Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Perlambatan laju pertumbuhan kredit terjadi pada kredit di sektor properti. Bahkan, per September 2024, pertumbuhan kredit properti menjadi yang paling lambat sepanjang tahun ini berjalan.

Mengutip data uang beredar Bank Indonesia Selasa (22/10), kredit properti hanya tumbuh sekitar 7,6% secara tahunan (YoY) menjadi Rp 1.403,6 triliun. Tentu, pertumbuhan ini lebih lambat jika dibandingkan bulan sebelumnya yang mampu tumbuh 8% YoY.

Jika menilik secara historis, pertumbuhan kredit properti paling lambat terjadi di Maret 2024. Kala itu, kredit untuk sektor properti hanya tumbuh 7,7% YoY dengan nilai mencapai Rp 1.348,6 triliun.

Sejatinya, laju pertumbuhan kredit properti di bulan-bulan setelahnya mengalami tren kenaikan cukup kencang. Bahkan, pada Juli 2024, kredit properti mampu tumbuh hingga 9% YoY menjadi Rp 1.391,5 triliun.

Untuk September 2024, kredit properti paling kencang terjadi di segmen KPR dan KPA yang tumbuh hingga 10,8% YoY. Hanya saja, laju pertumbuhan tersebut pun mengalami perlambatan dari bulan sebelumnya yang mampu tumbuh 11,4% YoY.

Adapun, hanya sektor konstruksi saja yang mengalami percepatan laju pertumbuhan kredit di periode yang sama. Di mana, pertumbuhannya mencapai 1,2% YoY, dari bulan sebelumnya yang hanya tumbuh 0,6% YoY.

Wali murid dari seorang siswa SD swasta di Kota Yogya yang diduga mengalami perundungan selama tiga tahun melaporkan kasus tersebut ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta pada Senin (14/10). Sebelumnya, mereka telah melaporkan kejadian ini ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kota Yogyakarta.

Seperti saat melapor ke Dindikpora, wali murid berinisial K hadir didampingi kuasa hukumnya dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Pandawa. Pertemuan dengan KPAID berlangsung tertutup selama kurang lebih satu jam.

"Pengaduan ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan yang kemarin diajukan ke Dindikpora," ujar kuasa hukum K, Husni Al Amin, kepada awak media usai pertemuan.

Husni menjelaskan bahwa KPAID Kota Yogyakarta telah menerima laporan mereka dengan baik. Pihaknya berharap ada tindakan tegas dan pemberian sanksi hukum kepada pihak sekolah, terutama kepala sekolah dan wali kelas korban.

Dengan demikian, dugaan perundungan yang terjadi di salah satu SD swasta di Kota Yogyakarta ini kini telah dilaporkan kepada dua pihak, yaitu Dindikpora Kota Yogyakarta dan KPAID Kota Yogyakarta.

Pandangan Jogja telah mencoba menghubungi kepala sekolah melalui WhatsApp dan mendatangi langsung sekolah terkait, namun hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah belum memberikan keterangan.

Sebelumnya, pengaduan terkait dugaan perundungan ini diajukan ke Dindikpora pada Jumat (11/10). Husni menyebutkan bahwa korban mengalami perundungan fisik dan verbal, termasuk dipukul, diceburkan ke kolam, dan yang terbaru, ditendang hingga harus dirawat di rumah sakit.

Orang tua korban pernah melaporkan kejadian ini ke pihak sekolah, namun tidak mendapat respon yang memadai. Saat ini, korban mengalami tekanan mental yang ditandai dengan sikap sering marah, takut bertemu orang lain, dan menunjukkan perlawanan.

TEMPO.CO, Jakarta - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat per Juli 2024, Proyek Strategis Nasional (PSN) era pemerintahan Joko Widodo di 134 titik telah merampas tanah hingga 571 ribu hektare. Proyek-proyek ini tersebar di berbagai bidang, dari energi, infrastruktur, pangan, pabrik, hinggareal estate.

“Pemerintahan Jokowi menjadikan proyek pembangunan yang kental dengan kepentingan bisnis swasta termasuk swasta asing sebagai PSN,” ucap Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 September 2024.

Dengan memberi label PSN, Dewi menyebut Presiden Jokowi melahirkan keputusan yang mengakibatkan terjadinya perampasan tanah, penggusuran dan kriminalisasi rakyat. PSN telah merampas demokrasi, kebebasan, hak hidup dan hak atas tanah rakyat.

Karena itu, Dewi mendesak pemerintah mengevaluasi proses perumusan regulasi PSN yang dia nilai koruptif dan manipulatif. Dia juga mendesak penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang, korupsi agraria, dan mafia tanah

Bersama Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), Aliansi Perempuan Indonesia (API), dan Aliansi Pendidikan Gratis (Apatis), KPA menggelar aksi bertepatan dengan Hari Tani di Jakarta dan 15 titik di daerah lain. Mereka beraliansi dalam Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah.

