Reporter: Adrianus Octaviano, Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penguatan industri dana pensiun telah menjadi salah satu fokus yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini. Terlebih, peta jalan pengembangan dan dana pensiun baru saja diluncurkan pada Juli lalu.

Lantas, bagaimana kalau OJK sebagai regulator justru memiliki dana pensiun? Akankah, dana pensiun milik OJK ini bisa terbebas dari intervensi, terlebih dalam investasinya juga di saham maupun obligasi milik emiten yang diawasi oleh OJK.

Berdasarkan data investasi dapen OJK tahun 2020 yang diperoleh Kontan, dapen milik regulator ini tercatat berinvestasi di Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 seri B senilai Rp 5 miliar dengan kupon 8,25%. Di mana, obligasi tersebut kini berstatus gagal bayar.

Ketika dikonfirmasi, Direktur Utama Dana Pensiun Arif Zainuddin Ahmad mengungkapkan bahwa dapen OJK tak tersangkut gagal bayar tersebut. Sebab, pihaknya telah melepas surat utang tersebut lima bulan sebelum gagal bayar.

“Kita sudah jual lima bulan sebelumnya, itu kira-kira di Agustus 2022,” ujar Arif kepada Kontan.co.id, Selasa (22/10).

Hanya saja, ia mengklaim bahwa itu bukanlah sebuah tanda adanya intervensi dari OJK sebagai pendiri. Di mana, OJK sebagai regulator bisa lebih dulu mencium adanya gagal bayar dari emiten yang mereka awasi.

Ia bilang untuk kasus gagal bayar PT Waskita Karya Tbk ini, semua orang pasti mengetahui adanya pemburukan kinerja sejak 2020. Namun, ia mengaku belum menjual itu karena ada harapan kinerjanya akan membaik.

“Cuma kalau mau dijual waktu itu sayang, karena kuponnya besar,” ujar Arif.

Lebih lanjut, ia bilang baru memutuskan menjual pada Agustus 2022 dikarenakan saat melihat laporan keuangan Waskita, ia menilai berat bagi perusahaan untuk melunasi surat utang tersebut.

Arif menjelaskan dalam melepas aset investasinya, ada beberapa pendekatan yang dimiliki. Jika ada berbenturan dengan kasus hukum dia langsung menjual dan jika berkaitan dengan kinerja maka tidak akan langsung melepas begitu saja.

Ia juga menegaskan bahwa dapen OJK ini merupakan perseroan terbatas yang terlepas dari OJK. Meski, pendiri dapen OJK merupakan dewan komisioner OJK yang saat ini menjabat.

“Kami rapat dengan pendiri juga hanya setahun sekali, itu pun hubungannya dengan aktuaris,” ujar Arif.

Di sisi lain, ia pun menyebutkan bahwa saat ini pihaknya juga obligasi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yang saat ini sedang dalam restrukturisasi.

Namun, ia bilang kejadian tersebut terjadi kala dirinya belum menjadi sebagai Dirut Dapen OJK.

Lebih lanjut, Arif bilang saat ini Dapen OJK mayoritas berinvestasi di surat berharga sekitar 92%, mayoritas di Surat Berhaga Negara dan Sukuk Negara.

Namun, ia tak menampik bahwa masih berinvestasi di saham dengan sekitar 1% total portofolio. Saham yang dimiliki antara lain PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk.

“Imbal hasil kita rata-rata 7% dan di 2023 kemaren di 9,1%. Kalau di DPLK mungkin tidak sampai segitu,” tandasnya.

Menanggapi kemungkinan adanya konflik kepentingan, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menegaskan bahwa Dapen OJK sama dengan Dapen lainnya. Artinya, tetap diatur dan diawasi oleh OJK.

“Dapen OJK harus mengikuti aturan OJK tanpa terkecuali,” ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Yanuar Rizky berpendapat sebagai institusi negara pemberi kerja yang terpisah dari APBN (BUMN, BI, OJK, LPS), maka juga perlu mengelola dana pensiun para pegawai.

Dia bilang ada model membentuk institusi dapen sendiri, ada juga yang menjadi peserta dari dapen pihak ketiga. Dalam hal itu, dia bilang BUMN besar, BI, dan OJK memilih membentuk sendiri dapen.

Terkait Dapen OJK, Yanuar berpendapat OJK yang membentuk dapen sendiri tentu berpotensi menimbulkan conflict of interest atau konflik kepentingan.

"Untuk kasus OJK, tentu ada konflik kepentingan. Sebab, pengawas dan regulator dana pensiun juga peserta dari Dapen OJK," ucapnya kepada Kontan, Minggu (27/10).

Yanuar menyebut karena anti konflik kepentingan adalah masalah prinsip dasar di industri keuangan, maka seharusnya OJK tidak memiliki dapen. Dia menganggap seharusnya OJK menyalurkan pengelolaan dapen para pegawai ke pihak ketiga.

"Prinsip konflik kepentingan adalah dasar tata kelola industri keuangan dan OJK merupakan pengawas industri keuangan. Kalau dapen BI, BI itu bukan pengawas maupun otoritas dapen," kata Yanuar.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendirikan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) pada 25 November 2014. Adapun dana pensiun (dapen) tersebut dibentuk OJK untuk kepentingan pegawai OJK dan memperoleh pengesahan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-147/D.05/2014.

Mengenai pembentukan Dapen OJK, Pengamat Ekonomi Yanuar Rizky berpendapat sebagai institusi negara pemberi kerja yang terpisah dari APBN (BUMN, BI, OJK, LPS), maka juga perlu mengelola dana pensiun para pegawai. Dia bilang ada model membentuk institusi dapen sendiri, ada juga yang menjadi peserta dari dapen pihak ketiga. Dalam hal itu, dia bilang BUMN besar, BI, dan OJK memilih membentuk sendiri dapen.

Terkait Dapen OJK, Yanuar berpendapat OJK yang membentuk dapen sendiri tentu berpotensi menimbulkan conflict of interest atau konflik kepentingan.

"Untuk kasus OJK, tentu ada konflik kepentingan. Sebab, pengawas dan regulator dana pensiun juga peserta dari Dapen OJK," ucapnya kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Yanuar menyebut karena anti konflik kepentingan adalah masalah prinsip dasar di industri keuangan, maka seharusnya OJK tidak memiliki dapen. Dia menganggap seharusnya OJK menyalurkan pengelolaan dapen para pegawai ke pihak ketiga.

"Prinsip konflik kepentingan adalah dasar tata kelola industri keuangan dan OJK merupakan pengawas industri keuangan. Kalau dapen BI, BI itu bukan pengawas maupun otoritas dapen," kata Yanuar.

JAKARTA - Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju (Perinma) mengirimkan surat resmi kepada Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia. Mereka menyampaikan rasa prihatin atas perselisihan yang terjadi di tubuh Kadin.

Surat yang ditandatangani Ketua Umum Perinma Rizal Tirta dan Wakil Ketua Umum Perinma Sakaria Wielgosz. Dalam suratnya, mereka menyebutkan rasa bangga ketika datang ke kantor pusat Kadin untuk memperkenalkan Perinma pada 2023. Saat itu mereka disambut dengan sangat baik Kadin.

Ketua Departemen Hukum, Politik, dan Perundang-undangan Perinma Arief Imanuwarta berharap perselisihan Kadin ini tidak dipolitisasi dan dimanfaatkan pihak manapun. Menurutnya, Kadin memiliki posisi strategis.

?Kadin merupakan satu-satunya perhimpunan usaha yang merupakan rekan pemerintah di bidang ekomoni. Oleh karena itu, kita semua mengharapkan situasi Kadin tidak dipolitisasi dan dimanfaatkan oleh kepentingan manapun,? katanya dalam siaran pers, Selasa (24/9/2024).

Arief juga berharap, jika diperlukan pemerintah dapat mendorong penyelesaian perselisihan ini. ?Pemerintah dapat membantu untuk diselesaikan isu ini secara adil dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Tujuannya agar Kadin dapat kembali fokus pada program kerjanya demi kemajuan perekonomian Indonesia ,? tuturnya.

Sebagai salah satu rekan dari Kadin di Eropa, Perinma berharap Kadin dapat segera menyelesaikan isu internalnya. Di dalam suratnya, Perinma juga mengingatkan bahwa konflik dan perbedaan pasti pernah dan akan dialami oleh seluruh organisasi besar.

Namun demikian, Perinma berkeyakinan Kadin akan dapat menyelesaikan isu ini dengan cepat dan baik. Perinma juga berharap, insiden tersebut tidak memberikan kendala yang berarti pada program rencana kerja dan pencapaian Kadin secara keseluruhan, oleh karena peranan penting yang dimainkan oleh Kadin sebagai salah satu pelaku utama terkait pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Terkait dengan perselisihan yang terjadi, Perinma menyampaikan aspirasinya kepada Kadin agar pengurus periode 2021-2026 dapat menyelesaikan tugasnya sampai akhir masa jabatannya demi tercapainya target kerja yang sudah diagendakan dalam kepengurusan ini. Namun demikian, Perinma menyadari hal ini sepenuhnya menjadi keputusan Kadin nantinya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bahlil Lahadalia menjamin tidak akan ada konflik kepentingan terkait jabatan barunya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), meskipun memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan memiliki tambang.

Menurut Bahlil, sejak masuk ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2019 sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dirinya sudah melepas seluruh jabatan di berbagai perusahaannya.

"Saya itu sejak dilantik jadi pemerintah, saya sudah enggak lagi jadi pengusaha, sudah dikelola semuanya secara profesional," ujar Bahlil menjawab pertanyaan kemungkinan konflik kepentingan sebagai Menteri ESDM, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dia menegaskan, dengan melepas seluruh jabatan di perusahaannya, dirinya bukan lagi seorang pengusaha melainkan bagian dari pemerintahan.

"Saya sudah mengundurkan diri dari semua jabatan dari perusahaan saya. Jadi posisi saya adalah bukan lagi sebagai pengusaha, tapi sebagai pejabat pemerintah," katanya.

Sebelumnya, Bahlil sempat mengatakan bahwa dirinya tak lagi berbisnis sejak mendapatkan posisi di pemerintahan. Meski begitu, ia menyatakan bahwa dengan pernah menjadi pengusaha, dia mengetahui perbaikan yang perlu dilakukan untuk pengembangan dunia usaha di Indonesia.

"Justru dengan pengalaman saya sebagai mantan pengusaha itu akan mencoba untuk memenuhi apa yang perlu dilakukan perbaikan, sejalan dengan apa yang dibutuhkan dunia usaha," ungkapnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Berdasarkan penelusuran Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dalam situs resminya, Bahlil pernah mendirikan PT Rifa Finance (2010) yang memiliki holding dari 10 perusahaan. Beberapa di antaranya adalah PT Ganda Nusantara, PT MAP Surveillance, dan PT Pandu Selaras. Ada pula PT Cendrawasih dan PT Mapsource Mining (2011).

Perusahaan Bahlil bergerak di sektor perkebunan, properti, logistik, pertambangan, dan konstruksi. Namun, sejumlah perusahaan tersebut tidak tercantum di situs Ditjen AHU Kemenkumham RI.

Di sektor pertambangan, Bahlil terhubung dengan PT Meta Mineral Pradana. Perusahaan ini memiliki dua izin tambang dengan luas konsesi masing-masing 470 hektar dan 165,5 hektar di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Pemegang saham perusahaan PT Meta Mineral Pradana terdiri dari PT Rifa Capital sebesar 10 persen dan PT Bersama Papua Unggul sebesar 90 persen.

Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa segala urusan perusahaan telah dikelola secara profesional dan menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugasnya sebagai Menteri ESDM dengan penuh integritas, tanpa ada konflik kepentingan.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menindaklanjuti dugaan monopoli bisnis lembaga pemasyarakatan (lapas). Sebab, hal itu merupakan perintah Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Hal itu disampaikan Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha merespons pelaporan dugaan monopoli bisnis di lapas. Laporan disampaikan pada Mei 2023.

"Pertama, kasus ini (dugaan monopoli bisnis) merupakan kasus yang kerap terjadi pada proses pengadaan sehingga diatur dalam delik khusus pada UU Tipikor," kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha melalui keterangan tertulis, Minggu, 4 Agustus 2024.
Praswad menjelaskan tindak lanjut dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan di pemerintah diatur dalam Pasal 12 huruf i UU Tipikor. Sehingga, tak ada alasan bagi KPK mengabaikan laporan tersebut.

Baca juga: Diduga Monopoli Bisnis dalam Lapas, Anak Menkumham Dilaporkan ke KPK

"Seharusnya KPK dapat menindaklanjutinya," ungkap dia.

Praswad menyebut konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa dinilai memiliki urgensi serius di Indonesia. Sehingga, dibutuhkan penanganan yang komprehensif sehingga tercipta penegakan hukum independen.

"Hal tersebut melingkupi pula independensi penanganan penegakan hukum yang tidak bargain politik," ujar dia.

(ABK)

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan adanya potensi konflik kepentingan bila kandidat dari instansi penegak hukum lolos seleksi calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Banyaknya kandidat yang berasal dari instansi penegak hukum mendaftar sebagai calon komisioner dan Dewan Pengawas KPK," kata Peneliti ICW Diky Anandya, seperti dilansirAntara, Minggu (28/7/2024).

Dia mengatakan dari total 236 orang yang lolos seleksi administrasi calon pimpinan atau capim KPK, 16 orang di antaranya merupakan anggota Polri, sedangkan 11 orang berasal dari kejaksaan.

"Potensi konflik kepentingan saat mereka menjabat dan mengusut perkara korupsi di institusi asalnya patut dipertimbangkan lebih lanjut," ujarnya.

Diky meminta panitia seleksi atau Pansel Capim KPK benar-benar cermat memperhatikan setiap kandidat, tidak terkecuali para kandidat yang berasal dari internal KPK. Dia pun berharap Pansel Capim KPK objektif dalam memilih kandidat yang memiliki integritas.

"Kandidat-kandidat yang nantinya melenggang ke proses-proses selanjutnya adalah kandidat yang berintegritas dan tidak memiliki cacat hukum maupun etik," katanya.

Dia menambahkan, Pansel Capim KPK harus bisa proaktif berkomunikasi dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK guna menelusuri latar belakang capim KPK.

"Apakah internal KPK yang mendaftar pernah memiliki catatan dugaan pelanggaran kode etik atau tidak," ucapnya.

Sebelumnya, Rabu (24/7/2024), Pansel Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024–2029 mengumumkan sebanyak 236 orang lulus seleksi administrasi capim KPK.

Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK Yusuf Ateh memaparkan bahwa jumlah peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi capim KPK tersebut mencakup 74 persen dari seluruh pendaftar capim KPK yaitu sejumlah 318 orang.

Sementara itu, peserta yang dinyatakan lulus seleksi calon dewas KPK sebanyak 146 orang atau mencakup 71 persen dari total 207 pendaftar.