Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa peluang untuk menerbitkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2025 selalu terbuka.

Sri Mulyani menjelaskan, peraturan perundang-undangan yang berlaku mengizinkan penerbitan APBN-P. Oleh sebab itu, dia tidak bisa menutup kemungkinan perombakan APBN pada tahun depan terutama akibat dinamika tata pemerintahan belakangan ini.

"Karena adanya kementerian/lembaga yang baru dalam hal ini, maupun kalau ada terjadi perubahan dari sisi program," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Kendati demikian, bendahara negara tersebut menegaskan bahwa penerbitan APBN-P harus disetujui oleh DPR. Selain itu, Sri Mulyani mengaku tidak terlalu mau fokus ke persoalan APBN-P.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sambungnya, sedang fokus untuk melaksanakan UU APBN 2025 yang sudah disetujui DPR dan pemerintah. Dia mencontohkan, Kemenkeu harus menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan UU APBN 2025 pada akhir November ini.

"Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian dan lembaga, dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen Perpres, daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga," ujar Sri Mulyani.

Kode Penerbitan APBN-P 2025

Sebelumnya, isyarat penerbitan APBN-P 2025 susah sempat disampaikan oleh mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar M. Sarmuji dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (12/9/2024).

Sarmuji sendiri merupakan sekretaris jenderal Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung utama Prabowo-Gibran.

Pada rapat tersebut, Komisi VII DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi senilai Rp681,88 miliar pada 2025 atau turun signifikan sebesar 44,53% dari anggaran 2024 senilai Rp1,22 triliun).

Sarmuji pun mengaku prihatin dengan besaran anggaran Kementerian Investasi tersebut.

Kendati demikian, dia mengungkapkan bahwa pemerintah juga sudah menyiapkan dana cadangan yang diperlukan untuk tambahan anggaran kementerian/lembaga ketika APBN-P diterbitkan pada pertengahan tahun depan.

"Saya mendengar dari perbincangan-perbincangan informal, ada anggaran yang masih disimpan di BUN [pos dana cadangan Bendahara Umum Negara] yang memang dialokasikan untuk penyesuaian-penyesuaian dalam APBN-P ke depan," ungkap Sarmuji dalam rapat tersebut.

Oleh sebab itu, dia meminta Rosan untuk terus tetap berusaha agar ke depan anggaran Kementerian Investasi bisa bertambah sesuai kebutuhan. Dengan demikian, lanjutnya, target-target investasi bisa tercapai dan berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi.

"Jadi saya memberikan support moral kepada Pak Menteri untuk terus berusaha sampai anggaran yang dibutuhkan secara memadai tercapai terutama nanti kalau ada APBN Perubahan," tutup Sarmuji.

DPR Dorong APBN-P 2024

Ketua DPR Puan Maharani juga mendorong agar Prabowo menerbitkan APBN-P 2025. Alasannya, karena APBN 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo.

"Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah [RKP] dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN [APBN-P]," ujar Puan ketika berikan Pidato Sidang Paripurna Ke-1 Tahun Sidang 2024–2025, Jumat (16/8/2024).

Sejalan dengan pernyataan Puan, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR turut mendorong pemerintahan Prabowo nantinya untuk menerbitkan APBN-P 2025.

Perwakilan Fraksi PDIP DPR Adisatrya Suryo Sulisto menekankan bahwa RUU APBN 2025 disusun oleh pemerintahan Jokowi.

Namun, dia mengingatkan pihak yang akan menjalankan serta mempertanggungjawabkan tetap pemerintahan Prabowo.

"Pemerintahan yang baru tetap memiliki ruang yang luas untuk menyempurnakan RKP [rencana kerja pemerintah] dan APBN 2025 melalui mekanisme APBN-P," jelas Adi dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Sejalan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendorong agar pemerintah menerbitkan APBN-P 2025. Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Anis Byarwati menjelaskan, banyak program pemerintahan baru yang membutuhkan anggaran lebih.

Oleh sebab itu, dia melihat perlunya reformulasi ulang APBN. Dengan demikian, berbagai program pemerintahan Prabowo bisa berjalan lancar.

“Jadi mungkin harus mengajukan APBN Perubahan dan saya kira Undang-undang APBN memungkinkan untuk pemerintahan baru mengajukan APBN Perubahan. Kalau menterinya tetap tentu Bu Sri Mulyani tentu lebih mengetahui tentang apa yang harus dilakukan,” ujar Anis dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

IDXChannel - Dalam dunia ekonomi, istilah GDP (Gross Domestic Product) dan GNP (Gross National Product) sering muncul. Meskipun keduanya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya.

Apa Itu GDP?

GDP adalah nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Ini mencakup semua produksi yang terjadi di dalam batas geografis negara, tanpa memperhatikan siapa yang memproduksinya.

Jadi, jika perusahaan asing beroperasi di negara tersebut, kontribusi mereka tetap dihitung dalam GDP.

Apa Itu GNP?

GNP mengukur nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara suatu negara, terlepas dari lokasi produksinya. Artinya, jika warga negara tersebut menghasilkan produk di luar negeri, nilai tersebut akan dimasukkan dalam GNP.

GNP juga memperhitungkan pendapatan yang diperoleh warga negara dari investasi di luar negeri, dikurangi dengan pendapatan yang diperoleh oleh asing dari investasi dalam negara.

Perbedaan Antara GDP dan GNP

Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara GDP dam GNP yang bisa Anda cermati:

1. Geografis vs Nasional
- GDP berfokus pada lokasi produksi (dalam batas negara).
- GNP berfokus pada identitas produsen (warga negara).

2. Pendapatan Asing
- GDP tidak memperhitungkan pendapatan dari luar negeri.
- GNP memperhitungkan pendapatan yang diterima warga negara dari luar negeri dan mengurangi pendapatan yang diterima oleh asing di dalam negeri.

Mengapa Perbedaan GDP dan GNP Penting?

Memahami perbedaan antara GDP dan GNP sangat penting bagi pembuat kebijakan, ekonom, dan investor. GDP sering digunakan sebagai indikator kesehatan ekonomi suatu negara, sementara GNP dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesejahteraan warga negara dan pendapatan nasional.

Baik GDP maupun GNP memiliki peranan penting dalam analisis ekonomi. Dengan memahami perbedaan keduanya, Anda dapat lebih baik memahami dinamika ekonomi suatu negara dan dampaknya terhadap masyarakat.

Untuk analisis yang lebih mendalam, baik GDP maupun GNP harus dipertimbangkan dalam konteks yang lebih luas, termasuk faktor-faktor lain seperti inflasi, pengangguran, dan kesejahteraan masyarakat. Semoga artikel ini dapat membantu Anda.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Jakarta -

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mencatatkan perbaikan kinerja signifikan pada periode kuartal III-2024 (Q3) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau year on year (YoY).

Berdasarkan keterangan resminya, GoTo berhasil mencetak EBITDA grup yang disesuaikan (Group Adjusted EBITDA) sebesar Rp 137 M di Q3-2024 atau Juli-September, tertinggi dalam sejarah. Pada periode 3 bulan tahun lalu, GoTo masih mencatatkan rugi EBITDA grup yang disesuaikan sebesar Rp 942 miliar.

Sementara itu, jika dihitung dalam 9 bulan per September, rugi EBITDA grup yang disesuaikan GoTo tinggal tersisa Rp 72 miliar saja, membaik 98% dari periode yang sama tahun sebelumnya rugi EBITDA grup yang disesuaikan mencapai Rp 3,75 triliun.

Manajemen GoTo menegaskan bahwa kinerja perusahaan yang kuat ini ditopang oleh pertumbuhan pengguna bulanan (Monthly Transacting Users/MTTU) yang tumbuh mencapai 21% YoY di seluruh ekosistem GoTo.

"Hal ini menegaskan bahwa perseroan berada di jalur yang tepat untuk memenuhi pedoman kinerja EBITDA yang disesuaikan impas (breakeven) untuk keseluruhan tahun buku 2024," tulis manajemen GoTo, dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Dari sisi unit bisnis, saat ini GoTo didukung dua unit bisnis yakni Financial Technology (Fintech) lewat bisnis GoTo Financial (GTF) dan On-Demand Services (ODS) melalui Gojek. Dalam 3 bulan di September, bisnis fintech Goto memang masih mencatatkan rugi EBITDA yang disesuaikan yakni Rp 65 miliar, tetapi membaik signifikan 83% dari periode yang sama tahun lalu rugi EBITDA yang disesuaikan Rp 388 miliar.

Adapun dalam 9 bulan, rugi EBITDA yang disesuaikan bisnis fintech sebesar Rp 481 miliar, membaik 66% dari sebelumnya rugi EBITDA yang disesuaikan Rp 1,41 triliun. Manajemen GoTo menegaskan bisnis fintech menunjukkan kemajuan signifikan dan menjadi pendorong pertumbuhan bisnis dan profitabilitas perseroan.

Penggerak utama profitabilitas adalah bisnis pinjaman seiring dengan nilai pinjaman konsumen yang disalurkan (outstanding loans) naik tiga kali lipat YoY di kuartal ketiga 2024 dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang stabil.

"Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem berjalan dengan baik, dengan berbagai produk dan penggunaan layanan di Grup, yang mendorong pertumbuhan pengguna, sekaligus memperdalam penetrasi pinjaman secara bertanggung jawab dan akuntabel," tulis manajemen GoTo.

Direktur Utama Grup GoTo Patrick Walujo, mengatakan dengan perkembangan positif tersebut pihaknyai juga memperkirakan segmen fintech akan mencapai EBITDA yang disesuaikan positif di kuartal selanjutnya, satu tahun lebih cepat dari pedoman sebelumnya.

4. Kuartal Positif

Di sisi lain, segmen ODS melalui Gojek mencatatkan pertumbuhan yang signifikan sejalan dengan perbaikan marjin dan mencapai EBITDA yang disesuaikan positif empat kuartal berturut-turut sejak kuartal IV-2023.

Gojek mencatat EBITDA yang disesuaikan positif sebesar Rp 156 miliar di Q3-2024, membalikkan posisi dari rugi EBITDA yang disesuaikan Rp 48 miliar. Sedangkan dalam 9 bulan, Gojek juga mencatatkan EBITDA yang disesuaikan positif Rp 412 miliar, dari sebelumnya yang rugi EBITDA disesuaikan Rp458 miliar.

"Basis pengguna terus berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan produk yang menyasar mass-market, sementara pertumbuhan segmen premium juga menghasilkan wallet share tambahan di antara para pengguna affluent," pungkasnya.

(prf/ega)

Jakarta -

PT Bank Mandiri (Persero) mencetak laba bersih sebesar Rp 42 triliun di kuartal III 2024. Angka ini tumbuh 7,56% dibandingkan periode yang sama dari tahun lalu atau year-on-year (YoY).

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan kenaikan ini didukung dengan kenaikan penyaluran kredit secara konsolidasi mencapai 20,8% secara year on year (YoY) menjadi Rp 1.590 triliun per Kuartal III 2024.

"Pertumbuhan ini ditopang oleh kredit segmen wholesale yang merupakan core business Bank Mandiri," kata Darmawan, dalam Konferensi Pers Virtual Paparan Kinerja Kuartal III 2024 Bank Mandiri, Rabu (30/10/2024).

Capaian tersebut diikuti dengan kualitas aset yang terjaga dan semakin membaik. Darmawan mengatakan, CAR bank-only rasio kredit bermasalah atau rasio NPL Bank Mandiri sebesar 0,97% atau menurun 39 basis poin (bps) secara tahunan.

"Melalui strategi wholesale ecosystem, Mandiri berhasil menjaga Non Performing Loan (NPL)jauh di Bawah industry, di level 0,97%. Rata-rata industri di 2,29%,' ujarnya.

Hingga akhir September 2024, Bank Mandiri membukukan pertumbuhan kredit di seluruh segmen. Adapun, pertumbuhan terbesar masih ditopang oleh kredit segmen korporasi yang mencatat pertumbuhan 29,4% secara YoY menjadi Rp 581 triliun di akhir kuartal III 2024.

Tidak hanya itu, pertumbuhan kredit Bank Mandiri juga ikut didorong oleh segmen mikro produktif dan SME yang masing-masing tumbuh 13,04% dan 13,7% secara tahunan di akhir September 2024. Begitu pula dengan kredit usaha rakyat (KPR) tumbuh mencapai 16,2%.

"Bank Mandiri konsisten memperkuat perannya sebagai agen perubahan dengan menyalurkan kredit ke sektor riil guna mendukung ekonomi masyarakat dan Perekonomian Indonesia," kata dia.

Ia juga mempertegas komitmennya terhadap ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang telah mencapai Rp 32,2 triliun dan menjangkau lebih dari 293 ribu pelaku UMKM.

Di samping itu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) secara konsolidasi yang tumbuh sebesar 14,9% secara YoY menjadi Rp 1.667,5 triliun di kuartal III 2024. Kondisi tersebut ditopang oleh pertumbuhan dana giro yang meningkat 17,8% YoY menjadi Rp 596 triliun dan tabungan yang melesat 12,6% YoY menjadi Rp 635 triliun.

(shc/kil)

Jakarta -

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk mendalami keluhan pelaku usaha terkait keberadaan online travel agent (OTA) asing di Indonesia. Sebab, pajak OTA asing kerap dibebankan ke pelaku usaha.

"Dari sisi bisnis, ini tentu tidak adil. Semestinya, tanggung jawab untuk membayar pajak didistribusikan secara adil pada semua pelaku usaha. Termasuk dalam hal ini OTA asing," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Ia pun mencontohkan, ada banyak kejadian di mana pajak pertambahan nilai dan pajak komisi dibebankan kepada hotel. Sementara, pihak OTA asing tidak membayar apapun. Menurutnya, pihak hotel merasa dirugikan dan perlu mendapat perhatian.

"OTA asing ini kan tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Akibatnya, mereka tidak mengikuti aturan yang ada. Selain merugikan pihak pelaku usaha, negara juga dirugikan karena tidak mendapatkan penghasilan pajak dari mereka," jelasnya.

Oleh karena itu, pemerintah harus untuk segera memperhatikan OTA asing yang berusaha di Indonesia. Menurutnya, perlu dipastikan agar tidak ada yang dirugikan atas keberadaan mereka. Apalagi, di tengah perkembangan bisnis digital saat ini, OTA asing ini sangat mendapatkan tempat.

"Harus dicarikan solusi. Mungkin perlu dibuat regulasi. Tahap awal, perlu melibatkan para ahli," ungkapnya.

Sebelumnya, pengusaha di sektor pariwisata tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengeluhkan bisnisnya belum pulih usai pandemi COVID-19. Belum selesai masalah itu, pengusaha dihadapkan pada masalah baru yakni terkait online travel agent (OTA) asing.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menerangkan, OTA asing tidak memiliki izin badan usaha tetap. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dia menerangkan, karena tidak memiliki badan usaha tetap dan NPWP, akhirnya pajak yang seharusnya ditanggung mereka, dibebankan ke hotel. Menurutnya, hal itu tidak adil.

"Nah itu yang akhirnya menjadi sasaran yang membayar kewajiban pajak ke negara. Ini kan nggak fair," katanya kepada detikcom.

(acd/das)

Jakarta -

Bank pelat merah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI membukukan laba bersih Rp 45,36 triliun pada kuartal III-2024 secara konsolidasi. Capaian itu tumbuh 2,6% dibanding periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY).

"Sampai September 2024 BRI Group berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp 45,36 triliun atau tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sebesar Rp 44,21 triliun tahun lalu itu," kata Direktur Utama BRI Sunarso dalam konferensi pers virtual, Rabu (30/10/2024).

Kenaikan laba itu ditopang oleh pendapatan bunga bersih yang naik 4,5% menjadi Rp 105,75 triliun. Adapun, pendapatan non bunga naik 10,3% menjadi Rp 17,15 triliun.

Pada fungsi intermediasi, penyaluran kredit BRI tercatat sebesar Rp 1.353,36 triliun, tumbuh 14,23% yoy pada periode September 2024. Dari jumlah tersebut, kredit UMKM tercatat sebesar Rp 1.105,70 triliun, dengan komersial kredit UMKM sebesar 81,70%.

Kualitas kredit pun terjaga pada sembilan bulan pertama tahun ini, dengan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) gross sebesar 3,04% dan NPL net sebesar 0,84%. BRI juga mencatatkan NPL coverage sebesar 215,44%.

Pada penghimpunan dana, BRI berhasil mencatatkan total dana pihak ketiga sebesar Rp 1.362,42 triliun pada kuartal III-2024, tumbuh 5,59% yoy. Adapun komposisi dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) sebesar 64,17%.

Dengan begitu, rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) BRI sebesar 89,18% per enam bulan pertama tahun ini. Aset BRI pun tercatat melonjak 5,93% yoy menjadi Rp 1.961,92 triliun pada kuartal III-2024.

"BRI optimis dapat menutup tahun 2024 ini dengan kinerja yang positif utamanya dengan fokus memperkuat fundamental kinerja yang membentuk ketangguhan, sehingga BRI selalu siap menghadapi berbagai tantangan baik yang berasal dari global maupun domestik," pungkasnya.

(aid/das)

Jakarta -

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) membukukan laba bersih sebesar Rp 5,11 triliun hingga kuartal-III 2024. Angka tersebut naik 21,60% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan pencapaian tersebut tak lepas dari pertumbuhan bisnis yang sehat. Hingga kuartal-III 2024 pendapatan margin bagi hasil BSI mencapai sebesar Rp 18,41 triliun, tumbuh sebesar 1,98% secara year on year (yoy).

Selain itu, indikator profitabilitas mengalami kenaikan dilihat dari Return on Asset (ROA) yang mengalami kenaikan sebesar 12 basis poin year to date mencapai sebesar 2,47% dan Return on Equity atau ROE tercatat di level 17,59 persen, naik dari September 2023 di angka 16,85%.

"Dengan demikian BSI mampu membukukan laba bersih kuartal ketiga 2024 sebesar Rp 5,11 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 21,60% secara yoy," kata Hery dalam Paparan Kinerja Triwulan III-2024 secara daring, Selasa (29/10/2024).

Dia juga menjelaskan aset BSI mengalami pertumbuhan sebesar 15,91% secara yoy mencapai sebesar Rp 371 triliun, secara year to date juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,84% jika dibandingkan dari posisi Desember 2023. Dia menilai capaian ini cukup bagus.

Kemudian dana pihak ketiga BSI hingga kuartal III-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 14,92% secara tahunan sebesar Rp 301 triliun. Dia bilang hal ini didorong dengan pertumbuhan tabungan yang juga mengalami pertumbuhan cukup bagus sebesar 13,41% secara yoy dan volumenya mencapai sebesar Rp 131 triliun.

"Tentunya hal ini memperkokoh CASA BSI menjadi sebesar Rp 186 triliun pada kuartal ketiga 2024. Di sisi lain pembiayaan juga mengalami pertumbuhan sebesar 15,28% menjadi sebesar Rp 260 triliun dengan kualitas yang sehat. Apabila melihat lebih jauh bahwa NPF Gross per September 2024 hanya sebesar 1,97% dan angka ini juga lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya," imbuhnya.

Super App BSI Siap Meluncur Bulan Depan

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) akan meluncurkan Islamic Superapp pada 9 November mendatang. Hal ini diungkapkan langsung oleh Direktur Utama BSI Hery Gunardi.

Hery mengatakan digitalisasi menjadi sebuah kewajiban yang dilakukan perbankan di era ini.

Meskipun Bank BSI telah mempunyai aplikasi layanan perbankan, yakni BSI Mobile, Hery menilai dari segi performa, tampilan, pengalaman nasabah hingga user interface (UI) tidak dapat bersaing dengan super app yang banyak digunakan oleh perbankan saat ini. Untuk itu, pihaknya ingin meluncurkan sebuah super app yang lebih mudah dan ramah digunakan.

"Mudah-mudahan ini menjadi salah satu game changer ya untuk pertumbuhan transaksi digital di Bank Syariah Indonesia. Insya allah nanti tanggal 9 November 2024 kita akan grand launch untuk super app ini," kata Hery dalam acara Kinerja Triwulan III-2024 secara daring, Selasa (29/10/2024).

Sementara itu, Direktur Teknologi Informasi Saladin Dharmanugraha Effendi mengatakan super app tersebut bertujuan untuk memberikan stabilitas dari segi performa. Dengan begitu, nasabah dapat lebih mudah menggunakan.

"Kemudian kita memang fokus terhadap ekosistem kita, terutama fokus di Islam. Fitur-fiturnya juga makin oke, terutama di sahabat finansial, sahabat sosial, dan juga sahabat spiritual. Jadi, memang mudah dipakai dan bisa untuk digunakan bertransaksi di berbagai channel," jelasnya.

(rrd/rrd)

Jakarta -

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) buka suara soal statusnya yang menjadi kreditur terbesar PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Sritex kini berstatus pailit berdasarkan putusan sidang di Pengadilan Negeri Niaga Semarang, Perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F Haryn menjelaskan, pihaknya menghormati putusan hukum tersebut. BCA juga menghargai langkah kasasi yang dilakukan oleh Sritex.

"Sehubungan dengan informasi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang resmi dinyatakan pailit, dapat disampaikan bahwa PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghormati proses dan putusan hukum dari Pengadilan Niaga tersebut. BCA juga menghargai langkah hukum kasasi yang sedang diajukan oleh Debitur yang bersangkutan," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Hera menyebut BCA siap berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan kasus tersebut. Termasuk di dalamnya adalah dengan kurator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan.

"BCA terbuka untuk berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk dengan pihak kurator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan dalam rangka mencapai solusi dan/atau penyelesaian terbaik bagi debitur dan seluruh kreditur yang ada," bebernya.

Pada kesempatan itu, Hera melaporkan rasio loan at risk (LAR) BCA mencapai 6,1% pada sembilan bulan pertama tahun 2024, membaik dari posisi setahun lalu di angka 7,9%. Rasio kredit bermasalah (NPL) berada di tingkat yang terjaga sebesar 2,1%. Sedangkan pencadangan LAR dan NPL ada pada tingkat yang memadai, masing-masing 73,5% dan 193,9%.

Sementara itu, dilansir dari CNBC Indonesia, Liabilitas Sritex tercatat sebesar US$1,6 miliar atau sekitar Rp 25,01 triliun, sementara ekuitasnya telah mencatatkan defisiensi modal sebesar -US$ 980,56 juta. Mengacu pada laporan keuangan per semester I-2024, liabilitas Sritex didominasi oleh liabilitas jangka panjang, dengan perolehan sebesar US$ 1,47 miliar.

Sementara liabilitas jangka pendeknya tercatat sebesar US$ 131,42 juta. Utang bank menjadi salah satu pos paling besar yang menyumbang liabilitas jangka panjang Sritex, dengan nilai sebesar US$ 809,99 juta atau sekitar Rp 12.66 triliun. Hingga paruh pertama tahun ini, setidaknya terdapat 28 bank yang memiliki tagihan kredit jangka panjang atas Sritex.

Dari 28 bank tersebut, Sritex paling banyak memiliki kredit dari BCA. Diketahui, utang bank jangka panjang SRIL di BCA mencapai US$ 71,30 juta atau sekitar Rp 1,11 triliun. BCA juga memiliki tagihan utang bank jangka pendek sebesar US$ 11,37 juta di Sritex.

Simak juga Video 'Raja Kain Sritex Pailit':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(ily/rrd)

Jakarta -

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (BBNI) mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp 735,02 triliun, naik 9,48% secara tahunan (yoy). BNI membidik hingga akhir tahun, pertumbuhan kredit berada di kisaran 10-12%.

Direktur Keuangan BNI Novita Widya mengatakan pertumbuhan ini didorong oleh segmen korporasi yang mencatat kenaikan sebesar 15,1% YoY menjadi Rp409,2 triliun dan segmen konsumer yang naik 14,6% YoY menjadi Rp137 triliun. Pendorong utamanya ialah kredit personal (payroll) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

"Tahun ini untuk segmen menengah dan kecil masih difokuskan dalam hal perbaikan credit underwriting sehingga kedua segmen ini akan siap menjadi diversifikasi pertumbuhan kredit BNI tahun depan," kata Novita, dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Kuartal III 2024 BNI, disiarkan secara daring, Jumat (25/10/2024).

Anak Perusahaan BNI, seperti BNI Finance, telah menjadi mesin pertumbuhan baru. Salah satu contohnya adalah kolaborasi antara BNI dan BNI Finance dalam pembiayaan bersama (joint financing) untuk meningkatkan kredit segmen consumer, terutama untuk produk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Hasilnya, penyaluran KKB mencapai Rp 1 triliun per September 2024, naik dibandingkan periode 2023.

Selain itu, Hibank yang memiliki fokus pada UMKM juga tumbuh. Penyaluran kredit dari Hibank telah bertumbuh 90,5% YoY dari Rp 1,7 triliun, menjadi Rp3,2 triliun di September 2024 dengan memanfaatkan ekosistem grup BNI.

Kualitas aset BNI terus membaik, ditandai dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) bertahan di level 2%. Kredit berisiko atau Loan at Risk (LaR) membaik menjadi 11,8%, sehingga Cost of Credit (CoC) dapat dijaga di angka 1%. Beban provisi juga turun sebesar 19,7% YoY menjadi Rp5,4 triliun.

Penyaluran kredit BNI yang sehat juga di-support oleh pertumbuhan dana CASA (giro dan tabungan). Per September 2024, CASA BNI mampu tumbuh 5,5% YoY terutama ditopang oleh tabungan yang mampu tumbuh solid 7,4% YoY.

Untuk mendorong pertumbuhan kredit, Novita mengatakan, pihaknya akan berfokus pada segmen bisnis yang sehat, antara lain segmen korporasi dan segmen consumer. BNI juga akan menguatkan peran dari perusahaan anak dan manajemen likuiditas yang baik.

"Ini tentunya kami optimis akan dapat mencapai pertumbuhan kredit di kisaran 10-12% di akhir 2024," kata Novita.

Menurutnya, peluang pertumbuhan bisnis juga terlihat dari membaiknya proyeksi pertumbuhan PDB yang sesuai dengan visi dari pemerintah baru dengan memfokuskan pada sektor-sektor yang prioritas seperti hilirisasi, ketahanan pangan dan energi, hingga perumahan.

"Sehingga, di tahun 2025 tentunya kita proyeksikan pertumbuhan kredit lebih baik dibanding tahun 2024," tutupnya.

(shc/kil)

Jakarta -

Bank Indonesia (BI) memperpanjang sejumlah kebijakan pelonggaran makroprudensial sampai 31 Desember 2025. Salah satunya yakni pelonggaran ketentuan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 0%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pelonggaran kebijakan makroprudensial ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di saat yang bersamaan, insentif uang muka (DP) kredit properti sebesar 0% juga diperpanjang.

"Bank Indonesia melanjutkan ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah 0% hingga Desember 2025," tulis pengumuman BI dalam Instagram resminya, Kamis (24/10/2024).

Semula kebijakan ini akan berakhir 31 Desember 2024. Kebijakan berlaku untuk semua jenis properti dan kendaraan bermotor baru.

Sebelumnya, BI melaporkan pertumbuhan kredit sebesar 10,85% secara tahunan (yoy) per September 2024. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit dua digit didukung oleh minat penyaluran yang terjaga seiring dengan berlanjutnya realokasi alat likuid dan dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI.

Pertumbuhan kredit tersebut diikuti dengan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) gross 2,26% dan NPL net 0,78%.

Pada periode yang sama, pembiayaan syariah tumbuh 11,37% yoy, sedangkan kredit UMKM tumbuh 5,04% yoy. Pertumbuhan UMKM membaik dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Ketahanan sistem keuangan diklaim terjaga seiring dengan likuiditas yang memadai, terlihat dari alat likuid per dana pihak ketiga (AL/DPK) pada September 2024 sebesar 25,22%. Lalu rasio kecukupan modal (CAR) per Agustus 2024 sebesar 26,69%.

(aid/ara)

JAKARTA - Ketua Dewan Penasihat Kadin, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, ada 300 pengusaha nakal di Indonesia. Disebutkan oleh Hashim bahwa, nama-nama tersebut sudah dilaporkan Kejaksaan Agung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk selanjutkan diambil tindakan, terutama untuk menarik pajak sebagai sumber pendapatan baru negara.

"Jaksa agung sudah siap bertindak, ini pengusaha nakal, dan mudah-mudahan tidak ada di Kadin. Ada 300 lebih pengusaha nakal, beberapa tidak punya NPWP , rekening bank di Indonesia, ini sudah dikasih laporan ke pak Prabowo," kata Hashim di Menara Kadin, Rabu (24/10/2024).

Lebih lanjut Hashim yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik kandung Prabowo memberikan clue alias petunjuk, bahwa pengusaha nakal tersebut sebetulnya pengusaha yang berada di sektor perkebunan di Indonesia. Akan tetapi uangnya disimpan di luar negeri, dan tidak membayar pajak ke negara.

Menurutnya, potensi pajak yang bisa dikumpulkan dari 300 pengusaha nakal tersebut bisa mencapai Rp300 triliun. Pengumpulan itu rencananya akan terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama tahun ini, dengan estimasi yang bisa dikumpulkan sebesar Rp189 triliun. Sedangkan sisanya akan dibayarkan tahun depan.

"(Pengusaha nakal) segera bisa bayar Rp189 triliun dalam waktu singkat, tahun ini atau tahun depan, akan tambah Rp120 triliun lagi, sehingga sekitar Rp300 triliun itu masuk ke kas negara," kata Hashim.

Menurutnya tambahan kas negara itu bisa menjadi sumber pembiayaan untuk mendukung program-program Prabowo dalam rangka peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), ketahanan pangan, hingga ketahanan energi kedepannya.

"Jadi saya yakin, program makanan bergizi itu akan dilaksanakan, ya, dan program perumahan yang kemarin saya sebut, tadi pagi saya ikut rapat dengan Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah. Mereka targetnya 3 juta unit rumah setahun," tutup Hashim.

Jakarta -

Bank Indonesia (BI) memperpanjang sejumlah kebijakan pelonggaran makroprudensial hingga 31 Desember 2025. Salah satunya yakni pelonggaran ketentuan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 0%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pelonggaran kebijakan makroprudensial ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di saat yang bersamaan, insentif uang muka (DP) kredit properti sebesar 0% juga diperpanjang.

"Bank Indonesia melanjutkan ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah 0% hingga Desember 2025," tulis pengumuman BI dalam Instagram resminya, Kamis (24/10/2024).

Semula kebijakan ini akan berakhir 31 Desember 2024. Kebijakan berlaku untuk semua jenis properti dan kendaraan bermotor baru.

Sebelumnya, BI melaporkan pertumbuhan kredit sebesar 10,85% secara tahunan (yoy) per September 2024. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit dua digit didukung oleh minat penyaluran yang terjaga seiring dengan berlanjutnya realokasi alat likuid dan dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI.

Pertumbuhan kredit tersebut diikuti dengan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) gross 2,26% dan NPL net 0,78%.

Pada periode yang sama, pembiayaan syariah tumbuh 11,37% yoy, sedangkan kredit UMKM tumbuh 5,04% yoy. Pertumbuhan UMKM membaik dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Ketahanan sistem keuangan diklaim terjaga seiring dengan likuiditas yang memadai, terlihat dari alat likuid per dana pihak ketiga (AL/DPK) pada September 2024 sebesar 25,22%. Lalu rasio kecukupan modal (CAR) per Agustus 2024 sebesar 26,69%.

Simak Video: BI Rate 6%: Pertahankan Stabilitas, Perkuat Pertumbuhan Ekonomi

[Gambas:Video 20detik]

(aid/ara)