JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak perlu ragu dan takut untuk segera menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, dan merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasalnya, pendaftaran calon kepala daerah bakal dibuka dalam hitungan hari yakni pada 27-29 Agustus 2024. Sehingga, PKPU tersebut dibutuhkan sebagai pedoman.

“KPU harus bertindak sekarang, harus segera menetapkan PKPU sebelum tanggal 27 Agustus, yang menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK),” Mahfud dalam podcast bertajuk “Teruskan!! Kawal Konstitusi dari Para Begal” yang dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Jumat (23/8/2024).

Menurut Mahfud, KPU tidak perlu menunggu terbitnya Undang-Undang (UU) Tentang Pilkada yang baru karena DPR sudah membatalkan pengesahannya untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Sementara itu, dia juga mengatakan bahwa konsultasi dengan DPR sebelum mengesahkan PKPU adalah hal yang tidak mengikat. Sebab, keputusan tetap berada di tangan KPU sebagai lembaga independen, bukan DPR atau pemerintah.

“KPU kan sudah kirim surat ke DPR untuk segera (gelar) rapat kerja. Lalu, di situ KPU mengatakan saya mau ikut keputusan MK, sudah selesai. Tidak perlu persetujuan DPR. Tidak ada itu persetujuan. Persetujuan DPR itu, DPR dan pemerintah bersetuju dalam hal pembentukan undang-undang,” ujarnya menjelaskan.

Bahkan, Mahfud mengatakan, upaya KPU mengirim surat kepada DPR untuk melakukan rapat kerja terkait PKPU sudah merupakan bentuk konsultasi.

“Urusan konsultasi itu kan tidak mengikat dan hasil konsultasi itu enggak mengikat KPU loh. Itu bukan disetujui oleh DPR dan Pemerintah, (tapi) dikonsultasikan dan itu sebenarnya lebih teknis,” katanya.

Mantan Ketua MK ini pun menegaskan bahwa KPU bisa menolak pendapat DPR atau pemerintah dalam proses konsultasi tersebut.

Atas dasar itu, Mahfud menyarankan agar KPU segera menerbitkan PKPU terkait pelaksanaan pilkada mengingat kondisi politik sedang tidak menentu belakangan ini dan memicu kemarahan rakyat.

“Lebih baik daripada kita main-main dengan itu dan kemarahan rakyat semakin melebar, ya sudahlah gitu PKPU segera dibuat,” ujarnya.

KPU patuhi putusan MK

Sebagaimana diketahui, KPU menegaskan, tidak ada perubahan sikap sejak putusan MK terkait UU Pilkada terbit pada Selasa, 20 Agustus 2024, meski DPR sempat tancap gas merevisi UU Pilkada dan akhirnya batal disahkan.

"Kami sampaikan, kami ulangi lagi, sebagaimana berita beredar, KPU dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan MK," kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam jumpa pers, Kamis (22/8/2024) malam.

Selain itu, Afif mengatakan bahwa putusan MK mengenai syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas (threshold) pencalonan Pilkada 2024 berlaku sampai penetapan pasangan calon pada 22 September 2024.

Hal itu berarti, siapa calon yang ditetapkan sebagai calon kepala daerah yang akan berlaga pada Pilkada 2024 akan diproses menggunakan kriteria yang diputus MK.

Menurut dia, hal itu penting ditegaskan karena muncul kekhawatiran sebagian kalangan bahwa KPU hanya akan merujuk putusan MK pada masa pendaftaran calon 27-29 Agustus, tapi akan menggunakan revisi UU Pilkada ketika menetapkan pasangan calon pada 22 September 2024.

Afif juga menyatakan bahwa KPU tidak akan tebang pilih putusan MK yang akan diakomodir dalam PKPU. Sehingga, putusan MK terkait syarat usia calon kepala daerah hingga threshold pencalonan akan dimasukkan.

RDP dengan Komisi II DPR

Sementara itu, Komisi II DPR menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU guna membahas PKPU pada Senin (26/8/2024) pukul 10.00 WIB.

