JAKARTA, KOMPAS.com – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada eks Tenaga Ahli mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Walbertus Natalius Wisang.

Walbertus dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum memberi keterangan tidak benar dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Walbertus Natalius Wisang oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Walbertus Natalius Wisang dinilai telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain pidana badan, dia juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 200 juga subsidair 3 bulan kurungan.

Atas putusan ini, eks Walbertus menerima putusan majelis hakim, sedangkan jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.

Dalam perkara ini, Walbertus dinilai sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, atau menghalangi/merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Walbertus ditangkap tim Kejagung di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa (19/9/2023) sore setelah menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi menara BTS 4G ini.

JAKARTA, KOMPAS.com – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada eks Kepala Divisi Lastmile dan Backhaul Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Muhammad Feriandi Mirza.

Feriandi Mirza dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum turut serta dalam dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 yang dikelola Bakti Kemenkominfo.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Feriandi Mirza oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Feriandi Mirza dinilai telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain pidana badan, Feriandi Mirza juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsidair empat bulan kurungan serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 300 juta.

“Terhadap uang sejumlah Rp 300.000.000 yang telah dilakukan penyitaan secara sah maka diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa,” kata hakim Dennie.

Atas putusan ini, Feriando Mirza dan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menyatakan pikir-pikir. Kedua pihak diberikan kesempatan tujuh hari untuk menyatakan sikap atas putusan tersebut.

Dalam perkara ini, Feriandi Mirza didakwa turut sera telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,32 triliun.

Feriandi disebut berperan melakukan aksi kongkalikong bersama dengan terdakwa eks Direktur Utama (Dirut) Bakti Kemenkominfo Anang Achmad Latif untuk mengkondisikan perencanaan guna memenangkan penyedia tertentu dalam proyek pengadaan menara BTS 4G ini.

Dalam kasus ini, Kejagung telah membawa belasan orang menjadi terdakwa dan diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Mereka adalah eks Dirut Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif; eks Menkominfo Johnny G Plate; eks Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak.

Kemudian, eks Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia Tahun 2020, Yohan Suryanto; eks Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; dan eks Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.

Berikutnya, eks Kepala Hudev UI, Moh. Amar Khoerul Umam; Direktur Utama (Dirut) PT Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizki dan Direktur Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama

Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi dan seorang swasta bernama Sadikin Rusli juga terjerat kasus ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada Direktur PT Sansaine Exindo, Jemy Sutjiawan.

Jemy dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terlibat korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jemy Sutijawan dengan pidana penjara selama 3 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Jemy dinilai telah terbukti melanggar Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain pidana badan, Direktur PT Sansaine Exindo itu juga dihukum membayar denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Dalam perkara ini, Jemy Sutjiawan dinilai turut serta terlibat dalam dugaan korupsi proyek BTS 4G yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,03 triliun.

Jemy adalah owner atau pengendali PT Fiber Home yang ingin dimenangkan untuk menggarap proyek BTS 4G di paket 1 dan 2.

Ia bertemu dengan eks Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan. Keduanya merupakan kepanjangan tangan dari eks Direktur Utama (Dirut) Bakti, Anang Achmad Latif.

Pertemuan Jemy dengan Galumbang dan Irwan bertujuan supaya Fiberhome ikut melaksanakan pekerjaan BTS 4G Tahun 2021. Sebab, PT Sansaine Exindo nantinya menjadi subkontrak dari PT Fiberhome.

Jemy disebut memberikan commitment fee sebesar USD 2.500.000 kepada Irwan Hermawan melalui Windi Purnama untuk pekerjaan paket 1 dan 2 BTS 4G tahun 2021 yang dilaksanakan PT Sansaine Exindo.

Selain itu, ia juga disebut telah membiayai sebagian pembayaran hotel tim Kominfo selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Barcelona, Spanyol, sebesar Rp 452.500.000.

Singkatnya, selaku owner atau pengendali PT Fiber Home, Jemy diduga dimenangkan untuk menggarap proyek BTS 4G di paket 1 dan 2 meskipun tidak memenuhi syarat.

Dalam perkara ini, ada sembilan pihak dan korporasi yang turut menikmati uang proyek yang berasal dari anggaran negara tersebut.

Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate disebut telah menerima Rp 17.848.308.000. Kemudian, Anang Achmad Latif mendapatkan Rp 5.000.000.000.

Selanjutnya, Irwan Hermawan mendapatkan Rp 119.000.000.000. Lalu, Tenaga Ahli Hudev Universitas Indonesia Tahun 2020 Yohan Suryanto menerima Rp 453.608.400.

Kemudian, Windi Purnama yang merupakan orang kepercayaan Irwan Hermawan mendapatkan Rp 500.000.000.

Lalu, Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP), Muhammad Yusrizki menerima Rp 50.000.000.000 dan 2.500.000 dollar AS.

Selanjutnya, Konsorsium FiberHome PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) untuk Paket 1 dan 2 sebesar Rp 2.940.870.824.490.

Kemudian, Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk paket 3 sebesar Rp 1.584.914.620.955.

Terakhir, Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4 dan 5 sebesar Rp 3.504.518.715.600.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur PT Sansaine Exindo Jemy Sutjiawan mengeklaim tidak mengetahui adanya perbuatan melanggar hukum yang membuatnya menjadi terdakwa dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G.

Hal ini disampaikan Jemy dalam nota pembelaan pribadi atau pleidoi setelah dituntut empat tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

“Jujur ketika awal saya diperiksa dalam penyelidikan kasus ini, saya tidak pernah merasa takut apa pun karena saya meyakini bahwa saya tidak melakukan kesalahan apa pun,” kata Jemy dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Di hadapan Majelis Hakim, Jemy mengakui telah merogoh kocek pribadi sebagai bentuk apresiasi kepada para pihak yang terlibat dalam proyek BTS 4G.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui jika uang yang diberikan dipergunakan untuk pejabat negara.

“Belakangan saya justru merasa seperti orang yang terlalu polos dan naif karena pemberian uang pribadi saya kepada beberapa pihak dengan maksud yang baik dan sebagai bentuk apresiasi saya terhadap mereka,” kata Jemy.

“Namun sialnya aliran uang tersebut di luar sepengetahuan saya ternyata digunakan oleh mereka untuk diberikan kepada pejabat negara yang di luar kendali saya, bahkan fakta itu pun baru saya tahu belakangan dari keterangan para saksi dalam persidangan perkara ini,” ucapnya.

Jemy menuturkan, ia sangat sedih ketika mengingat dirinya diminta oleh penyidik untuk menyerahkan uang kepada negara sebesar Rp 37 miliar dari rekening pribadi dan perusahaannya.

Padahal, ia mengeklaim, uang puluhan miliar tersebut tidak terkait dengan proyek BTS 4G.

“Keputusan tersebut (pengiriman uang Rp 37 miliar) harus dilakukan, karena jika tidak dilakukan maka seluruh rekening pribadi saya dan PT Sansaine Exindo akan terus diblokir sehingga praktis ratusan karyawan saya dan keluarga tidak akan bisa makan karena pembayaran gaji tidak dapat dilakukan,” kata Jemy.

Jemy dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terlibat dugaan korupsi proyek BTS 4G.

Ia disebut terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain pidana badan, Direktur PT Sansaine Exindo itu juga dihukum membayar denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Dalam perkara ini, Jemy Sutjiawan dinilai turut serta terlibat dalam dugaan korupsi proyek BTS 4G yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,03 triliun.

Jaksa mengungkapkan, Jemy adalah owner atau pengendali PT Fiber Home yang ingin dimenangkan untuk menggarap proyek BTS 4G di paket 1 dan 2.

Ia lantas melakukan pertemuan dengan eks Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.

Adapun Galumbang dan Irwan juga merupakan terdakwa dalam kasus ini.

Keduanya merupakan kepanjangan tangan dari eks Direktur Utama (Dirut) Bakti, Anang Achmad Latif.

Pertemuan Jemy dengan Galumbang dan Irwan bertujuan supaya Fiberhome ikut melaksanakan pekerjaan BTS 4G Tahun 2021. Sebab, PT Sansaine Exindo nantinya menjadi subkontrak dari PT Fiberhome.

“Terdakwa Jemy Sutjiawan memberikan commitment fee sebesar USD 2.500.000 kepada Irwan Hermawan melalui Windi Purnama untuk pekerjaan paket 1 dan 2 BTS 4G tahun 2021 yang dilaksanakan PT Sansaine Exindo,” kata Jaksa.

Selain itu, Jemy juga membiayai sebagian pembayaran hotel tim Kominfo selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Barcelona, Spanyol, sebesar Rp 452.500.000.

Singkatnya, selaku owner atau pengendali PT Fiber Home, Jemy diduga dimenangkan untuk menggarap proyek BTS 4G di paket 1 dan 2 meskipun tidak memenuhi syarat.

Dalam perkara ini, ada sembilan pihak dan korporasi yang turut menikmati uang proyek yang berasal dari anggaran negara tersebut.

Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate disebut telah menerima Rp 17.848.308.000. Kemudian, Anang Achmad Latif mendapatkan Rp 5.000.000.000.

Selanjutnya, Irwan Hermawan mendapatkan Rp 119.000.000.000. Lalu, Tenaga Ahli Hudev Universitas Indonesia Tahun 2020 Yohan Suryanto menerima Rp 453.608.400.

Kemudian, Windi Purnama yang merupakan orang kepercayaan Irwan Hermawan mendapatkan Rp 500.000.000.

Lalu, Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP), Muhammad Yusrizki menerima Rp 50.000.000.000 dan 2.500.000 dollar AS.

Selanjutnya, Konsorsium FiberHome PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) untuk Paket 1 dan 2 sebesar Rp 2.940.870.824.490.

Kemudian, Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk paket 3 sebesar Rp 1.584.914.620.955. Terakhir, Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4 dan 5 sebesar Rp 3.504.518.715.600.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G yang menyeret anggota III nonaktif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi memasuki babak baru.

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta tengah memproses banding perkara yang menjerat Achsanul Qosasi dan akan memutus banding tersebut pada 20 Agustus 2024 mendatang.

"Sidang (putusan banding) terdakwa Achsanul Qosasi tanggal 20 Agustus 2024," kata pejabat Humas PT DKI Jakarta Sugeng Riyono kepada Kompas.com, Kamis (18/7/2024).

Sugeng mengatakan, Ketua PT DKI Jakarta telah menunjuk majelis hakim yang bakal mengadili perkara Achsanul Qosasi.

Mereka adalah hakim Sumpeno sebagai ketua majelis bersama hakim Nelson Pasaribu dan hakim Anthon R Saragih sebagai anggota majelis.

Dalam perkara ini, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman dua tahun dan enam bulan penjara kepada Achsanul Qosasi.

Anggota nonaktif BPK itu dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah menerima uang sebesar 2,6 juta dollar Amerika Serikat atau setara Rp 40 miliar terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Achsanul Qosasih dengan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 20 Juni 2024.

Hukuman ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa yang menuntut Achsanul untuk dijatuhi hukuman selama lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Selain pidana badan, Achsanul hanya dijatuhi pidana denda sebesar Rp 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan.

Dinilai masih berat

Ditemui usai pembacaan putusan, kuasa hukum Achsanul Qosasi, Soesilo Aribowo menilai, vonis 2,5 tahun yang dijatuhkan majelis hakim masih berat.

Soesilo berpandangan, seharusnya kliennya hanya divonis satu tahun jika dianggap terbukti melakukan korupsi terkait proyek BTS 4G.

"(Vonis) 2,5 (tahun), kalau itu Pasal 11 tentunya, minimal kan satu tahun. Kalau 2,5 tahun masih agak berat sebenarnya," kata Soesilo.

Saat itu, Soesilo menyatakan bakal mempelajari putusan majelis hakim untuk menentukan langkah hukum.

"Kami masih pikir-pikir, apakah ini (langkah hukum selanjutnya) dijalankan atau tidak," ucap dia.

Kejagung nyatakan banding

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor kepada Achsanul Qosasi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menilai, banding diajukan lantaran hukuman 2,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Achsanul Qosasi belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Harli mengatakan, akta permintaan banding telah diajukan oleh tim jaksa penuntut umum pada Selasa 25 Juli 2024.

"Bahwa putusan tersebut belum memenuhi keadilan hukum bagi masyarakat," kata Harli dalam keterangannya, 27 Juni 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com –Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung bakal membacakan surat tuntutan terhadap tiga mantan anak buah eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam kasus korupsi proyek menara base transceiver station (BTS) 4G.

Ketiganya adalah eks pejabat pembuat komitmen (PPK) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Elvano Hatorangan; eks Kepala Divisi Lastmile dan Backhaul Bakti Kemenkominfo, Muhammad Feriandi Mirza dan eks Tenaga Ahli Menteri Kominfo, Walbertus Natalius Wisang.

"Untuk tuntutan," demikian agenda sidang yang dimuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

Dalam perkara ini, ketiganya didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,32 triliun. Ketiganya dinilai turut serta dalam dugaan korupsi proyek menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 yang dikelola Bakti Kemenkominfo.

“Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 8.032.084.133.795,51,” kata jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu 27 Maret 2024.

Elvano selaku PPK saat itu diduga telah memanipulasi kajian untuk proyek BTS 4G seolah-seolah dapat diselesaikan 100 persen apabila diberikan waktu perpanjangan. Namun, setelah waktu perpanjangan itu diberikan, nyatanya pekerjaan pengerjaan proyek strageis nasional ini tidak juga selesai.

Kemudian, Feriandi disebut berperan melakukan aksi kongkalikong bersama dengan eks Direktur Utama (Dirut) Bakti Kemenkominfo, Anang Achmad Latif, untuk mengkondisikan perencanaan guna memenangkan penyedia tertentu dalam proyek pengadaan menara BTS 4G ini.

Sementara itu, Walbertus diduga sengaja memberi keterangan yang tidak benar terkait pemeriksaan perkara BTS 4G ini. Ia dinilai telah menghalangi atau merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Atas perbuatannya, para terdakwa disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, Kejagung telah membawa belasan orang menjadi terdakwa dan diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Mereka adalah eks Menkominfo, Johnny G Plate; eks Dirut Bakti, Anang Achmad Latif; dan eks Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak.

Kemudian, eks Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia (UI), Yohan Suryanto; eks Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; dan eks Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.

Berikutnya, eks Kepala Hudev UI, Moh. Amar Khoerul Umam; eks Direktur Utama (Dirut) PT Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizki dan eks Direktur Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama.

Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi dan seorang swasta bernama Sadikin Rusli yang menjadi terdakwa telah diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang pembacaan tuntutan terhadap Direktur PT Sansaine Exindo, Jemy Sutjiawan yang semestinya digelar pada Selasa (9/7/2024) ditunda.

Alasannya, jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI belum siap membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5.

“Mohon izin Yang Mulia, kami belum siap untuk membacakan tuntutan hari ini,” kata jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Kepada majelis hakim, jaksa meminta penundaan selama satu pekan untuk mempersiapkan surat tuntutan.

“Untuk itu kami mohon waktu satu minggu,” timpal jaksa.

Namun, majelis hakim tidak mengabulkan permohonan penundaan selama sepekan.

Ketua majelis hakim Rianto Adam Pontoh hanya mengizinkan jaksa mempersiapkan surat tuntutan dalam dua hari ke depan.

Dengan demikian, majelis hakim menunda sidang pembacaan tuntutan untuk dibacakan pada Jumat, 12 Juli 2024.

“Demikian terdakwa, hari ini belum siap dibacakan untuk tuntutan oleh penuntut umum,” kata hakim Rianto.

“Jadi ditunda hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 jam 13.30 WIB,” ucap dia.

Dalam perkara ini, Jemy Sutjiawan dinilai terbukti turut serta terlibat dalam dugaan korupsi proyek BTS 4G yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,03 triliun.

Jaksa mengungkapkan, Jemy adalah owner atau pengendali PT Fiber Home yang ingin dimenangkan untuk menggarap proyek BTS 4G di paket 1 dan 2.

Ia lantas melakukan pertemuan dengan eks Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.

Adapun Galumbang dan Irwan juga merupakan terdakwa dalam kasus ini. Keduanya merupakan kepanjangan tangan dari eks Direktur Utama (Dirut) Bakti, Anang Achmad Latif.

Pertemuan Jemy dengan Galumbang dan Irwan bertujuan supaya Fiberhome ikut melaksanakan pekerjaan BTS 4G Tahun 2021. Sebab, PT Sansaine Exindo nantinya menjadi subkontrak dari PT Fiberhome.

“Terdakwa Jemy Sutjiawan memberikan commitment fee sebesar USD 2.500.000 kepada Irwan Hermawan melalui Windi Purnama untuk pekerjaan paket 1 dan 2 BTS 4G tahun 2021 yang dilaksanakan PT Sansaine Exindo,” kata jaksa.

Selain itu, Jemy juga membiayai sebagian pembayaran hotel tim Kominfo selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Barcelona, Spanyol, sebesar Rp 452.500.000.

Singkatnya, selaku owner atau pengendali PT Fiber Home, Jemy diduga dimenangkan untuk menggarap proyek BTS 4G di paket 1 dan 2 meskipun tidak memenuhi syarat.

Dalam dakwaan jaksa disebut, ada sembilan pihak dan korporasi yang turut menikmati uang proyek yang berasal dari anggaran negara tersebut.

Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate disebut telah menerima Rp 17.848.308.000. Kemudian, Anang Achmad Latif mendapatkan Rp 5.000.000.000.

Selanjutnya, Irwan Hermawan mendapatkan Rp 119.000.000.000. Lalu, Tenaga Ahli Hudev Universitas Indonesia Tahun 2020 Yohan Suryanto menerima Rp 453.608.400.

Kemudian, Windi Purnama yang merupakan orang kepercayaan Irwan Hermawan mendapatkan Rp 500.000.000. Lalu, Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP), Muhammad Yusrizki menerima Rp 50.000.000.000 dan 2.500.000 dollar AS.

Selanjutnya, Konsorsium FiberHome PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) untuk Paket 1 dan 2 sebesar Rp 2.940.870.824.490.

Kemudian, Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk paket 3 sebesar Rp 1.584.914.620.955. Terakhir, Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4 dan 5 sebesar Rp 3.504.518.715.600.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) menguatkan vonis dan hukuman terdakwa korupsi Johnny Gerard Plate (JGP). Dalam putusan kasasinya, Senin (8/7/2024), majelis hakim agung menolak upaya hukum terakhir ajuan mantan menteri komunikasi dan informatika (menkominfo) tersebut terkait dengan kasus korupsi pembangunan BTS 4G Bakti Kemenkominfo.

Dengan putusan tersebut, politikus Partai Nasdem itu tetap dipidana 15 tahun penjara. "Tolak kasasi terdakwa dan JPU (Jaksa Penuntut Umum)," begitu putusan kasasi MA yang disalin Republika.co.id dari laman resmi Kepaniteraan MA, Selasa (9/7/2024).

Bahkan dalam putusan kasasi tersebut, hakim MA malah memperbaiki putusan peradilan sebelumnya terkait aset sitaan dari Johnny Plate. "Dengan perbaikan sekadar barang bukti, berupa satu mobil Landrover Nomor Polisi B 10 HAN, dirampas untuk negara, dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa," kata putusan tersebut.

Juru Bicara MA Soeharto saat dikonfirmasi Republika.co.id, membenarkan putusan tersebut. Dia menerangkan, dari salinan putusan disebutkan kasasi tersebut diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim Soesilo dengan anggota masing-masing Hakim Sinintha Yuliansih Sibarani, dan Hakim Yanto.

Menurut dia, putusan kasasi tersebut dibacakan dan dipublikasikan pada selasa (9/72024). Dengan putusan kasasi tersebut, kasus korupsi yang menyeret Johnny Plate sudah inkrah dan akan segera dieksekusi.

Kasus korupsi dalam pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kemenkominfo menyeret belasan orang sebagai tersangka dan terdakwa ke pengadilan. Johnny Plate merupakan terdakwa dengan jabatan publik tertinggi sebagai menteri.

Di pengadilan tingkat pertama, majelis hakim PN Tipikor Jakarta memvonis bersalah mantan sekjen DPP Partai Nasdem karena terbukti menerima uang sedikitnya Rp 7,4 miliar terkait pembangunan dan penyediaan 4.200 menara telekomunikasi di seluruh wilayah terpencil di Indonesia. Atas vonis tersebut, majelis hakim tingkat pertama menghukumnya dengan pidana 15 tahun penjara.

Pengadilan tingkat pertama juga menghukum Johnny Plate dengan denda Rp 1 miliar. Johnny Plate sempat melawan putusan tersebut dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Namun majelis hakim tingkat dua tersebut tetap menguatkan putusan PN Tipikor.

Bahkan dalam putusan banding, majelis hakim tinggi menambahkan hukuman denda pengganti kerugian negara sebesar Rp 16,1 miliar dan 10 ribu dolar AS subsider lima bulan kurungan.