JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM) terus mengawasi penyelesaian delapan koperasi yang mengalami masalah.

Koperasi-koperasi tersebut meliputi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop-UKM Ahmad Zabadi menjelaskan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Bermasalah sudah dibubarkan dua tahun lalu, tetapi pemantauan tetap dilaksanakan.

“Tugas satgas tetap kami lanjutkan terhadap koperasi bermasalah. Kami membentuk tim monitoring untuk pendampingan terhadap koperasi bermasalah. Dari delapan koperasi bermasalah, yang sudah diputus homologasi pada sidang PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang) ini kita kawal,” kata Zabadi dalam konferensi pers di kantor Kemenkop-UKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Proses PKPU saat ini masih berlangsung. Zabadi memberikan contoh KSP Sejahtera Bersama yang proses PKPU-nya masih berjalan selama dua tahun ke depan.

“Akan kami kawal terus, kemudian (lihat) progresnya. Setelah pergantian pengurus setahun lalu, alhamdulillah sudah ada pergerakan pembayaran oleh pihak koperasi,” tuturnya.

Dari total kerugian akibat delapan koperasi bermasalah, baru Rp 3,4 triliun yang telah dibayarkan dari total tagihan sebesar Rp 26 triliun.

“Kemenkop-UKM mendampingi dan memantau proses pembayaran pada tiap kasus, di mana dari total tagihan sebesar Rp 26 triliun, telah dibayarkan sebesar Rp 3,4 triliun,” ungkap Zabadi.

Dari delapan koperasi tersebut, kasus KSP Indosurya mengalami potensi kerugian paling besar, yakni Rp 13,9 triliun.

“Dalam sidang tingkat pertama justru dilepaskan oleh pengadilan. Kemudian pemerintah melalui Menko Polhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) mendorong agar jaksa melakukan banding dan kasasi. Alhamdulillah sudah dimenangkan oleh jaksa dan pihak pengurus Indosurya dihukum 20 tahun,” jelas Zabadi.

Zabadi menegaskan bahwa Kemenkop-UKM akan terus memantau penyelesaian kasus hingga tahap pengadilan.

“Ini menunjukkan bahwa kami tetap memantau dan mengikuti proses karena memang putusan pengadilan dan PKPU berjalan dalam waktu yang cukup panjang, 5-10 tahun. Kita akan ikuti,” tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM) terus mengawasi proses penyelesaian delapan koperasi yang mengalami masalah.

Koperasi-koperasi tersebut meliputi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop-UKM Ahmad Zabadi menjelaskan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Bermasalah sudah dibubarkan dua tahun lalu, namun pemantauan tetap dilaksanakan.

“Tugas satgas tetap kami lanjutkan terhadap koperasi bermasalah. Kami membentuk tim monitoring untuk pendampingan terhadap koperasi bermasalah. Dari delapan koperasi bermasalah, yang sudah diputus homologasi pada sidang PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang) ini kita kawal,” kata Zabadi dalam konferensi pers di kantor Kemenkop-UKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Proses PKPU saat ini masih berlangsung. Zabadi memberikan contoh KSP Sejahtera Bersama yang proses PKPU-nya masih berjalan selama dua tahun ke depan.

“Akan kami kawal terus, kemudian (lihat) progresnya. Setelah pergantian pengurus setahun lalu, alhamdulillah sudah ada pergerakan pembayaran oleh pihak koperasi,” tuturnya.

Dari total kerugian akibat delapan koperasi bermasalah, baru Rp 3,4 triliun yang telah dibayarkan dari total tagihan sebesar Rp 26 triliun.

“Kemenkop-UKM mendampingi dan memantau proses pembayaran pada tiap kasus, di mana dari total tagihan sebesar Rp 26 triliun, telah dibayarkan sebesar Rp 3,4 triliun,” ungkap Zabadi.

Dari delapan koperasi tersebut, kasus KSP Indosurya mengalami potensi kerugian paling besar, yakni Rp 13,9 triliun.

“Dalam sidang tingkat pertama justru dilepaskan oleh pengadilan. Kemudian pemerintah melalui Menko Polhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) mendorong agar jaksa melakukan banding dan kasasi. Alhamdulillah sudah dimenangkan oleh jaksa dan pihak pengurus Indosurya dihukum 20 tahun,” jelas Zabadi.

Zabadi menegaskan bahwa Kemenkop-UKM akan terus memantau penyelesaian kasus hingga tahap pengadilan.

“Ini menunjukkan bahwa kami tetap memantau dan mengikuti proses, karena memang putusan pengadilan dan PKPU berjalan dalam waktu yang cukup panjang, 5-10 tahun. Kita akan ikuti,” tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM) telah membubarkan sekitar 82.000 koperasi bermasalah sejak tahun 2014.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop-UKM Ahmad Zabadi, menjelaskan bahwa koperasi-koperasi yang dibubarkan tersebut sudah tidak aktif lagi.