“Insya Allah besok hari Senin, kita akan tinggal putuskan saja, secara resmi, apa yang sudah disampaikan drafnya oleh KPU. Dan DPR bersama pemerintah setuju terhadap draf yang disampaikan oleh KPU," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

"Tinggal nanti formalnya di Senin kita menggelar dalam rapat konsultasi di rapat dengar pendapat Komisi II dengan pemerintah, dan penyelenggara pemilu,” ujarnya lagi.

Doli lantas mengaku bahwa rapat konsultasi tersebut sudah dijadwalkan sejak satu pekan lalu.

Terkait isi PKPU, Doli mengatakan, KPU bakal mengikuti amanat undang-undang yang berlaku

“Intinya adalah bahwa draf yang disampaikan oleh teman-teman KPU itu merujuk pada putusan terakhir. KPU kan dia institusi yang tugasnya adalah melaksanakan undang-undang, yang mana undang-undang yang berlaku itulah yang menjadi rujukan terhadap semua peraturan teknis yang dibuat oleh KPU maupun Bawaslu," ujar Doli.

"Karena berkaitan dengan soal pencalonan ini kita mempunyai putusan terakhir dari MK maka itu yang menjadi rujukan dan memang tugasnya KPU itulah melaksanakan undang-undang,” katanya lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masih ingat Almas Tsaqibbiru? Ia merupakan penggugat syarat usia capres-cawapres yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2023 lalu dan membukakan pintu untuk putra Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, maju Pilpres 2024.

Setelah Almas, kini adiknya, Arkaan Wahyu, mengajukan gugatan syarat usia calon kepala daerah ke MK lewat perkara nomor 89/PUU-XXII/2024.

Arkaan melalui kuasa hukumnya, Arif Sahudi, tidak malu-malu mengakui bahwa gugatan ini ditujukan terkait nasib adik Gibran, Kaesang Pangarep, pada Pilkada 2024.

Ia disebut tidak ingin Kaesang maju sebagai calon gubernur sebagaimana digadang-gadang selama ini.

"Mas Arkaan ini menginginkan untuk Mas Kaesang maju di Pilkada Solo saja, tidak ujuk-ujuk calon gubernur DKI atau Jateng. Maka, dengan gugatan ini dikabulkan, Kaesang hanya memenuhi syarat di Solo," kata Arif dalam jumpa pers terkait gugatan uji materi ke MK ini pada Senin (15/7/2024).

KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati Arif Sahudi (tengah), merupakan Kuasa hukum Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS), Arkaan Wahyu Re A (22), menggugat ketentuan penetapan syarat usia calon kepala daerah dalam Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam gugatan itu, Arkaan meminta agar penghitungan syarat usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak tanggal penetapan pasangan calon oleh KPU, dalam hal ini pada 22 September 2024.

Pada hari itu, usia Kaesang masih 29 tahun sehingga tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai gubernur.

Akan tetapi, gugatan berkenaan masalah kakak-beradik ini rupanya sarat masalah.

Dicecar hakim

Dalam sidang pendahuluan pada Senin (29/7/2024), perkara ini mendapatkan sejumlah sorotan dari hakim panel yang mengadili, yakni Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Arsul Sani.

Saldi, misalnya, mempertanyakan kedudukan hukum (legal standing) Arkaan Wahyu yang notabene mahasiswa Universitas Sebelas Maret.

"Apa dampaknya terhadap kerugian hak konstitusional pemohon kalau hal ini (syarat usia calon kepala daerah) tidak dimaknai seperti (yang ingin pemohon) maknai. Tolong legal standing diperkuat, belum kelihatan kerugian hak konstitusional itu," kata Wakil Ketua MK itu.

Saldi cs merasa persoalan sejak kapan syarat usia calon kepala daerah itu dihitung tak ada kaitannya dengan pemohon.

Sementara itu, hakim konstitusi Arsul Sani mempertanyakan keinginan pemohon dan kuasa hukumnya yang ingin agar pihak DPR dan pemerintah diundang dan didengarkan keterangannya dalam pemeriksaan perkara ini.

Pasalnya, DPR reses hingga 16 Agustus 2024. Sementara itu, pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah akan dibuka KPU secara serentak di setiap wilayah pada 27 Agustus 2024.

"Kalau yang Anda maksudkan untuk kepentingan pilkada setelah itu tidak masalah. Tapi kalau itu terkait Pilkada 2024, maka yang Anda minta itu menurut saya dari sisi waktu itu tidak logis," sebut Arsul.

KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati Almas tsaqibbirru pengugat wanprestasi kepada Gibran Rakabuming Raka

Sementara itu, hakim Arief Hidayat bingung karena sikap MK sudah jelas berkaitan dengan penafsiran syarat usia semacam itu.

Ia mengingatkan, Mahkamah telah menerbitkan putusan nomor 141/PUU-XXI/2023 yang pada intinya memutus bahwa penafsiran terkait syarat usia seperti ini merupakan ranah pembentuk undang-undang.

Putusan 141 itu, kata Arief, adalah perbaikan dari putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 hasil gugatan Almas, ketika MK tiba-tiba masuk menentukan syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden jelang Pilpres 2024.

"Sementara pendapat, percuma kayak begitu itu, kenapa hal yang sudah jelas diujikan," ucap Arief yang pernah menjabat Ketua MK itu.

Dugaan plagiasi

Kuasa hukum Arkaan yang hadir secara daring juga dicecar karena dugaan plagiasi.

Gugatan yang dilayangkan Arkaan hampir sama persis dengan gugatan uji materi perkara sejenis nomor 88/PUU-XXII/2024 dengan penggugat bernama Sigit Nugroho Sudibyanto.

Dua perkara ini merupakan besutan kantor hukum yang sama-sama dinakhodai oleh pengacara bernama Arif Sahudi.

"Anda dari kantor hukum yang sama. Ini setelah kami telisik, permohonan ini beberapa di antaranya seperti di-copy dan paste saja, (antara perkara nomor) 88 dan 89 itu. Jadi tolong ini harus hati-hati betul," kata Saldi Isra.

"Bukan tidak boleh mengambil argumentasi yang sama. Misalnya di perkara nomor 89, angka 12, 13, 14 itu sama dengan perkara nomor 88 yaitu pada angka 6, 7, 8, 9, 10," tegasnya.

Bukan cuma itu. Gugatan Arkaan diduga kuat hasil plagiasi dari perkara sejenis yang telah dilayangkan 2 mahasiswa, Fahrur Rozi dari UIN Syarif Hidayatullah dan Anthony Lee dari Podomoro University.

Dugaan plagiasi muncul lantaran gugatan Fahrur dan Antony sudah masuk ke MK sejak 27 Mei 2024. Sementara itu, gugatan Arkaan baru masuk ke MK pada 12 Juli 2024, sehari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan pertama Fahrur dan Antony.

Pada bagian III yang menjelaskan alasan pemohon, dugaan plagiasi itu tampak jelas. Struktur kalimat, kata per kata, hingga penggunaan tanda baca seluruhnya nyaris sama.

Dalam menerangkan ruang lingkup pasal yang diuji, kesamaan itu boleh jadi mencapai 100 persen. Lalu, dalam menerangkan dalil-dalil pokok permohonan, hanya ada 1 poin yang berbeda.

Fahrur dan Antony total mengajukan 14 poin. Sementara itu, Arkaan mengajukan 15 poin.

Namun, dari 15 poin itu, 14 di antaranya sama persis. Arkaan hanya menambahkan poin 4) terkait perlunya syarat usia calon kepala daerah yang jelas buat mempermudah penyelenggara pemilu.

Selebihnya, idem. Bagian IV soal petitum juga sama persis.

Perbandingan ini dilakukan Kompas.com atas dokumen permohonan uji materi kedua penggugat yang diunggah ke MK.

"Kami menyayangkan betul permohonan kami ini diduplikasi sedemikian rupa dalam dua permohonan yang disidangkan hari ini, perkara 88 dan 89/PUU- XXII/2024 oleh kantor hukum yang sama. Ini bisa dibandingkan beberapa poin yang sama persis titik koma pendalilannya dengan permohonan kami nomor 70/PUU-XXI/2024," tutur Fahrur kepada Kompas.com, Senin.

