Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) sebelum dipecah menjadi tiga kementerian adalah kementerian yang sangat gemuk.

Supratman berkata demikian lantaran dari sisi sumber daya manusia, dulunya Kemenkumham memiliki lebih dari 65 ribu pegawai.

Hal tersebut disampaikan oleh Supratman kala dia menghadiri rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI guna membahas hubungan mitra kerja, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

“Dulu Kementerian Hukum dan HAM ini adalah sebuah kementerian yang sangat gemuk. Mungkin kementerian nomor dua terbanyak dari sisi sumber daya manusia, setelah Kementerian Keuangan,” pungkasnya.

Namun kini di era pemerintahan Prabowo, Kemenkumhan telah dipecah menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Untuk memuluskan hal tersebut, Supratman menyebut pihaknya telah membentuk tim transisi yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi kementerian-kementerian lain.

“Alhamdulillah sekarang kami telah membentuk tim transisi untuk bagaimana memuluskan dan menjadi percontohan bagi kementerian-kementerian yang lain, agar secepat mungkin seluruh kementerian yang akibat kebijakan Presiden dalam membentuk nomenklatur baru, segera mungkin bisa berjalan secara efektif dan efisien,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan bahwa tim transisi akan menyampaikan programnya paling lambat pada Juni 2025 agar kementerian akibat pemecahan atau nomenklatur baru dapat segera mungkin bisa bekerja.

“Dan selesai semua, baik dari sisi personel, regulasi, dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama,” ujarnya.

Sementara yang kedua, Supratman menyebut berkaitan dengan pelaksanaan penataan di masa transisi Kementerian Hukum dan Ham.

“Terkait dengan penataan di bidang regulasi dan kelembagaan, kemudian bidang program dan anggaran, bidang sumber daya manusia, kemudian aset barang milik negara dan pengadaan barang dan jasa, serta keuangan,” tuturnya.

Lebih jauh, dia juga menyatakan sejak dirinya dilantik jadi Menteri Hukum dan Ham menggantikan Yasonna Laoly pada saat itu, tugas utamanya adalah memuluskan adanya pemecahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian.

“Yang pertama adalah Kementerian Hukum sebagai kementerian induk, kemudian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Kementerian HAM,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri HukumSupratman Andi Agtas menyebutkan pihaknya tengah fokus terhadap dua hal utama seusai Kemenkumham dipecah menjadi tiga kementerian. Dua hal tersebut berkaitan dengan kepegawaian karena harus segera rampung pada Juni 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Supratman kala dia menghadiri rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI guna membahas hubungan mitra kerja, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Adapun yang pertama, ujar Supratman adalah memastikan berjalannya rekrutmen penerimaan pekerjaan negeri sipil yang saat ini memang sedang berlangsung.

“Ini adalah bagian awal untuk menentukan kualitas sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembangunan SDM itu akan menentukan keberhasilan satu institusi ataupun kelembagaan kenegaraan yang kita miliki,” tuturnya.

Supratman menambahkan, yang kedua pihaknya akan berfokus pada sistem merit (kebijakan dan manajemen ASN) dalam upaya untuk promosi seperti kenaikan pangkat dan lainnya.

Oleh sebab itu, lanjut dia, saat ini tim yang dimpimpin oleh Sektetaris Jenderal sedang berupaya mengintergarsikan seluruh sistem yang ada di Kemenkumham.

“Di semua Direktorat Jeneral maupun Badan untuk bisa diakses oleh publik dan ini akan kita lakukan secara terbuka. Itu saya pikir yang perlu kami sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian,” pungkasnya.

Sementara itu di sisi regulasi, kata Supratman, pihaknya diberi tugas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan upaya review terhadap seluruh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, termasuk di dalamnya adalah Peraturan Menteri.

“Agar dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi supaya satu langkah dalam menuju Indonesia Emas tahun 2045,” tandasnya.

Lebih lanjut, walaupun dalam masa transisi saat ini, Supratman mengatakan semua layanan publik tetap berjalan sebagaimana adanya. Sebab itu, dia berharap bisa bersinergi dengan Komisi XIII DPR RI agar Kementerian Hukum bisa menjadi kementerian yang lebih transparan dan akuntabel.

“Dan semua tenaga-tenaga yang akan bekerja bersama-sama dalam rangka mendukung program-program pemerintahan di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, itu bisa berjalan,” katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) saat ini telah dipecah menjadi tiga kementerian menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan.

KOMPAS.com - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi agenda tahunan yang selalu diminati pelamar kerja.

Saat ini, seleksi CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berada di tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Nico Afinta mengajak para peserta SKD untuk memberikan usaha dan kemampuan terbaik pada tes ini.

"Saya ucapkan selamat mengerjakan kepada seluruh peserta hari ini, tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda semua," ujar Nico saat memantau pelaksanaan SKD CPNS Kemenkumham di wilayah Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Nico mengecek seluruh tahapan penyelenggaraan SKD, mulai dari alur masuk peserta, registrasi, hingga ruangan pelaksanaan computer-assisted test (CAT). Ia memastikan peserta CPNS mendapatkan pelayanan yang terbaik.

"Pelaksanaan SKD CPNS juga merupakan bentuk pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat, maka berikanlah pelayanan kita yang terbaik dalam memfasilitasi peserta CPNS," jelasnya di Gedung Olahraga Nanggala Cijantung, Jakarta.

Pada tahun 2024, sebanyak 437.779 peserta yang lolos pada seleksi administrasi mengikuti SKD CPNS Kemenkumham yang telah berlangsung sejak 19 Oktober 2024.

Pelaksanaan tes SKD ini dibagi di tiap wilayah se-Indonesia, dilaksanakan oleh kantor-kantor wilayah Kemenkumham berkoordinasi dengan Kantor Regional Badan Kepegawaian (Kanreg BKN) setempat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebelumnya menyampaikan bahwa Kemenkumham menunggu calon-calon Insan Pengayoman terbaik untuk bergabung dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Hal ini juga kembali ditekankan oleh Nico dalam arahannya.

"Semua pasti akan tercapai jika ada kemauan. Apa yang kalian capai pada hari ini adalah karena usaha di hari-hari kemarin. Begitu juga yang akan kalian capai pada esok hari karena usaha hari ini," pesan Nico.

Bagi peserta tes CPNS tahun 2024 yang melamar di Kemenkumham, wajib mengetahui passing grade CPNS Kemenkumham 2024. Dengan mengetahui passing grade, maka bisa mengetahui batas minimal nilai yang harus didapatkan.

Hal ini tentunya sangat berguna karena peserta tes memiliki tujuan yang jelas harus mendapatkan nilai minimal berapa. Sehingga hal tersebut bisa menjadi salah satu motivasi untuk belajar dengan giat.

Dikutip dari laman www.bkn.go.id, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham merupakan salah satu kementerian yang membuka formasi CPNS untuk tahun 2024 ini.

Hal tersebut tentunya menjadi peluang bagi seluruh putra putri terbaik Indonesia untuk mengisi formasi yang dibuka. Untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemenkumham, tentunya harus mengikuti proses yang berlaku.

Bagi peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi, maka akan dijadwalkan untuk melakukan tes Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD. Jadwal SKD sendiri akan dilaksanakan mulai 16 Oktober 2024 hingga 14 November 2024.

Peserta tes SKD CPNS tahun 2024 ini akan dibagi ke dalam beberapa sesi yang berbeda setiap harinya. Hal tersebut dikarenakan tes SKD tahun ini sudah berbasis komputer, sehingga tidak bisa dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

Selain persiapan secara teknis, ada beberapa hal lainnya yang perlu diperhatikan oleh peserta tes jika mengambil formasi di lingkungan Kemenkumham. Salah satunya adalah passing grade CPNS Kemenkumham 2024.

