nomor 17 Tahun 2021. Berdasarkan regulasi tersebut, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi.

Penyesuaian tarif ini juga diperlukan sebagai wujud kepastian pengembalian investasi bagi Badan Usaha Jalan Tol sesuai Business Plan, membangun dan menjaga iklim investasi Jalan Tol di Indonesia yang kondusif, serta menjaga dan meningkatkan level of services jalan tol.

Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Head, Widiyatmiko Nursejati mengatakan Jalan Tol Dalam Kota berperan penting dalam mendukung pertumbuhan Kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis dan hiburan serta sebagai sarana mobilitas orang dan barang yang semakin meningkat.

Jalan tol ini juga merupakan jalur VIP dikarenakan menjadi jalur lalu lintas bagi Tamu Negara, jalur lalu lintas Presiden, Kementerian dan Pemerintahan lainnya dalam melaksanakan perjalanan dinas. Selain itu, menjadi jalur alternatif menuju dan dari wilayah pusat perkantoran, pusat hiburan dan menjadi jalur logistik menuju dan dari Pelabuhan Tanjung Priok serta Bandara Soekarno-Hatta.

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR tersebut, penyesuaian tarif pada Jalan Tol Dalam Kota Jakarta yang mengalami penyesuaian menjadi sebagai berikut:
Gol I: Rp11.000,- yang semula Rp10.500
Gol II: Rp16.500,- yang semula Rp15.500
Gol III: Rp16.500,- yang semula Rp15.500
Gol IV: Rp19.000,- yang semula Rp17.500
Gol V: Rp19.000,- yang semula Rp17.500.