Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan pembentukan satuan tugas (Satgas) penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan POJK Nomor 14 Tahun 2024 ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Perempuan yang akrab disapa Kiki ini berharap dapat memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat.

"Sehingga ekosistem keuangan semakin aman dan terpercaya, termasuk melindungi segenap pelaku usaha sektor keuangan yang legal atau berizin untuk bertumbuh, berdaya, dan berkembang demi kemajuan Indonesia," kata Kiki dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, POJK pembentukan satgas ini juga ditujukan untuk meningkatkan koordinasi antara otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

Sampai dengan POJK ini diundangkan, Kiki menyebut jumlah anggota Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin berjumlah 16 anggota, terdiri dari dua otoritas, 10 kementerian, dan empat lembaga. Dia pun mengapresiasi berbagai masukan dalam penyusunan POJK, khususnya dari otoritas, kementerian, dan lembaga yang menjadi anggota Satgas PASTI.

"Sinergi dan kolaborasi yang apik dan berkesinambungan inilah yang memungkinkan POJK ini diundangkan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan dalam UU P2SK," jelas Kiki.

Adapun substansi pengaturan dalam POJK Nomor 14 Tahun 2024, antara lain:

a. Ketentuan umum yang memuat definisi atas Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan, Entitas, Entitas Ilegal, dan Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
b. Fungsi, Tugas, dan Wewenang yang mengatur mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Satuan Tugas untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
c. Kelembagaan Satuan Tugas yang mengatur mengenai pembentukan, anggota Satuan Tugas, struktur organisasi termasuk satuan tugas yang berkedudukan di daerah, dan pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan dilaksanakan anggota Satuan Tugas sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Hubungan kelembagaan yang mencakup pengaturan mengenai rapat Satuan Tugas, pertukaran data dan/atau informasi antaranggota Satuan Tugas, dan kerja sama Satuan Tugas dengan pihak lain;
e. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan; dan
f. Pelaporan, pemantauan, dan pendanaan.
Pengaturan dalam POJK Nomor 14 Tahun 2024 menitikberatkan pada landasan hukum untuk penguatan koordinasi dan kolaborasi antaranggota Satuan Tugas dalam melakukan pencegahan dan penanganan atas kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan yang pelaksanaannya memperhatikan kewenangan masing-masing anggota Satuan Tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belakangan ini aneka makanan dan minuman Korea Selatan sedang digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Berbagai macam aneka olahan, baik makanan maupun minuman dijual oleh para pebisnis lokal Indonesia dengan harga yang sangat bervariatif.

Kini semakin banyak merek makanan Korea Selatan yang menawarkan bentuk kerja sama franchise atau waralaba. Salah satunya yakni Yummy Coin.

Bisnis Konsultan Yummy Coin, Kiki mengatakan untuk menjadi mitra, perlu menyediakan modal sekitar Rp 69,9 juta. Modal tersebut sudah termasuk lisensi kemitraan, booth, bahan baku, dan peralatan. Pihak perusahaan juga akan membantu dalam menyediakan pegawai dan analisis lokasi gerai.

"Karena kita kan ada Rp 69 juta itu sudah semua. Udah semua ya kayak bahan makanan. Iya betul, udah bahan baku, bahan peralatan, semuanya udah. Ibaratnya kita tinggal cari lokasi aja sih mbak. Udah all in," katanya detikcom di Franchise License Expo Indonesia (FLEI) 2024 di JCC, Jakarta, (18/11/2022)

Dia menyebut estimasi omset stabilnya bisa mendapat Rp 7 juta per hari atau Rp 210 juta per bulan. Sementara saat sedang tinggi-tingginya bisa mencapai Rp 11 juta/hari atau Rp 330 juta/bulan. Untuk omzet yang paling rendah, Kiki bilang bisa mencapai Rp 2 juta per hari atau Rp 60 juta per bulan.

"Yummy coin ini kita berani untuk live omzet di semua cabang. Jadi untuk para mitra nggak perlu takut kalo misalkan tiba-tiba bohong deh 1 hari Rp 2 juta. Kita nggak pernah ada bohong," imbuh dia.

Dia mengaku capaian omset itu tidak lepas dari bisnis makanan tersebut yang viral. Sebab, dari segi membangun citra, pihaknya mengandalkan media sosial.

"Bisnis kita itu yang bikin menarik adalah bisnis kita tuh lagi viral. Makanya kita menjanjikan BEP sampai Rp 70 juta dalam dua bulan. Dari branding kita juga kuat banget," jelasnya.

Yummy Coin sendiri merupakan produk pancake keju yang berbentuk koin Korea Selatan. Ada tujuh varian rasa, seperti original, strawberry, jasuke, blueberry, choco, matcha, dan oreo. Saat ini baru ada empat cabang yang baru dibuka, yakni di Rawamangun, Kebon Jeruk, Pamulang, dan Serua.

Harga tiket pesawat domestik dikabarkan akan turun pada bulan Oktober 2024. Menparekraf Sandiaga Uno menargetkan penurunan hingga 10 persen.

Dari pantauan detikSumut, Senin (7/10/2024), harga tiket pesawat domestik melalui Bandara Kualanamu masih terpantau mahal. Hal ini dapat terlihat dari harga tiket Medan-Jakarta yang masih terpantau mahal.

Berdasarkan pantauan melalui aplikasi penjualan tiket, harga tiket rute Medan-Jakarta dipatok mulai harga Rp 1,5 juta per orang. Hal serupa juga berlaku untuk penerbangan rute Jakarta-Medan yang dipatok dengan harga termurah mulai Rp 1,5 jutaan per orang.

Padahal, harga normal tiket Medan-Jakarta biasanya dijual mulai harga Rp 900 ribuan per orang. Kenaikan harga tiket domestik rute ini sudah lama bertahan mahal sejak awal tahun 2024.

Tak hanya rute Medan-Jakarta, harga tiket untuk rute Medan-Bali juga terpantau mahal dengan memasang harga termurah Rp 2,5 juta per orang untuk sekali penerbangan. Sementara harga pulang pergi sudah menembus harga Rp 5 jutaan per orang.

Hal serupa juga terjadi apabila detikers melakukan perjalanan rute Medan-Yogyakarta (PP) yang bisa menelan biaya hingga Rp 4,3 jutaan per orang.

Beberapa warga Medan kini menunggu kepastian harga tiket yang dikabarkan akan turun pada bulan ini. Namun, beberapa di antaranya masih belum yakin dengan penurunan tersebut.

"Dengar juga katanya tiket turun bulan ini. Cuma ini cek-cek tiket mau ke Semarang masih mahal sekali Rp 2 jutaan. Rencananya mau natal di sana, cuma kita lihat lah, entah iya atau enggak nanti turun," kata Kiki, warga Medan.

Sementara itu, harga tiket internasional yang bertetangga dengan Indonesia seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand jauh lebih murah.

Contohnya saja harga tiket terkini untuk rute langsung Medan-Singapura (PP) menggunakan pesawat maskapai JetStar hanya menelan biaya Rp 2,1 jutaan per orang.

Kemudian untuk harga tiket Medan-Kuala Lumpur (PP) menggunakan maskapai Air Asia hanya menelan biaya Rp 1 jutaan per orang.

Harga Tiket Pesawat Ditargetkan Turun 10% Oktober Mendatang

Harga Tiket Pesawat Ditargetkan Turun 10% Oktober Mendatang

Kiki Andriawan, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Isra, di Dusun/Desa Ciranggon, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap 20 santriwati.

Kiki membantah melakukan itu. "Saya selaku pengasuh ponpes memastikan bahwa isu dugaan pelecehan seksual yang bergulir itu tidak benar," kata Kiki di aula Kementerian Agama Kabupaten Karawang, Jumat (9/8).

Bagaimana tindakan polisi?

"Sampai sekarang, proses masih berlangsung dari pihak kami. Kepolisian masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan saksi-saksi lainnya," kata Kasat Reskrim Polres Karawang, Muhammad Nazal Fawwaz, Jumat (9/8).

Dia mengungkapkan, terlapor berinisial K hingga kini masih belum menjalani pemeriksaan di Polres Karawang.

"Terlapor belum diperiksa karena memang ada beberapa kendala non-teknis kemarin. Namun, mudah-mudahan setelah ini kami upayakan agar prosesnya cepat," ucapnya.

Sementara ini, kata dia, jumlah korban yang melapor baru 6 orang. Tak menutup kemungkinan korbannya bisa bertambah.

Pemeriksaan terhadap keterangan korban mengenai dugaan pencabulan itu masih dalam materi pokok penyidikan, sehingga belum bisa dibuka untuk publik.

"Sementara kami belum bisa memberikan pernyataan, dan kami tidak boleh berspekulasi. Namun, sampai saat ini kami telah memeriksa enam korban, dan ada kemungkinan jumlahnya akan bertambah nantinya," tutupnya.

Kiki Andriawan, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Isra, di Dusun/Desa Ciranggon, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, mengklarifikasi soal tuduhan pencabulan atau pelecehan seksual terhadap 20 santriwati.

"Saya selaku pengasuh ponpes memastikan bahwa isu dugaan pelecehan seksual yang bergulir itu tidak benar," kata Kiki di aula Kementerian Agama Kabupaten Karawang, Jumat (9/8).

Kiki menyampaikan klarifikasi itu didampingi Humas Kemenag Karawang dan PCNU Karawang.

Berikut klarifikasi Kiki selengkapnya: