JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kemungkinan Muhammadiyah akan mendapatkan lahan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (eks PKP2B) PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia

"Kemungkinan besar adalah eks PKP2B Adaro atau Arutmin," jelasnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Sebelumnya, Bahlil menuturkan bahwa IUPK Muhammadiyah masih dalam proses. Namun ia memastikan proses ini hampir selesai lantaran hanya tinggal penentuan wilayah tambang yang akan ditawarkan. Ia pun memastikan Kementerian ESDM dan BKPM akan terus melakukan sinkronisasi terkait pemberian IUPK pada ormas keagamaan.

Adapun berdasarkan catatan MNC Portal Indonesia, terdapat enam konsesi tambang eks PKP2B yang akan ditawarkan secara prioritas kepada ormas keagamaan. Enam konsesi tambang itu diantaranya PT Kaltim Prima Coa (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Multi Harapan Utama, PT Adaro Energy Tbk dan PT Kideco Jaya Agung.

Penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) tersebut akan diprioritaskan kepada enam ormas keagamaan dengan basis massa besar, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), serta ormas dari agama Budha dan Hindu.

Ketentuan penawaran WIUPK kepada ormas keagamaan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan beleid tersebut, penawaran WIUPK dilakukan lewat badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan. Kepemilikan saham ormas pada badan usaha tambang tersebut mesti mayoritas dan menjadi pengendali.

JAKARTA - Pemerintah Jokowi secara resmi telah menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) kepada Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU). Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mendatangi Istana Kepresiden berterimakakasih kepada Jokowi.

"Kami sampaikan terima kasih kepada presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," ujar Yahya Staquf di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Baca Juga: Usai Diberi Izin Kelola Tambang, PBNU Ungkap Minat Investasi di IKN

Dia mengatakan bahwa lokasi tambang yang diberikan kepada PBNU berada di Kalimantan Timur, tepatnya bekas PT Kaltim Prima Coal (KPC).

"Di Kalimantan Timur, eks KPC, relinquish dari KPC. Luasannya 26.000 hektare. produksinya baru sebagian dieksplorasi, sebagian kecil saja dieksplor," ungkapnya.

Yahya mengatakan bahwa PBNU akan mulai memproduksi pada bulan Januari. "Segera, karena IUP sudah kelar mudah mudahan januari sudah bisa bekerja," katanya.

Baca Juga: Jabat Menteri ESDM, Bahlil: Izin Tambang PBNU Sudah Beres

Lebih lanjut, Yahya mengatakan, struktur pengelolaan tambang oleh PBNU sampai saat ini masih dalam proses. "Kita belum membuat struktur lengkap soal perusahaan itu, nanti akan diumumkan pada saatnya," ungkapnya.

Ia mengungkapkan PBNU hingga kini belum menentukan konsep pengelolaan tambang. Hingga saat ini PBNU masih berkoordinasi dengan jaringan bisnis.

"Iya belum kami belum sampai ke sana lah. IUP-nya belum ditanda tangani. Kami juga masih koordinasi juga dengan teman-teman jaringan bisnis yang dikenal NU apa saja yang harus kita lakukan," ungkapnya.

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama ( PBNU ) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengungkapkan, pihaknya bakal melakukan investasi di Ibu Kota Nusantara ( IKN ). Awalnya, Gus Yahya menyampaikan terimakasih kepada Presiden Jokowi terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP).

"Kami sampaikan terima kasih kepada presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," kata Gus Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Selain itu, Gus Yahya bersama dengan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar menyampaikan ketertarikannya untuk berinvestasi di IKN. "Dan kemudian kami juga sampaikan kepada bapak presiden bahwa kami ingin juga ikut berinvestasi di IKN," kata Gus Yahya.

Gus Yahya menjelaskan, bahwa pihaknya bakal membeli tanah sekitar 100 hektar untuk dibangun fasilitas keorganisasian PBNU dan lainnya.

"Nanti insyaAllah kami ingin membeli tanah di IKN itu, ya mudah-mudahan bisa sampai 100 hektare misalnya, untuk kemudian kami gunakan untuk membangun sejumlah fasilitas untuk organisasi dan juga fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, fasilitas keagamaan dan lain-lain Insya Allah," jelasnya.

Presiden Jokowi, katanya, merestui hal tersebut. Maka dari itu, lanjutnya, PBNU akan mengambil langkah-langkah dan berkomunikasi dengan otorita IKN.

"Itu yang tadi kami bicarakan dengan bapak presiden, ada sejumlah saran-saran beliau mengenai lokasi yang bagus untuk bisa dibeli oleh NU di IKN. Kemudian fasilitas-fasilitas apa yang mungkin bisa dibangun oleh NU di IKN" ungkapnya.

JAKARTA - Ekonom Indef Faisal Basri mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Bahlil Lahadalia menggantikan Arifin Tasrif menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ia pun menduga bahwa penunjukan Bahlil ini membuka kesempatan Mantan Menteri Investasi itu untuk bagi-bagi izin tambang.

"Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Pak Arifin, tapi ini kan memperlancar proses penguasaan tambang termasuk bagi-baginya ke siapa aja lagi karena ormas kan tidak terbatas pada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) saja kan yang lain juga antri," terangnya dalam diskusi iskusi Publik INDEF Kemerdekaan dan Moral Politik Pemimpin Bangsa, Selasa (20/8/2024).

Faisal juga menilai bahwa kedepan pengelolaan tambang tidak lagi melalui jalur lelang, namun melalui penunjukan-penunjukan seperti itu.

"Jadi ya bagian rusaknya dari tatanan ini, tatanannya dirusak kemudian diperlukan sosok-sosok yang pokrol bambu gitu," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan kabar terbaru soal pemberian izin tambang bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, salah satunya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Izin untuk ormas tambang, untuk PBNU sudah selesai kalau tidak salah 3 sampai 4 hari lalu," jelasnya dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang digelar di Gedung Sarulla Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Bahlil bilang, PBNU nantinya tinggal menyetorkan Kompensasi Data Informasi (KDI) yang ditransfer kepada negara. "Kalau sudah selesai ya selesai. Kemudian muhammadiyah sekarang dalam proses yang juga sudah hampir selesai tentang lokasi," lanjutnya.

Bahlil juga menegaskan bahwa meski dirinya memiliki latar belakang sebagai pengusaha tambang, namun dirinya berjanji, tidak akan memiliki konflik kepentingan dengan jabatan barunya tersebut.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan soal pemberian izin tambang bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan salah satunya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Izin untuk ormas tambang PBNU sudah selesai kalau tidak salah 3 sampai 4 hari lalu," ujar dia dalam acara Sertijab di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Baca Juga: Resmi Jadi Menteri ESDM, Harta Kekayaan Bahlil Lahadalia Tembus Rp310,4 Miliar

Bahlil mengatakan, nantinya PBNU tinggal menyetorkan Kompensasi Data Informasi (KDI) yang di transer kepada negara.

"Kalau sudah selesai ya selesai. Muhammadiyah sekarang dalam proses yang juga sudah hampir selesai tentang lokasi," kata dia.

Bahlil mengklaim meski pihaknya memiliki latar belakang pengusaha tambang namun berjanji tidak memiliki konflik kepentingan bersamaan dengan jabatannya sebagai Menteri ESDM.

Baca Juga: Jadi Menteri Investasi, Rosan Roeslani Memiliki Harta sebesar Rp860,7 Miliar

Dia mengungkapkan sejak dilantik menjadi menteri, ia tidak menjadi pengurus di perusahaan. Namun demikian bisnis tambangnya tetap jalan.

"Saya sudah mengundurkan diri dari semua jabatan dari perusahaan saya. Jadi posisi saya adalah bukan lagi sebagai pengusaha, tapi sebagai pejabat pemerintah," kata dia.

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengaku prihatin dengan sikap sejumlah organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang mulai ikut-ikutan ingin mengelola tambang. Ia khawatir, fenomena ini akan merusak tata kelola minerba sekaligus menjatuhkan wibawa ormas di mata umat.

"Fenomena ini seperti kisah Perang Uhud, dimana kaum Muslimin beramai-ramai turun dari bukit Uhud untuk berebutghonimah(harta rampasan perang), dan meninggalkan tugas pokok pos penjagaan. Ujung-ujung nya umat tidak terurus," jelas Mulyanto dikutip dari laman resmi DPR RI, Selasa (30/7/2024).

Ia menjelaskan, setelah NU dan Muhammadiyah, kini Ormas Persatuan Islam (PERSIS) pun menyatakan ingin mengelola tambang. Bahkan MUI tengah mengkaji untuk ikut memanfaatkan peluang ini.

Mulyanto menilai kondisi ini sangat rawan karena bisa menimbulkan kecemburuan di antara ormas, karena bisa jadi berikutnya ormas pemuda dan ormas lain akan ikut minta konsesi tambang. Oleh karena itu, ia minta Pemerintah dan pimpinan ormas mengkaji ulang kebijakan ini.

Pemerintah telah melanggar UU Minerba karena memberikan prioritas khusus kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Padahal, amanatnya, prioritas hanya diberikan kepada BUMN/BUMD.

"Akhirnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menguap. Karena kita tidak bisa membedakan lagi tugas, fungsi, dan program-kegiatan antara sektor privat, yang mengurusi ekonomi, dengan sektor ketiga, yang mengurusi masyarakat sipil. Terjadi tumpang-tindih. Lalu memicu kekacauan," terang Mulyanto.

Itulah kenapa, lanjutnya, dalam UU Minerba, amanat pengusahaan minerba diberikan kepada badan usaha, termasuk koperasi.

"Karena ini masalah pengusahaan, yang harus dilakukan oleh ahlinya, mereka yang memiliki spesialisasi dan kompetensi," tegasnya.

Lebih Lanjut, Mulyanto juga menilai Pemerintah telah melanggar UU Minerba karena memberikan prioritas khusus kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Padahal, amanatnya, prioritas hanya diberikan kepada BUMN/BUMD.

Mulyanto mendesak Pemerintah membatalkan aturan pemberian konsesi tambang kepada ormas ini. Mengingat umur Pemerintahan Jokowi tinggal beberapa bulan lagi. Ia minta di detik-detik akhir kekuasaan Jokowi, Pemerintah jangan membuat kebijakan yang dapat menimbulkan kekacauan.

"Menjelang purna tugas, pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada Presiden Terpilih. Bukan malahngegaskejar tayang saatinjury time. Umur Indonesia masih panjang. Estafet pengabdian terus mengalir seperti panta rhei. Jadi tidak perlu grasah-grusuh," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan tanggapannya terkait usulan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memperluas izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas selain ormas keagamaan. Usulan itu disampaikan oleh Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia usai berdiskusi dengan Prabowo.

"Kalau saya diskusi dengan pak Prabowo, ya jangan hanya (ormas keagamaan) saja yang dikasih (izin), perlu dilihat juga organisasi lain yang berkontribusi ke negara dan kualifikasinya memenuhi syarat," ungkap Bahlil dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Hingga saat ini, Bahlil menyebut bahwa memang izin pengelolaan tambang hanya diberikan ke organisasi keagamaan melalui PP No. 25/2024 tentang Perubahan atas PP No. 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Kita kasih saja (ke organisasi yang berkontribusi dan memenuhi syarat), daripada kasih yang lain yang nggak jelas," tambah Bahlil terkait diskusinya dengan Prabowo.

Sebagai informasi, dua ormas keagamaan yaitu PBNU dan pimpinan pusat Muhammadiyah sebelumnya sudah menyatakan kesiapan mereka untuk mengelola wilayah usaha pertambangan (WIUP) yang ditawarkan oleh pemerintah.

Hanya saja, Bahlil mengatakan bahwa pemerintah belum memutuskan akan memberikan lahan tambang mana untuk kemudian dikelola oleh Muhammadiyah.

"Insya Allah kita akan memberikan eks PKP2B yang paling bagus di luar dari KPC, tapi untuk (lahan) yang mananya, saya harus laporkan ke Pak Presiden dulu," tandas Bahlil.

JAKARTA - Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah resmi menerima izin usaha pertambangan atau IUP yang ditawarkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024. Sekretaris Umum (Sekum) Muhammadiyah, Abdul Muti mengungkapkan, keputusan itu merupakan hasil Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Yogyakarta.

Ia juga mengatakan, dalam pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi terbarukan serta membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan.

Katanya, pengelolaan tambang oleh pihaknya juga disertai dengan monitoring, evaluasi dan penilaian manfaat dan mafsadat atau kerusakan bagi masyarakat.

"Apabila pada akhirnya kita menemukan bahwa pengelolaan tambang lebih banyak timbulkan mafsadat (kerusakan), maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan kembalikan izin pertambangan kepada pemerintah," tegas Mu'ti saat membacakan keputusan Hasil Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang dipantau MNC Portal Indonesia secara daring, Minggu (28/7/2024).

Abdul Mu'ti menambahkan, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah juga akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, dan keberpihakan kepada masyarakat dan Persyarikatan melaui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.

Ia memastikan, Muhammadiyah juga berusaha mengembangkan model pengelolaan tambang yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.

"Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha "not for profit" dimana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan Amal Usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas," tutup Abdul Mu'ti.

JAKARTA - Organisasi Masyarakat (Ormas) Keagamaan Muhammadiyah memaparkan sembilan pertimbangan yang mendukung keputusan menerima izin usaha pertambangan atau IUP yang ditawarkan pemerintah mealui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024.

"Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah melakukan pengkajian dan menerima masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, Majelis/Lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya," jelas Sekretaris Umum (Sekum) Muhammadiyah Abdul Muti dalam konferensi pers, dikutip, Senin (29/7/2024).

Dia mengatakan setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada tanggal 13 Juli 2024 memutuskan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, kekayaan alam merupakan anugerah Allah yang manusia diberikan wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidup material dan spiritual dengan tetap menjaga keseimbangan dan tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi.

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang Pengelolaan Pertambangan dan Urgensi Transisi Energi Berkeadilan (9 Juli 2024) antara lain /menyatakan bahwa "Pertambangan (at-ta?d?n) sebagai aktivitas mengekstraksi energi mineral dari perut bumi (istikhr?j al-ma??din min
ba?n al-ar?) masuk dalam kategori muamalah atau al-um?r al-duny? (perkara-perkara duniawi), yang hukum asalnya adalah boleh (al-ib??ah) sampai ada dalil, keterangan, atau bukti yang menunjukkan bahwa ia dilarang atau haram (al-a?l fi al-mu??malah al-ib??ah ?atta yadulla ad-dal?l ?al? ta?r?mih)?.

Kedua, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Bahwa sesuai kewenangannya, pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan kesempatan kepada Muhammadiyah, antara lain karena jasa-jasanya bagi bangsa dan negara, untuk dapat mengelola tambang untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat," terang Abdul.

Ketiga, keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar 2015 mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tabligh, dan bidang dakwah lainnya.

Abdul bilang, pada tahun 2017, Muhammadiyah juga telah menerbitkan Pedoman Badan Usaha Milik Muhammadiyah BUMM) untuk memperluas dan meningkatkan dakwah Muhammadiyah di sektor industri, pariwisata, jasa, dan unit bisnis lainnya.

Keempat, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga Persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi, serta penerapan teknologi
yang meminimalkan kerusakan alam.

Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang amanah, profesional, dan berpengalaman di bidang pertambangan serta sejumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki Program Studi Pertambangan sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik.

Kelima, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, dan keberpihakan kepada masyarakat dan Persyarikatan melaui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.

Keenam, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan mengembangkan sumber-sumber energi yang terbarukan serta budaya hidup bersih dan ramah lingkungan.

Ketujuh, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.

"Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha "not for profit" dimana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan Amal Usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas," ungkap Abdul.

Kedelapan, menunjuk tim pengelola tambang Muhammadiyah. Adapun daftar nama tim pengelola, terdiri atas Prof. Dr. H.Muhadjir Effendy, M.AP. (Ketua), Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D. (Sekretaris), dengan anggota Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag., Prof. Hilman Latief, M.A., Ph.D., Dr. H. Agung Danarto, M.Ag., Drs. H. Ahmad Dahlan Rais, M.Hum., Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si., dan Dr. Arif Budimanta.

"Kesembilan, tim memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam Surat Keputusan PP. Muhammadiyah," tutup Abdul.

JAKARTA - JAKARTA-Pengamat UGM Fahmy Radhi mengaku terkejut dengan keputusan Muhammadiyah yang menyatakan akan menerima tawaran izin kelola pertambangan atau IUP yang telah ditawarkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

"Saya sebenarnya agak terkejut dengan keputusan Muhammadiyah menerima (IUP). Karena Muhammadiyah biasanya selama ini kalau mengambil keputusan sangat rasional dan berdasarkan pada kajian-kajian," jelasnya ketika dihubungi Sindonews, Kamis (25/7/2024).

Bahkan Fahmy menilai keputusan Muhammadiyah menerima tawaran itu sebagai suatu hal yang blunder.

"Tapi saya kira keputusannya menurut saya blunder. Kenapa blunder? Karena seperti yang saya sampaikan bahwa itu bukan domain dari Muhammadiyah," imbuhnya.

Menurutnya, Muhammadiyah tidak pernah memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis tambang. Sebab, domainnya itu adalah pendidikan.

"Kalau mengelola pendidikan, rumah sakit itu sudah menjadi domainnya. Tapi untuk tambang, itukan belum pernah sama sekali," tegas Fahmy.

Fahmy pun menyoroti pernyataan dari Muhammadiyah yang fokus terhadap dampak pengelolaan tambang kepada lingkungan. Pasalnya, saat ini masih banyak perusahaan tambang yang peduli terhadap hal itu.

Misalnya saja, lanjut Fahmy, perusahaan batu bara yang tidak melakukan reklamasi lahan tambang. Sebab, biaya reklamasi itu lebih besar daripada keuntungan yang didapat.

"Sebagian besar pengusahan tamabang itu tidak akan melakaukan reklamasi karena biayanya cukup besar. bahkan biaya lebih dari keuntungan yang didapat," ujarnya

Ia menilai bahwa pengelolaan tambang yang diserahkan kepada organisasi keagamaan tidak ada nilai positifnya. Kecuali, ormas keagamaan bisa mendesak perusahaan untuk melakukan reklamasi.

"saya belum melihat nilai positifnya, kecual ormas keagamaan bisa mendorong reklamasi. ini bisa jadi contoh," terangnya

Sebelumnya,Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah M Azrul Tanjung mengungkapkan alasan pihaknya yang akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Adapun salah satunya yaitu karena banyaknya pertimbangan.

"Ya, Muhammadiyah itu kenapa tidak melakukan atau menerima atau menolak secara langsung ya, karena banyak pertimbangan," paparnya.

Azrul bilang, untuk memutuskan hal ini, Muhammadiyah juga sudah melakukan kajian-kajian secara mendalam dan berkali-kali.

"Tidak hanya sekali dua kali, namun berkali-kali dan tidak hanya intern Muhammadiyah tetapi juga melibatkan pihak luar misalnya pakar hukum dari berbagai kampus, pakar tambang dari berbagai kampus, pakar lingkungan hidup termasuk praktisi kita undang," tuturnya.

Azrul bilang, dari kajian-kajian tersebut, akhirnya Muhammadiyah memberikan lampu hijau terhadap tawaran tersebut. Namun katanya, pihaknya juga akan melihat lebih dulu mana lahan yang akan diberikan oleh pemerintah

"Nah dari kajian-kajian tersebut, ya dari berbagai aspek mudarat dan manfaat, nah Muhammadiyah memberikan lampu hijau, kira-kira begitu untuk menerima. Tapi nanti tentu Muhammadiyah akan lihat lahan mana yang akan dikasih. Itu akan menimbulkan mudharat atau manfaat. Nah kita akan kaji lagi," tutup Azrul.

JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dikabarkan telah memutuskan untuk menerima izin usaha pertambangan atau IUP. Sebagaimana ramai diberitakan sebelumnya, izin pengelolaan tambang telah ditawarkan oleh pemerintah kepada organisasi masyarakat keagamaan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah M Azrul Tanjung mengungkapkan alasan pihaknya akhirnya menerima tawaran tersebut, salah satunya yaitu karena banyaknya pertibangan.

"Ya, Muhammadiyah itu kenapa tidak melakukan atau menerima atau menolak secara langsung ya, karena banyak pertimbangan," jelasnya ketika dihubungi, Kamis (25/7/2024).

Azrul menjelaskan, untuk memutuskan hal ini, Muhammadiyah juga sudah melakukan kajian-kajian secara mendalam secara berkali-kali.

"Tidak hanya sekali dua kali, namun berkali-kali dan tidak hanya intern Muhammadiyah tetapi juga melibatkan pihak luar misalnya pakar hukum dari berbagai kampus, pakar tambang dari berbagai kampus, pakar lingkungan hidup termasuk praktisi kita undang," tuturnya.

Azrul mengatakan, dari kajian-kajian tersebut, akhirnya Muhammadiyah memberikan lampu hijau terhadap tawaran tersebut. Namun katanya, pihaknya juga akan melihat lebih dulu mana lahan yang akan diberikan oleh pemerintah

"Nah dari kajian-kajian tersebut, ya dari berbagai aspek mudarat dan manfaat, nah Muhammadiyah memberikan lampu hijau, kira-kira begitu untuk menerima. Tapi nanti tentu Muhammadiyah akan lihat lahan mana yang akan dikasih. Itu akan menimbulkan modarat atau manfaat. Nah kita akan kaji lagi," tuturnya.

Azrul menambahkan, seperti yang disampaikan oleh Sekjen PP Muhammadiyah bahwa pembicaran ini akan dibawah dalam forum yang le bih besar.

"Ya paling tidak agar warga Muhammadiyah khususnya memahami kenapa Muhammadiyah menerima. Jadi tidak serta-mata menerima," jelasnya.

Sebab itu, Azrul menyebutkan bahwa nanti ada kajian lagi dalam berbagai aspek. Salah satunya yang tidak kalah penting yaitu aspek lingkungan.

"Jangan karena ada tambang, masyarakat hanya mendapat hal-hal yang negatif. Apalagi masyarakat terpinggirkan. Kan biasanya di lahan itu ada juga masyarakat yang punya ladang, yang mungkin berkebun ya. Nah, tentu aspek-aspek itu harus kita kaji betul ya," tegasnya.

"Ya intinya, kalau ini memberikan manfaat kita akan lanjut. Kalau ini hanya mudarat, tentu tidak. Itu kira-kira begitu. Sementara ini kita sudah memberikan signal, ya untuk kita terima. Tapi nanti kita lihat perkembangannya bagaimana," tegas Azrul.

"Nah, kita Majelis Lingkungan Hidup sebagai satu kesatuan dari pimpinan pusat Muhammadiyah, tentu akan menerima apapun keputusan Muhammadiyah. Nah, yang mana kita tahu pimpinan pusat Muhammadiyah itu memutuskan secara kolektif dan kolegiar," pungkas Azrul.