Bagi peserta tes CPNS tahun 2024 yang melamar di Kemenkumham, wajib mengetahui passing grade CPNS Kemenkumham 2024. Dengan mengetahui passing grade, maka bisa mengetahui batas minimal nilai yang harus didapatkan.

Hal ini tentunya sangat berguna karena peserta tes memiliki tujuan yang jelas harus mendapatkan nilai minimal berapa. Sehingga hal tersebut bisa menjadi salah satu motivasi untuk belajar dengan giat.

Dikutip dari laman www.bkn.go.id, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham merupakan salah satu kementerian yang membuka formasi CPNS untuk tahun 2024 ini.

Hal tersebut tentunya menjadi peluang bagi seluruh putra putri terbaik Indonesia untuk mengisi formasi yang dibuka. Untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemenkumham, tentunya harus mengikuti proses yang berlaku.

Bagi peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi, maka akan dijadwalkan untuk melakukan tes Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD. Jadwal SKD sendiri akan dilaksanakan mulai 16 Oktober 2024 hingga 14 November 2024.

Peserta tes SKD CPNS tahun 2024 ini akan dibagi ke dalam beberapa sesi yang berbeda setiap harinya. Hal tersebut dikarenakan tes SKD tahun ini sudah berbasis komputer, sehingga tidak bisa dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

Selain persiapan secara teknis, ada beberapa hal lainnya yang perlu diperhatikan oleh peserta tes jika mengambil formasi di lingkungan Kemenkumham. Salah satunya adalah passing grade CPNS Kemenkumham 2024.

Passing grade adalah nilai minimum yang harus dicapai oleh peserta SKD CPNS 2024 agar bisa masuk dalam peringkat terbaik untuk jabatan yang dilamar. Ketentuannya diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan SKD CPNS 2024, ada total 110 soal yang harus dikerjakan. Tes ini perlu harus diselesaikan dalam waktu 100 menit, atau 130 menit bagi penyandang disabilitas. Ada tiga kategori soal yang dikerjakan, yakni 30 soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), 35 Tes Intelegensia Umum (TIU), dan 45 soal Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Berikut ini adalah passing grade CPNS Kemenkumham 2024 yang bisa dijadikan acuan oleh para peserta.

Demikian adalah pembahasan mengenai passing grade CPNS Kemenkumham 2024 yang wajib diketahui oleh peserta yang mengikuti tes tahun ini. (WWN)

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dipecah menjadi tiga kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. Tiga kementerian itu juga akan berada di bawah koordinasi langsung Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Adapun tiga kementerian tersebut adalah Kementerian Hukum; Kementerian HAM; serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut bahwa dipecahnya tiga kementerian itu agar lebih fokus dan lebih tajam dalam menjalankan program.

"Merupakan tantangan bagi kita fokus menangani bidang-bidang yang mungkin kalau dipimpin oleh satu menteri akan kurang fokus sama sekali," ujar Yusril dalam sambutannya pada acara penyambutan di Kemenkumham, Jakarta, Senin (21/10).

Yusril pun menceritakan kala dirinya menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di tahun 1999. Kala itu, lanjutnya, aspek yang paling terbelakang adalah di bidang Pemasyarakatan.

"Tapi, dengan pemisahan beberapa ini dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, mudah-mudahan pekerjaan kita lebih fokus, lebih tajam program-program yang kita lakukan dan tentu dengan pencapaian yang optimal yang kita harapkan bersama," ucap dia.

Yusril pun menyebut langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memecah Kemenkumham menjadi tiga kementerian patut disambut baik.

Ia pun menekankan ambisi Prabowo dalam membawa pertumbuhan perekonomian Indonesia mencapai tujuh persen. Menurutnya, untuk mewujudkan itu, perlu penegakan hukum yang adil bagi masyarakat.

"Tugas kita bersama beberapa kementerian ini bukan saja membangun norma-norma hukum, tapi juga bagaimana kita menegakkan hukum, mengimplementasikan hukum itu sehingga betul-betul hukum kita adil, hukum kita pasti," tutur Yusril.

"Dan hukum yang adil dan pasti insyaallah investasi akan berkembang, masyarakat akan terlindungi, rakyat akan merasa puas, hak-hak asasi mereka terlindungi dengan sebaik-baiknya," imbuh dia.

Lebih lanjut, Yusril juga bercerita terkait sosok yang mendampinginya sebagai Wakil Menteri, yakni Otto Hasibuan, yang kerap berinteraksi dengannya di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

"Pak Otto itu orang baik, orang baik, saya kenal sejak lama, alhamdulillah saya yakin dengan beliau dapat bekerja bersama-sama secara sinergis," tuturnya.

Tak hanya itu, Yusril juga menceritakan sosok menteri dan wakil menteri yang berada di bawah koordinasinya langsung dalam kabinet Merah Putih.

"Begitu juga saya kenal Pak Supratman [Andi Agtas] saya kenal lama, beliau aktivis kemudian Kepala Baleg. Dan juga Pak Agus [Andrianto] saya kenal baik dari Bareskrim terus Wakapolri. Kemudian, Pak Natalius Pigai, nah sudah lama saya kenal beliau ini sejak dari aktivis jalanan sampai kemudian menjadi anggota Komnas HAM," ungkap Yusril.

"Kemudian, saya kenal juga kemudian Pak Silmy Karim, saya kenal baik juga. Kemudian, Pak Edward Omar Sharif, saya kenal lama sekali sebagai dosen di UGM, kemudian juga Pak Mugiyanto, Pak Mugiyanto mungkin baru kenal belakangan ini, baru sering bekerja sama," pungkasnya.

Kementerian Hukum dan HAM dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo. Untuk induknya, dibuat Kementerian Koordinator tersendiri.

Berikut pembagiannya:

Selama ini, Kantor Kemenkumham berada di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Lantas dengan dipecahnya kementerian tersebut, akan di mana kantor barunya?

"Nanti sementara berkantor di Rasuna Said di Kemenkumham," kata Yusril kepada wartawan sebelum mengikuti pelantikan menteri di Istana Negara, Senin (21/10).

Pada hari ini, Prabowo diagendakan akan melantik menteri Kabinet Merah Putih. Totalnya ada sebanyak 55 menteri.

Supratman Andi Agtas yang ditunjuk sebagai Menteri Hukum pun mengaku sudah berkoordinasi dengan para menteri baru yang terkait. Menurut dia, kantor di bawah Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan akan berada di kompleks yang sama.

"Semua persiapan terkait dengan dukungan dari Kementerian induk kami sudah lakukan, semua kantor Menko dan Menteri baru sudah kami siapkan semua di kompleks yang sama. Saya sampaikan ke Sekretaris Jenderal untuk Kementerian hukum dan HAM yang tadinya jadi induk akan jadi contoh proses transisi akan berjalan secepat mungkin," kata Supratman yang sebelumnya menjabat Menteri Hukum dan HAM.

"Kami meminta menteri-menteri baru, terutama Menteri Impas (Imigrasi dan Pemasyarakatan), untuk silakan siapa pun tenaga yang terbaik di Kementerian Hukum sekarang untuk bisa dialihkan status alih pegawai ke kementerian baru, kami akan berikan," sambungnya.

MANADO - Pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di lingkungan Kantor Wilayah KemenkumhamSulawesi Utara (Sulut), akan diikuti oleh 6.948 orang pelamar yang telah melalui tahapan seleksi administrasi.

Ke-6.948 peserta ini akan mengikuti tes SKD CASN tersebut selama lima hari, di mana kegiatan itu telah dimulai sejak Sabtu (19/10) dan akan berakhir pada Rabu (23/10).

Kepala Kanwil Kemenkumham Sulut, Ronald Lumbuun, mengatakan jika seleksi CASN ini mengedepankan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan dilibatkannya Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado serta Ombudsman perwakilan Sulut.

“Tentunya sebagai panitia penanggung jawab penerima daerah, selalu bersinergi secara vertikal, baik dengan BKN Manado dengan pusat maupun Ombusdsman, serta Biro SDM Kemenkumham RI. Termasuk wartawan diundang juga, sebagai merupakan wujud transparansi seleksi CASN,” ujarnya.

Selain itu, Ronald memastikan transparansi dari setiap hasil karena ada siaran langsung hasil tes SKD CASN yang sementara berlangsung pada kanal Youtube milik Kemenkumham Sulut yang bisa diakses secara online oleh masyarakat.

Selain itu, panitia juga menyediakan call center untuk masyarakat melaporkan kecurangan atau jika ada pihak-pihak yang menawarkan kemudahan bagi peserta.

"Silakan dilaporkan segera tapi harus dengan bukti yang kuat," kata Ronald kembali.

TOMOHON - Operasi Jagratara sebagai upaya pengawasan terhadap orang asing, kembali digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Utara (Sulut).

Kali ini, tim pengawasan melakukan pemeriksaan di SMA Lokon St. Nikolaus yang berada di Kota Tomohon. Dipimpin langsung oleh Kepala Kemenkumham Sulut, Ronald Lumbuun, mereka melakukan pemeriksaan dokumen terhadap 18 Warga Negara Asing (WNA) di sekolah tersebut.

18 WNA yang ada di SMA Lokon St. Nikolaus, 17 di antaranya adalah tenaga pengajar. Sementara satu orang lainnya adalah pelajar. Dalam pemeriksaan itu, ke-18 WNA memiliki dokumen administrasi yang lengkap, dan tidak memiliki masalah keimigrasian.

Kepala Kemenkumham Sulut, Ronald Lumbuun, mengatakan jika operasi yang digelar merupakan upaya pengawasan orang asing, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi dari Keimigrasian.

Ronald yang dalam kegiatan ini didampingi, Kepala Divisi Keimigrasian, Syamsul Efendi Sitorus, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, Rachmat serta jajaran Divisi Keimigrasian dan Kanim Manado, mengatakan jika operasi ini juga menjadi salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Sulut.

“Jadi selain kegiatan ini untuk mendukung program Direktorat Jenderal Imigrasi, operasi ini juga menjadi kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menjadikan daerah ini sebagai pintu gerbang Asia Pasifik,” ujar Ronald kembali.

WAH (42), seorang PNS Rupbasan Yogya Kanwil Kemenkumham DIY, menjadi tersangka penipuan acara jalan sehat dan funbike di Alun-alun Kidul (Alkid) Yogyakarta.

Tiket telah terjual ratusan tetapi acara urung dilakukan. Dalam penjualan tiket, WAH juga turut mencatut HUT Kota Yogyakarta.

Dari hasil penyelidikan polisi, kerugian akibat perbuatan WAH mencapai Rp 15,9 juta.

"Berdasarkan laporan polisi kerugian pemandu senam sehat selaku pelapor Rp 8,4 juta," kata Kasi Humas Polresta Yogyakarta AKP Sujarwo, Selasa (8/10).

"Selanjutnya dari pembeli tiket, 500 tiket. Per tiket Rp 15 ribu," jelasnya.

Setelah kasusnya diusut, WAH menyerahkan diri ke polisi. Setelah serangkaian penyelidikan dia kemudian ditetapkan tersangka.

Akibat aksinya, WAH dijerat dengan pasal 372 penggelapan tentang atau 378 tentang penipuan. "Dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun," ujar Sujarwo.

Kepala Rupbasan Kelas I Yogyakarta Sugeng Bagyo mendukung penuh proses penegakkan hukum terhadap WAH. Dia tak mentolerir segala pelanggaran hukum. WAH akan diusulkan untuk dipecat.

"Kemudian berdasarkan hal tersebut kami telah membuat surat untuk mengusulkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian sebagai seorang PNS," tegas Sugeng.

Seorang PNS Kemenkumham berinisial WAH (42) ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan acara jalan sehat dan fun bike di Alun-alun Kidul (Alkid) Yogyakarta.

WAH adalah PNS di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Yogyakarta. Pihak Rupbasan Yogya akan menindak tegas oknum tersebut.

"Kami telah mengetahui informasi terkait keterlibatan Saudara WAH, seorang pegawai di Rupbasan Kelas I Yogyakarta, yang saat ini tengah menjalani proses hukum di Polresta Yogyakarta," kata Kepala Rupbasan Kelas I Yogyakarta Sugeng Bagyo dalam rilis resminya, Senin (7/10).

Sugeng mendukung penuh proses penegakan hukum. Dia tak mentolerir segala pelanggaran hukum. WAH akan diusulkan untuk dipecat.

"Berdasarkan hal tersebut kami telah membuat surat untuk mengusulkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian sebagai seorang PNS," tegasnya.

Menurutnya, kasus ini berdampak pada citra Rupbasan Yogya. Sugeng mengatakan, pihaknya berkomitmen memulihkan citra institusi melalui tindakan transparan dan tegas, serta terus memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan sesuai standar yang berlaku, bebas dari pelanggaran integritas.

"Kami kembali mengingatkan seluruh pegawai untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip integritas, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Pelanggaran terhadap etika dan peraturan tidak akan kami tolerir, dan kami siap mengambil langkah-langkah tegas untuk menjaga nama baik institusi," tegasnya.

Sugeng juga berterima kasih atas langkah cepat yang dilakukan Polresta Yogyakarta. Mereka juga siap untuk berkoordinasi dengan kepolisian.

"Untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan lancar dan adil," pungkasnya.

Penipuan ini bermula dari pengumuman di medsos dan munculnya booth pendaftaran fun bike menyambut HUT ke-268 Yogyakarta. Pendaftar wajib setor Rp 25 ribu.

Ketika hari H lomba pada Minggu (6/10/2024), ternyata tak ada satu pun panitia yang muncul di Alkid padahadal peserta sudah berdatangan. Satu panggung juga sudah berdiri.

Polresta Yogyakarta telah menetapkan WAH (42) sebagai tersangka dugaan penipuan senam, jalan sehat, dan sepeda gembira di Alun-alun Kidul (Alkid) Yogya pada Minggu (6/10)

Acara tersebut gagal dilaksanakan padahal banyak warga yang membeli tiket seharga Rp 25 ribu. Saat hari H hanya ada panggung yang belum jadi dan stand-stand.

Pihak kepolisian belum merinci detil motif pelaku dan total kerugian.

"Status tersangka," kata Kasi Humas Polresta Yogya AKP Sujarwo, Senin (7/10).

Lanjutnya, Sujarwo juga merinci WAH merupakan PNS Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Yogya.

"WAH PNS Kemenkumham di Rupbasan Kelas 1 Kota Yogya," jelasnya.

WAH, kata Sujarwo, terancam Pasal 372 tentang penggelapan dan atau Pasal 378 tentang Penipuan.

"Dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun," ujarnya

Sementara berapa kerugian yang ditimbulkan dari aksi WAH ini belum diketahui.

Terkait status WAH sebagai PNS Kemenkumham, kumparan telah berusaha mengkonfirmasi ke pihak Kanwil Kemenkumham DIY maupun Rupbasan Yogya tetapi belum ada tanggapan.

MANADO - Kepala Kantor Wilayah KemenkumhamSulawesi Utara (Sulut), Ronald Lumbuun, sekaligus Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengangkatan Calon Notaris Tahun 2024, mengunjungi Kantor Regional XI BKNManado, sebelum pelaksanaan ujian Computer Assisted Test (CAT).

Kunjungan yang dilakukan bersama jajarannya itu, bertujuan untuk melakukan persiapan ujian CAT, sekaligus simulasi pelaksanaan kegiatan dan penyerahan berita acara penyerahan Alat Tulis Kantor (ATK).

Kepala Badan Kepala Kantor Regional XI BKN, Akhmad Syauki bersama jajaran, menerima kedatangan Kepala Kemenkumham Sulut yang juga didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hilda Mulyadin, Kepala Divisi Administrasi, John Batara, serta Panitia Seleksi Pusat Direktorat Jenderal AHU yang dipimpin oleh Nurliza.

Sementara itu, pada kesempatan tersebut, Kepala Kemenkumham Sulut, Ronald Lumbuun, mengatakan pelaksanaan ujian CAT, harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan berpedoman pada ketentuan yang ada.

"Mari kita awali dengan niat yang baik, agar hasil yang didapatkan berjalan lancar dan baik," ujar Ronald.

Ronald juga mengucapkan terima kasih kepada BKN Regional XI, yang selama ini bekerja sama dengan baik bersama Kemenkumham Sulut, sehingga beberapa agenda bisa terlaksana.

"Tentunya Kemenkumham Sulut sangat terbantu dengan keberadaan Kanreg XI BKN Manado," ujar Ronald kembali.

Presiden Republik Indonesia telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna yang diadakan pada Senin, 30 September 2024 di Gedung DPR, Jakarta.

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa perubahan undang-undang ini merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem paten di Indonesia, meningkatkan pelindungan terhadap invensi-invensi di tanah air, serta menyelaraskan dengan ketentuan internasional.

"Perjuangan untuk perubahan ketiga tentang UU Paten ini persiapannya cukup panjang. Kami telah mempersiapkan dari tahun 2019 dan akhirnya hari ini disahkan. Tentu kita berharap dengan pengesahan ini dapat menjawab tantangan terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan mendorong untuk menjadikan paten menjadi salah satu pengakuan negara terhadap KI,” ujar Supratman.

RUU ini merupakan hasil kerja keras Panitia Khusus (Pansus) dan Panitia Kerja (Panja), yang telah menjalankan serangkaian rapat intensif guna merumuskan perubahan yang diperlukan dalam undang-undang paten.

Beberapa perubahan signifikan yang disepakati meliputi penambahan definisi baru terkait "Pengetahuan Tradisional" dan "Sumber Daya Genetik," pembaruan ketentuan terkait invensi yang tidak dapat diberi paten, serta penambahan grace period dari enam bulan menjadi satu tahun.

Salah satu poin penting lainnya adalah penyempurnaan aturan terkait lisensi-wajib dan pemeriksaan kembali substantif paten (re-examination).

Pengaturan permohonan paten terkait pemakaian sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional sesuai dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) Treaty on Genetic Resources Related to Traditional Knowledge (GRTK) yang telah diadopsi Indonesia dalam Sidang Umum WIPO pada 9 Juli 2024 di Jenewa, Swiss.

Hal ini bertujuan untuk memastikan agar hak paten dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional tanpa mengabaikan hak pemegang paten.

Dalam sambutannya, Supratman juga menekankan pentingnya revisi undang-undang ini untuk menjaga keseimbangan antara pelindungan kekayaan intelektual dan kepentingan nasional.

"Kami telah memastikan bahwa undang-undang ini selaras dengan perkembangan kebutuhan industri dan riset di Indonesia, sekaligus melindungi hak-hak masyarakat luas tentang perkembangan dunia internasional terkait kekayaan intelektual" tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pansus RUU Paten Wihadi Wiyanto menyampaikan bahwa perubahan UU Paten ini dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan dunia usaha dan teknologi di Indonesia

"Ini juga merupakan bentuk penyesuaian UU Cipta Kerja yang memang menyatakan adanya kemudahan dalam pendaftaran paten dan grace period daripada paten sehingga ini adalah akan memberikan angka lebih terhadap investasi indonesia. Ini merupakan langkah ke depan untuk kemajuan paten Indonesia khususnya untuk sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional," ucapnya.

Selain itu, perubahan penting dalam UU Paten yang baru adalah pembaruan pada rumusan mengenai invensi yang tidak dapat diberi paten, seperti apabila semata-mata merupakan program komputer maka dilindungi hak cipta, kecuali yang diimplementasikan pada teknologi atau fungsi yang dilindungi oleh paten; pemegang paten terkait pelaksanaan paten wajib melaporkan pelaksanaan paten tersebut di Indonesia paling lambat setiap akhir tahun; pemberian lisensi-wajib dan pengecualian terhadap lisensi-wajib untuk kasus tertentu; dan penambahan ketentuan untuk pengajuan klaim yang lebih dari sepuluh klaim maka akan dikenakan biaya tambahan.

Pengesahan perubahan undang-undang ini diharapkan akan meningkat permohonan paten Indonesia dan menjadikan paten sebagai tulang punggung perekonomian negara.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto Burhanuddin Abdullah mengungkapkan bakal ada menteri penerimaan negara di pemerintahan mendatang.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menyebut Prabowo akan menambah jumlah kementerian, salah satunya Kementerian Penerimaan Negara.

Menurutnya, hal itu akan masuk dalam perombakan Kementerian Keuangan. Nantinya, kementerian anyar itu akan menjadi gabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

"Insyaallah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP jadi pisahan dari Kementerian Keuangan," ujarnya dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9) dikutip Detikfinance.

Selain membentuk kementerian penerimaan negara, Prabowo juga bakal melakukan transformasi Kementerian BUMN. Burhanuddin menyebut nilai BUMN mencapai US$1 triliun, tetapi kontribusinya terhadap negara harus lebih digenjot.

Ia menuturkan perubahan nomenklatur kementerian/lembaga era Prabowo dilakukan mulai Januari 2025.

"Harus ada transformasi kelembagaan transformasi bisnis, transformasi kultural, transformasi manajemen. Jadi itu ya nanti barang kali kita akan lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang," pungkasnya.

Prabowo memang pernah berjanji memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jika menang di Pilpres 2024.

Janji ini tertuang dalam '8 Program Hasil Terbaik Cepat' yang akan jadi fokus Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

Nantinya, pemisahan itu akan berujung pada Badan Penerimaan Negara (BPN) yang berada langsung di bawah presiden.

Pembentukan BPN dilakukan dengan niat menggenjot penerimaan negara, baik itu dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Ia menyebut kehadiran BPN ditargetkan bisa meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23 persen.

"Kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu, kami dari paslon 2 akan membentuk lembaga Badan Penerimaan Negara yang dikomandoi langsung oleh presiden," ujar Gibran dalam debat pertama cawapres di JCC Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (22/12/2023).

"Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian, ini bisa menjadi lebih luwes," imbuhnya.

Irjen Pol Nico Afinta resmi dilantik menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ia menggantikan posisi Komjen Pol (Purn) Andap Budhi.

Upacara pelantikan dipimpin oleh Menkumham Supratman Andi Agtas di Kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Selasa (24/9). Dalam upacara pelantikan, Nico juga disumpah jabatan.

"Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Nico mengucapkan sumpah.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," sambung dia.

Setelahnya, Nico dan Andap menandatangani surat keputusan serah terima jabatan.

Nico Afinta sebelumnya menjabat sebagai Ketua STIK Lemdiklat Polri. Promosi jabatannya ini tertuang dalam Surat Telegram Rahasia nomor: ST/2098/IX/KEP./2024 tertanggal 20 September 2024 yang ditandatangani AsSDM Kapolri Irjen Dedi Prasetyo.

Nico merupakan jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) 1992. Di Korps Bhayangkara, ia banyak berpengalaman di bidang reserse.

Sejumlah jabatan strategis pernah diembannya, di antaranya Kapolrestabes Medan, Dirresnarkoba Polda Metro Jaya, dan Dirreskrimum Polda Metro Jaya.

Kemudian, Dirtipidum Bareskrim Polri, Sahlisospol Kapolri, Kapolda Kalsel, Kapolda Jatim, hingga Sahlisosbud Kapolri.