Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, sebagai tersangka dalam kasus impor gula.

Penetapan ini terkait dua izin impor gula kristal mentah (GKM) yang diberikan kepada perusahaan swasta pada 2015 dan 2016.

Khudori, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), menjelaskan bahwa langkah Tom Lembong dalam memberikan izin impor tersebut dianggap menyalahi aturan.

Pada 2015, Tom Lembong memberikan izin impor 105.000 ton GKM kepada PT AP, sebuah perusahaan swasta, padahal peraturan menyatakan bahwa hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berhak melakukan impor gula.

Khudori juga mengungkapkan kasus kedua, yaitu pada Januari 2016 ketika Tom Lembong kembali mengeluarkan izin impor 300.000 ton GKM kepada PT PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia), sebuah BUMN non-pabrik gula.

"Tom Lembong disalahkan karena menunjuk PPI, yang bukan BUMN produsen gula, untuk mengimpor GKM. Padahal, sesuai aturan, yang diizinkan adalah impor gula kristal putih (GKP)," ujar Khudori dalam keterangannya kepada Kontan.co.id, Rabu (30/10).

Impor GKM ini kemudian diolah menjadi GKP oleh pabrik gula rafinasi, yang sebenarnya hanya berlisensi memproduksi gula kristal rafinasi (GKR) untuk kebutuhan industri, bukan untuk konsumsi masyarakat umum.

Akibatnya, gula tersebut dijual dengan harga tinggi di pasar, mencapai Rp 16.266 per kilogram pada Juli 2016, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) waktu itu yang sebesar Rp 13.000 per kilogram.

Menurut Khudori, keputusan impor ini memicu gejolak harga gula di pasar karena suplai gula tidak memadai sementara permintaan tetap tinggi.

"Langkah ini menyalahi aturan, baik dari sisi proses impor maupun penugasan pengelolaannya. Hasilnya, para pedagang menahan stok gula untuk menaikkan harga," tegas Khudori.

Kejagung juga menemukan bahwa gula impor yang diolah oleh pabrik gula rafinasi tidak digunakan untuk operasi pasar, melainkan dijual kepada masyarakat melalui distributor dengan harga yang jauh di atas HET.

Selain Tom Lembong, Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 berinisial CS atau Charles Sitorus, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Khudori menyarankan agar Kejagung tidak hanya fokus pada kasus Tom Lembong, tetapi juga memeriksa keseluruhan kebijakan impor pangan yang berpotensi merugikan negara.

“Kekacauan dalam impor pangan bukan hanya terjadi pada gula, tapi juga pada komoditas lain seperti beras, garam, kedelai, dan daging,” ungkapnya.

JAKARTA, Investor.id - Demi terwujudnya bioetanol sebagai bahan bakar nabati (BBN), pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada tebu, melainkan juga bahan baku lain, seperti stevia, aren, dan sawit.  

Menurut pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori, banyak bahan baku yang bisa diolah menjadi etanol sebagai bauran dari bioetanol. Selain itu, pemanfaatan berbagai bahan baku bisa mengatasi irisan kepentingan antara BBN (fuel) dan industri pangan.

“Jadi, bioetanol harus dikembangkan dari beragam bahan baku. Selain tebu, etanol bisa dihasilkan dari stevia seperti di Brasil, lalu aren, sawit, dan sebagainya,” ujar Khudori, Senin (14/10/2024).

Khudori sependapat, pengembangan bioetanol sebagai BBN memang harus didorong, terutama, untuk membangun kemandirian energi demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, memperbaiki neraca perdagangan, serta mendukung target net zero emission (NZE) pada 2060.

Hanya saja, jelas dia, guna mendorong pengembangan bioetanol sebagai BBN, selayaknya dilakukan melalui berbagai sumber. Sebab, jika hanya fokus pada satu bahan baku saja, seperti tebu, akan terkendala pada pasokan yang sangat terbatas.

Tak kalah penting, dia menilai, saat ini penggunaan tetes tebu juga dimanfaatkan untuk pangan seperti penyedap masakan, alkohol, dan bahkan kosmetik.  Artinya, akan ada kompetisi dengan industri lain

Begitu pula dengan target produksi etanol 1,24 juta kiloliter pada 2030 seperti diamanahkan Perpres Nomor 40 Tahun 2023. Dia memprediksi ini masih menjadi ranah persaingan antara BBN dan industri lain.

Itu sebabnya, jelas Khudori, pemanfaatan berbagai bahan baku, diharapkan bisa menjadi solusi dari kompetisi tersebut dan memperlancar program bioethanol sebagai BBN. Selain mengatasi kompetisi dengan industri lain, penggunaan berbagai bahan baku perlu dilakukan karena pengembangan bioetanol memang tidak sederhana.

“Dalam kasus tebu misalnya, proses dari membuka lahan hingga ditanami tebu dan menghasilkan gula juga relatif tidak sebentar, bisa lima atau bahkan delapan tahun. Apalagi dengan perluasan 700 ribu hektare (ha), pabrik gula yang dibutuhkan juga banyak sekali,”ujar Khudori.

Kondisi demikian yang menurut  Khudori, membuat Indonesia belum pernah mencapai swasembada gula. Padahal, lanjut dia, ketersediaan tetes atau molase sebagai bahan baku bioetanol, sangat tergantung dengan keberhasilan swasembada gula tersebut. Apalagi, jika harus mengejar target 1,2 juta kiloliter etanol di 2030. 

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News