Passing grade adalah nilai minimum yang harus dicapai oleh peserta SKD CPNS 2024 agar bisa masuk dalam peringkat terbaik untuk jabatan yang dilamar. Ketentuannya diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan SKD CPNS 2024, ada total 110 soal yang harus dikerjakan. Tes ini perlu harus diselesaikan dalam waktu 100 menit, atau 130 menit bagi penyandang disabilitas. Ada tiga kategori soal yang dikerjakan, yakni 30 soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), 35 Tes Intelegensia Umum (TIU), dan 45 soal Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Berikut ini adalah passing grade CPNS Kemenkumham 2024 yang bisa dijadikan acuan oleh para peserta.

Demikian adalah pembahasan mengenai passing grade CPNS Kemenkumham 2024 yang wajib diketahui oleh peserta yang mengikuti tes tahun ini. (WWN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan menjalankan tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hanya saja, dibatasi terkait urusan imigrasi dan pemasyarakatan.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto membagi tiga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM); dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kemudian menunjuk dan melantik Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lalu, Natalius Pigai sebagai Menteri HAM dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum.

Lantaran Kemenkumham dibagi menjadi tiga kementerian, pembagian tugasnya juga terbagi tiga.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas Kemenkumham yang terkait Imigrasi dan Pemasyatakatan.

Aturan itu termaktub dalam Pasal 7 Perpres 139/2024 yang diteken Prabowo pada 21 Oktober 2024 yang berbunyi, "Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan sub urusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang hukum yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

Sementara itu, berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2023, Kemenkumham mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kemudian, Pasal 5 Perpres 18/2023 disebutkan bahwa Kemenkumham memiliki 11 fungsi di bidang hukum, HAM, keimigrasian, pemasyarakatan hingga kekayaan intelektual.

Berikut bunyi Pasal 5 Perpres 18/2023, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden".

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya Kemenkumham memiliki enam Direktorat Jenderal (Ditjen), yakni Ditjen Peraturan Perundang-undangan (PP), Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi, Ditjen Kekayaan Intelektual (KI), dan Ditjen Hak Asasi Manusia (HAM).

Kemudian, ada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut bahwa ada tiga Direktorat Jenderal (Ditjen) yang bakal berada di bawah kementeriannya, yakni Ditjen AHU, Ditjen PP, dan Ditjen KI.

Oleh karenanya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bakal mengoordinasi Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai kementerian yang merupakan pemecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) juga menjalankan tugas yang selama ini dijalankan oleh Kemenkumham.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto membagi tiga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM); dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kemudian, Prabowo menunjuk dan melantik Natalius Pigai sebagai Menteri HAM. Lalu, Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum, dan Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Lantaran Kemenkumham dibagi menjadi tiga kementerian, pembagian tugasnya juga terbagi tiga.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri HAM menjalankan segala urusan di bidang HAM yang dijalankan Kemenkumham.

Hal itu termaktub dalam Pasal 6 Perpres 139/2024 yang berbunyi, "Menteri Hak Asasi Manusia pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 memimpin dan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

Sementara itu, berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2023, Kemenkumham mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kemudian, Pasal 5 Perpres 18/2023 disebutkan bahwa Kemenkumham memiliki 11 fungsi di bidang hukum, HAM, keimigrasian, pemasyarakatan hingga kekayaan intelektual.

Berikut bunyi Pasal 5 Perpres 18/2023, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden".

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya Kemenkumham memiliki enam Direktorat Jenderal (Ditjen), yakni Ditjen Peraturan Perundang-undangan (PP), Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi, Ditjen Kekayaan Intelektual (KI), dan Ditjen Hak Asasi Manusia (HAM).

Kemudian, ada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

Jika berdasarkan Perpres 18/2023, maka Kementerian HAM dipastikan akan membawahi Ditjen HAM.

Berbeda dengan Komnas HAM

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dari Komisi Nasional (Komnas) HAM.
Dia mengatakan, Kementerian HAM bertugas untuk membangun dan membuat kebijakan terkait HAM.

"Kementerian HAM adalah Kementerian yang melaksanakan pembangunan hak asasi manusia. Ya, ini agak berbeda, lain dengan Komnas HAM, Komnas HAM mengawasi pembangunan HAM," kata Pigai dalam Serah Terima Jabatan (Sertijab) pada Senin (21/10/2024).

Pigai lantas menyebut, ada tiga tugas pemerintah terkait HAM berdasarkan konstitusi. Pertama, penyelamatan HAM melalui regulasi. Kedua, melindungi warga negara. Ketiga, memenuhi kebutuhan warga negara.

Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan kesiapan penuh dalam menghadapi transformasi kelembagaan Kemenkumham yang kini bertransformasi menjadi satu kementerian koordinator, dan tiga kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Hal ini merupakan bagian dari langkah strategis yang dilakukan oleh Kemenkumham di bawah Kabinet Merah Putih, pasca pelantikan menteri dan wakil menteri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan Kemenkumham ingin menjadi contoh bagi kementerian lain perihal transformasi kementerian/lembaga (K/L).
"Bahwa upaya pemecahan kementerian ataupun penggabungan, itu adalah sebuah kebijakan presiden, karena presiden ingin melihat sesuatu berdasarkan fungsi, tugas, dan penajaman program. Itu yang kita lakukan di Kemenkumham,” kata Supratman di Graha Pengayoman.

Baca juga: Menkumham Supratman: Festival KI 2024 untuk Kolaborasi dan Sinergitas Program KI Nasional

Pemisahan Kemenkumham menjadi empat kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM); Imigrasi dan Pemasyarakatan; Kementerian Hukum; Kementerian HAM; serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tentu akan
berdampak terhadap banyak aspek. Namun Supratman meyakinkan bahwa hal itu akan dapat diatasi paling lambat Juni 2025.

Transformasi ini memberikan peluang bagi DJKI untuk lebih fokus dalam memperkuat pelindungan Kekayaan Intelektual (KI). Sebagai salah satu lembaga strategis di bawah Kementerian Hukum, DJKI akan terus memperkuat layanan publik di bidang pendaftaran, penegakan, dan penyelesaian sengketa terkait hak kekayaan intelektual.

DJKI diharapkan terus menjadi motor penggerak dalam mendukung inovasi di Indonesia. Terutama melalui layanan yang lebih baik dalam pengurusan merek, paten, hak cipta, hingga desain industri. Transformasi ini akan membawa DJKI ke dalam lingkungan kementerian yang lebih terfokus pada hukum dan pelindungan KI, serta membuka peluang baru bagi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Nico Afinta sebelumnya menegaskan pihaknya telah melakukan upaya dalam mempersiapkan dinamika perubahan yang terjadi.

"Kami telah membentuk Tim Transisi untuk mempersiapkan transformasi Kemenkumham dan merumuskan beberapa hal, di antaranya adalah mempersiapkan draft SKB 3 menteri untuk menjembatani pengalihan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing kementerian,” ujar Nico ketika menyampaikan laporan Penyambutan Menteri dan Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menteri dan Wakil Menteri Hukum, Menteri dan Wakil Menteri HAM, dan Menteri dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Baca juga: Profil Lengkap Irjen Pol Nico Afinta, Sekretaris Jenderal Kemenkumham

Setelah mengarungi perjalanan panjang sejak 79 tahun lalu, instansi yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini telah beberapa kali berganti nomenklatur untuk menyesuaikan tugas dan fungsinya. Berawal dari Departemen Kehakiman pada 1945–1999, kemudian Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999–2001), lalu berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001–2004). Kemudian menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004–2009), dan terakhir Kemenkumham sejak 2009 hingga 2024. Teranyar, pada era presiden baru ini, Kemenkumham resmi menjadi Kementerian Hukum.

Sebagai informasi tambahan, berikut ini daftar nama menteri dan wakil menteri yang akan mengurusi bidang hukum dan HAM di Indonesia:

- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

- Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.

- Menteri Hukum: Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.

- Wakil Menteri Hukum: Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.

- Menteri HAM: Natalius Pigai, S.IP.

- Wakil Menteri Hak Asasi Manusia: Mugiyanto Sipin

- Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.

- Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Silmy Karim, S.E., M.E., M.B.A.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dipecah menjadi tiga kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. Tiga kementerian itu juga akan berada di bawah koordinasi langsung Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Adapun tiga kementerian tersebut adalah Kementerian Hukum; Kementerian HAM; serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut bahwa dipecahnya tiga kementerian itu agar lebih fokus dan lebih tajam dalam menjalankan program.

"Merupakan tantangan bagi kita fokus menangani bidang-bidang yang mungkin kalau dipimpin oleh satu menteri akan kurang fokus sama sekali," ujar Yusril dalam sambutannya pada acara penyambutan di Kemenkumham, Jakarta, Senin (21/10).

Yusril pun menceritakan kala dirinya menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di tahun 1999. Kala itu, lanjutnya, aspek yang paling terbelakang adalah di bidang Pemasyarakatan.

"Tapi, dengan pemisahan beberapa ini dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, mudah-mudahan pekerjaan kita lebih fokus, lebih tajam program-program yang kita lakukan dan tentu dengan pencapaian yang optimal yang kita harapkan bersama," ucap dia.

Yusril pun menyebut langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memecah Kemenkumham menjadi tiga kementerian patut disambut baik.

Ia pun menekankan ambisi Prabowo dalam membawa pertumbuhan perekonomian Indonesia mencapai tujuh persen. Menurutnya, untuk mewujudkan itu, perlu penegakan hukum yang adil bagi masyarakat.

"Tugas kita bersama beberapa kementerian ini bukan saja membangun norma-norma hukum, tapi juga bagaimana kita menegakkan hukum, mengimplementasikan hukum itu sehingga betul-betul hukum kita adil, hukum kita pasti," tutur Yusril.

"Dan hukum yang adil dan pasti insyaallah investasi akan berkembang, masyarakat akan terlindungi, rakyat akan merasa puas, hak-hak asasi mereka terlindungi dengan sebaik-baiknya," imbuh dia.

Lebih lanjut, Yusril juga bercerita terkait sosok yang mendampinginya sebagai Wakil Menteri, yakni Otto Hasibuan, yang kerap berinteraksi dengannya di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

"Pak Otto itu orang baik, orang baik, saya kenal sejak lama, alhamdulillah saya yakin dengan beliau dapat bekerja bersama-sama secara sinergis," tuturnya.

Tak hanya itu, Yusril juga menceritakan sosok menteri dan wakil menteri yang berada di bawah koordinasinya langsung dalam kabinet Merah Putih.

"Begitu juga saya kenal Pak Supratman [Andi Agtas] saya kenal lama, beliau aktivis kemudian Kepala Baleg. Dan juga Pak Agus [Andrianto] saya kenal baik dari Bareskrim terus Wakapolri. Kemudian, Pak Natalius Pigai, nah sudah lama saya kenal beliau ini sejak dari aktivis jalanan sampai kemudian menjadi anggota Komnas HAM," ungkap Yusril.

"Kemudian, saya kenal juga kemudian Pak Silmy Karim, saya kenal baik juga. Kemudian, Pak Edward Omar Sharif, saya kenal lama sekali sebagai dosen di UGM, kemudian juga Pak Mugiyanto, Pak Mugiyanto mungkin baru kenal belakangan ini, baru sering bekerja sama," pungkasnya.

Kementerian Hukum dan HAM dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo. Untuk induknya, dibuat Kementerian Koordinator tersendiri.

Berikut pembagiannya:

Selama ini, Kantor Kemenkumham berada di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Lantas dengan dipecahnya kementerian tersebut, akan di mana kantor barunya?

"Nanti sementara berkantor di Rasuna Said di Kemenkumham," kata Yusril kepada wartawan sebelum mengikuti pelantikan menteri di Istana Negara, Senin (21/10).

Pada hari ini, Prabowo diagendakan akan melantik menteri Kabinet Merah Putih. Totalnya ada sebanyak 55 menteri.

Supratman Andi Agtas yang ditunjuk sebagai Menteri Hukum pun mengaku sudah berkoordinasi dengan para menteri baru yang terkait. Menurut dia, kantor di bawah Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan akan berada di kompleks yang sama.

"Semua persiapan terkait dengan dukungan dari Kementerian induk kami sudah lakukan, semua kantor Menko dan Menteri baru sudah kami siapkan semua di kompleks yang sama. Saya sampaikan ke Sekretaris Jenderal untuk Kementerian hukum dan HAM yang tadinya jadi induk akan jadi contoh proses transisi akan berjalan secepat mungkin," kata Supratman yang sebelumnya menjabat Menteri Hukum dan HAM.

"Kami meminta menteri-menteri baru, terutama Menteri Impas (Imigrasi dan Pemasyarakatan), untuk silakan siapa pun tenaga yang terbaik di Kementerian Hukum sekarang untuk bisa dialihkan status alih pegawai ke kementerian baru, kami akan berikan," sambungnya.

MANADO - Pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di lingkungan Kantor Wilayah KemenkumhamSulawesi Utara (Sulut), akan diikuti oleh 6.948 orang pelamar yang telah melalui tahapan seleksi administrasi.

Ke-6.948 peserta ini akan mengikuti tes SKD CASN tersebut selama lima hari, di mana kegiatan itu telah dimulai sejak Sabtu (19/10) dan akan berakhir pada Rabu (23/10).

Kepala Kanwil Kemenkumham Sulut, Ronald Lumbuun, mengatakan jika seleksi CASN ini mengedepankan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan dilibatkannya Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado serta Ombudsman perwakilan Sulut.

“Tentunya sebagai panitia penanggung jawab penerima daerah, selalu bersinergi secara vertikal, baik dengan BKN Manado dengan pusat maupun Ombusdsman, serta Biro SDM Kemenkumham RI. Termasuk wartawan diundang juga, sebagai merupakan wujud transparansi seleksi CASN,” ujarnya.

Selain itu, Ronald memastikan transparansi dari setiap hasil karena ada siaran langsung hasil tes SKD CASN yang sementara berlangsung pada kanal Youtube milik Kemenkumham Sulut yang bisa diakses secara online oleh masyarakat.

Selain itu, panitia juga menyediakan call center untuk masyarakat melaporkan kecurangan atau jika ada pihak-pihak yang menawarkan kemudahan bagi peserta.

"Silakan dilaporkan segera tapi harus dengan bukti yang kuat," kata Ronald kembali.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) resmi merampungkan kisruh dualisme organisasi Association of the Indonesian Tours and Travel agencies (Asita) usai menerbitkan Surat Keputusan (SK) Menkumham Nomor AHU-02.AH.01.043 Tahun 2024 pada 10 September 2024.

Ketua Umum Asita, Nunung Rusmiati menjelaskan, keputusan tersebut menegaskan hanya terdapat satu Asita yang sah, yakni di bawah kepemimpinannya. Dengan demikian, Asita kubu Artha Hanif merupakan organisasi ilegal.

“Kemenkumham RI telah mengeluarkan surat Keputusan yang mencabut surat Keputusan sebelumnya terkait perubahan anggaran dasar yang dipimpin oleh Pak Artha Hanif. Keputusan ini didasarkan pada Keputusan MA yang menegaskan bahwa organisasi tersebut tak sah dan tak memiliki hak atas nama Asita,” jelasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Di samping itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asita, Budijanto Ardiansjah menegaskan bahwa Asita yang berada di bawah kepengurusannya telah jauh lebih dahulu berdiri ketimbang Asita kubu Artha Hanif.