Ia mempertanyakan kredibilitas advokat dalam perkara ini. Dari segi etika profesi advokat, hal ini dianggap sangat bermasalah.

"Apalagi pemohonnya mahasiswa, Arkaan Wahyu, sebagai insan akademik perbuatan plagiasi semacam ini haram hukumnya. Motif uji materiilnya patut dipertanyakan, apakah benar-benar berangkat dari kesadaran dan kerugian hak konstitisional sebagai warga negara, atau hanya pansos dari ketenaran isu politis yang berkembang," kata dia.

Kompas.com meminta konfirmasi secara langsung hal ini kepada Arkaan sejak kemarin, namun yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan hingga berita ini disusun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah hakim konstitusi mempertanyakan kedudukan hukum (legal standing) Arkaan Wahyu menggugat syarat usia calon kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagai informasi, Arkaan merupakan mahasiswa Universitas Sebelas Maret.

Ia adik Almas Tsaqibbiru, anak Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), yang gugatannya terkait syarat usia capres-cawapres pernah dikabulkan MK pada 2023 lalu dan membukakan pintu untuk putra Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, maju Pilpres 2024.

"Apa dampaknya terhadap kerugian hak konstitusional pemohon kalau hal ini (syarat usia calon kepala daerah) tidak dimaknai seperti (yang ingin pemohon) maknai?" kata Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang pendahuluan 3 perkara berkaitan dengan penafsiran syarat usia minimal calon kepala daerah, Senin (28/7/2024).

"Tolong legal standing diperkuat, belum kelihatan kerugian hak konstitusional itu," tambahnya.

Dalam gugatan nomor 89/PUU-XXII/2024 itu, Arkaan meminta Mahkamah menambahkan tafsir "terhitung penetapan pasangan calon" pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada.

Pasal itu menyebut, calon gubernur dan wakilnya berusia minimum 30 tahun serta calon bupati/wali kota dan wakilnya berusia minimum 25 tahun, tanpa menegaskan sejak kapan usia itu dihitung.

Saldi cs merasa persoalan sejak kapan usia itu dihitung tak ada kaitannya dengan pemohon.

Sementara itu, hakim konstitusi Arsul Sani mempertanyakan keinginan pemohon dan kuasa hukumnya yang ingin agar pihak DPR dan pemerintah diundang dan didengarkan keterangannya dalam pemeriksaan perkara ini.

Pasalnya, DPR reses hingga 16 Agustus 2024. Sementara itu, pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah akan dibuka KPU secara serentak di setiap wilayah pada 27 Agustus 2024.

"Kalau yang Anda maksudkan untuk kepentingan pilkada setelah itu tidak masalah. Tapi kalau itu terkait Pilkada 2024, maka yang Anda minta itu menurut saya dari sisi waktu itu tidak logis," sebut Arsul.

"Ini penting supaya cara berpikir kita tidak anomali," tegas dia.

Sementara itu, Arkaan melalui kuasa hukumnya, Arif Sahudi, tidak malu-malu mengakui bahwa gugatan ini ditujukan terkait nasib putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, pada Pilkada 2024.

Ia disebut tidak ingin Kaesang maju sebagai calon gubernur sebagaimana digadang-gadang selama ini.

"Mas Arkaan ini menginginkan untuk Mas Kaesang maju di Pilkada Solo saja, tidak ujuk-ujuk calon gubernur DKI atau Jateng. Maka, dengan gugatan ini dikabulkan, Kaesang hanya memenuhi syarat di Solo," kata Arif dalam jumpa pers terkait gugatan uji materi ke MK ini pada Senin (15/7/2024).

Selain itu, Arkaan yang notabene warga Kelurahan Jebres disebut menginginkan keberlanjutan Gibran Rakabuming Raka memimpin Solo untuk diturunkan ke Kaesang Pangarep.

Syarat usia minimal maju pilkada menjadi polemik gara-gara Mahkamah Agung (MA) melalui putusan nomor 24 P/HUM/2024.

