Jakarta -

Dompet elektronik menjadi solusi praktis dalam bertransaksi tanpa uang tunai. Salah satu e-wallet yang banyak digunakan adalah DANA.

Dengan fitur yang memudahkan pembayaran dan transfer, DANA menjadi pilihan banyak orang untuk memenuhi kebutuhan finansial. Meski begitu, ada saja pengguna yang mengalami masalah seperti saldo yang menghilang tiba-tiba.

Kondisi ini tentu akan membuat khawatir, apalagi jika saldo yang hilang tidak sedikit. Sehingga, mengetahui cara mengembalikan saldo DANA yang hilang begitu penting.

Cara Mengembalikan Saldo DANA yang Hilang

Untuk memastikan ada atau tidak ada transaksi yang mencurigakan, periksa riwayat transaksi di aplikasi DANA. Lihat detail mulai dari tanggal, waktu, nominal, dan penerima.

Laporkan apabila ada transaksi yang tidak kamu kenal. Menurut laman DANA, caranya adalah sebagai berikut:

1. Kirim Email

Kirimkan email kehelp@dana.id. Jelaskan kronologi kejadian secara singkat, padat dan jelas serta lampirkan bukti seperti screenshot transaksi yang mencurigakan.

2. Akses Chatbot Diana

Jika membutuhkan bantuan terkait DANA, salah satunya mengembalikan saldo yang hilang, asisten virtual DIANA bisa menjadi solusinya. Kamu bisa mengakses DIANA lewat aplikasi DANA.

3. Call Center

Terakhir, kamu bisa menghubungi Call Center DANA di 1500 720

Ketentuan Pengembalian Saldo DANA

Pengembalian saldo DANA tergantung pada penyebab kehilangan dan apakah akun terdaftar dalam DANA Protection. Sebagai informasi, DANA Protection adalah fitur keamanan yang diberikan kepada pengguna terverifikasi untuk melindungi dari transaksi tidak sah. Perlindungan DANA dapat diklaim oleh pengguna untuk kejadian pengambilalihan akun DANA yang terbukti disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian DANA.

Adapun bentuk pengembalian akun yang diakui DANA yaitu:

• Kehilangan saldo DANA saat pengguna kehilangan handphone. Hal ini terbatas pada satu kali kejadian.
• Serangan brute force, yaitu kehilangan saldo DANA karena pihak lain yang menyalahgunakan akun DANA dan melakukan transaksi yang tidak terotorisasi pemilik akun DANA, yaitu tidak terverifikasi OTP atau PIN

Saldo Akan Diganti Jika

Penggantian dana akan diberikan sesuai nilai kerugian yang dialami oleh pengguna. Pengguna yang ingin melakukan klaim perlindungan DANA harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pengguna terverifikasi (DANA Premium)
2. Pengguna mengaktifkan Verifikasi Wajah (DANA Viz)
3. Pengguna tidak memberi kode keamanan dan informasi verifikasi

Saldo Tidak Akan Diganti Jika

Beberapa penyebab yang tidak termasuk ke dalam cakupan DANA Protection, yaitu:

1. Kelalaian pengguna, misalnya memberikan informasi akun kepada orang lain
2. Kasus penipuan, misalnya tertipu tawaran investasi bodong
3. Phising atau penipuan lain, misalnya, diiming-imingi hadiah, diminta data pribadi, atau diarahkan ke situs web palsu untuk mencuri informasi akun.

Itulah cara mengembalikan saldo DANA yang hilang. Semoga informasi ini membantumu ya.

(elk/row)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Pro Jokowi (Projo), Handoko mengatakan, Budi Arie Setiadi turut aktif menghapus situs-situs judi online selama menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Hal ini disampaikan menanggapi tuduhan bahwa Budi Arie terlibat dalam praktik melindungi situs judi online yang dilakukan oleh belasan pegawai Kementerian Kominfo (kini Komidgi).

Handoko memaparkan, selama 15 bulan menjabat Menkominfo, Budi Arie telah melakukan take down terhadap 3,8 juta situs judol.

"Dalam catatan kami, selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo, 3,8 juta situs judi online di-take down," kata Handoko dalam jumpa pers di Sekretariat DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).

Handoko menuturkan bahwa take down tersebut merupakan salah satu langkah Budi Arie dalam komitmen memberantas judi online.

Tak hanya itu, Budi Arie disebut melakukan sejumlah langkah lainnya untuk memberantas judi online.

Semisal, mendorong seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan Kementerian Kominfo untuk tidak terlibat judi online.

"Jadi, mendorong seluruh satker di Kominfo untuk tidak terlibat judi online dalam bentuk pakta integritas. Jadi, waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani pakta integritas," ujar Handoko.

Selain itu, Budi Arie juga disebut telah menutup 7.000 rekening dan e-wallet yang terkait dengan judol.

Sebagai Menkominfo, lanjut Handoko, Budi Arie juga menerbitkan kebijakan membatasi transfer pulsa maksimal 1 juta per hari.

"Ya kan kecuali agen pulsa ya, karena ternyata ini juga terkait dengan judi online," imbuhnya.

Yang tidak kalah penting, ucap Handoko, Budi Arie berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk terus menggalakkan pemberantasan judi online.

Kemudian Budi Arie juga disebut mendorong pembentukan satuan tugas (Satgas) lintas lembaga dan kementerian yang bernama Satgas Pemberantasan Judi Online.

"Maka kemudian kalau hari ini kami mengadakan jumpa pers ini untuk memberikan klarifikasi-klarifikasi tentang situasi yang berkembang di mana dikabarkan seolah-olah kemudian Budi Arie Setiadi ini menjadi bagian dari situ (judi online)," tutur Handoko.

"Padahal kalau dari apa yang kita ketahui dan kita catat betul, termasuk juga kita setelah menggelorakan pemberantasan judi online, maka sebenarnya Budi Arie inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan judi online," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya membuka peluang untuk ikut memeriksa Budi Arie terkait belasan pegawai Komdigi yang membekingi situs judi online.

Polisi sejauh ini telah menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang 11 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol.

Sementara itu, 1.000 situs judi online sisanya "diamankan" agar tetap aktif.

Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.

Artinya, jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan "memelihara" 1.000 situs judi online tersebut.

Jakarta: Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto ikut menyoroti dampak negatif judi online yang telah merugikan masyarakat luas, dan berpesan untuk menanganinya tanpa kompromi.

“Dalam rapat kabinet hari ini, Presiden Prabowo menginstruksikan agar tidak ada kongkalikong atau perlindungan terhadap pelaku. Beliau menekankan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memberantas masalah ini secara tuntas,” ujar Menkomdigi usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta.

Menkomdigi Meutya Hafid menambahkan bahwa upaya pemberantasan judi online akan terus berlanjut hingga permasalahan ini benar-benar terselesaikan.
“Perang melawan judi online adalah upaya jangka panjang, bukan operasi sesaat atau yang dibatasi waktu. Presiden menekankan bahwa masyarakat kecil sering menjadi korban sehingga negara perlu memberikan perhatian khusus,” jelasnya.

Presiden juga disebut menggaris bawahi bahwa judi online merupakan masalah bersama yang membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak untuk benar-benar tuntas.

Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan telah membentuk Desk Khusus untuk menangani persoalan judi online.

Sebelumnya dikabarkan bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya terus mendalami dugaan keterlibatan semua pihak dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang melindungi ribuan situs judi online.

Polda juga menjawab saat ditanya wartawan terkait potensi pemeriksaan terhadap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Meskipun begitu Wira belum memberikan informasi lebih lanjut terkait kemungkinan pemanggilan Budi Arie sebagai saksi dalam kasus ini.

Sejauh ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan 15 tersangka dalam kasus ini, terdiri dari 11 pegawai Komdigi dan empat warga sipil. Wira Satya menegaskan bahwa penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan untuk menelusuri jalur wewenang dan jaringan yang terlibat, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang berperan penting saat Budi Arie menjabat sebagai Menkominfo.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya telah menggeledah dua lokasi penukaran uang atau money changer terkait dengan kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kemenkomdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan penggeledahan itu dilakukan untuk mendalami aliran dana bandar terhadap sindikat judi online ini.

"Penyidik telah melakukan penggeledahan di dua money changer," ujarnya di Polda Metro Jaya, Rabu (7/11/2024) malam.

Hanya saja, Ade belum bisa menyampaikan secara detail dua lokasi money changer yang digeledah tersebut. Namun demikian, dia menekankan bahwa pihaknya bakal mendalami hal tersebut secara intens.

Dia juga mengungkapkan bahwa setoran ke "beking" website judi online ke oknum pemerintah ini dilakukan secara langsung dengan uang tunai.

"Kemudian diketahui bahwa uang setoran dari para bandar diberikan kepada para pelaku dalam bentuk cash atau tunai, dan juga melalui money changer," imbuhnya.

Sebagai informasi, polisi telah menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus ini. 11 dari 15 tersangka itu merupakan 11 oknum pegawai Komdigi.

Menurut pengakuan salah satu tersangka, sindikat ini telah "menjaga" 1.000 situs judi online agar tidak diblokir.

Sementara itu, terdapat 4.000 situs telah diblokir lantaran tidak melakukan setor kepada sindikat ini. Setoran itu dilakukan dua Minggu sekali.

Dalam kasus ini, pelaku juga mengaku mendapatkan keuntungan senilai Rp8,5 juta lantaran telah mengamankan situs judi online agar tidak diblokir diblokir.

Jakarta -

Pameran IFBC 2024 akan kembali digelar dengan menghadirkan lebih dari 200 merek franchise dan peluang usaha dari berbagai sektor. Pameran IFBC ke-169 ini membuka kesempatan besar bagi para calon pengusaha untuk berjejaring dan menjajaki investasi bisnis.

Pameran yang diselenggarakan oleh Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) dan Neo Expo Promosindo ini akan dibuka pada Jumat (8/11) di Hall 3A ICE BSD, Tangerang, dengan tema 'Empowering Growth'.

Selama tiga hari, pengunjung dapat bertemu pemilik merek, menjajaki potensi kerja sama, dan mendapatkan wawasan dari seminar dan workshop. Nilai investasi di pameran IFBC 2024 sangat beragam, mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 1,5 miliar.

Foto: dok. Peresmian Pameran IFBC 2024 ICE BSD Februari

Pameran IFBC 2024 juga akan menyelenggarakan berbagai seminar dengan menghadirkan pembicara dari kalangan pebisnis terkemuka, yang akan membahas tren terkini, strategi sukses, dan tantangan di industri franchise dan peluang usaha. Para pengunjung diharapkan dapat memperoleh wawasan berharga yang dapat diterapkan dalam menjalankan bisnis mereka.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia juga menghadirkan klinik bisnis bagi pengunjung untuk konsultasi bisnis dan regulasi STPW. Pengunjung juga bisa berkonsultasi gratis tentang hukum dan bisnis di stand Asosiasi Franchise Indonesia dengan konsultan dan praktisi berpengalaman.

Pameran IFBC 2024 ICE BSD bekerja sama dengan BankSaqu sebagai official bank partner dan bermitra dengan 75 media partner serta 52 strategic partner. Roadshow nasional IFBC didukung oleh Kementerian Perdagangan, Rumah BUMN Jakarta, TDA Tangerang Raya, Di Antara Intermedia, Social Bread, The Entrepreneurs Society, Labamu, Sahabat UMKM, Indotrading.com, Majalah Gontor, Binus University, Indonetwork.co.id dan AsiaWide Franchise.

Foto: dok. Pameran IFBC 2024 ICE BSD Februari

Pameran ini diharapkan dapat memberikan informasi dan jaringan luas bagi pelaku usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui perkembangan kewirausahaan di Indonesia. Manfaatkan kesempatan ini untuk menemukan inspirasi dan mitra bisnis terbaik di pameran IFBC 2024 ICE BSD, tempat di mana peluang dan impian bisnis bertemu.

Cara Registrasi dan Informasi Tiket IFBC 2024 ICE BSD

Jangan lewatkan kesempatan untuk memperluas jaringan dan mendapatkan insight bisnis di pameran IFBC 2024 ICE BSD yang berlangsung 8-10 November 2024, Hall 3A ICE BSD, Tangerang pukul 10.00- 20.00 WIB.

Harga tiket masuk ke Pameran IFBC 2024 mulai dari Rp. 50.000/hari dan Rp. 60.000 untuk tiket terusan. Tiket dapat dibeli secara on the spot dan online di www.infofranchiseexpo.com.

(Content Promotion/Pameran IFBC)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan memberikan insentif bagi pelaku usaha yang ingin membuka siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto mengatakan, saat ini program analog switch-off atau ASO sudah berjalan dengan baik.

Maka dari itu, Komdigi kata Wayan bakal melanjutkan program tersebut dengan program Digital Broadcasting System (DBS). DBS merupakan program untuk meningkatkan kualitas siaran TVRI dan standar penyiaran publik. Program ini bertujuan untuk membuat semua siaran TV di Indonesia menjadi digital pada tahun 2024.

“Komdigi akan melanjutkan digitalisasi dengan program DBS untuk memperkuat jangkauan siaran di 139 wilayah layanan,” kata Wayan dalam agenda Digitalisasi Penyiaran 2025-2029, Rabu (6/11/2024).

Tak sampai situ, guna menambah jangkauan siaran ke seluruh Indonesia, Komdigi bakal memberikan insentif biaya izin kepada pelaku usaha untuk membuka siaran di daerah 3T.

Komdigi, kata Wayan telah mengeluarkan surat kepada masyarakat apabila ingin menjadi penyelenggara program siaaran TV di daerah 3T.

“Kami juga telah membuat insentif biaya izin bagi pelaku usaha yang berminat untuk bersiaran di wilayah 3T,” ucap Wayan.

Diberitakan sebelumnya, siaran TV analog di sejumlah wilayah termasuk Jabodetabek resmi dimatikan mulai 2 November 2022 pukul 24.00 WIB. Proses yang disebut analog switch off (ASO) ini dinilai sebagai sejarah baru pertelevisian Indonesia.

"Malam ini kita dapat memulai hal yang baru di dalam sejarah dan perjalanan pertelevisian nasional kita. Dengan ASO akan menandai sejarah baru digital televisi Indonesia," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam acara hitung mundur ASO, Rabu (2/11/2022) dini hari.

Johnny menyebut, proses ASO ini tidaklah mudah dan telah melalui perjalanan panjang yang sangat berliku. Meski terjadi silang pendapat, adanya pro dan kontra, tetapi tujuannya adalah sama untuk menjaga dan mengawal industri penyiaran agar lebih baik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang ternyata 11 di antaranya adalah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mendukung langkah hukum yang dilakukan aparat kepolisian.

Untuk diketahui, Kementerian Komdigi sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang pada 17 Juli 2023 resmi dipimpin oleh Budi Arie.

Namun, pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kemenkominfo berubah nomenklaturnya menjadi Kementerian Komdigi dan dipimpin oleh Meutya Hafid selaku Menteri Komunikasi dan Digital.

"Kita mendukung penegakan hukum,” ujar Budi Arie singkat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Budi juga mengatakan bahwa dia mendukung pemberantasan judi online yang saat ini marak terjadi di Tanah Air.

“Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia, jangan kasih kendor,” katanya.

Hanya saja, dia enggan banyak berkomentar karena saat ini sudah menjabat sebagai Menteri Koperasi.

Bantah terlibat dan siap diperiksa

Namun, Budi Arie menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik apa pun terkait judi online yang dilakukan bekas pegawainya di Kemenkominfo.

"Pasti enggak (terlibat)," ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Oleh karenanya, Budi Arie menyatakan bahwa dirinya siap jika harus diperiksa polisi terkait perkara judi online yang melibatkan 11 pegawai Kemenkomdigi.

"Tunggu saja, dalami saja, kita siap,” katanya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya membuka peluang untuk memeriksa Budi Arie terkait belasan pegawai Kementerian Komdigi yang diduga membekingi situs judi online.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi pada 1 November 2024.

Data terbaru PPATK

Sementara itu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana saat rapat dengan Komisi III DPR RI pada Rabu ini, memaparkan bahwa sejak Januari-Juni 2024, jumlah perputaran dana terkait judi online mencapai Rp 13,2 triliun. Data itu berdasarkan 10 hasil laporan analisis yang dilakukan PPATK.

"PPATK juga mendukung upaya pemberantasan judi online melalui hasil analisis sebanyak 10 laporan hasil analisis dengan total perputaran dana Rp13,2 triliun," kata Ivan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Jumlah tersebut cenderung meningkat karena berdasarkan data PPATK, perputaran transaksi terkait judi online tahun 2021 mencapai Rp 57,91 triliun. Kemudian ,meningkat menjadi Rp 104,42 triliun pada 2022.

Perputaran transaksi tahun 2023 semakin melonjak menjadi Rp 327,05 triliun. Sedangkan pada semester pertama tahun 2024 sudah mencapai 174,56 triliun.

"Perkembangan transaksi juga mengalami peningkatan. Transaksi di tahun 2024 semester satu saja sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari satu tahun penuh di tahun 2022. Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48 persen," ujar Ivan.

Dia lantas mengungkap beberapa faktor yang menyebabkan transaksi judi online semakin meningkat. Salah satunya karena banyak bandar judi yang memecah transaksi judi online dengan nominal yang lebih kecil.

Selain itu, Ivan menyebut, transaksi judi online dengan nominal kecil juga dapat diakses anak-anak, termasuk usia kurang dari 10 tahun.

"Umur pemain judi online cenderung semakin merambah ke usia rendah, usia kurang dari 10 tahun ini kita melihat. Jadi populasi demografi pemainnya semakin berkembang," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, bakal mendukung segala langkah hukum yang dilakukan aparat kepolisian untuk memberantas judi online (judol).

Hal itu disampaikan saat ditanya awak media soal kemungkinan dirinya bakal ikut diperiksa dalam persoalan judol yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).

“Kita mendukung penegakan hukum,” ujar Budi singkat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Sebelumnya, Polda Metro Jaya membuka peluang untuk ikut memeriksa Budi Arie terkait belasan pegawai Komdigi yang membekingi situs judi online.

Pasalnya, Budi sempat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden ke 7 Joko Widodo.

Budi pun menuturkan, mendukung pemberantasan judol yang saat ini marak terjadi di Tanah Air.

“Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia, jangan kasih kendor,” sebut dia.

Meski begitu, ia juga menekankan saat ini sudah membidangi pos Kementerian Koperasi.

Sehingga, Budi ingin fokus pada berbagai pekerjaan di kementeriannya.

“Saya fokus ngurus koperasi dan rakyat,” imbuh dia.

Pegawai Komdigi Bekingi Judi Online

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang 11 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga. Kalau mereka (pelaku) sudah kenal sama mereka (pengelola situs judol), mereka tidak blokir dan mereka (pelaku) menyewa, mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” kata dia.

Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol saja.

Sementara, 1.000 situs judi online sisanya "diamankan" agar tetap aktif.

Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.

Artinya jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan "memelihara" 1.000 situs judi online tersebut.

KOMPAS.com - Operasional Pusat Data Nasional (PDN) bakal mundur dari rencana awal yang ditargetkan pada Januari 2025.

Hal ini diungkap Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam rapat kerja perdana dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

"Untuk PDN memang kami perlu sampaikan dari sekarang kemungkinan ada keterlambatan dari rencana di bulan Januari operasional," ujar Meutya.

Meutya tidak mengungkap alasan atau faktor yang membuat operasional PDN terlambat. Pun, belum ada estimasi waktu yang baru terkait jadwal operasional PDN tahun depan.

Meutya hanya mengatakan bahwa kemungkinan keterlambatan tersebut membuat pihak Komdigi mempersiapkan langkah-langkah mitigasi.

Salah satunya memperpanjang operasional Pusat Data Nasional Sementara alias PDNS. PDNS ini sempat diserang ransomware pada akhir Juni, sehingga membuat beberapa layanan publik lumpuh, salah satu yang terparah adalah layanan keimigrasian di bandara.

Menteri Komdigi perempuan pertama ini turut meminta tambahan anggaran untuk perpanjangan anggaran operasional PDNS, karena sebelumnya tidak diperhitungkan untuk perpanjangan.

"Kami mungkin akan memohon kepada Komisi I untuk PDNS. Kemarin anggarannya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS dengan asumsi kami percaya diri PDN-nya selesai. Namun tampaknya akan ada keterlambatan," kata Meutya.

Satu PDN di Cikarang, lainnya rahasia

Meutya mengatakan bahwa saat ini terdapat satu lokasi PDN yang berada di Cikarang, Jawa Barat. PDN tersebut akan diserahterimakan dari pengembang ke Kementerian Komdigi pada akhir Desember 2024.

Tahun lalu, Kominfo berharap PDN di Cikarang, bisa rampung sebelum Oktober tahun 2024. Namun, ternyata molor juga.

Ke depannya, kata Meutya, lokasi Pusat Data Nasional tidak mungkin diungkap ke publik. Tujuannya untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional (national interest). Selain itu, keputusan ini juga diambil mengingat lokasi PDN yang bersifat "rawan".

"Kita sudah tahu posisi satu itu ada di Cikarang. Berikutnya kami mohon izin Pak Ketua dan para pimpinan untuk posisi data nasional lainnya nanti tidak mungkin kita sampaikan ke publik. Jadi untuk Komisi I saja nanti mungkin bisa kita jelaskan," ucap Meutya.

Meski disebut akan dirahasiakan, sebelumnya pada September 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan, pemerintah sedang membangun tiga pusat data nasional (PDN) di tiga lokasi berbeda, yaitu Cikarang, Batam, dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebagaimana dilansir KompasTekno dari Antara News, Rabu (6/11/2024), pembangunan PDN merupakan program pemerintah demi menyiapkan fasilitas untuk menjalankan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Proyek ini diharapkan bisa mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia demi kepentingan negara, bukan swasta atau perorangan.

Selain itu, pembangunan PDN merupakan upaya untuk melakukan efisiensi pengelolaan data center yang kini tersebar di 2.700 pusat data. Sebab, setiap lembaga pemerintah menyiapkan fasilitas pusat data sendiri, sehingga terjadi pemborosan.

TEMPO.CO, Jakarta - Judi daring atau judionlinedi Indonesia dilarang dalam Pasal 27 ayat (2)junctoPasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selain itu, ada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana perjudian.

Namun, berdasarkan data dari analisis jejaring media sosial, Drone Emprit, Indonesia menjadi negara dengan pemain judionlineterbanyak di dunia, yaitu 201.122 orang pada 2023. Lantas, mengapajudionlinesukar diberantas?

Alasan Judi Online Susah Diberantas

1. Kecanggihan Teknologi

Pengamat keamanan siber Vaksincom, Alfon Tanujaya mengatakan, membasmi judionlinesecara teknis itu sangat sulit. Menurut dia, salah satu sebabnya adalah hukum di Indonesia yang melarang perjudian, sedangkan di negara lain diperbolehkan dengan persyaratan tertentu.

Alhasil, bandar judionlinedapat berpindah lokasi operasi dari satu negara ke negara lain, tetapi targetnya tetap orang Indonesia. Dia menjelaskan bahwa penyelenggara judi digital tersebut memanfaatkan perkembangan teknologi, sehingga harus adu canggih antara pemerintah dengan pelaku.

“Makin sulit karena sifat dasar manusia memang suka berjudi,” kata Alfon saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2023.

2. Bandar Tersebar di Banyak Negara

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) kala itu, Budi Arie Setiadi mengakui memang tidak mudah memberantas judionline.Dia menuturkan, biasanyaserverbandar judionlinetersebut berada di negara yang melegalkan.

“Di mana? Kamboja dan Filipina.Server-nya di sana. Bilangserver-nya bandar judi Indonesia ada di Filipina dan Kamboja kata Pak Menteri,” ucap Budi di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2023.

3. Transaksi Tidak Hanya Melalui Rekening Bank

Pada kesempatan berbeda, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar menilai penghapusan situs dan pemblokiran rekening tidak cukup untuk membasmi praktik judionline.Menurut dia, ada banyak transaksi yang tidak hanya dilakukan melalui rekening bank.

“Ada yang tidak dilakukan di dalam negeri, tetapi lintas batas (negara). Ada juga yang dilakukan tidak melalui rekening bank.

Oleh karena itu, lapisan demi lapisan pemberantasannya harus dituntaskan, sehingga tidak ada ruang kosong yang terjadi, karena persoalan dasarnya saja kita lihat belum terselesaikan dengan menyeluruh,” ujar Mahendra di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 18 April 2024, seperti dikutip dariindonesia.go.id.

4. Perbedaan Regulasi Antarnegara

Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana mengungkapkan tantangan besar yang harus dihadapi Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online adalah penindakan penyelenggara judi yang berada di luar negeri.

Bisnis judionlinetumbuh subur di negara-negara yang melegalkan, sepertiKamboja, tetapi pemerintah Indonesia tidak bisa meminta otoritas setempat untuk menindak praktik tersebut.

“Saat ini belum ada cara efektif untuk menghentikan operator di luar negeri,” kata Hikmahanto saat dihubungi, Jumat, 21 Juni 2024.

Menurut dia, tindakan dengan pengadilan ekstradisi juga tidak dapat dilakukan karena harus memenuhi ketentuandouble criminalityatau persyaratan tindak pidana yang dipenuhi dua negara.

Dia berpendapat bahwa salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan sosialisasi dan penyadaran intensif kepada calon korban dan korban.

Moh. Khory Alfarizi, Ilona Estherinaberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Satgas Pemberantasan Judi Online Polri mengungkap 300 kasus dan menangkap 370 tersangka dalam kurun waktu Juli-November 2024.

Baca Selengkapnya

Jakarta -

Kementerian Perindustrian memberi sinyal melanjutkan program subsidi atau insentif untuk pembelian motor listrik pada tahun 2025. Sebelumnya insentif motor listrik buat tahun 2024 telah habis dengan kuota sebanyak 50 ribu unit.

"Sementara belum ada anggarannya, tapi kalau bisa nanti pada 2025 ada penyesuaian anggaran yang dialokasikan kepada Kemenperin untuk insentif pembelian motor listrik, saya kira bagus. Jadi semuanya masih mungkin," ungkap Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita kepada wartawan di Cikarang Dry Port, Bekasi, Jumat (1/11).

Diberitakan sebelumnya, subsidi motor listrik telah diberikan sejak tahun 2023. Program itu kemudian berlanjut hingga 2024 dengan kuota sebanyak 50 ribu unit. Buat tahun 2024, kuota subsidi motor listrik sudah habis.

Berdasarkan situs Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SISAPIRa), alokasi anggaran yang masih tersedia buat tahun 2024 adalah nol.

Sebanyak 60.815 unit kendaraan motor listrik subsidi diterima masyarakat di tahun 2024. Sedangkan tahun 2023, hanya 11.532 unit yang tersalurkan. Subsidi yang diberikan pemerintah adalah sebanyak Rp 7 juta untuk motor listrik baru dan motor listrik hasil konversi. Program tersebut terbukti bikin harga motor listrik jadi lebih murah, sehingga menarik minat masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tidak ada kuota tambahan hingga akhir tahun 2024 ini. Padahal masih ada 21.465 unit pendaftar di aplikasi SISAPIRa yang sudah masuk sistem dan sekarang posisinya menggantung.

"Kalau tahun ini enggak," kata Airlangga dikutip dari CNBCIndonesia. Kendati begitu, Airlangga menjamin subsidi buat motor listrik akan masuk perencanaan dan pembahasan untuk tahun depan. "Kita akan bahas, teknisnya nanti kita lihat lagi," terang Airlangga.

(lua/lth)