REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (25/7/2024). Sejak pekan lalu, tim KPK sudah menggeledah sejumlah kantor dinas, termasuk kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau akrab disapa Ita.

Berdasarkan informasi yang Republika himpun di lapangan, tim penyidik KPK tiba di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang di Jalan Madukkoro Raya, Semarang Barat, sekitar pukul 09:00 WIB. Mereka menumpangi tiga mobil kijang Inova berwarna hitam.

Hingga berita ini ditulis pukul 12:20 WIB, tim penyidik KPK masih belum keluar dari Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. Setidaknya dua personel polisi juga tampak berjaga di sekitar pintu samping gedung.

Penyidik KPK sudah melakukan serangkaian pengggeledahan di sejumlah kantor dinas, termasuk kantor dan kediaman pribadi wali kota Semarang. KPK mengungkapkan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Terkait pemeriksaan dugaan korupsi di lingkungan Kota Semarang, empat orang telah dicekal bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. KPK mengatakan, mereka terdiri dari dua orang dari penyelenggara dan dua lainnya dari pihak swasta.

Setelah sempat tak diketahui keberadaannya pasca serangkaian penggeledahan di lingkungan pemerintahan Kota Semarang, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu akhirnya muncul dan menghadiri rapat paripurna di DPRD Semarang pada Senin (22/7/2024). Pasca rapat tersebut, awak media sempat mewawancarainya perihal serangkaian penggeledahan KPK di lingkungan pemerintahan Kota Semarang, termasuk kantor wali kota, pekan lalu.

Kepada awak media, Ita mengisyaratkan bahwa ketika KPK melakukan penggeledahan di kompleks Balai Kota Semarang, termasuk kantornya, dirinya berada di lokasi. "Saya pada saat ada kegiatan di pemerintah kota, saya ada di kantor. Jadi ada, cuma memang 'kan di (lantai) atas gitu ya. Dan Alhamdulillah sampai saat ini saya baik-baik dan ya mengikuti saja prosedur yang dilaksanakan," kata Ita ketika merespons pertanyaanya awak media soal penggeledahan yang dilakukan KPK.

Setelah memberikan pernyataan tersebut, Ita enggan menanggapi pertanyaan lanjutan yang diajukan awak media. "Sudah-sudah, tolong hargai saya karena saya sudah menjawab. Saya ada di sini. Saya tidak kemana-mana," kata Ita seraya berjalan meninggalkan ruangan rapat dengan pengawalan.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG – Ketua DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng), Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, angkat bicara soal pengusutan kasus dugaan korupsi oleh KPK di lingkup pemerintahan Kota Semarang. Pengusutan itu turut menyeret kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Ita.

Bambang mengatakan, pengusutan dugaan korupsi yang saat ini sedang dilakukan KPK merupakan persoalan hukum. “Kalau persoalan hukum, tentu PDI Perjuangan taat pada hukum,” katanya saat ditemui awak media di Kantor DPD PDIP Jateng di Semarang, Selasa (23/7/2024) malam.

Kendati demikian, Bambang menekankan bahwa partainya siap jika harus memberikan pendampingan hukum kepada Ita. “Sebagai kader partai, pasti kita akan memberikan pendampingan sama Bu Ita ataupun Mas Alwin (suami Ita yang juga menjabat anggota DPRD Jateng). Kita akan memberikan pendampingan secara hukum kalau nanti proses hukumnya berjalan,” ucapnya.

Setelah sempat tak diketahui keberadaannya pascaserangkaian penggeledahan di lingkungan pemerintahan Kota Semarang, Ita akhirnya muncul dan menghadiri rapat paripurna di DPRD Semarang pada Senin (22/7/2024). Pasca rapat tersebut, awak media sempat mewawancarainya perihal serangkaian penggeledahan KPK di lingkungan pemerintahan Kota Semarang, termasuk kantor wali kota, pekan lalu.

Kepada awak media, Ita mengisyaratkan bahwa ketika KPK melakukan penggeledahan di kompleks Balai Kota Semarang, termasuk kantornya, dirinya berada di lokasi. "Saya pada saat ada kegiatan di pemerintah kota, saya ada di kantor. Jadi ada, cuma memang 'kan di (lantai) atas gitu ya. Dan Alhamdulillah sampai saat ini saya baik-baik dan ya mengikuti saja prosedur yang dilaksanakan," kata Ita ketika merespons pertanyaanya awak media soal penggeledahan yang dilakukan KPK.

Setelah memberikan pernyataan tersebut, Ita enggan menanggapi pertanyaan lanjutan yang diajukan awak media. "Sudah-sudah, tolong hargai saya karena saya sudah menjawab. Saya ada di sini. Saya tidak kemana-mana," kata Ita seraya berjalan meninggalkan ruangan rapat dengan pengawalan.

Penyidik KPK sudah melakukan serangkaian pengggeledahan di sejumlah kantor dinas, termasuk kantor dan kediaman pribadi wali kota Semarang. KPK mengungkapkan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Terkait pemeriksaan dugaan korupsi di lingkungan Kota Semarang, empat orang telah dicekal bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. KPK mengatakan, mereka terdiri dari dua orang dari penyelenggara dan dua lainnya dari pihak swasta.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wakil Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Semarang, Supriyadi menyayangkan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di lingkup Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang menjelang perhelatan Pilkada Serentak pada 27 November 2024.

Menurut dia, tindakan KPK tersebut menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat. "Ini kan bertepatan dengan menghadapi pendaftaran kepala daerah. Dan ini sebetulnya juga kurang pas ya. Kalau mau menyelidiki tindak pidana di Kota Semarang itu harusnya jauh-jauh hari, tidak mendekati proses-proses pilkada," kata Supriyadi saat ditemui awak media di Gedung DPRD Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (22/7/2024).

Dia berpendapat, karena serangkaian penggeledahan di lingkup Pemkot Semarang dilakukan KPK menjelang pilkada, hal itu menimbulkan spekulasi di masyarakat. "Ini kan masyarakat juga bertanya-tanya kenapa harus mendekati pilkada. Sehingga kan muncul spekulasi, 'wah ini Bu Ita (wali kota Semarang) dikerjai, ini memang operasi politik', macam-macam spekulasi," ujar Supriyadi.

Dia menilai, meski KPK sudah melakukan serangkaian penggeledahan sejak pekan lalu, tapi hingga kini belum menetapkan tersangka. Hal itu semakin menimbulkan tanda tanya. "Kalau ada pemberitaan tersangka, itu hoaks," ucap Supriyadi.

Menurut Supriyadi, penggeledahan KPK merugikan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Ita. Pasalnya, Ita yang merupakan kader PDIP, berencana untuk maju lagi pada Pilkada Serentak 2024.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Semarang tersebut menyampaikan, adanya serangkaian penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang berdampak pada elektabilitas Ita. "Ya otomatis, ini akan mempengaruhi elektabilitas dari petahana yang hasil survei hingga saat ini juga terus meningkat. Sehingga ini ada upaya-upaya untuk penggembosan elektabilitas beliau," ujar Supriyadi.

Sebagai kader PDIP, Supriyadi turut merasa dirugikan jika elektabilitas Ita tergerus akibat penggeledahan KPK. "Saya sebagai kader PDI Perjuangan merasa rugi karena Bu Ita ini kan elektabilitasnya paling tinggi, terus di-framming seolah-olah sebagai tersangka. Padahal kan belum dinyatakan sebagai tersangka secara resmi," ucapnya.

Pada Senin, tim penyidik KPK menggeledah kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang. Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen. Pada Rabu hingga Jumat pekan lalu (17-19 Juli 2024), penyidik KPK melakukan serangkaian pengggeledahan di sejumlah kantor dinas, termasuk kantor wali kota Semarang.