Dia menjelaskan, Asita telah berdiri pada 7 Januari 1971, sedangkan Asita kubu Artha Hanif baru dibentuk pada 2021. Hal itulah yang menegaskan bahwa hanya terdapat satu Asita sah yang saat ini dipimpin oleh Nunung Rusmiati.

“Setelah aliansi ini berdiri [Asita kubu Artha Hanif] kemudian mereka mendapat pengesahan dari Kemenkumham. Waktu itu Kemenkumham mengeluarkan akta untuk mereka kenapa? Karena waktu itu belum ada sengketa, jadi saat mereka mendaftar online sistemnya bisa menerima,” tegasnya.

Seiring dengan rampungnya sengkarut dualisme yang berlangsung bertahun-tahun tersebut. Asita di bawah Nahkoda Nunung Rusmiati mengaku bakal terus berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata yang telah menunjukkan capaian positif selama tahun 2023.

Di mana, jumlah wisatawan mancanegara pada 2023 tercatat telah meningkat 98,3% dengan kontribusi devisa sebesar US$14 miliar atau sekitar Rp217,48 triliun (asumsi kurs: Rp15.534).

Serta terus menggenjot perjalanan wisatawan domestik yang pada 2023 tembus 749,1 juta dengan kontribusi penyerapan tenaga kerja mencapai 24,92 juta orang.

Susunan Pengurus Asita 2024 – 2029:

Ketua Umum - Nunung Rusmiati

Sekretaris Jenderal - Budijanto Ardiansjah

Wakil Sekjen 1 - Nuning Widya Sutrisno

Wakil Sekjen 2 - Edwin Ismedi Himna

Wakil Sekjen 3 - Hairani Tarigan

Bendahara Umum - Hanny

Wakil Bendahara Umum 1 : Ahmad Sugiyono

Wakil Bendahara Umum 2 : Leni Hartono

Wakil Bendahara Umum 3 : Moudy Paat

Wakil Ketua Umum 1 - Solahuddin Nasution

Wakil Ketua Umum 2 - Rocky W. Praputranto

Wakil Ketua Umum 3 - Didi Leonardo Manaba

Wakil Ketua Umum 4 - Masrura Ramidjal

Wakil Ketua Umum 5 - Anthon Wahyudi

Wakil Ketua Umum 6 - Dewantoro Umbu Joka

Wakil Ketua Umum 7 - Nofel Saleh Hilabi

MANADO - Kantor Wilayah KemenkumhamSulawesi Utara (Sulut), melalui SiHEBAT Belajar, menggelar Community of Practice (CoP) di Ruang Rapat Kadivmin dan di relay secara virtual melalui zoom meeting.

CoP yang diikuti oleh seluruh insan pengayoman Kemenkumham Sulut ini, mengangkat tema Prosedur Usulan Pengembangan Kompetensi ASN.

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Kemenkumham Sulut, Ronald Lumbuun, yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi, John Batara dan didampingi oleh Plh. Kepala Bagian Umum Noldy Sahabati.

Dalam sambutannya, John Batara menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesamaan pemahaman sebagai pedoman terkait mekanisme pengembangan kompetensi ASN.

"Saya berharap bapak dan ibu semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, karena sosialisasi ini akan berdampak pada kualitas SDM organisasi. Mari kita semua tanamkan dalam diri kita semangat untuk mewujudkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan," ujar John Batara.

CoP ini juga menghadirkan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Rachmat Kurniawan Ratdityas, sebagai narasumber yang memaparkan materi terkait Prosedur Usulan Pengembangan Kompetensi ASN.

Adapun SiHEBAT Belajar merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada seluruh Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut.