Jakarta: Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto ikut menyoroti dampak negatif judi online yang telah merugikan masyarakat luas, dan berpesan untuk menanganinya tanpa kompromi.

“Dalam rapat kabinet hari ini, Presiden Prabowo menginstruksikan agar tidak ada kongkalikong atau perlindungan terhadap pelaku. Beliau menekankan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memberantas masalah ini secara tuntas,” ujar Menkomdigi usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta.

Menkomdigi Meutya Hafid menambahkan bahwa upaya pemberantasan judi online akan terus berlanjut hingga permasalahan ini benar-benar terselesaikan.
“Perang melawan judi online adalah upaya jangka panjang, bukan operasi sesaat atau yang dibatasi waktu. Presiden menekankan bahwa masyarakat kecil sering menjadi korban sehingga negara perlu memberikan perhatian khusus,” jelasnya.

Presiden juga disebut menggaris bawahi bahwa judi online merupakan masalah bersama yang membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak untuk benar-benar tuntas.

Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan telah membentuk Desk Khusus untuk menangani persoalan judi online.

Sebelumnya dikabarkan bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya terus mendalami dugaan keterlibatan semua pihak dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang melindungi ribuan situs judi online.

Polda juga menjawab saat ditanya wartawan terkait potensi pemeriksaan terhadap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Meskipun begitu Wira belum memberikan informasi lebih lanjut terkait kemungkinan pemanggilan Budi Arie sebagai saksi dalam kasus ini.

Sejauh ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan 15 tersangka dalam kasus ini, terdiri dari 11 pegawai Komdigi dan empat warga sipil. Wira Satya menegaskan bahwa penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan untuk menelusuri jalur wewenang dan jaringan yang terlibat, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang berperan penting saat Budi Arie menjabat sebagai Menkominfo.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan platform siaran langsung (live streaming) Bigo Live tak lama lagi akan ditutup. Sebab, platform asal Singapura itu tak menggubris surat peringatan kedua dari Kemenkominfo terkait adanya temuan konten judi online dan pornografi.

Perlu diketahui, platform Bigo Live menawarkan live streaming game, musik, pertunjukan, acara, serta obrolan langsung. Bigo Live diakuisisi oleh perusahaan teknologi global yang terkemuka asal China, yakni JOYY Inc.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat peringatan kedua kepada pihak Bigo Live. Adapun, jika Bigo Live masih tak menggubris peringatan ketiga, maka Kemenkominfo akan mengambil langkah tegas dengan menutup platform tersebut.

“Mereka bilang, waktu pertama mereka bilang perbaiki, ternyata masih juga, [kami beri surat peringatan] kedua. Sekarang [peringatan] ketiga, sudahlah. Saya pikir sudah saatnya [Bigo Live] game over. Tunggu saja. Kalian sudah nunggu itu, ya?” kata Budi dalam acara Deklarasi Pemberantasan Judi Online di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Pasalnya, Budi menuturkan bahwa Kemenkominfo telah mengirimkan surat peringatan sebanyak dua kali kepada Bigo untuk memperbaiki konten di aplikasi Bigo Live. Namun, hingga saat ini Bigo Live tidak menggubris surat peringatan kedua dari Kemenkominfo.

Adapun dalam waktu singkat, Budi menekankan Kemenkominfo akan menutup Bigo Live, karena platform tersebut bukan hanya memuat konten judi online melainkan juga pornografi di dalamnya.

“Jadi saya dalam waktu singkat, saya minta tim analisa kalau perlu kita tutup, kita tutup. Kita mau ruang digital yang sehat dan produktif buat masyarakat,” terangnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Prabu Revolusi mengatakan bahwa saat ini Kemenkominfo tengah melakukan pengawasan khusus terhadap Bigo Live. Dia mengaku bahwa Kemenkominfo telah mengirimkan surat peringatan sebanyak dua kali kepada PT Bigo Technology Indonesia.

“Surat peringatan pertama sudah pernah kami kirimkan di bulan Juli dan surat peringatan kedua yang di tanda tangani oleh Pak Menteri [Budi Arie Setiadi] dikirimkan di bulan Agustus,” kata Prabu kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Di surat peringatan kedua, ujar Prabu, Kemenkominfo memberikan sample terkait daftar konten yang berpotensi ataupun digunakan untuk pornografi maupun judi online.

“Di surat peringatan kedua, Kemenkominfo meminta BIGO melakukan moderasi konten secara mandiri, karena itu bagian dari kewajiban di UU ITE [Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik],” jelasnya.

Selanjutnya, Prabu menyampaikan bahwa Kemenkominfo akan melakukan monitoring secara khusus dalam beberapa minggu ke depan untuk memastikan Bigo Live patuh terhadap aturan yang ada.

“Jika tidak dijalankan, Kominfo akan tegas mengambil langkah hukum sesuai perundangan, tidak terbatas pada pemblokiran saja, seperti yang Pak Menteri sampaikan,” terangnya.

Prabu menekankan bahwa monitoring terhadap Bigo Live akan dilakukan dengan intensif. Bahkan, sambung dia, setiap gestur kepatuhan Bigo Live untuk melakukan moderasi secara mandiri juga akan menjadi pertimbangan bagi Kemenkominfo.

“Prinsipnya gestur Bigo untuk mematuhi. Karena yang kita minta kan banyak, Kemenkominfo akan menilai itu. Diberi waktu panjang pun kalau tidak ada gestur mematuhi, ya, bisa kita lakukan tindakan secepatnya. Tapi jika ada gestur untuk mematuhi, tentu bisa dijadikan masukan untuk menilai tindakan berikutnya,” terangnya.

Adapun, hasil patroli siber yang dilakukan Kemenkominfo selama 26 Mei—8 Agustus 2024 menunjukkan terdapat 121 akun yang terkait konten judi online di aplikasi Bigo Live. Selain itu, hasil patroli siber mulai 15–18 Agustus 2024 juga menunjukkan terdapat 32 akun yang terkait konten pornografi di aplikasi Bigo Live.

Berdasarkan laman resmi Bigo Live, Bigo Live pertama kali diluncurkan di Singapura pada 2016. Aplikasi yang diinisiasi oleh David Li ini bertujuan untuk agar pengguna dapat menunjukkan bakat yang terhubung melalui live streaming.

Dalam perjalanannya, Bigo Live melakukan ekspansi ke Asia, wilayah MENA dan Amerika Utara pada 2018. Setahun berikutnya atau pada 2019, Bigo Live diakuisisi oleh JOYY Inc., perusahaan teknologi global yang terkemuka asal China.

JOYY Inc. sendiri juga merupakan pemilik dari platform jejaring sosial Hago, yang menggabungkan gim kasual hingga streaming langsung audio dan video. Selain Bigo Live dan Hago, JOYY Inc. juga memiliki platform sosial video pendek global bernama Likee. (

Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan akan menjatuhkan sanksi berupa takedown atau pemblokiran terhadap layanan penyedia jasa pembayaran atau dompet digital akibat diduga terkait judi online.

Pada informasi yang dibagikan Kominfo disebut ada sekitar 42 jasa pembayaran atau dompet digital yang akan dicabut tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) 21.

“Berdasarkan monitoring dan evaluasi tersebut, Kementerian Kominfo meminta para penyelenggara agar melakukan pemeriksaan internal/audit terhadap layanan Sistem Elektronik secara komprehensif dan mendalam untuk memastikan bahwa layanan tersebut tidak dimanfaatkan untuk judi online dan/atau aktivitas ilegal lainnya,” tulis pihak Kominfo di situs resminya.
Hasil pemeriksaan internal/audit yang dilakukan oleh penyelenggara jasa pembayaran disebut harus diserahkan kepada Kementerian Kominfo paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat peringatan tersebut diterima.

“Dalam hal batas waktu 7 hari tersebut Kementerian Kominfo belum menerima hasil pemeriksaan dimaksud, maka penyelenggara jasa pembayaran elektronik akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan,” kata Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Melihat daftar 42 daftar jasa pembayaran atau dompet digital yang disebutkan Kominfo pada halaman situs resminya, terpantau ada beberapa layanan yang dinaungi oleh satu perusahaan. Selain itu juga ada nama-nama yang sudah sangat familiar dan populer digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Nama jasa pembayaran yang tidak asing di antaranya Airpay International Indonesia sebagai Shopeepay, Inti Dunia Sukses dengan layanan Mitra I. Saku, Finnet Indonesia dengan aplikasi Mitra Finpay, dan Kiriman Dana Pandai lewat Kyrim.

Tidak hanya itu, tercatat ada satu nama yang berasal dari perbankan yaitu PT. Bank Raykat Indonesia lewat Internet Banking Web Bank BRI. Sayangnya pihak Kominfo tidak dengan jelas membeberkan detail mengenai indikator sejumlah layanan jasa pembayaran dituding terkait judi online.

(MMI)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (kemenkominfo) mendorong lembaga publik di daerah untuk menjamin hak warga negara dalam memperoleh Informasi Publik. Guna memudahkan lembaga pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo menyediakan aplikasi info.go.id.

"Aplikasi info.go.id dirancang untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat, sekaligus sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan dan akuntabilitas. Aplikasi layanan informasi publik ini mempunyai tujuan utama untuk memberikan akses mudah dan cepat kepada masyarakat akan informasi yang mereka butuhkan,” jelas Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kementerian Kominfo Hasyim Gautama dalam Bimbingan Teknis Pemanfaatan info.go.id dalam Pelayanan Informasi Publik di Senggigi Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, beberapa waktu lalu.

Direktur Hasyim Gautama menyatakan pengembangan sistem ini merupakan upaya untuk memudahkan masyarakat yang akan mengakses informasi publik di seluruh badan publik negara. Menurutnya, selama ini setiap badan publik negara mengembangkan sistem informasi yang terpisah.

"Meski pengembangan sistem informasi ini bertujuan baik, di sisi lain mengindikasikan adanya penggunaan anggaran tidak efektif akan menyulitkan. Masyarakat jadi harus melakukan pendaftaran berulang–ulang jika meminta informasi ke badan publik yang berbeda,” tuturnya.

Pengembangan sistem sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien agar dapat diakses dengan mudah merupakan amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, Menteri Kominfo melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik bersama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, membangun dan menetapkan Aplikasi Info.go.id sebagai Aplikasi Umum Layanan Informasi Publik sejak Agustus 2023.

Kementerian Kominfo sebagai instansi pembina teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika terus berusaha memfasilitasi dalam hal teknologi, salah satunya dengan aplikasi umum layanan informasi publik info.go.id.

“Aplikasi ini diharapkan dapat mengkonsolidasikan layanan informasi publik menjadi satu aplikasi umum untuk mempermudah layanan bagi masyarakat,” tegas Direktur TKKKP Ditjen IKP Kementerian Kominfo.

Aplikasi info.go.id dapat mengatasi hambatan geografis dan memastikan informasi penting dapat diakses oleh semua orang, di manapun mereka berada.

“Informasi publik yang akurat, jelas, dan tepat waktu adalah kunci dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih partisipatif dan cerdas,” ujar Direktur Hasyim Gautama.

Direktur TKKKP Ditjen IKP Kementerian Kominfo menjelaskan aplikasi info.go.id sudah dilengkapi dengan fitur yang inklusif sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mengakses Aplikasi Info. Adapula fitur laporan yang memudahkan PPID dalam merekap Statistik Layanan Informasi, serta memiliki Fitur Forum PPID yang membuat PPID Badan Publik dapat berinteraksi dan saling berbagi pengetahuan dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik.

"Info.go.id dirancang untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat, sekaligus sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan dan akuntabilitas. Bahkan, aplikasi ini juga didukung Fitur Microsite yang mengagregasi Website Badan Publik lainnya dalam satu pintu melalui Info.go.id,” ungkapnya.

BALI, iNews.id – Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kiat Lulus Uji Kompetensi Program Kehumasan Digital dan Komunikasi Krisis di Padma Resort Legian, Bali.

Upaya ini dalam rangka meningkatkan kompetensi Pranata Humas dalam pembuatan program kehumasan digital dan pengelolaan komunikasi krisis.

Saat ini, Pranata Humas dituntut untuk dapat beradaptasi dan mengambil peran proaktif dalam pemanfaatan teknologi baru untuk menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Hasyim Gautama mengungkapkan bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dilakukan Direktorat Jenderal IKP, sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas melalui uji kompetensi yang merupakan amanat dari regulasi.
 
"Selain itu secara paralel Bimtek Kiat Lulus Uji Kompetensi Program Kehumasan Digital dan Komunikasi Krisis bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait mekanisme uji kompetensi dan memperdalam kemampuan calon peserta dan substansi uji kompetensi," tuturnya.

Turut hadir sederet narasumber akademisi dan praktisi di bidangnya, serta para peserta yang terdiri dari seluruh pemangku jabatan Pranata Humas dan pengelola kepegawaian di seluruh Indonesia.

Acara bimtek ini juga dihadiri oleh Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Bali I Dewa Ketut yang hadir mewakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Bali, untuk menyampaikan pentingnya uji kompetensi untuk memastika keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki Pranata Humas.

”Uji Kompetensi dapat membantu menetapkan standar professional yang harus dipenuhi oleh pranata humas sehingga kualitas layanan yang diberikan tetap tinggi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi," ucapnya.
 
Acara Bimbingan Teknis Kiat Lulus Uji Kompetensi Program Kehumasan Digital dan Komunikasi Krisis menghadirkan tiga orang narasumber, yaitu Ketua Tim Pembinaan Kompetensi JFBKP Kementerian Komuniksai dan Informatika Asriani Sri Wahyuni yang menyampaikan terkait mekanisme uji kompetensi.

Kemudian, akademisi dan praktisi Jojo S. Nugroho yang menyampaikan materi seputar pengelolaan krisis, serta Rulli Nasrullah yang menyampaikan materi terkait program komunikasi digital. Bicara soal kehumasan, Jojo S Nugroho menyatakan bahwa apabila krisis dikelola dengan tepat, situasi ini dapat berubah menjadi positif.
 
"Isu yang tidak dikelola akan menjadi sebuah krisis. Jangan pernah kita menyepelekan sebuah isu, apalagi ada potensi isu menjadi krisis, maka tidak bisa didiamkan dan harus diselesaikan," tuturnya.
 
Dalam paparannya, akademisi dan praktisi Rulli Nasrullah atau biasa dipanggil Kang Arul, pun menyinggung perlunya pendekatan berbeda dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Ada perencanaan dan evaluasi untuk mendapatkan nilai lebih.
 
"Ketika kita paham pekerjaan dan bisa bikin kebijakan, leveling kita tidak hanya sebagai orang yang terampil saja mengerjakan, tetapi juga bisa naik levelnya dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan," katanya.

Editor: Rizqa Leony Putri

BALI, iNews.id – Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kiat Lulus Uji Kompetensi Program Kehumasan Digital dan Komunikasi Krisis di Padma Resort Legian, Bali. Upaya ini dalam rangka meningkatkan kompetensi Pranata Humas dalam pembuatan program kehumasan digital dan pengelolaan komunikasi krisis.

Saat ini, Pranata Humas dituntut untuk dapat beradaptasi dan mengambil peran proaktif dalam pemanfaatan teknologi baru untuk menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Hasyim Gautama mengungkapkan bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dilakukan Direktorat Jenderal IKP, sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas melalui uji kompetensi yang merupakan amanat dari regulasi.
 
"Selain itu secara paralel Bimtek Kiat Lulus Uji Kompetensi Program Kehumasan Digital dan Komunikasi Krisis bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait mekanisme uji kompetensi dan memperdalam kemampuan calon peserta dan substansi uji kompetensi," tuturnya.

Turut hadir sederet narasumber akademisi dan praktisi di bidangnya, serta para peserta yang terdiri dari seluruh pemangku jabatan Pranata Humas dan pengelola kepegawaian di seluruh Indonesia.

Acara bimtek ini juga dihadiri oleh Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Bali I Dewa Ketut yang hadir mewakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Bali, untuk menyampaikan pentingnya uji kompetensi untuk memastika keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki Pranata Humas.

”Uji Kompetensi dapat membantu menetapkan standar professional yang harus dipenuhi oleh pranata humas sehingga kualitas layanan yang diberikan tetap tinggi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi," ucapnya.
 
Acara Bimbingan Teknis Kiat Lulus Uji Kompetensi Program Kehumasan Digital dan Komunikasi Krisis menghadirkan tiga orang narasumber, yaitu Ketua Tim Pembinaan Kompetensi JFBKP Kementerian Komuniksai dan Informatika Asriani Sri Wahyuni yang menyampaikan terkait mekanisme uji kompetensi.

Kemudian, akademisi dan praktisi Jojo S. Nugroho yang menyampaikan materi seputar pengelolaan krisis, serta Rulli Nasrullah yang menyampaikan materi terkait program komunikasi digital. Bicara soal kehumasan, Jojo S Nugroho menyatakan bahwa apabila krisis dikelola dengan tepat, situasi ini dapat berubah menjadi positif.
 
"Isu yang tidak dikelola akan menjadi sebuah krisis. Jangan pernah kita menyepelekan sebuah isu, apalagi ada potensi isu menjadi krisis, maka tidak bisa didiamkan dan harus diselesaikan," tuturnya.
 
Dalam paparannya, akademisi dan praktisi Rulli Nasrullah atau biasa dipanggil Kang Arul, pun menyinggung perlunya pendekatan berbeda dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Ada perencanaan dan evaluasi untuk mendapatkan nilai lebih.
 
"Ketika kita paham pekerjaan dan bisa bikin kebijakan, leveling kita tidak hanya sebagai orang yang terampil saja mengerjakan, tetapi juga bisa naik levelnya dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan," katanya.

Editor: Rizqa Leony Putri

IDXChannel - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan bakal terus mengupdate perkembangan pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini terkait rencana pemerintah untuk dapat menggelar Upacara Bendera Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT ke-79 RI) yang jatuh tanggal 17 Agustus 2024 mendatang.

"Sebagai Government Public Relation, kami akan terus memberikan update informasi seputar perkembangan pembangunan di IKN," ujar Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemenkominfo, Septriana Tangkary, dalam keterangan resminya, Kamis (11/7/2024).

Untuk keperluan penyebaran informasi tersebut, menurut Septriana, pihaknya juga bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai pelaksana teknis atas berbagai persiapan jelang pelaksanaan upacara di IKN.

"Kami berharap dapat terus membangun sinergi dan kolaborasi antarkementerian dan lembaga untuk memberikan informasi yang cepat, akurat, objektif, kepada seluruh masyarakat Indonesia," ujar Septriana.

Tak hanya itu, Kemenkominfo secara aktif memberikan update terbaru atas perkembangan pembangunan ke kalangan media massa nasional. Hal tersebut dinilai Septriana sangat penting guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen Pemerintah dalam hal pembangunan IKN.

"Sehingga masyarakat kita harapkan bisa terus terupdate informasinya terkait apa saja pengerjaan yang sedang berjalan di IKN, termasuk progress pembangunannya sejauh ini," ujar Septriana. (TSA)
[16.42, 12/7/2024] Momo IDXChannel Redaktur: Oke
[16.49, 12/7/2024] taufan sukma: Berita 130 - taufan

Siapkan IKN untuk Perayaan HUT RI, Kementerian PUPR Fokus Pada Enam Lingkup Kerja

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan bahwa sedikitnya ada enam lingkup yang menjadi fokus jelang pelaksanaan Upacara 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara.

Hal tersebut disampaikan Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, saat hadir dalam Konferensi Pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, secara daring, Kamis (11/7/2024).

Keenam lingkup pengerjaan tersebut, menruut Imam, meliputi pengerjaan pembangunan di Kawasan Inti Kantor Pemerintahan (KIPP), penataan kawasan, perumahan, konektivitas KIPP dan regional, Sumber Daya Air (SDA) dan drainase perkotaan, serta air minum dan sanitasi.

Imam menjelaskan bahwa jelang 17 Agustus, yang diutamakan adalah sisi fungsional. Karenanya, pasca pelaksanaan Upacara 17 Agustus, proses pembangunan masih akan terus berjalan untuk mengejar target-target pencapaian lainnya.

"Saat 17-an (upacara 17 Agustus) ini, bukan berarti bangunan ini semua selesai, tapi secara fungsional sudah bisa digunakan. Untuk kegiatan 17-an ini, kita akan fungsikan ruang-ruang mana yang fungsional untuk kegiatan di situ," ujar Imam.

Lingkup KIPP, dikatakan Imam, nantinya akan menjadi lokasi inti dalam penyelenggaraan upacara, tepatnya di lapangan yang terletak Kawasan Istana Negara.

Per 4 Juli 2024, realisasi pembangunan kawasan ini diklaim Imam telah mencapai 82,73 persen, dan secara fungsional, ruang-ruang utamanya sudah dapat digunakan.

Sedangkan, berbicara soal kantor pemerintahan, Imam juga menjelaskan bahwa wilayah Kementerian Koordinator ditargetkan dapat digunakan untuk berkantor secara optimal pada bulan September 2024 mendatang.

Meski begitu, saat ini telah fungsional untuk kapasitas sekitar 2.170 orang, dan akan semakin rampung secara bertahap dalam beberapa waktu ke depan.

Sedangkan dalam lingkup penataan kawasan, yang diutamakan saat ini adalah tiga plaza yang berada di depan istana, yaitu Plaza Seremoni/Sumbu Kebangsaan, Plaza Bendera/Beranda Nusantara, dan Plaza Bhinneka.

"Plaza seremoni sudah selesai 100 persen dan saat ini sedang dilakukan penyempurnaan. Nanti, akan banyak masyarakat yang akan ikut meramaikan di sini. Paling depan dari istana ada bangunan melengkung yang adalah visitor center yang jadi pusat informasi, lalu ada lokasi yang diperuntukan bagi booth UMKM," ujar Imam.

Pada di lingkup perumahan, ada 12 gedung hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pertahanan & Keamanan (Hankam) yang siap dari total 47 gedung yang direncanakan.

Akses bagi para tamu yang akan hadir pada upacara mendatang juga telah diupayakan untuk waktu yang lebih efisien.

"Akses regular itu sekitar dua jam lewat provinsi, saat ini sedang disiapkan untuk akses dari Balikpapan ke KIPP sekitar 70 menit," ujar Imam.

Penyelenggaraan Upacara Bendera di IKN tentunya juga perlu diantisipasi di tengah cuaca yang tak menentu. PUPR telah menyiapkan sistem drainase perkotaan dan juga pemanfaatan wilayah sebagai embung/kolam retensi untuk parkir air.

Sedangkan untuk ketersediaan air bersih, minimum yang akan dioperasionalkan adalah 150 liter per detik untuk mencukupi kawasan yang akan beroperasi pada 17 Agustus.

Pada bulan Juli 2024 ini, Kementerian PUPR tengah fokus melakukan test & commissioning yang memeriksa dan menguji berbagai infrastruktur di IKN, termasuk untuk air minum.

"Yang paling krusial adalah air minum. Saat ini sudah proses pengujian juga, walau masih tahap 1 dan akan berlangsung sampai tahap 3, yang direncanakan akan selesai pada tanggal 17 Juli 2024," ujar Imam. (TSA)

Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan kembali meluncurkan program Digital Leadership Academy (DLA) yang pertama kali digagas pada tahun 2021. Program ini menyediakan pelatihan digital bagi peserta dari sektor publik maupun privat.

Wamenkominfo Nezar Patria menekankan kepemimpinan digital menjadi dukungan utama dalam pelaksanaan transformasi digital terutama dalam penerapan pemerintahan digital.

“Kepemimpinan digital sangat penting dan menjadi perhatian bersama. Kominfo memberikan perhatian penuh untuk bisa meningkatkan kapasitas para leader baik di sektor publik maupun di sektor privat dalam rangka transformasi digital ini,” ungkapnya Nezar Patria.
Wamenkominfo menyatakan penerapan pemerintahan digital ditargetkan untuk menghasilkan pelayanan publik lebih efisien, inklusif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kepemimpinan digital diperlukan dalam pengambilan keputusan yang berbasis data.

“Tidak sekadar memanfaatkan teknologi dalam pelayanan publik. Namun, setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan data. Data menjadi dasar semua keputusan-keputusan diambil di dalam kerangka pemerintahan digital," tuturnya.

Bahkan, dengan penerapan pemerintahan digital, Wamenkominfo menilai adanya kebutuhan kemampuan adaptasi dan fleksibilitas dalam merespons dinamika perubahan serta memberikan pelayanan publik yang responsif.

"Perkembangan-perkembangan dunia ke depan yang semakin terdigitalisasi sehingga pengetahuan tentang big data, cloud computing, dan AI ini menjadi sesuatu yang niscaya," jelasnya.

Wamen Nezar Patria menjelaskan Kementerian Kominfo telah memiliki Program DLA yang bekerja sama dengan universitas terkemuka di dunia seperti University of Cambridge dan Harvard Kennedy School.

Wamenkominfo menjelaskan alumni DLA telah melahirkan berbagai program terobosan digital yang mendukung lahirnya kebijakan digital yang lebih tepat.

"Dengan program ini diharapkan makin banyak pemimpin dengan keterampilan digital leadership ini, mampu merumuskan kebijakan, menginisiasi inovasi digital, dan mendorong peningkatan daya saing ekonomi digital di Indonesia," ujar Wamenkominfo.

Program DLA mencakup pelatihan untuk bidang digitalisasi bisnis, keamanan siber, dan tata kelola pemerintahan. Sampai dengan tahun 2024, sebanyak 1.236 orang peserta telah mengikuti program ini.

Wamenkominfo Nezar Patria mengapresiasi penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional dan berharap menjadi wadah bagi para peserta untuk bertukar gagasan dan berkolaborasi guna meningkatkan kecakapan sebagai pemimpin digital.

“Ini semua demi mewujudkan transformasi digital nasional yang sudah jadi konsensus nasional kita, dan sudah menjadi program nasional, kita nggak bisa surut lagi ke belakang karena dunia sudah bergerak,” tandasnya.

(MMI)