Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas kontainerbarang impor yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sudah dilepaskan.

Dalam paparannya di acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) dengan tema Manufaktur Digerogoti Barang Impor, Bagaimana Solusinya? yang berlangsung pada Jumat (9/8/2024), Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Tatang Yuliono menjelaskan bahwa dari total 26.415 kontainer yang sempat tertahan, sebanyak 23.128 kontainer sudah dilepaskan per Mei 2024.

Adapun sebanyak 3.287 kontainer masih dalam proses pelepasan. Secara terperinci, sebanyak 3.197 kontainer belum memasukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan 108 kontainer sisanya sedang dalam proses pelepasan.

Sementara itu, data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyebutkan sekitar 95% dari kontainer yang tertahan sudah dilepaskan.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heriyanto mengatakan dalam dua minggu setelah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8/2024 rilis, hanya tinggal 1.000-an kontainer yang masih tertahan.

"Pengeluaran kontainer impor di dua pelabuhan tersebut adalah langkah tanggap pemerintah dalam menindaklanjuti berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Nirwala juga menyampaikan bahwa otoritas terkait masih terus memproses penyelesaian seluruh kontainer sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, kontainer yang tertolak juga diproses oleh tiap-tiap pihak, seperti importir, surveyor, pengelola tempat penimbunan sementara (TPS), Pelindo, serta kementerian/lembaga terkait, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Bea Cukai, dan lainnya.

Kontainer yang saat ini masih tertahan akibat perlu di-re-ekspor, termasuk barang tidak dikuasai (BTD), barang yang terkena aturan larangan dan pembatasan, barang tidak sesuai SNI, dan tidak mendapatkan persetujuan impor atau pertimbangan teknis dari kementerian terkait.

Nirwala mengatakan saat ini pihaknya terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan seluruh stakeholders. Para pemangku kepentingan juga dipastikan akan terus memonitor dan mengevaluasi penanganan pelayanan bersama di pelabuhan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali mempertanyakan pernyataan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang mengklaim telah mengungkap isi dari 26.000 kontainer berisi barang impor.

Adapun, isi kontainer tersebut dilepas dari Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak untuk masuk ke pasar dalam negeri seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang relaksasi impor.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan barang apa saja yang ada di dalam kontainer tersebut. Hal ini penting bagi Kemenperin yang berperan melindungi industri dalam negeri.

"Kemenperin membantah bahwa sudah menerima surat penjelasan dari Dirjen Bea Cukai. Kami sampai saat ini belum menerima surat tersebut," kata Febri dalam rilis IKI, Rabu (31/7/2024).

Pihaknya juga keheranan dengan pernyatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani yang menyebut bahwa isi dari kontainer tersebut telah memiliki dan sesuai dengan Persetujuan Impor (PI) Kementerian Perdagangan dan Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Kemenperin.

"Terkait dengan Askolani menjelaskan ribuan kontainer yang masuk ke Indonesia sudah sesuai PI dari Kemendag dan Pertek Kemenperin, kami membantah," ujarnya.

Dia juga mempertanyakan alasan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani yang menginisiasi terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024.

Menurut Febri, Permendag 36/2023 telah sesuai dengan kebutuhan industri dan semestinya kembali diberlakukan dengan menerapkan PI dan Pertek. Sebab, relaksasi impor justru membuat industri kalang kabut dibanjiri produk impor.

"Ribuan kontainer yang kemarin dikeluarkan dari pelabuhan 26.000 tidak ada pertimbangan teknisnya, karena itu berdasarkan Permendag 8, jadi kami bertanya nih kenapa Dirjen Bea Cukai menyampaikan seperti itu," tutup Febri.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea Cukai, Askolani, mengatakan pihaknya telah menyerahkan laporan isi tentang kontainer yang telah dilepas sejak Mei 2024 lalu.

"Sudah, sudah kita laporin ke Kemenperin. Yang ilegal kita musnahin, ada di situ, jadi kontainer itu kita assess bersama sesuai ketentuan," ujar Askolani di Kantor DJBC, Rabu (13/7/2024).

Askolani menyebut bahwa kontainer yang masuk telah melalui screening oleh PIC untuk diklasifikasi kembali yang memang diizinkan masuk sesuai ketentuan berlaku.

"Jadi semua screening oleh PIC kalau udah semua clean and clear baru bisa mana yang bisa lewat mana yang kemudian kita suruh re-ekspor mana yang kemudian kita musnahkan," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan sudah melaporkan ke Kementerian Perindustrian tentang isi dari 26 ribu kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Pihaknya segera menuntaskan penyelesaian dari permasalahan yang terjadi karena penumpukan sejumlah kontainer tersebut.

Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan, selama ini kontainer-kontainer tersebut tertahan di pelabuhan karena ada sejumlah persetujuan teknis yang belum dipenuhi. Pengeluaran kontainer impor di dua pelabuhan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menindaklanjuti berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag-8) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 tahun 36 tentang Kebijakan dan Peraturan Impor.

“Sudah selesai nanti kita minggu depan, selesai dan sudah sesuai ketentuan mana yang dilarang mana yang boleh,” ucap Askolani usai mengikuti konferensi pers Pemusnahan Barang Milik Negara Eks Kepabeanan dan Cukai dan Barang Rampasan Negara Berupa Rokok dan Minuman Beralkohol Ilegal di Kantor Pusat DJBC pada Rabu (31/7/2024).

Dia menuturkan bahwa isi dari kontainer itu sudah diperiksa oleh pihak surveyor. Dari hasil pemeriksaan ditemukan barang-barang ilegal dan tidak, sesuai ketentuan prinsip pemeriksaan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI), izin Persetujuan Impor (PI) dan pertimbangan teknis (Pertek).

“Jadi semua screening oleh PIC, kalau semua sudah clear and clean baru bisa mana yang bisa lewat, mana yang kemudian kita suruh re-ekspor, mana yang kemudian kita musnahkan,” tutur Askolani.

Dari hasil screening bersama antara pihak surveyor, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian itu ditemukan barang ilegal. Barang yang tidak sesuai ketentuan akan dihancurkan. Kontainer tersebut juga diperiksa kembali agar bisa sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Yang ilegal kita musnahkan, ada di situ, jadi kontainer itu kita assess bersama sesuai ketentuan,” pungkas Askolani.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News