Reporter: Dimas Andi | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Manajemen dan keluarga besar PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex menyambut baik kunjungan spesifik Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI di Sukoharjo pada, Kamis, (7/11).

Presiden Direktur Sritex Iwan Kurniawan Lukminton (Wawan) menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan DPR RI terhadap Sritex maupun industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang sedang penuh tekanan.

“Kami mohon doa dan dukungannya agar Sritex mampu melewati masa sulit ini dengan baik dan dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang," ujar Wawan dalam siaran pers, Jumat (8/11).

Wawan mengatakan kepada anggota DPR RI yang hadir untuk membantu Sritex agar bisa beroperasi secara normal, sehingga dapat tetap mempekerjakan karyawan dan menciptakan efek berganda (multiflier effect) bagi warga sekitar. Dia pun menegaskan bahwa Sritex bukan perusahaan mangkrak, tetapi perusahaan yang masih beroperasi dan tetap menjalankan kewajibannya dengan baik.

“Saat ini kami fokus agar status pailit Sritex dicabut. Jika status itu dicabut, Sritex sudah selamat dan kembali dapat menjalankan usaha seperti biasa. Kami bisa tetap beroperasi, mempekerjakan karyawan, dan memenuhi kewajiban-kewajiban kepada para stakeholder," ungkapnya.

Dia juga menambahkan, dalam status pailit saat ini, Sritex sedang berada dalam masa transisi. Dalam hal ini, pengelolaan beralih dari manajemen kepada kurator. Dengan demikian, ada fasilitas-fasilitas yang dibekukan sehingga tidak memungkinkan perusahaan beroperasi secara normal.

Manajemen Srirex berharap dalam proses ini para pihak yang terlibat mampu bekerja cepat, kooperatif dan tidak mengulur-ulur waktu, sehingga tidak menimbulkan keresahan dan menciptakan ketidakpastian yang berlarut-larut.

Wawan kembali menegaskan, Sritex adalah perusahaan yang sehat. Pihak Sritex terus dan sedang berproses melakukan perbaikan kinerja. Strategi bisnis dan transformasi organisasi yang Sritex implementasikan dalam dua tahun terakhir diklaim sudah menunjukkan hasil positif. Pembayaran upah karyawan dan listrik juga tidak pernah terlambat.

Lantas, Wawan meminta agar penanganan kondisi Sritex benar-benar didasari pertimbangan terjaganya keberlangsungan usaha, dan bukan didasari niat untuk mematikan atau melikuidasi aset perusahaan.

"Jika motifnya seperti itu, kami rasa perusahaan sehat pun lama-lama akan sakit dan mati pelan-pelan,” ucap Wawan.

Saat ini Sritex masih beroperasi dengan mengandalkan persediaan material yang ada. Namun, proses keluar masuk barang masih terkendala. Kondisi ini menyebabkan Sritex mulai meliburkan beberapa karyawan, karena terkendala bahan baku yang tidak bisa masuk. Penjualan atau pengiriman ke luar negeri otomatis juga terkendala.

“Kami ingin hidup dan kembali beroperasi secara normal," tandas Wawan.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Spesifik DPR RI Lamhot Sinaga menyatakan bahwa DPR mendukung upaya penyelamatan Sritex dan juga perbaikan industri tekstil Indonesia. Pihak DPR jelas tahu bahwa Sritex adalah industri tekstil yang dibanggakan Indonesia.

"Harapan kami, semoga putusan kasasi nantinya menggagalkan kepailitan Sritex,” kata Lamhot.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), industri TPT Indonesia menyerap lebih dari 3,8 juta tenaga kerja dan memenuhi 70% kebutuhan sandang dalam negeri. Sritex juga menjadi pemasok utama bahan dasar pembuatan batik bagi UMKM.

Melihat kontribusi industri tekstil, serta dampaknya bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitar, maka DPR akan mendesak pihak-pihak terkait agar turun tangan menyelesaikan persoalan Sritex dan memperbaiki ekosistem industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay menyebut, persoalan Sritex ini serius. Alhasil, DPR akan mendesak pihak-pihak terkait agar persoalan ini segera selesaikan. "Agar barang bisa keluar masuk, karena perusahaan harus bayar karyawan, bayar listrik,” tutup dia.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk mendalami keluhan pelaku usaha terkait keberadaan online travel agent (OTA) asing di Indonesia. Sebab, pajak OTA asing kerap dibebankan ke pelaku usaha.

"Dari sisi bisnis, ini tentu tidak adil. Semestinya, tanggung jawab untuk membayar pajak didistribusikan secara adil pada semua pelaku usaha. Termasuk dalam hal ini OTA asing," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Ia pun mencontohkan, ada banyak kejadian di mana pajak pertambahan nilai dan pajak komisi dibebankan kepada hotel. Sementara, pihak OTA asing tidak membayar apapun. Menurutnya, pihak hotel merasa dirugikan dan perlu mendapat perhatian.

"OTA asing ini kan tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Akibatnya, mereka tidak mengikuti aturan yang ada. Selain merugikan pihak pelaku usaha, negara juga dirugikan karena tidak mendapatkan penghasilan pajak dari mereka," jelasnya.

Oleh karena itu, pemerintah harus untuk segera memperhatikan OTA asing yang berusaha di Indonesia. Menurutnya, perlu dipastikan agar tidak ada yang dirugikan atas keberadaan mereka. Apalagi, di tengah perkembangan bisnis digital saat ini, OTA asing ini sangat mendapatkan tempat.

"Harus dicarikan solusi. Mungkin perlu dibuat regulasi. Tahap awal, perlu melibatkan para ahli," ungkapnya.

Sebelumnya, pengusaha di sektor pariwisata tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengeluhkan bisnisnya belum pulih usai pandemi COVID-19. Belum selesai masalah itu, pengusaha dihadapkan pada masalah baru yakni terkait online travel agent (OTA) asing.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menerangkan, OTA asing tidak memiliki izin badan usaha tetap. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dia menerangkan, karena tidak memiliki badan usaha tetap dan NPWP, akhirnya pajak yang seharusnya ditanggung mereka, dibebankan ke hotel. Menurutnya, hal itu tidak adil.

"Nah itu yang akhirnya menjadi sasaran yang membayar kewajiban pajak ke negara. Ini kan nggak fair," katanya kepada detikcom.