JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan lokasi kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) baru yang dipimpinnya tersebut. Direncanakan, AHY bakal memakai gedung bekas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ( Kemenko Marves ).

"Ini direncanakan di kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Marves, jadi tempat pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) yang lalu," kata AHY di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

AHY mengatakan, mulai hari ini timnya tengah bergegas untuk mengecek bangunan gedung yang akan menjadi kantor Kemenko baru itu, yang beralamat di Jl. M.H. Thamrin Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

"Kami akan gabung ke sana. Oleh karena itu, maka mulai hari ini saya akan cek dulu lokasinya seperti apa karena mesti tahu kondisi awal," tambahnya.

Sejalan dengan itu, AHY mengaku saat ini juga tengah merancang nomenklatur, seperti pengisian jabatan setingkat eselon I, II, dan III yang akan menjadi pembantunya. Rencananya, nomenklatur ini sebagian diambil dari kedeputian yang sebelumnya ada di Kemenko Marves, maupun Kemenko Ekonomi.

"Selebihnya kita akan fokus pada penyusunan strukturnya. Struktur baru ini sekali lagi masih dalam tahapan awal, paling tidak kita sudah dapat kejelasan lebih dulu dari KemenPAN RB, mana saja yang bisa jadi digabungkan dan dikoordinasi pada Kemenko ini. Saya tahu ada deputi di Kemenko Marves, Kemenko Ekonomi," kata AHY.

Setelah nomenklatur terbentuk, barulah menunjuk sosok yang akan mengisi jabatan tersebut. AHY menyebut, bisa mengambil dari ASN yang sudah ada, atau membuka opsi rekrutmen baru.

"Kemudian kita bicarakan orangnya. Apakah sudah ada yang eksisting atau tidak. Kemudian kalau kosong harus dilakukan rekrutmen," pungkasnya.

Jakarta: Pegadaian kembali membuka gerai The Gade Coffee and Gold. Kali ini bertempat di Gedung Kemenkomarves, Jalan M.H Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat. Gerai kopi milik Pegadaian ini diresmikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju, Luhut Binsar Pandjaitan dan Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan, pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Tidak hanya sebagai tempat nongkrong dan sekedar menikmati kopi, pembukaan gerai ini menjadi wujud kolaborasi Pegadaian dengan Instansi Pemerintah dalam hal ini Kemenkomarves, untuk ikut meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat melalui secangkir kopi dengan cita rasa asli Indonesia.

Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengatakan, “Ini adalah cabang kami yang ke-43, dan tersebar di seluruh Indonesia, tentunya kami sangat bangga dapat bersinergi dengan Kemenkomarves. Melalui The Gade Coffee & Gold ini, kami juga ingin mengenalkan produk-produk Pegadaian, serta tren investasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, yang tentunya berkaitan erat dengan emas."

Baca juga: Perwakilan Pegadaian Ikuti E-Sport Edutainment Kelas Dunia, Microsoft Excel World Championship Indonesia 2024

The Gade Coffee & Gold merupakan gerai kopi kolaborasi bisnis dua anak perusahaan Pegadaian yakni PT Pesonna Indonesia Jasa (PIJ) yang mengelola kedai kopi dan PT Pegadaian Dua Empat (Galeri 24) yang menyediakan emas berupa perhiasan maupun emas batangan. Jadi, masyarakat dapat dengan mudah bertransaksi produk Pegadaian ataupun membeli emas, sambil menyesap kopi andalan dari The Gade.


Bagi para pecinta kopi, brand The Gade Coffee & Gold tentu sudah tidak asing lagi. Tidak hanya karena gerainya yg tersebar mulai dari ujung timur, Labuan Bajo, hingga wilayah paling barat di Aceh, namun gerai kopi ini acap kali ditemukan di acara nasional hingga internasional. Sebut saja G20, 10th World Water Forum, serta perayaan kemerdekaan RI di Istana Negara Jakarta hingga IKN.

“Keberadaan The Gade ini menjadi kebanggan untuk Insan Pegadaian. The Gade menyuguhkan kopi andalan gula aren bernama Van Leening, yang diambil dari sejarah nama asli lembaga Gadai pada masa penjajahan Belanda yaitu Bank Van Leening. The Gade ini luar biasa, membawa nama baik Pegadaian bahkan hingga ke event internasional,” kata Damar.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

JAKARTA - Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ( Kemenko Marves ), Odo Manuhutu mengatakan, harga tiket pesawat bisa mulai turun dalam waktu dekat.Odo mengatakan, saat ini Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat yang diketuai oleh Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan tengah mengkaji beberapa komponen pembentukan harga tiket yang paling ideal untuk dikurangi.

"Jadi hari ini kita akan ada rapat mengenai satgas harga tiket. Kapan akan turunnya, harapan kita dalam waktu dekat ini," ujarnya dalam media briefing secara virtual, Selasa (24/9/2024).

Lebih lanjut, Odo menjelaskan ada beberapa komponen yang dikaji oleh pemerintah sebagai upaya menurunkan harga tiket pesawat. Misalnya harga sparepart dan harga avtur yang bisa ditekan lewat penurunan bea pajak.

"Kalau kita bisa melakukan perbaikan, insyaallah akan turun beberapa persen, sehingga harga tiket domestik kita bisa kompetitif," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Odo menambahkan tingginya harga tiket di Indonesia membuat perjalanan pariwisata menggunakan pesawat terbang hanya sebesar 12% dari total perjalanan wisata masyarakat di Indonesia. Padahal menurutnya, angka itu bisa naik 2 kali lipatnya karena Indonesia merupakan negara kepulauan.

"Tujuannya (menurunkan harga tiket) pertama adalah mendorong perjalanan domestik, sehingga mencapai target 1 miliar perjalanan, kedua adalah meningkatkan jumlah wisatawan yang menggunakan pesawat," kata Odo.

Sebelumnya Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, relaksasi bea impor suku cadang pesawat saat ini sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Harapannya hal ini bisa berkontribusi dalam penurunan harga tiket pesawat kedepannya.

"Itu (pajak impor suku cadang) sedang dibahas, pada dasarnya Kementerian Keuangan setuju," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI (20/9).

Menurutnya, dengan mengurangi beban biaya untuk pajak bea impor atas suku cadang dan menurunkan harga avtur yang selama ini hanya di monopoli Pertamina. Maka kemungkinan harga tiket pesawat baru akan turun 10% saja dari rerata harga saat ini.

Menhub menjelaskan, setidaknya ada 4 komponen yang dihitung ulang dalam rangka menurunkan harga tiket pesawat. Seperti pajak impor suku cadang, pengaturan harga avtur, pajak PPN, review cost rute penerbangan.

Namun demikian, dalam prosesnya hanya ada 2 komponen tiket yang bisa menjadi faktor dalam penurunan harga tiket. Yaitu penurunan pajak impor suku cadang dan pengaturan harga avtur saja.

"Jadi kalau kita bicara yang lebih pasti nomor 1 dan 2, itu penurunan sekitar 10%, tapi kita masih menunggu final dari kedua hal tersebut," tambahnya.

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi memastikan tidak akan mencabut BBM subsidi di masyarakat. Namun jumlah kuota BBM subsidi akan dikurangi untuk penyediaan BBM rendah sulfur.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengatakan produksi BBM rendah sulfur tersebut punya ongkos yang lebih besar ketimbang BBM dengan kandungan sulfur yang tinggi. Sehingga diperlukan kompensasi tambahan jika Pemerintah mau menghadirkan BBM rendah sulfur di masyarakat.

"Kita tidak ada naikan harga BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi (BBM low sulfur), itu yang nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang membayar, artinya ada subsidi," lanjutnya.

Rencananya, Pemerintah akan memberikan kompensasi kepada Pertamina untuk memproduksi BBM rendah sulfur. Sehingga peningkatan biaya produksi tidak berdampak pada harga jual ke masyarakat.

"Karena tadi kita sampaikan, untuk memperbaiki kualitasnya (menjadi BBM rendah sulfur), tentu harus tambah biaya," katanya.

Kaimudin mengatakan, ada beberapa opsi yang untuk menutup penambahan biaya produksi BBM rendah sulfur. Pertama menaikan harga BBM, kedua ditanggung seluruhnya oleh negara, ketiga memotong anggaran subsidi BBM dan dialokasikan untuk produksi BBM rendah sulfur.

Opsi terakhir lah yang dipilih oleh Pemerintah, sebab menurutnya saat ini subsidi BBM yang digelontorkan tidak tepat sasaran. Bahkan BBM subsidi yang seharusnya dinikmati oleh kalangan kelas bawah nyatanya dimanfaatkan oleh masyarakat kelas menengah keatas.

"Sederhananya, kalau dia pendapatan kecil mungkin naik kendaraan umum atau motor, kemudian mulai sejahtera, beli mobil, awalnya mobil kecil, kemudian menggunakan cc yang lebih besar. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kemungkinannya dia akan menggunakan bbm lebih banyak, artinya mendapatkan subsidi semakin banyak," kata Kaimudin.

"Penyaluran BBM subsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat yang ekonominya rentan justru dinikmati oleh golongan yang lebih kuat, jadi perlu subsidi ini tepat sasaran," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyampaikan, rencana ekspor listrik Indonesia ke Singapura bakal menjadi salah satu hal yang akan dibahas dalam gelaran Indonesia International Sustainability Forum (ISF) pada 5-6 September 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin menyampaikan, dalam gelaran ISF tahun ini, terdapat beberapa nota kesepahaman (MoU) yang bakal ditandatangani dan salah satunya mengenai ekspor listrik ke Singapura yang nilainya bisa mencapai miliaran dolar.

“Dan tentunya ada beberapa yang menurut kami akan besar, yaitu satu rencananya pemberian conditional license untuk ekspor listrik ke Singapura. Itu nilainya bisa billions of dollars, mungkin detailnya nanti bisa kita pastikan dari teman-teman,” kata Rachmat dalam konferensi pers jelang ISF, Kamis (29/8/2024).

Rachmat menjelaskan bahwa conditional license atau lisensi bersyarat menjadi salah satu syarat perizinan ekspor listrik ke Singapura.Dirinya menuturkan, saat ini ada beberapa perusahaan yang telah mendapatkan conditional approval, yang selanjutnya akan mendapatkan conditional license dari pemerintah Singapura.

“Itu yang kami harapkan, kemudian sebenarnya masih ada beberapa perusahaan lagi yang lainnya yang saat ini juga lagi berupaya untuk mendapatkan conditional approval dari pemerintah Singapura,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rachmat mengatakan, hingga saat ini rencana ekspor listrik ke Singapura masih berjalan sesuai rencana awal yaitu dimulai pada awal 2028 atau akhir 2027.

Kemudian, dirinya menyebut bahwa untuk memuluskan kerja sama ini, Indonesia masih memiliki beberapa pekerjaan rumah, yaitu pembuatan jalur kabel untuk ekspor listrik tersebut.

“Dan ini juga yang tidak kalah pentingnya karena ekspor listrik ke Singapura ini, kita menyampaikan bahwa golnya selain memberikan, bekerjasama atau mengekspor listrik atau elektron, proyek ini harus menggunakan solar modul atau modul surya, panel surya, dan baterai yang diproduksi di Indonesia,” ucap Rachmat.

Indonesia dan Singapura sebelumnya telah menandatangani kerja sama ekspor setrum surya ke Singapura. Rencana ini menjadi bagian dari nota kesepahaman yang diteken oleh mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Menteri Ketenagakerjaan sekaligus Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Tan See Leng di Kantor Kementerian ESDM pada 8 September 2023.

Indonesia berencana mengekspor 4 gigawatt (GW) setrum dari pembangkit energi terbarukan di Kepulauan Riau ke Singapura pada 2027 hingga 2035. Adapun, Singapura akan lebih dulu melaksanakan uji coba untuk penyesuaian teknis dan peraturan mengenai perdagangan listrik lintas negara.

Pada tahap itu, Singapura berencana mengimpor listrik 100 megawatt (MW) non-intermitent dari PLTS Pulau Bulan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.

Sejauh ini ada lima perusahaan Indonesia yang telah mengajukan proposal penyediaan listrik rendah karbon ke Singapura, yakni Konsorsium Pacific Medco Solar Energy Medco Power with Consortium partners, PacificLight Power Pte Ltd (PLP) and Gallant Venture Ltd, a Salim Group company, Adaro Green, dan TBS Energi Utama.

Indonesia menyiapkan tiga skema dalam proyek ekspor listrik ke Singapura. Pertama, badan usaha pemegang penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik (Wilus) menjual tenaga listrik secara langsung kepada konsumen di Singapura.

Mekanisme pertama yakni badan usaha yang mengajukan penetapan Wilus, kemudian mendapatkan izin usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum (IUPTL) hingga mendapatkan izin usaha jual beli listrik lintas negara (IUJ BLN).

Kedua, badan usaha pemegang Wilus menjadi independent power producer (IPP) layaknya PLN atau PLN Batam. Kemudian, badan usaha pemegang Wilus menjual listrik kepada konsumen di Singapura melalui skema grid to grid. Ketiga, kerja sama antara pemegang Wilus melalui skema pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik atau power wheeling.

Kerja sama produksi listrik matahari antara Indonesia dan Singapura di IKN telah terjalin lewat kolaborasi PT PLN Nusantara Renewables dengan perusahaan energi asal Singapura, Sembcorp Utilities Pte Limited senilai US$ 64 juta atau sekira Rp 1,03 triliun.

Adapun, proyek PLTS itu memiliki kapasitas total mencapai 50 MW. Besaran ini melebihi permintaan listrik di IKN yang ditaksir berada di angka 24 MW. Sedangkan, kepemilikan saham dalam proyek PLTS tersebut dibagi menjadi 51% untuk PLN Nusantara Renewables dan 49% untuk Sembcorp.

Jakarta: Penjualan mobil listrik di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), berharap pertumbuhan penjualan mobil listrik akan terus terjadi di masa mendatang.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, mengharapkan tahun ini penjualan mobil listrik lebih baik lagi. Mengingat masyarakat saat ini sudah memiliki banyak pilihan untuk mobil listrik, termasuk dari segi harga yang ditawarkan.

"Kalau kita lihat waktu tahun 2022, hanya ada dua jenis mobil listrik, yaitu Wuling Air EV dan Hyundai Ioniq 5, yang harganya (kedua mobil tersebut) antara Rp200-an juta sama Rp700-800an. Hampir di setiap lini ada mobil dari yang harga Rp200 juta, Rp250 juta, Rp300 juta, Rp400 juta, dan sebagainya. Jadi mau yang murah, mau yang mahal, ada BEV (Battery Electric Vehicle/kendaraan listrik) di Indonesia,” kata Rachmat dikutip dari Antara.

Insentif dari Pemerintah untuk Mendongkrak Penjualan Mobil Listrik

Rachmat juga melaporkan ada 2 kebijakan yang telah diluncurkan untuk meningkatkan penjualan BEV.
Pertama, insentif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk mobil dan bus listrik sebesar 10 persen. Insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) diberikan sebesar 10 persen dari harga jual atas penyerahan mobil listrik tertentu yang memenuhi kriteria nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 40 persen. Besaran insentif yang sama berlaku untuk bus listrik dengan TKDN yang sama.

Baca Juga: Motor Listrik Ini Kian Agresif Gelar Roadshow & Test Ride

Sementara, untuk bus listrik dengan TKDN 20 persen sampai 40 persen, insentif PPN DTP yang diberikan sebesar 5 persen dari harga jual.

Kedua, pemerintah mengeluarkan program insentif bea masuk dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil yang diimpor dalam keadaan komponen lengkap tetapi belum dirakit atau completely knocked down (CKD), serta untuk mobil yang diimpor dalam keadaan utuh atau completely built up (CBU). Periode pemberlakuan insentif ini untuk impor hanya sampai tahun 2025.

“Syaratnya adalah mereka harus berjanji untuk membikin pabrik atau kapasitas produksi di Indonesia dan jumlah produksinya harus sama dengan apa yang mereka impor sampai 2027. Jadi, sampai 2025 misalnya mereka impor 10 ribu (mobil listrik), sampai 2027 mereka harus produksi 10 ribu juga. Kalau tidak, mereka harus kembalikan bea masuk dan PPnBM yang mereka terima, dan untuk itu kami minta bank garansi (agunan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima agunan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya),” ucap Rachmat.

Perusahaan yang telah berkomitmen untuk investasi diharapkan mulai aktif memproduksi mobil di Indonesia paling lambat awal 2026. Insentif impor akan berakhir pada 2026, sehingga tahun 2026–2027 merupakan periode perusahaan mengejar target produksi sejumlah mobil yang diimpor pada periode 2024–2025.

Apabila selama periode 2028–2029 perusahaan mobil listrik gagal mengejar target produksi, perusahaan tersebut harus mengembalikan dana insentif pemerintah sebesar selisih antara mobil yang diimpor dengan mobil yang diproduksi di dalam negeri melalui bank garansi.

(UDA)

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) berencana melakukan penataan subsidi BBM (bahan bakar minyak) untuk mengatasi polusi udara.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengungkapkan, saat ini pemerintah tidak berencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, tetapi akan menaikkan kualitas BBM dan menjaga golongan yang benar-benar membutuhkan agar subsidi BBM lebih tepat sasaran.

?Uang negara harus benar-benar dinikmati oleh kalangan yang membutuhkan,? tegas Rachmat pada media workshop bertajuk ?Tekan Emisi, Perbaiki Kualitas Udara: Kebijakan Baru Subsidi BBM? yang diselengggarakan oleh Katadata Green dan Kemenko Maritim dan Investasi di Jakarta, Senin (5/8/2024).

Dia juga menjelaskan jika kualitas BBM di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara lain di dunia. Bahkan, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih tertinggal oleh Vietnam dan Thailand.

Rachmat mengungkapkan, hingga saat ini hanya terdapat tiga jenis bahan bakar yang memenuhi standar bahan bakar rendah sulfur dengan kandungan sulfur maksimal 50 ppm atau EURO 4 di Indonesia, yaitu diesel (B35) CN 51, bensin RON 95, dan bensin RON 98.

Adapun bahan bakar lain, seperti bensin RON 90, bensin RON 91, dan diesel CN 48 masih memiliki batas maksimal kandungan sulfur di atas 50 ppm, tapi ditargetkan mencapai 50 ppm secara bertahap. ?Kemenko Marves melihat isu lingkungan dan penyediaan BBM ramah lingkungan merupakan isu mendesak yang harus segera diselesaikan,? ujar Rachmat.

Saat ini, BBM bersubsidi masih memiliki kadar sulfur sebanyak 500 parts per million (ppm). Padahal, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20/Setjen/Kum.1/3/2017 mewajibkan kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar bensin untuk memenuhi standar emisi gas buang EURO 4 atau memiliki maksimal kandungan sulfur 50 ppm.

Rachmat turut memaparkan kajian Vital Strategies dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2019 yang menunjukkan bahwa emisi gas buang kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar polusi udara di musim hujan maupun panas, masing-masing sebesar 32-41% dan 42-57%.

?Emisi kendaraan konsisten menjadi sumber utama polusi udara,? katanya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga mencatat, kendaraan bermotor menyumbang polusi udara Jakarta sebesar 44 persen pada 2023. Hal itu menunjukkan transportasi sangat berpengaruh terhadap masalah polusi.

Selain itu, sektor transportasi juga merupakan kontributor CO2 terbesar kedua sebesar 23% berdasarkan data International Energy Agency pada 2021.

Peneliti Senior Institute of Essential Services Reform (IESR) Julius Christian Adiatma memaparkan, sektor transportasi menyumbang polusi udara perkotaan terbesar yaitu 47%. Menurut dia, peningkatan kualitas BBM merupakan cara yang efektif untuk mengurangi polusi udara dan juga mengurangi penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) yang diakibatkannya.

?Kualitas (BBM) sekarang tanpa adanya peningkatan kualitas maka pada 2030 polusi udara per komponen akan meningkat lebih dari 50-60 persen,? kata Julius.

Namun dia menambahkan, jika kualitas BBM ditingkatkan menjadi sesuai standar EURO 4, polusi udara per komponennya akan turun lebih dari 70-90%.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Andri Perdana menambahkan, CORE mengkaji tiga skenario pengimplementasian kualitas BBM.

Pertama, skenario kenaikan anggaran subsidi dengan biaya ditanggung oleh APBN sepenuhnya. Kedua, skenario kenaikan harga BBM dengan tidak menambah anggaran untuk meningkatkan kualitas BBM, sehingga kenaikan biaya produksi dibebankan ke masyarakat.

Skenario terakhir, pembatasan subsidi BBM, yaitu dengan mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kualitas BBM.

?Ketiga skenario itu bertujuan meningkatkan kualitas udara. Apapun skenarionya, harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas udara saat ini,? ujar Andri.

Andri juga mengungkapkan, realisasi penggunaan BBM EURO 4 di Indonesia secara total masih di bawah satu persen.

Menanggapi paparan tersebut, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin menjelaskan, di Indonesia program standar EURO baru dilakukan pada 2007, padahal di dunia program ini sudah dilaksanakan sejak 1994. Namun peningkatan kualitas BBM di Indonesia masih belum efektif dijalankan.

?Selain dari sisi polusi dan kesehatan, konsumsi BBM yang berkualitas rendah juga akan membuat konsumsi BBM menjadi lebih boros,? kata Ahmad Safrudin.

Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 memfokuskan pembangunan Indonesia sebagai negara kepulauan berbasis kewilayahan guna mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) kemaritiman jauh lebih besar.'

baca juga: Dekarbonisasi Industri via Praktik Sirkular, Ini yang Dilakukan Bappenas

"Di dalam RPJP 2025-2045, kita memberikan fokus-fokus sesuai kondisi wilayah dan juga masyarakat di setiap pulau. Indonesia tidak hanya satu titik. Oleh sebab itu, fokus-fokus pada pulau-pulau besar ini diharapkan bisa mendorong PDB kemaritiman jauh lebih besar pada 2045,” ucap Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (SDA) Bappenas Vivi Yulaswati, dilansir Antara, Rabu, 10 Juli 2024.

Pembangunan wilayah dilaksanakan sesuai dengan tematik wilayah agar pembangunan lebih merata. Di Sumatra, tema yang diangkat adalah mata rantai utama bioindustri kemaritiman berdaya saing dan berkelanjutan dengan target kontribusi 22,2 persen terhadap PDB nasional dan pertumbuhan ekonomi berkisar 5,0 hingga 5,4 persen selama periode 2025-2029.

Untuk Pulau Jawa, tema yang ditentukan adalah megalopolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kontribusi yang diharapkan sebesar 54,5 persen terhadap PDB nasional dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,6 hingga 5,9 persen.
Tema Kalimantan adalah superhub ekonomi nusantara dengan target kontribusi 9,6 persen terhadap PDB nasional dan pertumbuhan ekonomi berkisar 5,6 hingga 6,3 persen. Selanjutnya, tema di Sulawesi adalah penunjang superhub ekonomi nusantara dan industri berbasis sumber daya alam dengan target kontribusi 7,6 persen terhadap PDB nasional dan pertumbuhan ekonomi berkisar 7,6 hingga 8,4 persen.

Kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nusantara

Di Bali-Nusa Tenggara, tema yang tercatat dalam RPJPN adalah superhub pariwisata dan ekonomi kreatif nusantara bertaraf internasional dengan target kontribusi 3,0 persen terhadap PDB nasional dan pertumbuhan ekonomi berkisar 6,8 hingga 7,0 persen.

Adapun Maluku mengangkat tema hub kemaritiman wilayah timur Indonesia dengan target kontribusi 1,0 persen terhadap PDB nasional dan pertumbuhan ekonomi berkisar 11,6-12,4 persen. Terakhir, Pulau Papua mengusung tema percepatan pembangunan wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif dengan target kontribusi 2,1 persen terhadap PDB nasional dan pertumbuhan ekonomi berkisar 6,8 hingga 7,2 persen pada periode 2025-2029.

“Dengan posisi tersebut, potensi Indonesia untuk menjadi negara maju pada 20 tahun ke depan menjadi sangat memungkinkan. Tentunya tema-tema besar dari pulau-pulau besar ini bisa dilihat di wilayah timur utamanya, karena dari sisi potensi dan juga posisi bagian dari ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) 3, hub kemaritiman untuk wilayah timur, untuk daerah Maluku dan sekitarnya, dan juga Papua akan menjadi andalan ke depan,” kata Vivi.

(SAW)