Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub dan cawagub) yang akan berlaga di Pilkada Jakarta 2024 dinyatakan seluruhnya memenuhi syarat pada Jumat (13/9/2024).

Hal tersebut diinformasikan oleh Komisioner KPUD DKI Jakarta, Astri Megatari, setelah melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen perbaikan yang sudah diterima dari ketiga pasangan calon.

"Dari ketiga hasil tersebut yang sudah kami sampaikan kepada para perwakilan dari tim pasangan calon, ini ketiga pasangan calon dinyatakan seluruhnya memenuhi syarat," terangnya di KPU DKI Jakarta, Jumat (13/9).

Dijelaskan, proses berikutnya adalah tahapan tanggapan masyarakat pada 15-18 September 2024. Masyarakat nanti dapat menyampaikan tanggapannya.

"Bisa terkait misalnya status, lalu juga bisa terkait misalnya kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi, itu bisa disampaikan ke KPU DKI Jakarta," jelasnya.

Kemudian, tahapan selanjutnya adalah proses klarifikasi mengenai tanggapan masyarakat hingga 21 September 2024.

Adapun, pada tanggal 22 September 2024, KPU akan melakukan penetapan pasangan calon.

Seperti ketiga pasangan calon yang akan berlaga di Pilkada Jakarta 2024, yaitu Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Bisnis.com, JAKARTA - Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta dari jalur perseorangan atau independen Dharma Pongrekun meminta relawan dan pendukungnya bergerak sendiri-sendiri selama kampanye Pilkada Jakarta 2024.

Meski demikian, dia meminta para relawan tetap saling berkoordinasi dengan pendukung pasangan independen tersebut.

"Jadi biarkan semua relawan di setiap tempat bergerak sendiri-sendiri," kata Dharma dikutip dari Antara, Senin (2/9/2024).

Dia mengemukakan bahwa pola yang diterapkan dalam menghadapi kontestasi Pilkada ini berbeda dengan Pemilu pada umumnya.

"Ingat polanya berbeda. Kalau partai mungkin sentralisasi, kalau kami desentralisasi," katanya.

Mantan petinggi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) itu juga empersilahkan relawan dan pendukung untuk berkampanye bagi pasangan calon (paslon) tersebut.

"Silakan adik-adik yang kampanye untuk kami. Ya, kami bukan partai, ingat ya. Kami berjalan justru menggerakkan," katanya.

Komjen Bintang 3 Polri itu pun akan mempersilahkan semua relawan di setiap tempat bergerak sendiri dan membentuk timses sendiri.

Dharma juga meminta kepada relawan dan pendukung jangan membebankan kepada pihaknya untuk memiliki kekuatan besar lantaran pasangan paslon ini berjuang secara independen.
"Kami tidak dibiayai oleh APBN. Jadi mari kalau memang menginginkan perubahan Jakarta, silakan bentuk relawan maupun tim sukses secara otonom," ujarnya.
Dia berharap adanya inisiatif untuk berkampanye dari para relawan dan pendukung serta bisa berjalan lancar dan berkoordinasi satu dengan yang lainnya.
Dia juga menginginkan para relawan dan pendukungnya betul-betul berangkat dari keterpanggilan jiwa yang bangkit melalui patriot pembela bangsa. Karena itu, dia meyakini para pendukung tulus untuk memberikan suaranya.
"Jadi jangan bebankan pada kami, kalau ingin Jakarta ini aman, slogan kami 'Jakartaku Aman' untuk menyelamatkan jiwa keluarga kita," katanya.

Dia mengajak semua elemen rakyat dan warga Jakarta untuk mari sama-sama dan jangan bebankan hanya kepada paslon tersebut.

"Kami hanya independen, kami bukan suatu kekuatan yang memiliki uang besar. Sama sekali tidak," katanya.
Dia mengatakan sudah banyak yang menawarkan diri dan dipersilakan membuat timses secara otonom.