KPK mengungkapkan, penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkup Pemkot Semarang. Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024 dan dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang.

Selain itu, terkait dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan, pihaknya telah menyita catatan aliran dana. "(Disita) catatan terkait aliran dana," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wakil Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Semarang, Supriyadi, angkat bicara soal serangkaian penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan pemerintahan Kota Semarang. Dia menyebut, penggeledahan itu merugikan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (akrab disapa Ita), kader PDIP yang direncanakan kembali maju dalam pemilihan wali kota Semarang.

Supriyadi, yang juga merupakan anggota DPRD Kota Semarang mengungkapkan, adanya serangkaian penggeledahan di lingkungan pemerintahan Kota Semarang akan memiliki dampak pada elektabilitas Ita.

"Ya otomatis, ini akan mempengaruhi elektabilitas dari petahana yang hasil survei hingga saat ini juga terus meningkat. Sehingga ini ada upaya-upaya untuk penggembosan elektabilitas beliau," ujar Supriyadi seusai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Kota Semarang, Senin (22/7/2024).

Supriyadi menambahkan, sebagai kader PDIP, dia turut merasa dirugikan jika elektabilitas Ita tergerus akibat penggeledahan KPK. "Saya sebagai kader PDI Perjuangan merasa rugi karena Bu Ita ini 'kan elektabilitasnya paling tinggi, terus di-framming seolah-olah sebagai tersangka. Padahal 'kan belum dinyatakan sebagai tersangka secara resmi," ucapnya.

Dia menjelaskan, datangnya tim KPK ke Semarang adalah untuk melakukan penyelidikan. "Artinya belum ada tersangka satu pun yang bisa ditahan atau disidik," ujarnya.

Oleh sebab itu, Ita, kata Supriyadi, tetap menjalankan tugasnya seperti biasa sebagai wali kota Semarang. "Kalau ada pemberitaan tersangka, itu hoaks. Nyatanya sampai saat ini KPK belum secara resmi menyatakan adanya tersangka. Pencekalan pun tidak menyebut nama siapa yang dicekal," ucapnya.

Setelah sempat tak diketahui keberadaannya pascaserangkaian penggeledahan di lingkungan pemerintahan Kota Semarang, Ita akhirnya muncul dan menghadiri rapat paripurna di DPRD Semarang pada Senin. Pascarapat tersebut, awak media sempat mewawancarainya perihal serangkaian penggeledahan KPK di lingkungan pemerintahan Kota Semarang, termasuk kantor wali kota, pekan lalu.

Kepada awak media, Ita mengisyaratkan bahwa ketika KPK melakukan penggeledahan di kompleks Balai Kota Semarang, termasuk kantornya, dirinya berada di lokasi.

"Saya pada saat ada kegiatan di pemerintah kota, saya ada di kantor. Jadi ada, cuma memang 'kan di (lantai) atas gitu ya. Dan Alhamdulillah sampai saat ini saya baik-baik dan ya mengikuti saja prosedur yang dilaksanakan," kata Ita ketika merespons pertanyaanya awak media soal penggeledahan yang dilakukan KPK.

Setelah memberikan pernyataan tersebut, Ita enggan menanggapi pertanyaan lanjutan yang diajukan awak media. "Sudah-sudah, tolong hargai saya karena saya sudah menjawab. Saya ada di sini. Saya tidak kemana-mana," kata Ita seraya berjalan meninggalkan ruangan rapat dengan pengawalan.

Pada Rabu hingga Jumat pekan lalu (17-19 Juli 2024), penyidik KPK melakukan serangkaian pengggeledahan di sejumlah kantor dinas, termasuk kantor wali kota Semarang. KPK mengungkapkan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Terkait penggeledahan di lingkungan Kota Semarang, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan, pihaknya telah menyita catatan aliran dana. "(Disita) catatan terkait aliran dana," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/7/2024) lalu.

Tessa tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang catatan yang telah disita. Namun dia menambahkan bahwa tim penyidik juga turut menyita dokumen perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terkait pemeriksaan dugaan korupsi di lingkungan Kota Semarang, empat orang telah dicekal bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. KPK mengatakan, mereka terdiri dari dua orang dari penyelenggara dan dua lainnya dari pihak swasta.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Tim penyidik KPK menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (22/7/2024). Mereka menyita sejumlah dokumen dari penggeledahan tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Moh Abdul Hakam mengatakan, proses penggeledahan berlangsung dari pukul 10.00 WIB hingga sekitar pukul 13.00 WIB. "Semuanya. Ruangan saya, kabid, sekretaris, digeledah semuanya, diperiksa semuanya," ungkap Hakam ketika ditanya awak media tentang ruangan mana saja di kantornya yang diperiksa KPK, di Semarang, Senin (22/7/2024).

Dia menjelaskan, pada prinsipnya tim penyidik KPK memeriksa kegiatan Dinas Kesehatan Kota Semarang pada periode 2023-2024. "Pastinya kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa. Kalau di tempat kita semuanya lah, yang infrastruktur atau yang non-infrastruktur semuanya ditanya sama mereka (penyidik KPK)," ucapnya.

Hakam mengungkapkan, tim penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dari penggeledahan tersebut. "Ada beberapa dokumen yang dibawa sama mereka ke Jakarta," ujarnya.

Pekan lalu tim penyidik KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan di lingkungan Kota Semarang. Kantor dan kediaman pribadi Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau akrab disapa Ita turut menjadi target penggeledahan.

Saat ditemui wartawan seusai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Kota Semarang pada Senin (22/7/2024), Ita mengisyaratkan bahwa ketika KPK melakukan penggeledahan di kompleks Balai Kota Semarang, termasuk kantornya, dirinya berada di lokasi.

"Saya pada saat ada kegiatan di pemerintah kota, saya ada di kantor. Jadi ada, cuma memang 'kan di (lantai) atas gitu ya. Dan Alhamdulillah sampai saat ini saya baik-baik dan ya mengikuti saja prosedur yang dilaksanakan," kata Ita ketika merespons pertanyaanya awak media soal penggeledahan yang dilakukan KPK.

Setelah memberikan pernyataan tersebut, Ita enggan menanggapi pertanyaan lanjutan yang diajukan awak media. "Sudah-sudah, tolong hargai saya karena saya sudah menjawab. Saya ada di sini. Saya tidak kemana-mana," kata Ita seraya berjalan meninggalkan ruangan rapat dengan pengawalan.

Pekan lalu penyidik KPK melakukan serangkaian pengggeledahan di sejumlah kantor dinas, termasuk kantor wali kota Semarang. KPK mengungkapkan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Terkait penggeledahan di lingkungan Kota Semarang, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan, pihaknya telah menyita catatan aliran dana. "(Disita) catatan terkait aliran dana," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/7/2024) lalu.

Tessa tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang catatan yang telah disita. Namun dia menambahkan bahwa tim penyidik juga turut menyita dokumen perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terkait pemeriksaan dugaan korupsi di lingkungan Kota Semarang, empat orang telah dicekal bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. KPK mengatakan, mereka terdiri dari dua orang dari penyelenggara dan dua lainnya dari pihak swasta.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melanjutkan penggeledahan pada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang yakni di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang. Para penyidik KPK tiba di Kantor Dinkes Kota Semarang, Senin (22/7/2024) sekitar pukul 10.00 WIB, dan langsung memasuki ruangan di instansi tersebut termasuk ruang kepala Dinkes.

Sekitar pukul 13.00 WIB, penyidik KPK terlihat meninggalkan kantor Dinkes Kota Semarang yang berlokasi di Jalan Pandanaran Nomor 79, Kota Semarang, dengan membawa satu tas koper. Kepala Dinkes Kota Semarang Dokter Moch Abdul Hakam membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan KPK di instansi yang dipimpinnya.

"Hari ini dilakukan penggeledahan sama KPK, prinsipnya kegiatan kami di 2023-2024. Semua ruangan (digeledah). Ruangan saya, kabid (kepala bidang), ruang sekretaris digeledah, diperiksa semuanya," katanya.

Bahkan, Hakam juga mengakui, sejumlah dokumen turut dibawa penyidik KPK dalam penggeledahan yang dilakukan. "Ada beberapa dokumen dibawa sama mereka ke Jakarta. (Dokumen tersebut) Laporan kegiatan pengadaan barang dan jasa," katanya.

Tidak hanya itu, menurut Hakam, penyidik juga menanyainya dengan sejumlah pertanyaan, termasuk melakukan konfirmasi terhadap kegiatan Disdik Kota Semarang pada 2023-2024. "Ya pastinya pengadaan barang dan jasa kalau lewat kami, ada infrastruktur dan non-infrastuktur. Semuanya ditanya sama mereka," katanya.

Penyidik KPK melakukan penggeledahan terhadap sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Semarang, sejak Rabu (17/7/2024). Penggeledahan dilakukan penyidik KPK di sejumlah kantor OPD Pemkot Semarang, baik yang berada di kompleks Balai Kota maupun Gedung Pandanaran.

Sejumlah OPD yang sudah digeledah KPK, antara lain Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang. Kemudian, Dinas Perindustrian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Dinas Perikanan, serta Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang yang berkantor bersama di Gedung Pandanaran Semarang.

Ruang yang selama ini ditempati Wali Kota Semarang dan Sekretaris Daerah, serta Badan Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang juga turut digeledah. Tak hanya menggeledah, penyidik KPK juga turut meminta keterangan sejumlah pimpinan OPD Pemkot Semarang.

KPK menyatakan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkup Pemkot Semarang. Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Penyidik KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut, namun belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai identitas para pihak tersebut. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebutkan ada empat orang yang telah dicegah berpergian ke luar negeri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut.

Empat orang yang dilarang bepergian ke luar negeri itu, terdiri atas dua orang berasal dari penyelenggara negara dan sisanya adalah pihak swasta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah alat bukti dokumen yang berisikan catatan aliran uang dan dokumen tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang dalam penggeledahan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah. Hingga Jumat (19/7/2024), penggeledahan masih berlangsung di sejumlah tempat.

"Telah dilakukan penyitaan beberapa dokumen, salah satunya adalah terkait dengan perubahan APBD, catatan terkait aliran dana, serta dokumen elektronik yang diduga terkait sebagaimana atau berupa file yang tersimpan dalam komputer serta beberapa smartphone," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Tessa mengatakan, bahwa penggeledahan tersebut di sejumlah lokasi Kota Semarang, bahkan hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung di sejumlah tempat.

"Kegiatan di Semarang sampai dengan saat ini disampaikan bahwa kegiatan penyidikan masih berlangsung. Untuk lokasinya, hanya di Kota Semarang, jadi tidak keluar dari Kota Semarang. Ada beberapa tempat yang telah dilakukan kegiatan penyidikan," ujarnya.

Sebelumnya, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah instansi di kompleks Balai Kota Semarang, sejak Rabu (17/7/2024). Pada hari pertama penggeledahan, penyidik KPK menyasar ruang Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah serta Badan Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang.

Pada hari kedua, penyidik KPK menggeledah Dinas Sosial dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang. Pada hari ketiga KPK melanjutkan penggeledahan di sejumlah kantor organisasi perangkat daerah lingkungan Pemkot Semarang yang berada di Gedung Pandanaran, Semarang, Jawa Tengah, Jumat.

Terdapat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkantor di Gedung Pandanaran, antara lain, Dinas Perindustrian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Dinas Perikanan, serta Dinas Koperasi dan UMKM. KPK menyatakan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkungan pemkot setempat.

Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023–2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023–2024. Penyidik KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namun, belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai identitas para pihak tersebut.

Tessa menyebutkan ada empat orang yang telah dicegah berpergian ke luar negeri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. Empat orang yang dilarang bepergian ke luar negeri itu, terdiri atas dua orang berasal dari penyelenggara negara dan dua orang lainnya dari pihak swasta.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meninggalkan Balai Kota Semarang, Kamis (18/7/2024), dengan membawa tiga koper besar, usai melakukan penggeledahan di sejumlah instansi di kompleks pemerintahan tersebut. Ada dua rombongan tim penyidik KPK yang secara bergiliran meninggalkan Balai Kota Semarang dengan menggunakan total sembilan mobil.

Rombongan pertama terlihat keluar dari ruangan di lantai delapan Gedung Moch Ichsan, Balai Kota Semarang, sekitar pukul 15.50 WIB, dengan membawa satu koper. Tampak Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Diah Supartiningtias turut bersama penyidik KPK dan memasuki satu dari lima mobil yang sudah dipersiapkan.

Rombongan kedua turun dari lantai delapan gedung yang sama sekitar pukul 16.30 WIB dengan membawa dua koper dan dua kardus. Mereka menggunakan empat mobil yang langsung meninggalkan lokasi dengan pengawalan aparat kepolisian.

Sebelumnya, penyidik KPK melanjutkan penggeledahan di sejumlah instansi di kompleks Balai Kota Semarang, yakni Dinas Sosial dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang. Kemudian, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang.

Selain itu, para penyidik KPK sempat mengumpulkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di sebuah ruangan di lantai delapan Gedung Moch Ichsan, Balai Kota Semarang. Tampak sejumlah kepala OPD, seperti Kepala Disperkim Yudi Wibowo, Kepala Diskominfo Sunarto, dan Kepala Dinas Tata Ruang Irwansyah yang turut masuk ke dalam ruangan.

Penggeledahan itu merupakan lanjutan dari kegiatan sehari sebelumnya yang dilakukan KPK di ruang Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah, serta Badan Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang. KPK menyatakan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Kota Semarang.

Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Penyidik KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut, namun belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai identitas para pihak tersebut.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebutkan ada empat orang yang telah dicegah berpergian ke luar negeri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. Empat orang yang dilarang bepergian ke luar negeri itu, terdiri atas dua orang berasal dari penyelenggara negara dan sisanya adalah pihak swasta.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa dua koper dari ruang Wakil Wali Kota Semarang dan Sekda Kota Semarang usai penggeledahan di sejumlah ruang di kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (17/7/2024).

Usai penggeledahan, penyidik KPK meninggalkan kompleks Balai Kota Semarang dengan menggunakan empat mobil. Penyidik yang sejak pagi melakukan penggeledahan baru selesai bekerja sekitar pukul 18.15 WIB. Tidak ada keterangan dari penyidik KPK usai penggeledahan tersebut.

Selain ruang Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Semarang, KPK juga menggeledah Kantor Badan Pengadaan Barang/Jasa serta rumah dinas Wali Kota Semarang. Belum ada pernyataan dari Pemerintah Kota Semarang berkaitan dengan penggeledahan tersebut.

Sementara itu, KPK menyebut penggeledahan tersebut berkaitan dengan tiga kasus dugaan korupsi pemerintah daerah setempat.

Ketiga kasus dugaan korupsi itu masing-masing pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang pada tahun 2023—2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi pada tahun 2023—2024.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebutkan empat orang telah dicegah berpergian ke luar negeri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. Menurut dia, empat orang yang dilarang bepergian ke luar negeri itu terdiri atas dua orang penyelenggara negara dan dua orang dari pihak swasta.