“Kami Petani bersama Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah menuntut Presiden Joko Widodo agar mempertanggungjawabkan penyelewengan pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia beserta seluruh kejahatan agraria yang terjadi,” kata Dewi.

Dalam aksi Hari Tani ini, para petani juga menyampaikan tuntutan kepada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang. Mereka menuntut pemerintah menjalankan Reforma Agraria Sejati sesuai dengan UUD 1945 dan UUPA 1960 dengan redistribusi tanah kepada petani gurem, buruh tani dan perempuan petani.

Mereka juga menuntut pemerintah mendatang menyelesaikan seluruh konflik agraria struktural sebagai proses pemulihan hak-hak korban perampasan tanah dan penggusuran. Selain itu, mereka menuntut negara menjamin ketersediaan modal, pendidikan, teknologi tepat guna, benih, pupuk, infrastruktur pertanian dan pasar yang berkeadilan.

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi mengaku prihatin atas insiden tewasnya 7 remaja di Kali Bekasi, Jatiasih, Kota Bekasi, usai diduga hendak melakukan tawuran.

"Kita berduka dengan ada 7 korban yang meninggal, tapi satu sisi kita juga prihatin sebenarnya karena ada fenomena menarik sebenarnya bahwa telah terjadi banyaknya geng motor yang akhirnya terjadi tujuh korban tersebut," kata Novrian selaku Wakil Ketua KPAD Kota Bekasi di Polres Metro Bekasi Kota, Senin (23/9).

Novrian menyayangkan masih maraknya remaja di Kota Bekasi yang menggunakan waktu malam hari untuk melakukan aktivitas yang tak bermanfaat bahkan merugikan masyarakat. Maka dari itu, dia meminta kepada orang tua untuk memperhatikan aktivitas anak-anaknya.

"Kita bisa lihat bagaimana hari ini ditemukannya alat-alat yang membahayakan masyarakat dan kita juga mengimbau buat orang tua bisa memperhatikan aktivitas anaknya di malam hari jangan sampai kontrol dari orang tua berkurang," ujar dia.

Sebelumnya, total terdapat 7 mayat ditemukan mengambang di Kali Bekasi. 7 Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh ibu-ibu yang sedang mencari kucingnya yang hilang. Temuan itu kemudian dilaporkan ke kepolisian dan Koramil setempat.

Belum diketahui identitas dari 7 mayat tersebut. Adapun 7 jenazah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi.

Sebelum menemukan 7 mayat itu, polisi sempat mengamankan 22 orang, 6 senjata tajam, dan 30 unit motor. 3 Dari 22 orang yang diamankan ditetapkan sebagai tersangka.

3 Orang yang telah ditetapkan jadi tersangka itu didapati membawa 3 buah senjata tajam. Belum diketahui, puluhan orang yang diamankan sudah kembali dipulangkan ataukah ditahan. Kasus itu ditangani oleh Polres Metro Bekasi Kota.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menimpa Cut Intan Nabila tengah menjadi buah bibir. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) soroti dan anggap kasus ini perlu tindakan segera.

Cut Intan Nabila bersama anaknya yang masih bayi menjadi korban KDRT sang suami, Armor Toreador.

Menurut Anggota KPAI sekaligus pengampu klaster anak korban kekerasan fisik/psikis, Diyah Puspitarini kasus ini harus mendapat perhatian.

“KPAI turut prihatin atas kejadian ini yang korbannya juga ada anak. Dalam hal ini anak memang rentan sekali mengalami kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga,” ujar dia di kantor KPAI, Jakarta pada Rabu (14/8).

Diyah berharap proses penanganan cepat dilakukan dan korban mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial maupun perlindungan hukum. Ia juga meminta setiap pihak untuk mendukung setiap prosesnya hingga selesai.

Lebih lanjut, Diyah meminta penanganan kasus ini selaras dengan amanah UU Perlindungan Anak pasal 59A, bahwa perlindungan khusus bagi anak hendaknya dilakukan melalui upaya:

a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;

b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan

d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

“Penting untuk diingat bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berdampak pada fisik mereka, tetapi juga pada kesejahteraan mental dan emosional mereka. Intervensi yang tepat dan dukungan yang konsisten sangat penting untuk membantu anak sembuh dan merasa aman, sehingga dalam kasus ini akan dilakukan pengawasan yang sangat cermat sekali, karena tidak hanya satu anak yang menjadi korban, namun ada tiga orang anak” pungkas Diyah.

Video KDRT yang dialami Cut Intan Nabila diunggah ke media sosial Instagram pribadinya pada Selasa (13/8). Sontak, video tersebut viral.

Di dalam video, terlihat suaminya, Armor memukuli istri dan menendang anaknya yang masih bayi.

Kini Armor sudah ditahan Polres Bogor. Ia juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan KDRT dan penganiayaan.

Komisioner KPAI Dyah Puspitarini menyebut sudah menghubungi anggota BPIP terkait kabar Paskibraka 2024 diminta copot jilbab saat pengukuhan oleh Presiden Jokowi di Istana Negara IKN, Selasa (13/8).

BPIP merupakan pihak yang bertanggung jawab soal Paskibraka di Upacara HUT ke-79 RI di IKN.

"Kami menghubungi salah satu anggota BPIP dan kami juga sudah menghubungi Purna Paskibraka. Salah satu BPIP yang kami hubungi malah kaget," ujar Dyah melalui pesan singkat, Rabu (14/8).

Ia tak menyebut siapa anggota BPIP yang dimaksud. "Ini baru komunikasi personal," tuturnya.

Di sisi lain, kata Dyah, pihak Purna Paskibraka Indonesia (PPI) memberikan data seputar 18 anggota Paskibraka 2024 yang berjilbab.

"Purna Paskibraka yang kami hubungi memberikan data 18 orang anak ini. 18 orang anak perempuan yang sejak seleksi sampai latihan terakhir masih memakai jilbab," ungkap Dyah.

Kata dia, pihaknya tengah meneliti hal tersebut. Termasuk dugaan unsur pemaksaan melepas jilbab saat pengukuhan.

"Kami sedang akan mendalami unsur pemaksaan karena melanggar hak sipil kebebasan anak dalam menjalankan ibadah," kata dia.

Dyah menyebut pasal UU yang berpotensi dilanggar pihak yang memaksa. Yakni UU No 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (PA).

"Bertentangan dengan pasal 6 UU PA No 23 tahun 2002," tutur dia.

Berikut bunyi Pasal 6:

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Soal ini, BPIP belum memberikan respons ketika dimintai penjelasan. Namun Menpora Dito Ariotedjo mengaku segera mengklarifikasi isu ini ke BPIP.

"Kami sedang meminta klarifikasi BPIP," kata Dito yang dikonfirmasi kumparan.

MI, wanita yang dikenal sebagai "parenting influencer", yang juga pemilik Wensen School (tempat penitipan anak—daycare—di Kota Depok), diduga menganiaya balita yang dititipkan di daycare-nya di kawasan Harjamuti, Depok. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai perbuatan MI melanggar UU Perlindungan Anak.

"Hukuman bagi pelaku penganiayaan anak, telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra, Rabu (31/7).

Dalam Pasal 80 (1) Juncto Pasal 76C UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan, pelaku penganiayaan terancam dihukum maksimal 3,5 tahun atau denda Rp 72 juta.

Pelaku dapat dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta bila korban mengalami luka berat.

"Tapi karena pelaku adalah termasuk wali atau orang terdekat korban, maka pelaku akan dikenakan tambahan hukuman sepertiga dari ancaman," katanya.

Dalam analisis yang dilakukan KPAI, diduga balita tersebut mengalami kekerasan fisik dan psikologis seperti dipukul pada beberapa bagian tubuh, ditusuk dengan alat tumpul pada punggung dan balita didorong hingga tersungkur.

Kekerasan ini mengakibatkan tubuh balita mengalami memar-memar, sakit, demam, dan memiliki rasa ketakutan panjang.

Berkaca pada kasus ini, KPAI mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Pengasuhan Anak. Menurutnya, Indonesia belum punya payung hukum yang mengatur tentang riwayat pengasuhan anak.

Sekilas Kasus

Kuasa hukum korban, Leon Maulana Mirza Pasha, mengatakan penganiayaan yang dialami oleh anak dari kliennya tersebut terungkap dari laporan salah seorang guru di daycare tersebut.

Ia mengatakan, guru tersebut melaporkan pada orang tua korban bahwa anaknya telah mengalami penganiayaan pada tanggal 10 Juni 2024. Penganiayaan diduga dilakukan oleh MI, yang merupakan pemilik daycare.

Menurut Leon, guru tersebut baru berani melapor ke kliennya karena guru tersebut harus mencari bukti-bukti agar laporannya sesuai fakta.

Setelah mendapat laporan, orang tua korban langsung melakukan pengecekan dan mencari bukti-bukti lain terkait penganiayaan yang dialami oleh anaknya, hingga akhirnya orang tua korban melapor ke polisi pada tanggal 29 Juli 2024.

"Tanggal 24 Juli 2024 orang tua korban itu klien kami dihubungi oleh guru di daycare tersebut, bahkan datang langsung ke rumah juga dan menceritakan bahwa anak korban mengalami penganiayaan, kekerasan oleh owner atau pemilik daycare tersebut," kata Leon lewat sambungan telepon, Rabu (31/7/2024).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan data daerah-daerah mana yang jumlah anak terpapar judi online (judol) paling tinggi.

PPATK menyampaikan data itu tatkala menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jumat (26/7).

"Ini data terakhir, tahun 2024," kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, di kantor KPAI, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat (26/7).

Begini data yang dipaparkan Ivan:

"Jika dilihat dari provinsi, terkait dengan data anak bertransaksi judi online, Jawa Barat memang paling tinggi," kata Ivan. "Kalau dilihat kota/kabupaten, yang paling banyak adalah Jakarta Barat."

"Kecamatan dengan jumlah peserta paling banyak itu Cengkareng, tapi kalau dilihat jumlah transaksi nilai rupiah paling banyak itu di Karawaci, itu anak-anak yang terdata di daerah Karawaci paling banyak melakukan deposit transaksi itu, hampir Rp 5 miliar di sana," kata Ivan.

"Teman-teman bisa saksikan, berdasarkan data ini, memang ada sesuatu yang harus kita lakukan," kata Ivan.

Ivan mewanti-wanti agar urusan judol harus dijaga alias diawasi. "Bila tidak dijaga, maka magnitude-nya akan semakin besar," ujarnya.

Keluarga dari Rico Sempurna Pasaribu, EP (22) bersama dengan kuasa hukumnya dari LBH Medan akan melakukan pelaporan ke Komnas HAM dan KPAI, usai melakukan pelaporan ke Puspom TNI AD, Jumat (12/7).

Hal ini disampaikan oleh Direktur LBH Medan sekaligus kuasa hukum dari EP, Irvan Saputra di Puspom TNI AD, Gambir, Jakarta Pusat.

"Setelah menerima laporan ini, memang harus ada BAP lanjutan, dan kita mau diagendakan itu terkait dengan adanya pelaporan di Komnas HAM dan di KPAI," ujar Irvan kepada wartawan, Jumat (12/7).

EP dan kuasa hukumnya dijadwalkan akan melapor pada Senin (15/7). Namun pihaknya belum dapat menentukan kapan waktunya mereka akan datang ke Komnas HAM dan KPAI.

"Insyaallah itu hari Senin, Insyaallah, karena ini waktunya mepet sekali. Di sini belum selesai juga. Nanti kita berkabar, biasanya pagi," ucap Irvan.

Kuasa Hukum Keluarga Sempurna Pasaribu Sebut Bantahan Panglima TNI Terlalu Dini

Irvan juga menanggapi perihal bantahan dari Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto yang mengatakan bahwa, tak ada oknum TNI yang terlibat dalam kasus pembakaran rumah jurnalis Tribrata TV, Rico Sempurna Pasaribu.

Menurutnya, Panglima TNI harusnya melihat pada awal kasus pembakaran rumah Rico Sempurna Pasaribu ini dirilis oleh Polda Sumatera Utara.

"Harapan kita Pak Panglima TNI jangan terlalu dini menyebutkan itu. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, kalau Kapendam dan Kabid Humas Polda Sumatera Utara mengatakan, di awal sekitar 1 Juli itu. Kalau ini kebakaran murni, ternyata ada pelakunya," tuturnya.

Tanggapan Panglima TNI dianggap terlalu cepat, sehingga bisa saja membuat keakuratan informasi di publik menjadi simpang siur.

"Dan keluarga tetap berharap kepada Panglima TNI, Puspom (TNI AD) untuk mengungkap kasus ini," kata Irvan.

Meski demikian, Irvan dan EP meyakini bahwa Puspom TNI AD dan Panglima TNI akan secara objektif mengusut tuntas kasus ini dengan baik.

"Keluarga yakin pasti Puspom (TNI AD) dan Panglima TNI akan objektif, atensi dan melakukan penyidikan dan penyelidikan secara cepat. Karena ini atensinya publik nasional bahkan ini dipantau secara internasional," pungkasnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membantah ada oknum TNI yang terlibat dalam kasus Sempurna.

"Nggak ada, nggak ada (keterlibatan anggota TNI)," kata Agus singkat saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7).

Agus juga menyerahkan kasus untuk diusut tuntas oleh pihak kepolisian.

"Saya rasa dari Polri sudah mengatasi, ya, yang rumah wartawan kebakaran itu, sudah diatasi sama Polri," katanya.