JAKARTA - Mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta pada pagi hari ini Selasa 5 November 2024. Pantauan di lokasi, Basuki tiba sekitar pukul 09.50 WIB.

Basuki nampak mengenakan setelan jas berwarna hitam dengan dasi berwarna biru. Basuki mengaku bakal dilantik menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). "Undangannya seperti itu" kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/10/2024).

Sebagaimana diketahui Kepala Otoritas IKN termasuk bagian dari susunan pemerintahan di IKN. Keberadaan, tugas dan wewenang Kepala Otorita IKN telah diatur dalam aturan perundang-undangan.

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), Otorita IKN adalah sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus IKN. Otoritas IKN bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN.

Kepala Otorita IKN berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Menurut Pasal 10 UU IKN, masa jabatan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN adalah selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.

JAKARTA - Basuki Hadimuljono mengaku telah diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) . Hal ini disampaikan oleh Pak Bas -sapaan akrab Basuki Hadimuljono- saat menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Permukiman (Menteri PUPR) di Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

"Ini bukan saya mendahului, tapi menurut pak Setneg, saya masih di IKN. Sekarang Plt. sudah berhenti, sekarang sedang diurus oleh pak Setneg. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," kata Basuki.

Sebelumnya Basuki Hadimuljono mengisi posisi Plt. Kepala Otorita IKN. Pada kesempatan tersebut, Basuki mengatakan salah satu tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo adalah untuk mempercepat pembangunan IKN. Terutama untuk pemenuhan kantor lembaga Legislatif dan Yudikatif, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar.

"Waktu saya bertemu pak Prabowo, beliau menyampaikan, akan dipercepat, kalau sekarang yang sudah dibangun eksekutifnya, dalam 2 kedepan yudikatif dan legislatif sudah dibangun," tambah Basuki.

Meski demikian, Basuki menambahkan, hingga saat ini belum diketahui sosok pengganti Plt. Wakil Kepala OIKN yang sebelumnya dijabat oleh Raja Juli Antoni.

"(Wakil kepala OIKN), wah itu belum tahu," pungkas Basuki.

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengumumkan satu lagi investor asing masuk ke IKN. Dengan perkembangan ini, total ada tiga investor asing yang telah terlibat dalam proyek pembangunan ibu kota baru tersebut.

Ketiga investor asing tersebut masing-masing berasal dari China, Australia, dan yang terbaru dari Rusia. Investor asal China adalah Delonix Group yang akan membangun mal, hotel, dan apartemen dengan investasi sekitar Rp500 miliar. Kemudian ada Australian Independent School yang ajan membangun lembaga pendidikan dengan nilai investasi Rp150 miliar.

Sementara yang terbaru adalah investor Rusia, yakni Magnum Estate yang akan berinvestasi untuk membangun kawasan mixed use di IKN. "Magnum ini dari Rusia," kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Sabtu (21/9/2024).

Basuki, mengatakan groundbreaking proyek milik para investor itu akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Acara seremonial itu akan menunggu dan mencocokkan dengan kunjungan Presiden ke IKN. Menurut Basuki, Presiden telah menjadwalkan kembali kunjungan kerjanya ke IKN setelah melakukan rapat kabinet pekan lalu.

Rencananya, kata dia, Presiden akan menyambangi IKN pada 24-27 September mendatang. Di sela-sela kunjungannya ke IKN itulah, Presiden akan melaksanakan groundbreaking untuk tahap VIII.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melaporkan total investasi yang masuk ke IKN sudah menembus angka Rp56,2 triliun. Investasi dari bermacam badan usaha ke IKN itu meliputi berbagai sektor, terdiri dari 6 proyek di bidang kesehatan, 3 proyek ritel, logistik 10 proyek, dan hotel 8 proyek.

Selanjutnya, di sektor energi dan transportasi 2 proyek, sektor perkantoran dan perbankan 14 proyek, hunian dan area hijau 9 proyek, serta media dan teknologi 3 proyek.

JAKARTA - Plt. Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono buka suara soal Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha , Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara ( IKN ).

Basuki menjelaskan, salah satu ketentuan yang dirubah dalam regulasi terbaru itu adalah soal skema pemberian HGB (hak guna bangunan), HGU (hak guna usaha), dan Hak Pakai bagi para calon investor IKN yang diatur dalam pasal 18 PP Nomor 29 tahun 2024.

Jika lewat aturan sebelumnya, PP 12/2023, Hak Atas Tanah tersebut diberikan secara berjenjang, yaitu pemberian hak 30 tahun, perpanjangan hak 20, dan pembaharuan hak 30 tahun, sehingga totalnya 80 tahun untuk HGB dan Hak Pakai. Maka lewat PP 29/2024 ketentuan berjenjang tersebut telah dihapus, sehingga investor bisa langsung mengantongi HGB dan Hak Pakai selama 80 tahun dalam 1 siklus, dan bisa diperbaharui 80 tahun lagi untuk siklus kedua.

Ketentuan yang sama juga berlaku terkait pemberian HGU, sehingga investor bisa langsung mengantongi HGU selama 95 tahun untuk 1 siklus penuh, dan bisa diperpanjang selama 95 tahun lagi untuk siklus kedua.

"Jadi ini untuk IKN dispesialkan, jadi sebelumnya itu jadi lama gitu prosesnya. Jadi pemberian HGB langsung 80 tahun untuk siklus pertama, kalau dulu mungkin tidak langsung 80 tahun, diberikan 30 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun, ini kita jadikan satu jadi langsung 80 tahun," kata Menteri Basuki saat ditemui di Kantornya, Selasa (20/8/2024).

Basuki mejelaskan salah satu alasan dihapuskannya ketentuan skema pemberian Hak Atas Tanah di IKN secara berjenjang untuk memangkas proses administrasi, sehingga mampu memberikan daya tarik yang lebih untuk para investor.

"Revisi ini menang untuk memayungi hak atas tanah, saya lupa itu rezim pertanahan, jadi sebelumnya lama gitu prosesnya. Ini khusus di IKN saja," tambahnya.

JAKARTA - Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menitipkan sejumlah pembangunan infrastruktur dasar IKN kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka .

Basuki menjelaskan, hal ini karena beberapa infrastruktur dasar belum bisa terbangun hingga Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) rampung pada Oktober 2024 mendatang. Infrastruktur tersebut misalnya sektor jalan, air minum, hingga hunian bagi PNS yang akan pindah ke IKN.

"Ini baru di KIPP 1A, yang 1B dan 1C belum lengkap, jalan, air minum, menurut saya harus dilanjutkan," ujar Basuki di Kantornya, Jumat (2/8/2024).

Terkait hunian, Basuki mengatakan, kedepan memang masih banyak memerlukan tambahan untuk mengakomodir PNS yang akan dipindahtugaskan ke Ibukota baru tersebut. Mengingat ada perubahan skema kepemilikan hunian bagi PNS yanh bertugas ke IKN.

"Masih terus kita bangun hunian ASN, karena yang akan pindah masih banyak lagi," tambah Basuki.

Sekedar informasi tambahan, plafon pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN ke Proyek IKN tersisa Rp10 triliun. Jumlah ini merupakan pengurangan antara plafon pembiayaan IKN menggunakan APBN dari total yang sudah dialokasikan.

Pembiayaan APBN ditargetkan hanya sebesar 20% dari total kebutuhan biaya Rp466 triliun, atau sekitar Rp93 triliun saja yang dialokasikan untuk membiayai proyek infrastruktur dasar seperti akses jalan, gedung kantor pemerintahan, hingga hunian PNS yang akan dipindahkan, sedangkan sisanya mengandalkan pembiayaan dari investor.

Jika dihitung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melelang sebanyak 106 paket pekerjaan. Lelang proyek tersebut terbagi dalam 3 termin, rinciannya batch 1 Kementerian PUPR melelang 40 paket pekerjaan dengan total Rp25 triliun.

Kemudian lelang proyek batch 2 sebanyak 31 paket pekerjaan dengan menyerap anggaran Rp27,68 triliun. Batch ketiga kembali dilelang sebanyak 35 paket pekerjaan dengan anggaran Rp30,79 triliun. Sehingga totalnya dari ketiga paket tersebut APBN yang dikeluarkan Rp83,42 triliun.

Jika mengacu pada target Pemerintah yang hanya menggunakan 20% APBN atau sekitar Rp93,2 triliun dari kebutuhan biaya Rp466 triliun proyeksi kebutuhan bangun IKN. Maka dipastikan plafon pembiayaan APBN ke proyek IKN tinggal tersisa Rp10 triliun saja.

JAKARTA - Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyatakan, mulai pindah atau hijrah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 9 Agustus 2024, mendatang.

Menteri Basuki menjelaskan, hal itu juga bagian dari rangkaian acara yang akan lebih banyak diselenggarakan di IKN mulai 2 Agustus. Salah satunya rencana Sidang Kabinet pada 12 Agustus, rencana groundbreaking tahap VII, hingga penyelenggaraan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79.

"Kalau saya mungkin tanggal 9 Agustus disana (IKN), di rumah dinas, Menteri lain mungkin ada," kata Menteri Basuki di Istana Negara, Kamis (1/8/2024).

Pada kesempatan tersebut, Basuki memaparkan saat ini sebanyak 14 unit rumah tapak jabatan Menteri di IKN sudah dapat dihuni. Bahkan rumah tersebut juga dilengkapi dengan furnitur sehingga siap untuk dihuni.

Basuki menambahkan, dalam 1 unit rumah tapak jabatan menteri di IKN terdiri dari 3 kamar, yaitu 1 kamar utama, 2 kamar berukuran yang lebih kecil. Terkait pembagian untuk rumah dinas Jabatan menteri tersebut, lebih lanjut akan diatur oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Rumah dinas yang selesai baru 14, kalau 14 tiap rumah ada 3 kamar. Pembagiannya masih diatur Setneg. Hotel Nusantara juga sudah operasi penuh, bisa di sana juga," sambungnya.

Selain Basuki, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas juga akan mulai pindah ke IKN pasca berlangsungnya Sidang Kabinet yang juga diselenggarakan di Ibukota baru.

"Iya saya besok begitu sidang kabinet nanti akan ke sana (IKN)," kata Anas di Kantornya (30/7).

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga akan mulai pindah ke IKN pekan kedua bulan Agustus. Selaras dengan penyelenggaraan Sidang Kabinet.

"Nanti mau pergi, minggu depan saya ke IKN," ujar Luhut, (31/7).