"Karena ini independen, dia meminta relawan tuk mengubah paradigma agar tidak lagi pragmatis. Tetapi betul-betul berangkat dari keterpanggilan jiwa yang bangkit dari patriot pembela bangsa.

Dharma Pongrekun-Kun Wardana menjadi pasangan ketiga yang mendaftar di KPU DKI Jakarta setelah pasangan Pramono Anung-Rano Karno dan pasangan Ridwan Kamil-Suswono.
Pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana membawa program "Selamatkan Jiwa Bisa Membuat Perut Kenyang" di Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2024 untuk memastikan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Jakarta mengatakan pasangan calon independen di Jakarta Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana tidak terbukti melakukan pelanggaran dan bisa mendaftar ikut Pilkada Jakarta 2024.

Padahal sebelumnya, Dharma-Kun telah dicecar melakukan dugaan pemalsuan data masyarakat agar mendukung dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta.

Adapun dalam kasus itu, Dharma dan Kun dilaporkan melanggar Pasal 185 A ayat 1 dan Pasal 185 B Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Jakarta Quin Pegagan mengemukakan bahwa Sentra Gakkumdu sudah meneliti laporan tersebut.Hasilnya, laporan tersebut tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan dan akhirnya dugaan perkara yang menyeret Dharma-Kun itu disetop.

"Jadi dari pihak kepolisian dan kejaksaan itu menganggap belum cukup untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan ya," tutur Quin di Jakarta, Rabu (28/8).

Dia juga mengatakan bahwa keputusan dari Sentra Gakkumdu tersebut bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu pihak mana pun.

Maka dari itu, Quin menegaskan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana tetap bisa mencalonkan diri untuk mengikuti Pilkada Serentak 2024 di DKI Jakarta.

"Kalau dari dasar dia mendaftar karena ketetapan yang kemarin mereka sudah dapatkan, masih sah saja," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyampaikan pasangan bakal calon gubernur independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana bakal mendaftar, Kamis (29/8/2024).

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menyampaikan bahwa pihaknya masih menyediakan waktu pendaftaran hingga pukul 23.59 WIB, pada (29/8/2024).

"Yang pasti konfirmasinya katanya hari terakhir ya," ujarnya di KPU DKI Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Hanya saja, Wahyu mengaku bahwa pihaknya belum mendapatkan konfirmasi dari pasangan independen terkait waktu pendaftaran di kantornya.

"Nanti kami coba cek lagi di sekretariatan apakah sudah ada konfirmasi kapan jam mau datangnya pak Dharma dengan timnya," imbuhnya.

Di samping itu, Kun Wardana menyatakan bahwa pihaknya berencana untuk melakukan pendaftaran ke kantor KPU DKI Jakarta pada 20.00 WIB.

"Besok rencananya melakukan pendaftaran jam 8 malam," ujarnya saat dikonfirmasi.

Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur ke KPU DKI Jakarta. Mereka menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU.

Lalu berapa gaji Pramono jika terpilih menjadi gubernur?

Seperti dikutip detikcom, Rabu (28/8/2024), gaji pokok gubernur se-Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Dalam aturan itu disebutkan gaji kepala daerah provinsi sebesar Rp 3 juta/bulan.

Selain gaji pokok, mereka juga akan mendapatkan tunjangan jabatan yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001. Dalam aturan itu disebutkan tunjangan jabatan kepala daerah provinsi sebesar Rp 5,4 juta/bulan.

Tidak hanya itu, gubernur sebagai kepala daerah provinsi juga mendapatkan tunjangan lainnya selama menjalankan masa tugasnya yang diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam hal ini kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan yang kemudian dikembalikan jika berhenti dari jabatannya.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan masing-masing kendaraan dinas yang juga dikembalikan ketika berhenti dari jabatannya. Turut disediakan biaya rumah tangga, biaya pembelian inventaris rumah jabatan, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya perjalanan dinas, biaya pakaian dinas, serta biaya penunjang operasional.

Biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, serta pengamanan dan kegiatan khusus lainnya.

Besarnya biaya penunjang operasional gubernur ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga nilainya akan berbeda. Sampai Rp 15 miliar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi 1,75%; di atas Rp 15 miliar s/d Rp 50 miliar paling rendah Rp 262,5 juta dan paling tinggi 1%; di atas Rp 50 miliar s/d Rp 100 miliar paling rendah Rp 500 juta dan paling tinggi 0,75%; di atas Rp 100 miliar s/d Rp 250 miliar paling rendah Rp 750 juta dan paling tinggi 0,40%; di atas Rp 250 miliar s/d Rp 500 miliar paling rendah Rp 1 miliar dan paling tinggi 0,25%; di atas Rp 500 miliar paling rendah Rp 1,25 miliar dan paling tinggi 0,15%.

Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur ke KPU DKI Jakarta. Mereka menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU.

Lalu berapa gaji Pramono jika terpilih menjadi gubernur?

Seperti dikutip detikcom, Rabu (28/8/2024), gaji pokok gubernur se-Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Dalam aturan itu disebutkan gaji kepala daerah provinsi sebesar Rp 3 juta/bulan.

Selain gaji pokok, mereka juga akan mendapatkan tunjangan jabatan yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001. Dalam aturan itu disebutkan tunjangan jabatan kepala daerah provinsi sebesar Rp 5,4 juta/bulan.

Tidak hanya itu, gubernur sebagai kepala daerah provinsi juga mendapatkan tunjangan lainnya selama menjalankan masa tugasnya yang diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam hal ini kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan yang kemudian dikembalikan jika berhenti dari jabatannya.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan masing-masing kendaraan dinas yang juga dikembalikan ketika berhenti dari jabatannya. Turut disediakan biaya rumah tangga, biaya pembelian inventaris rumah jabatan, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya perjalanan dinas, biaya pakaian dinas, serta biaya penunjang operasional.

Biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, serta pengamanan dan kegiatan khusus lainnya.

Besarnya biaya penunjang operasional gubernur ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga nilainya akan berbeda. Sampai Rp 15 miliar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi 1,75%; di atas Rp 15 miliar s/d Rp 50 miliar paling rendah Rp 262,5 juta dan paling tinggi 1%; di atas Rp 50 miliar s/d Rp 100 miliar paling rendah Rp 500 juta dan paling tinggi 0,75%; di atas Rp 100 miliar s/d Rp 250 miliar paling rendah Rp 750 juta dan paling tinggi 0,40%; di atas Rp 250 miliar s/d Rp 500 miliar paling rendah Rp 1 miliar dan paling tinggi 0,25%; di atas Rp 500 miliar paling rendah Rp 1,25 miliar dan paling tinggi 0,15%.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah mengumumkan persiapan 31 tempat pemungutan suara lokasi khusus (TPS loksus) untuk Pilkada Jakarta 2024.

TPS lokasi khusus ini akan tersebar di berbagai tempat, seperti rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Juga ada di rumah susun maupun rumah sakit yang ada di Jakarta," ujar Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta, Fahmi Dzikrillah, di Kantor KPU DKI Jakarta, Salemba, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2024).

Untuk petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), KPU DKI Jakarta akan melibatkan pengelola TPS sebagai penanggung jawab.

Selain itu, KPU juga akan memberikan bimbingan teknis (bimtek) terkait tugas-tugas KPPS. Dalam pelaksanaan bimtek, KPU melibatkan melibatkan pengelola, seperti pegawai ataupun petugas yang ada di TPS lokasi khusus.

"Nanti kami bimtek, memberikan pembekalan juga mengenai tugas dan pekerjaan yang akan mereka lakukan," kata Fahmi.

Bimtek tersebut direncanakan akan dilakukan satu bulan sebelum hari pemungutan suara dan akan melibatkan pihak Bawaslu DKI Jakarta sebagai pengawas.

"Teman-teman Bawaslu tentu akan mengawasi kami secara melekat dan kami tentu sangat bersinergi dan berkolaborasi dengan teman-teman," ujarnya.

KPU DKI Jakarta menetapkan sebanyak 8.248.283 jiwa sebagai daftar pemilih sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Jumlah ini tersebar di 14.832 TPS se-Jakarta.

"Angka tersebut berkurang jika dibandingkan dengan daftar pemilih pada Pemilu 2024 yaitu 8.252.897 pemilih," ujar Fahmi saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (21/8/2024).

Penurunan data tersebut disebabkan oleh sejumlah warga Jakarta yang tidak lagi memenuhi syarat (TMS) sebagai pemilih. Beberapa di antaranya ada yang sudah meninggal dunia, alih status dari sipil ke TNI atau Polri, pindah administrasi kependudukan, dan sebagainya.

DPS ini diumumkan agar KPU dapat menerima masukan dan tanggapan masyarakat sesuai mekanisme tahapan Pilkada yang diatur Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 34 Ayat 4.

"Masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikan sampai tanggal 27 Agustus 2024. Diharapkan proses pemutakhiran data pemilih dapat menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif," kata Fahmi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta melakukan pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024, Sabtu (24/8/2024). Dalam pengumuman itu, KPU memastikan syarat pencalonan Pilgub DKI Jakarta 2024, memedomani putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan, pihaknya sudah membuat Surat Keputusan (SK) KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Dalam SK itu disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki suara sah minimal 7,5 persen untuk bisa mendaftarkan pasangan calon.

"Karena kita berdasarkan putusan MK itu dari 6-12 juta (DPT) ya. Nah oleh sebab itu kami memutuskan, menetapkan Syarat minimal perolehan perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2024, sebagaimana dimaksud paling sedikit 454.885 di Provinsi DKI Jakarta," kata Wahyu di Kantor KPU Provinsi DKI, Jakarta Pusat, Sabtu.

Wahyu menjelaskan, KPU DKI Jakarta juga telah menetapkan pasangan calon perseorangan, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abdaya, telah memenuhi syarat untuk mendaftar pada Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, pasangan itu telah mengumpulkan 677.065 dukungan yang tersebar di enam kabupaten/kota wilayah DKI Jakarta.

Wahyu mengatakan, pelaksaan pendaftaran pasangan calon akan dilakukan pada 27-29 Agustus 2024 di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta. Pada dua hari pertama, pendaftaran akan dibuka pada pukul 08.00-16.00 WIB. Sementara untuk hari terakhir, pendaftaran akan dibuka pada 08.00 WIB hingga pukul 23.59 WIB.

"Pada prinsipnya, kami sudah siap menerima kedatangan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang sudah memenuhi syarat. Hal ini merujuk pada surat dinas KPU RI yang ini sudah mengakomodir keputusan Mahkamah Konstitusi," kata Wahyu.

Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Jakarta, Astri Megatari mengatakan, dalam surat dinas dari KPU RI disebutkan bahwa jajaran di daerah harus memedomani putusan MK dalam tahapan pendaftaran. Putusan MK yang dimaksud adalah terkait ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah.

"Terkait dengan syarat usia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, terhitung sejak penetapan pasangan calon," kata Astri.

Dengan keputusan itu, dipastikan PDIP dapat mendaftarkan pasangan calon tanpa berkoalisi dengan partai lain. Sementara itu, Kaesang Pangarep tak bisa mencalonkan sebagai gubernur atau wakil gubernur pada Pilgub Jakarta 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta telah melakukan rekapitulasi verifikasi faktual kedua terhadap pasangan Komjen (Purn) Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, Kamis (16/8/2024). Hasilnya, pasangan independen tersebut dinyatakan lolos sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

Merujuk Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, syarat calon independen minimal mendapatkan 7,5 persen kartu tanda penduduk (KTP) dari jumlah penduduk Jakarta. Misalnya saja penduduk mencapai 10 juta jiwa maka pasangan Dharma-Kun bisa mengumpulkan setidaknya 750 ribu KTP.

Sontak saja, hal itu menimbulkan kehebohan di kalangan warganet yang tinggal di Jakarta. Ada yang merasa KTP miliknya dicabut. Imad, misalnya, yang tidak pernah merasa mendukung pasangan Dharma-Kun. Namun, KTP miliknya terdaftar di laman dukungan KPU untuk calon independen tersebut.

"Warga Jakarta cek KTP lo pada sekarang! Gua gak tau ini siapa dan gua gak pernah merasa daftarin dukungan gua ke orang ini, tiba tiba NIK gua dicatut sebagai pendukung dua orang ini buat maju jadi cagub DKI?????? Wang bener aja lah @dukcapiljakarta @kpu_dki," ucapnya melalui akun X @ayamdreampop dikutip Republika.co.id di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Imad pun sampai mengunggah tangkapan layar di laman pemeriksaan yang disediakan KPU terkait dukungan untuk calon independen. Nama Imad tertulis mendukung calon independen Dharma-Kun. Dia pun mengajar warganet lain untuk memverifikasi KTP-nya guna menyelidiki mengapa sampai bisa dicatut untuk mendukung pasangan tertentu.

"Cek ktp lo semua di sini mending: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung. Another thing, data lo semua udah gak aman. Ini impact kebocoran data gede gedean yang dibiarin sama kemkominfo dan pejabatnya, jadinya lo semua bisa diginiin seenaknya," ucap Imad.

Status Imad pun viral di lini masa X. Hal itu memacu warganet lain yang tinggal di Jakarta untuk mengecek sendiri namanya di akun KPU. Hasilnya, sejumlah warga merasa namanya dicatut dalam dukungan untuk pasangan independen itu.

Warga bernama Ardian juga mengalami hal serupa dengan Imad. Dia tidak pernah mendukung pasangan Dharma-Kun, tapi di data KPU tercatat ikut menyetor KTP sebagai bentuk dukungan kepada calon independen pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

"Waduh iya lagi, NIK gue juga kena catut nih. Gimana ini pertanggung jawabannya woy @dukcapiljakarta, @KPU_ID, @kpu_dki. Cek sekarang juga NIK kamu warga Jakarta di sini: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung," kata pemilik akun Z @ardibhironx ini.

Warga bernama Ezr juga terkena pencatutan dukungan KTP. Dia yang sedang berada di luar kota, mempertanyakan bagaimana bisa KTP miliknya digunakan untuk mendukung pasangan Dharma-Kun. "Eh gue juga kena, gue lagi di NTT. Yang bener aja lah," kata pemilik akun X @ezrahrn ini.

Nenden juga mengeluhkan, mengapa ia bisa tiba-tiba mendukung pasangan Dharma-Kun. Padahal, ia tidak pernah mendukung pasangan indepen itu. "Demi Allah ga rela.. gue ga tau apa-apa anjir," ucap pemilik akun X @nenden_22 ini.

Lolos verifikasi faktual...

KPU Provinsi Jakarta meloloskan pasangan Dharma-Kun setelah berhasil mengumpulkan sebanyak 677.468 dukungan KTP untuk menjadi pasangan cagub dan cawagub melalui jalur independen pada Pilgub DKI Jakarta. Jumlah itu melebihi syarat minimal dukungan yaitu 618.968 KTP.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta, Dody Wijaya mengatakan, pihaknya bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dia memastikan, prosedur yang dilakukan dalam setiap tahapan telah sesuai dengan aturan yang ada.

"Jadi KPU tidak bisa mengatur lolos atau tidak lolos, tapi ini semuanya proses verifikasi faktual di lapangan," kata Dody di Kantor KPU Provinsi DKI, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Dia menjelaskan, proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU juga diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jakarta. Tak hanya itu, proses rekapitulasi hasil verifikasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

"Kami diawasi secara melekat oleh teman-teman Bawaslu juga ada teman-teman pemantau," kata Dody menegaskan.

Sebelumnya, KPU Jakarta Utara menetapkan 105.895 dukungan untuk pasangan Dharma-Kun yang memenuhi syarat dalam verifikasi faktual tahap dua calon perseorangan. "Kami sudah melakukan rapat pleno penetapan verifikasi faktual tahap dua hari ini dan hasil ini akan diberikan ke KPU DKI Jakarta," kata Ketua KPU Jakarta Utara Abdul Bahder Maloko di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Dia menyebutkan dukungan untuk pasangan Dharma-Kun di Jakarta Utara sebanyak 183.820 KTP. Bahder menetapkan 105.895 KTP dinyatakan memenuhi syarat dan 77.925 KTP dinyatakan tidak memenuhi syarat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) hingga mencapai 99,80 persen data pemilih untuk Pilkada Jakarta 2024.

"Sampai hari ini, 22 Juli 2024, tiga hari jelang berakhirnya coklit, kami sudah menyelesaikan sebanyak 99,80 persen dari keseluruhan data yang kami terima, sebanyak 8.315.669 pemilih," ucap Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah saat ditemui di Kantornya, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Fahmi mengatakan, tiga kabupaten/kota yang sudah menyelesaikan 100 persen coklit pemilih ada di wilayah Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu.

"KPU Kota Jakarta Timur sudah 100 persen, KPU Kepulauan Seribu juga sudah 100 persen," ucapnya.

Kini, tersisa Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara yang belum menyelesaikan keseluruhan coklit pemilih.

"Tinggal sedikit lagi untuk kemudian bisa menyelesaikan proses coklit sampai 24 Juli mendatang," ucapnya.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menurunkan 29.315 petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) untuk mencoklit data pemilih Pilkada 2024.

Pantarlih adalah petugas yang dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih yang berhak memberikan suara.

Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) dari Pemilu dan Pemilihan Terakhir.

Tugas Pantarlih Pilkada 2024 terdapat dalam Pasal 49 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, yang mencakup:

• Melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran.
• Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS.
• Setiap Pantarlih melaksanakan tugas dan kewajibannya harus bertanggung jawab kepada PPS.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengeklaim tak ada petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) yang menggunakan joki dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada Jakarta 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Divisi Teknis KPU DKI, Dody Wijaya sebagai respons atas kejadian di Nusa Tenggara Barat (NTB). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB menemukan adanya petugas pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada joki.

“Tentu hal itu harusnya tidak boleh terjadi. Kami memastikan di DKI Jakarta itu tidak terjadi,” katanya di Kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2024).

Dia melanjutkan, praktik joki pantarlih tersebut menyalahi aturan, karena hanya petugas terpilih yang memiliki kewenangan untuk memverifikasi data calon pemilih dalam Pilkada.

Menurut Dody, kewenangan tersebut telah dipertegas dalam surat keputusan (SK) penetapan pantarlih yang dikeluarkan oleh KPU.

Selain itu, proses pencocokan dan penelitian data pemilih tersebut juga tak luput dari pengawasan Bawaslu DKI Jakarta.

“Kami diawasi oleh teman-teman dari pengawas secara menyeluruh,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU DKI Jakarta telah memulai proses pencocokan dan penelitian data 8.315.669 pemilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Kepala Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah mengatakan bahwa hasil pemutakhiran data tersebut akan menjadi dasar menentukan kebutuhan logistik untuk Pilkada.

"Jumlah surat suara yang akan dicetak, jumlah TPS yang akan didirikan, termasuk jumlah KPPS yang akan bertugas itu sangat tergantung dari hasil pemutakhiran data pemilih ini yang nantinya akan kita tetapkan menjadi daftar pemilih tetap," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (25/6/2024).

Lebih lanjut, proses itu dilakukan dengan menerjunkan petugas pemutakhiran data sejak Senin (24/6/2024) kemarin hingga 24 Juli 2024.

Menurut Fahmi, petugas pemutakhiran data tersebut akan memvalidasi data pemilih di lapangan dengan pengecekan data kependudukan, dan akan mencoret konstituen yang tidak memenuhi syarat.