Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara terkait dengan dorongan Komisi III DPR untuk mengusut soal dugaan korupsi kuota haji 2024.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan pihaknya bakal menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana mekanisme maupun aturan yang ada. Salah satunya yakni melalui pelaporan dan pengaduan masyarakat.

Tessa menyebut setiap laporan yang masuk ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK akan ditelaah. Kemudian, apabila dinyatakan lengkap secara administrasi dan dokumennya, bisa naik ke tahapan lebih lanjut.

"Tentunya bisa diteruskan ke tingkat yang lebih lanjut, dalam hal ini adalah penyelidikan. Bisa ditangani oleh KPK atau yang ditangani pleh APH [aparat penegak hukum] lain," jelasnya kepada wartawan, dikutip Minggu (4/8/2024).

Adapun anggota Komisi III DPR Nasir Djamil sebelumnya mendorong KPK untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Seperti diketahui, KPK merupakan mitra kerja dari Komisi III DPR.

Menurut Nasir, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji di DPR secara jelas menunjukkan bahwa ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

"Dibentuknya Pansus Angket Haji DPR RI di satu sisi menunjukkan bahwa ada dugaan penyimpangan yang berpotensi ke arah tindak pidana KKN dalam penyelenggaraaan ibadah Haji," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, dikutip dari keterangan tertulis.

Nasir lalu mendorong KPK agar segera meminta klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, di antaranya pihak penyelenggara negara.

"Komisi III DPR RI berprasangka baik kepada KPK bahwa lembaga anti rasuah ini punya konsern untuk menertibkan pelaksanaan ibadah Haji. [Pemanggilan] bisa saja dilakukan jika telah memenuhi syarat," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) disebut tidak pernah berkoordinasi dengan DPR terkait pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Wisnu Wijaya berpandangan seharusnya Kemenag tetap berkoordinasi dengan DPR terkait dengan pengalihan kuota haji tersebut meskipun sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Arab Saudi.

"Ya, jadi kan begini kan untuk kuota itu ada undang-undangnya. Ketika Kemenag sudah mendapatkan izin dari Pemerintahan Arab Saudi, tapi harus berkoordinasi dengan DPR RI," tuturnya di Jakarta, Selasa (16/7.2024).

Dia menjelaskan bahwa saat ini ada 5,3 juta calon jamaah haji asal Indonesia yang kini belum berangkat, lantaran terganjal kuota haji khusus.

"Kita mengingat ada antrean yang begitu panjang jumlahnya 5,3 juta jemaah kan, jadi mestinya dibahas dan dikonsultasikan mana yang harus reguler dan mana yang untuk haji plus," katanya.

Menurut Wisnu, aturan kuota haji tersebut telah diatur dan ditandatangani Presiden RI. Maka dari itu, segala perubahan yang ada di lapangan tetap harus dikonsultasikan ke DPR.

"Untuk kuota haji plus dalam UU itu sudah disebutkan maksimal 8 persen. Menteri itu tidak boleh menabrak aturan yang sudah ditandatangani presiden," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bisa memberikan pendampingan kepada Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR untuk Pengawasan Haji 2024.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto awalnya menyampaikan bahwa lembaganya menyambut positif dibentuknya pansus haji DPR. Dia mengatakan KPK bisa memberikan pendampingan apabila diminta oleh parlemen.

"Tentunya apabila nanti ada permintaan dari DPR untuk pendampingan KPK, kita akan lihat dalam kapasitas apa KPK bisa mendampingi kegiatan tersebut," ujar Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Menurutnya, lembaga antirasuah bisa ikut membantu pansus DPR khususnya apabila ditemukan dugaan indikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan haji 2024.

"Mungkin apabila ditemukan ada indikasi korupsi di situ, baru nanti, baik itu pencegahan maupun penindakan bisa turun. Tapi tentunya sejauh ini kita belum ada tindakan apa pun. Tapi pada prinsipnya KPK menyambut positif," tuturnya.

Sebelumnya, Pansus Angket DPR untuk Pengawasan Haji 2024 mengisyaratkan adanya temuan baru dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini. Selain pengalihan kuota haji, Pansus Angket DPR mencium adanya indikasi korupsi.

Hal itu diungkapkan anggota Pansus Angket DPR untuk Pengawasan Haji 2024, Luluk Nur Hamidah. Adapun, Pansus Angket DPR untuk Pengawasan Haji 2024 baru saja disepakati pembentukannya dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar, Selasa (9/7/2024).

Luluk menjelaskan, sebelumnya bahwa pengalihan kuota haji pada 2024 telah melanggar UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Regulasi itu, khususnya Pasal 64, Ayat 2, menetapkan alokasi haji khusus hanya sebesar 8% dari kuota haji Indonesia.

Berdasarkan informasi yang pihaknya terima, kata Luluk, pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebanyak 50% itu terindikasi korupsi.

“Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap UU, tapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus,” katanya, dalam keterangan resmi, Rabu (10/7/2024).

Oleh karena itu, jelasnya, Pansus Angket DPR akan mendalami terlebih dahulu informasi tersebut. Bahkan, pansus akan memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut.

"Kami akan dalami dan selidiki apakah benar informasi yang kami terima itu. Kami akan panggil para pihak terkait dengan hal ini nanti,” ujarnya.Menurutnya, Pansus Angket DPR telah mengindikasikan penggunaan alokasi kuota tambahan pada 2024 itu terkait dengan penyalahgunaan wewenang pemerintah.

“Ada rasa keadilan yang diabaikan oleh Pemerintah/Kemenag dari pengalihan kuota ini. Apalagi antrean jemaah yang sangat panjang. Khususnya antrean jemaah lansia reguler yang bisa kita prioritaskan melalui tambahan kuota 20 ribu tersebut,” ucapnya.

DPR, jelasnya, berharap Pansus Angket dapat membongkar kotak pandora pengalihan kuota haji yang berdasarkan UU hanya diperbolehkan sebesar 8% untuk haji khusus.“Tapi justru digunakan 50% oleh Kemenag ke Haji Khusus,” katanya.