“Pada tahun 2014, ada 209.488 unit koperasi. Lalu sekarang tercatat 130.119 unit koperasi. Artinya, dari sisi jumlah entitas terjadi penurunan karena memang pada periode 2014–2019, kita membubarkan tidak kurang dari 82.000 koperasi,” kata Zabadi dalam konferensi pers di kantor Kemenkop-UKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Zabadi mengatakan, tidak ada protes yang dilayangkan dari koperasi-koperasi yang dibubarkan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tersebut memang sudah tidak berfungsi.

“Karena pada waktu itu, semua koperasi yang tercatat sebagai badan hukum tetap dicatat sebagai koperasi, tetapi kemudian dilakukan verifikasi apakah koperasi masih aktif atau tidak aktif,” tuturnya.

Sejak reformasi koperasi dijalankan, Kemenkop-UKM mencatat sekitar 130.119 unit koperasi yang aktif hingga saat ini.

“Dan ini dalam lima tahun, dari 2019-2024, sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Seingat saya, pada 2019 jumlahnya sekitar 127.000 koperasi yang aktif. Lalu sekarang tercatat sudah 130.000,” ungkap Zabadi.

Kemenkop-UKM Akan Perketat Pengawasan Koperasi

Dalam kesempatan tersebut, Zabadi juga menyatakan bahwa Kemenkop-UKM berencana memperketat pengawasan terhadap koperasi-koperasi melalui revisi Undang-Undang (UU) Perkoperasian.

Menurut dia, kendala yang dihadapi Kemenkop-UKM terkait pengawasan dan perlindungan koperasi adalah pembagian tanggung jawab berdasarkan tingkat pemerintahan.

Koperasi di tingkat kabupaten/kota menjadi tanggung jawab bupati/wali kota, koperasi di provinsi menjadi tanggung jawab gubernur, dan koperasi nasional menjadi tanggung jawab Menkop-UKM.

“Sementara lebih dari 130.000 koperasi itu sebagian besar berada di kabupaten/kota,” kata Zabadi.

Melalui revisi UU Perkoperasian, Kemenkop-UKM berharap dapat memberikan sanksi pidana bagi koperasi yang menyimpang.

“Kami juga ingin memastikan praktik-praktik yang mengatasnamakan koperasi tetapi ternyata bukan koperasi. Bank keliling itu orang mengaitkan koperasi, orang bahkan menganggap pinjol (pinjaman online) koperasi, itu bukan koperasi, karena untuk koperasi harus memiliki badan hukum,” tegas Zabadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM) telah membubarkan sekitar 82.000 koperasi bermasalah sejak tahun 2014.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop-UKM Ahmad Zabadi, menjelaskan bahwa koperasi-koperasi yang dibubarkan tersebut sudah tidak aktif lagi.

“Pada tahun 2014, ada 209.488 unit koperasi. Lalu sekarang tercatat 130.119 unit koperasi. Artinya, dari sisi jumlah entitas terjadi penurunan karena memang pada periode 2014–2019, kita membubarkan tidak kurang dari 82.000 koperasi,” kata Zabadi dalam konferensi pers di kantor Kemenkop-UKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Zabadi mengatakan, tidak ada protes yang dilayangkan dari koperasi-koperasi yang dibubarkan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tersebut memang sudah tidak berfungsi.

“Karena pada waktu itu, semua koperasi yang tercatat sebagai badan hukum tetap dicatat sebagai koperasi, tetapi kemudian dilakukan verifikasi apakah koperasi masih aktif atau tidak aktif,” tuturnya.

Sejak reformasi koperasi dijalankan, Kemenkop-UKM mencatat sekitar 130.119 unit koperasi yang aktif hingga saat ini.

“Dan ini dalam lima tahun, dari 2019-2024, sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Seingat saya, pada 2019 jumlahnya sekitar 127.000 koperasi yang aktif. Lalu sekarang tercatat sudah 130.000,” ungkap Zabadi.

Kemenkop-UKM Akan Perketat Pengawasan Koperasi

Dalam kesempatan tersebut, Zabadi juga menyatakan bahwa Kemenkop-UKM berencana memperketat pengawasan terhadap koperasi-koperasi melalui revisi Undang-Undang (UU) Perkoperasian.

Menurut dia, kendala yang dihadapi Kemenkop-UKM terkait pengawasan dan perlindungan koperasi adalah pembagian tanggung jawab berdasarkan tingkat pemerintahan.

Koperasi di tingkat kabupaten/kota menjadi tanggung jawab bupati/wali kota, koperasi di provinsi menjadi tanggung jawab gubernur, dan koperasi nasional menjadi tanggung jawab Menkop-UKM.

“Sementara lebih dari 130.000 koperasi itu sebagian besar berada di kabupaten/kota,” kata Zabadi.

Melalui revisi UU Perkoperasian, Kemenkop-UKM berharap dapat memberikan sanksi pidana bagi koperasi yang menyimpang.

“Kami juga ingin memastikan praktik-praktik yang mengatasnamakan koperasi tetapi ternyata bukan koperasi. Bank keliling itu orang mengaitkan koperasi, orang bahkan menganggap pinjol (pinjaman online) koperasi, itu bukan koperasi, karena untuk koperasi harus memiliki badan hukum,” tegas Zabadi.

Kementerian Koperasi dan UKM terus mengawasi proses penyelesaian kasus delapan koperasi bermasalah. Pasca berakhirnya masa tugas Satgas Koperasi Bermasalah, Kementerian Koperasi dan UKM telah menggantinya dengan Tim Pendamping dan Pemantau Koperasi Bermasalah.

Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi mengatakan utang atau penggantian dana kepada anggota kedelapan koperasi itu mencapai Rp 26 triliun. Namun, baru dibayarkan Rp 3,4 triliun.

"Melalui tim tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM mendampingi dan memantau proses pembayaran pada tiap kasus, di mana dari total tagihan sebesar Rp 26 triliun telah dibayarkan sebesar Rp 3,4 triliun," kata dia dalam konferensi pers di Kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Ahmad mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Bermasalah memang telah diselesaikan tugasnya sejak dua tahun lalu. Untuk diketahui Satgas Koperasi Bermasalah itu bertugas mengurusi kedelapan koperasi yang bermasalah.

"Terkait dengan Satgas Koperasi Bermasalah, itu sudah selesai tugas Satgas itu sejak dua tahun lalu, sudah tutup Satgas itu," jelasnya.

Ahmad mengatakan, saat ini Satgas tersebut tugasnya menjadi tim yang memantau berlangsungnya proses hukum yang berjalan sampai saat ini. Apalagi, beberapa koperasi tercatat mengalami kerugian yang harus digantikan kepada anggotanya hingga triliunan.

"Tetapi tugas satgas tetap kami lanjutkan terhadap koperasi bermasalah. Kita bentuk tim monitoring, pendampingan terhadap koperasi bermasalah dari 8 koperasi bermasalah yang sudah diputus homologasi pada sidang PKPU ini kita kawal," terangnya.

Untuk diketahui Satgas Koperasi Bermasalah itu bertugas mengurus 8 koperasi. Selain itu satgas juga bertugas membantu menampung keluhan dari anggota atau korban dari koperasi bermasalah itu

Adapun 8 koperasi bermasalah di antaranya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Bermasalah telah diselesaikan tugasnya sejak dua tahun lalu. Untuk diketahui Satgas Koperasi Bermasalah itu bertugas mengurusi kedelapan koperasi yang bermasalah.

"Terkait dengan Satgas Koperasi Bermasalah, itu sudah selesai tugas Satgas itu sejak dua tahun lalu, sudah tutup Satgas itu," kata Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi dalam konferensi pers di Kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Ahmad mengatakan, saat ini Satgas tersebut tugasnya menjadi tim yang memantau berlangsungnya proses hukum yang berjalan sampai saat ini. Apalagi, beberapa koperasi tercatat mengalami kerugian yang harus digantikan kepada anggotanya hingga triliunan.

"Tetapi tugas satgas tetap kami lanjutkan terhadap koperasi bermasalah. Kita bentuk tim monitoring, pendampingan terhadap koperasi bermasalah dari 8 koperasi bermasalah yang sudah diputus homologasi pada sidang PKPU ini kita kawal," terangnya.

Lantas apa kabar proses hukum 8 koperasi bermasalah tersebut? Ahmad menjabarkan beberapa koperasi bermasalah saja, seperti KSP Sejahtera Bersama yang disebut masih dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sampai dua tahun ke depan.

"Kita akan kawal terus kemudian progresnya. Setelah pergantian pengurus setahun lalu, Alhamdulillah sudah ada pergerakan tingkat pembayaran oleh pihak koperasi. Karena PKPU itu bukan pailit, koperasinya masih boleh melakukan usaha untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang diputus PKPU. Asetnya ada yang dijual untuk melakukan pembayaran dan ada aset untuk menjalankan usaha," terangnya.

Kemudian, kasus Indosurya juga disebut masih dalam pantauan. Ahmad menerangkan saat ini pimpinan koperasi itu telah dihukum penjara selama 20 tahun. Sementara proses saat ini sudah juga dalam penggantian rugi ke anggota atau PKPU.

"Ini menunjukkan bahwa tetap kita pantau, kita ikuti karena memang putusan pengadilan PKPU berjalan waktu yang cukup panjang 5-10 tahun, kita akan ikuti dan tim kami bertugas meng-update perkembangannya. Jadi, tidak berarti setelah satgas selesai tugas, kami lihat kami tetap melakukan pemantauan, dan progresnya berjalan," pungkasnya.

Untuk diketahui Satgas Koperasi Bermasalah itu bertugas mengurus 8 koperasi. Selain itu satgas juga bertugas membantu menampung keluhan dari anggota atau korban dari koperasi bermasalah itu

Adapun 8 koperasi bermasalah di antaranya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda.