JAKARTA, investor.id – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan upaya percepatan pengentasan kemiskinan melalui program-program di pemerintahannya ke depan, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis.

“Kebijakan Pak Prabowo dengan dibentuknya Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ini dalam rangka untuk anti-poverty mainstreaming atau poverty alleviation mainstreaming, pengarusutamaan pengentasan kemiskinan dari setiap program-program pemerintah,” kata Budiman saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dia menerangkan, salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan, akan dilakukan juga di program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, program tersebut merupakan salah satu program yang berpihak pada masyarakat miskin dan kelas menengah rentan miskin, baik itu dari aspek supply maupun demand.

Ia mengatakan, program makan bergizi gratis sudah menyediakan aspek demand, berupa permintaan makanan yang besar mencapai 82 juta orang.

“Sehingga ekosistem yang terbentuk nutup, gitu, ibarat lingkaran, ekosistem lingkaran, itu nutup. Karena setidaknya akan ada 82 juta orang yang harus dikasih makan tiap hari,” kata Budiman.

Selain aspek demand, program tersebut dinilai dapat dimanfaatkan dari aspek supply. Suplai makan bergizi diharapkannya dapat dilakukan oleh para pelaku usaha masyarakat kelas menengah dan miskin.

“Kita ingin misalnya program supply makan bergizi gratis untuk 82 juta anak dan ibu-ibu. Maka berasnya, sayurannya, telurnya, itu terutama bukan karena di-supply oleh vendor-vendor yang besar, tapi juga terutama di-supply oleh orang-orang yang baru jatuh miskin,” kata Budiman.

Ia pun menargetkan, setidaknya setengah produksi dari program maman bergizi gratis dapat disuplai oleh masyarakat miskin dan masyarakat menengah rentan miskin.

“Minimal harus 50% orang miskin jadi supplier. Tapi tentu saja kita sediakan akses, kita sediakan aset. Saya akan berbicara juga kepada PNM agar berikan KUR, agar orang miskin bisa bikin kandang untuk suplai daging ayam dan telur. Sehingga kemudian BGN bisa terima pasokan itu,” pungkas Budiman.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyinggung realita jumlah masyarakat miskin di Indonesia yang masih banyak, di balik angka-angka "positif" ekonomi nasional.

Hal ini ia sampaikan dalam pidato perdananya usai dilantik sebagai presiden RI periode 2024 - 2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024) hari ini.

"Kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya," tutur dia.

SHUTTERSTOCK/TENDO Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung "kepuasan" yang kerap muncul ketika mendengar perkembangan ekonomi Indonesia yang semakin besar.

"Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia, tapi apakah kita sungguh-sungguh paham dan melihat gambaran utuh dari keadaan kita," ujarnya.

Menurutnya, di balik data-data positif perekonomian Indonesia, masih terdapat realita yang menunjukan, masih banyak masyarakat Indonesia yang dikategorikan miskin dan tidak mendapatkan kehidupan yang layak.

"Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar," katanya.

"Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi banyak rakyat yang tidak dapat pekerjaan yang baik," sambungnya.

Oleh karenanya, Prabowo menekankan, dirinya dan para pejabat pemerintahan perlu berani menyadari kondisi nyata dari masyarakat Indonesia agar dapat mengatasi permasalahan tersebut.

"Kita boleh bangga dengan prestasi kita, tapi marilah kita jangan tertegun jangan terlalu cepat puas dan gembira dengan menutup mata dan hati terhadap tantangan-tantangan dan penderitaan saudara-saudara kita," ucapnya.

SHUTTERSTOCK/NUMBER1411 Bank Dunia memproyeksikan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh setara atau bahkan di atas tingkat sebelum pandemi Covid-19 pada tahun 2024 dan 2025.

Tercatat Indonesia memiliki nilai produk domestik bruto (PDB) sebesar 1,48 triliun dollar AS.

Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 25,22 juta orang atau setara 9,03 persen total penduduk RI sampai dengan Maret 2024.

Adapun yang dimaksud orang miskin ialah masyarakat yang memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan sebesar Rp 583.932 per kapita per bulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana untuk mengubah skema subsidi barang, khususnya energi, menjadi bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.

Rencana ini diambil karena penyaluran subsidi dalam bentuk barang selama ini dinilai tidak tepat sasaran.

"Sekarang banyak subsidi kita setelah dikaji kurang dinikmati lapisan paling bawah. Karena subsidi itu adalah diarahkan ke subsidi barang," tutur dia, dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024, di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Prabowo menambahkan, pihaknya sedang mengkaji untuk mengubah subsidi menjadi bantuan yang lebih tepat sasaran untuk keluarga.

"Kita sedang mengkaji, mengubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga," ujarnya.

Prabowo menekankan pentingnya memiliki data penerima bantuan yang jelas untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran.

"Kita harus sekarang mencari data by name by address setiap keluarga yang golongan paling bawah," katanya.

Setelah mendapatkan data tersebut, bantuan yang akan menggantikan subsidi barang akan disalurkan melalui sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) terkait.

"Kita berharap BRI, BNI, Pos Indonesia, PLN, dengan semua jaringannya sampai ke desa, bisa membantu melancarkan pengiriman subsidi itu langsung ke keluarga yang miskin," tutur Prabowo.

Rencana pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto juga mencakup perubahan skema subsidi energi seperti bahan bakar minyak (BBM), elpiji, dan listrik.

Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, menilai bahwa subsidi energi lebih baik diberikan dalam bentuk BLT kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga lebih tepat sasaran.

"Kita ingin dengan data diperbaiki, disempurnakan supaya mereka (masyarakat miskin) diberi saja transfer tunai langsung, bukan pada komoditinya, tetapi kepada keluarganya yang berhak terima," kata Burhanuddin dalam acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025, dikutip pada Jumat (27/9/2024).

Menurut dia, subsidi energi sebesar Rp 540 triliun yang selama ini diberikan masih belum sesuai dengan realitas di lapangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dalu Agung Darmawan mengutarakan, Reforma Agraria harus menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Untuk itu Reforma agraria diharapkan bisa pro terhadap kaum masyarakat miskin.

"Diskusi ini jadi pemantik Reforma Agraria ke depan bisa betul-betul menciptakan kerangka yang pro terhadap kaum rentan, marjinal, terhadap masyarakat miskin,” ungkap Dalu.

Dalu menilai, hal ini menjadi salah satu kesempatan untuk refleksi hal terkait pengelolaan agraria atau pertanahan.

"Seperti halnya melalui hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, tentu saja memerlukan berbagai peraturan perundang-undangan turunannya, yang saat ini kita coba selesaikan,” tambah dia.

Dalu tak menampik jika selama ini pelaksanaan Reforma Agraria masih menemukan banyak tantangan.

Sehingga, dibutuhkan titik temu untuk memutuskan langkah strategis dalam menata Reforma Agraria.

“Tentu saja Pak Menteri juga selalu memberi guideline (panduan) terkait (tantangan Reforma Agraria) ini. Saya harapkan adanya output (keputusan) berupa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan keputusan terkait pengelolaan sumber daya agraria,” pungkasnya.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut akan mengubah skema penyaluran subsidi energi bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik. Skema subsidi energi akan diubah menjadi subsidi langsung ke orang bukan lagi kepada barang.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah. Dia menyebut subsidi energi seharusnya bisa disalurkan melalui bantuan langsung tunai (BLT).

"Kita ingin dengan data yang diperbaiki dan disempurnakan supaya kepada mereka (masyarakat miskin) itu diberikan saja transfer tunai langsung kepada mereka bukan kepada komoditinya kepada keluarganya yang berhak untuk menerima," kata dia dalam UOB Indonesia Economic Outlook 2025, dikutip Kamis (26/9/2024).

Burhanuddin mengatakan karena sejauh ini subsidi yang disalurkan melalui barang tidak tepat sasaran. Dia mencontohkan di beberapa tempat masyarakat miskin malah tidak merasakan apa yang disebut subsidi BBM.

"Tahun lalu saya pergi ke Solo. Saya bertemu pelanggan PLN paling bawah, mereka bayar bulanan paling Rp 30.000, lampunya hanya satu. Orang-orang miskin, mereka tidak menerima keuntungan dari subsid BBM, mereka tidak punya sepeda motor. Mereka beli gas, satu melon untuk 2 minggu saja kecil sekali," tuturnya.

Dia pun mempertanyakan kepada siapa subsidi BBM itu tujukan dan siapa yang merasakan.

"Siapa yang sebetulnya yang menikmati subsidi itu?" Lanjutnya.

Menurutnya dengan cara itulah subsidi untuk energi bisa dikurangi dan dialihkan kepada program yang lebih produktif terutama untuk membantu masyarakat miskin.

"Kita kurangi subsidi secara langsung diberikan tadi kita alihkan ke hal produktif. Ini meleverage pertumuhan kita melalui pengurangan subsidi tersebut," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Jutaan penduduk kelas menengah Indonesia telah turun kasta ke kelompok aspiring middle class (menuju kelas menengah) selama periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden terpilih Prabowo Subianto pun disebut punya pendekatan yang berbeda untuk 'menyelamatkan' penduduk kelas menengah.

Belakangan, pemerintah memang seakan dibuat pusing dengan fakta penurunan jumlah kelas menengah. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle class selama 2019 sampai dengan 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan bukti bahwa jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia terus mengalami penurunan sejak lima tahun terakhir. Mayoritas dari mereka turun kelas hingga membuat jumlah masyarakat yang rentan miskin membengkak.

Berdasarkan catatan BPS, jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta jiwa pada 2024 atau setara dengan 17,13% proporsi masyarakat di Tanah Air. Jumlah itu menurun dibandingkan 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa atau setara 21,45% dari total penduduk.

"Bahwa memang kami identifikasi masih ada scarring effect dari pandemi COVID-19 terhadap ketahanan dari kelas menengah," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Bersamaan dengan itu, data kelompok masyarakat kelas menengah rentan atau aspiring middle class malah naik, dari 2019 hanya sebanyak 128,85 juta atau 48,20% dari total penduduk, menjadi 137,50 juta orang atau 49,22% dari total penduduk.

Demikian juga dengan angka kelompok masyarakat rentan miskin yang ikut membengkak dari 2019 sebanyak 54,97 juta orang atau 20,56% menjadi 67,69 juta orang atau 24,23% dari total penduduk. Artinya, banyak golongan kelas menengah yang turun kelas.

Sementara itu, kelompok miskin juga mengalami kenaikan tipis dari 2019 sebanyak 25,14 juta orang atau setara 9,41% menjadi 25,22 juta orang atau setara 9,03% pada 2024. Sedangkan kelompok atas juga naik tipis dari 2019 sebanyak 1,02 juta orang atau 0,38% menjadi 1,07 juta orang atau 0,38% dari total penduduk pada 2024.

Amalia menjelaskan ukuran dari pengelompokan kelas itu didasarkan pada ukuran Bank Dunia yang termuat dalam dokumen berjudul Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class 2019. Pengelompokannya didasarkan pada kelas pengeluaran dengan garis kemiskinan Rp 582.932 per kapita.

Untuk kelas menengah, ukurannya ialah pengeluarannya 3,5-17 kali garis kemiskinan atau pengeluarannya sekitar Rp 2,04 juta sampai Rp 9,90 juta per kapita per bulan. Kelas menengah rentan 1,5-3,5 kali garis kemiskinan atau senilai Rp 874,39 ribu sampai Rp 2,04 juta, kemudian rentan miskin ialah 1-1,5 kali garis kemiskinan atau Rp 582,93 ribu sampai dengan Rp 874,39 ribu.

Sedangkan untuk yang masuk kelompok miskin adalah pengeluarannya di bawah garis kemiskinan senilai Rp 582,93 ribu per kapita per bulan, sedangkan untuk kelas atas pengeluarannya 17 kali di atas garis kemiskinan atau di atas Rp 9,90 juta per kapita per bulan.

Amalia yang juga merupakan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengatakan bahwa garis kemiskinan ini masih menggunakan standar lama Bank Dunia, belum menggunakan standar baru.

"Untuk kelas menengah tentu kami kriterianya mengikuti World Bank," ucapnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan bukti bahwa jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia terus mengalami penurunan sejak lima tahun terakhir. Mayoritas dari mereka turun kelas hingga membuat jumlah masyarakat yang rentan miskin membengkak.

Berdasarkan catatan BPS, jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta jiwa pada 2024 atau setara dengan 17,13% proporsi masyarakat di Tanah Air. Jumlah itu menurun dibandingkan 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa atau setara 21,45% dari total penduduk.

"Bahwa memang kami identifikasi masih ada scarring effect dari pandemi COVID-19 terhadap ketahanan dari kelas menengah," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Bersamaan dengan itu, data kelompok masyarakat kelas menengah rentan atau aspiring middle class malah naik, dari 2019 hanya sebanyak 128,85 juta atau 48,20% dari total penduduk, menjadi 137,50 juta orang atau 49,22% dari total penduduk.

Demikian juga dengan angka kelompok masyarakat rentan miskin yang ikut membengkak dari 2019 sebanyak 54,97 juta orang atau 20,56% menjadi 67,69 juta orang atau 24,23% dari total penduduk. Artinya, banyak golongan kelas menengah yang turun kelas.

Sementara itu, kelompok miskin juga mengalami kenaikan tipis dari 2019 sebanyak 25,14 juta orang atau setara 9,41% menjadi 25,22 juta orang atau setara 9,03% pada 2024. Sedangkan kelompok atas juga naik tipis dari 2019 sebanyak 1,02 juta orang atau 0,38% menjadi 1,07 juta orang atau 0,38% dari total penduduk pada 2024.

Amalia menjelaskan ukuran dari pengelompokan kelas itu didasarkan pada ukuran Bank Dunia yang termuat dalam dokumen berjudul Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class 2019. Pengelompokannya didasarkan pada kelas pengeluaran dengan garis kemiskinan Rp 582.932 per kapita.

Untuk kelas menengah, ukurannya ialah pengeluarannya 3,5-17 kali garis kemiskinan atau pengeluarannya sekitar Rp 2,04 juta sampai Rp 9,90 juta per kapita per bulan. Kelas menengah rentan 1,5-3,5 kali garis kemiskinan atau senilai Rp 874,39 ribu sampai Rp 2,04 juta, kemudian rentan miskin ialah 1-1,5 kali garis kemiskinan atau Rp 582,93 ribu sampai dengan Rp 874,39 ribu.

Sedangkan untuk yang masuk kelompok miskin adalah pengeluarannya di bawah garis kemiskinan senilai Rp 582,93 ribu per kapita per bulan, sedangkan untuk kelas atas pengeluarannya 17 kali di atas garis kemiskinan atau di atas Rp 9,90 juta per kapita per bulan.

Amalia yang juga merupakan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengatakan bahwa garis kemiskinan ini masih menggunakan standar lama Bank Dunia, belum menggunakan standar baru.

"Untuk kelas menengah tentu kami kriterianya mengikuti World Bank," ucapnya.