MA mengubah syarat usia calon dari sebelumnya dihitung dalam Peraturan KPU (PKPU) saat penetapan pasangan calon menjadi dihitung saat pelantikan calon terpilih. MA menilai bahwa PKPU itu melanggar UU Pilkada.

Putusan kontroversial MA dikaitkan dengan keuntungan yang akan didapatkan oleh Kaesang yang mulai digadang-gadang maju Pilkada 2024.

Seandainya menggunakan PKPU yang dibatalkan MA, Kaesang tidak memenuhi syarat maju Pilkada 2024 karena masih berusia 29 tahun pada saat penetapan calon dilakukan KPU pada 22 September 2024 mendatang.

Sementara itu, dengan putusan MA, Kaesang bisa saja maju karena pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 hampir pasti dilakukan pada 2025, setelah ia berulang tahun ke-30 pada 25 Desember 2024 kelak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim konstitusi Arief Hidayat menegaskan bahwa penafsiran dan penentuan syarat usia minimal calon kepala daerah merupakan ranah pembentuk undang-undang (open legal policy/kebijakan hukum terbuka).

Hal ini ia sampaikan saat menggelar sidang pendahuluan 3 perkara berkaitan dengan penafsiran syarat usia minimal kepala daerah, Senin (28/7/2024).

"Dalam pelajaran ilmu hukum, kuliah-kuliah di fakultas hukum, kalau di dalam konstitusi tidak ada yang secara eksplisit ditentukan, maka itu kewenangan siapa? Sekali lagi, saya bilang, menurut pendapat saya, itu bukan kewenangan badan peradilan, tetapi kewenangan pembentuk undang-undang, digeser ke mana boleh," kata Arief.

Eks Ketua MK tersebut juga menegaskan, posisi Mahkamah berkaitan dengan perkara semacam syarat usia ini sudah jelas dituangkan pada putusan nomor 141/PUU-XXI/2023 yang pada intinya memutus bahwa penafsiran terkait syarat usia seperti ini merupakan ranah pembentuk undang-undang.

Putusan 141 itu, kata Arief, adalah perbaikan dari putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 ketika MK tiba-tiba masuk menentukan syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden jelang Pilpres 2024.

Sementara itu, pada 3 perkara yang diujikan ini, yakni perkara nomor 88, 89, dan 90/PUU-XXII/2024, pemohon meminta Mahkamah memberi tafsir khusus dasar penghitungan usia minimal calon kepala daerah.

Pada perkara 88, pemohon meminta agar usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak pendaftaran calon ke KPU.

Lalu, pada perkara 89, usia minimal calon kepala daerah diminta dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU.

Sedangkan pada perkara 90, mohon meminta agar usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak pelaksanaan pemungutan suara.

Arief menyoroti 3 perkara ini boleh saja mendalilkan bahwa syarat usia minimal yang diatur dalam UU Pilkada bertentangan dengan sejumlah pasal di UUD 1945.

Namun, "batu uji" di dalam UUD 1945 yang digunakan para pemohon sama sekali tidak ada kaitannya dengan penafsiran dasar penghitungan syarat usia calon kepala daerah.

"Apakah memang betul di antara pasal-pasal itu ada yang menetapkan secara eksplisit soal usia? Kalau tidak ada, berarti penetapan usia syarat usia itu siapa yang berhak menentukan kalau di konsitusi tidak ada?" tegas Arief.

"Kalau badan peradilan menafsirkan, badan peradilannya bisa keliru. Kalau mau digeser-geser, dijelaskan secara tuntas oleh pembentuk undang-undang, ya terserah pembentuk undang-undang," tambahnya.

Syarat usia minimal maju pilkada menjadi polemik gara-gara Mahkamah Agung (MA) melalui putusan nomor 24 P/HUM/2024.

MA mengubah syarat usia calon dari sebelumnya dihitung dalam Peraturan KPU (PKPU) saat penetapan pasangan calon menjadi dihitung saat pelantikan calon terpilih. MA menilai bahwa PKPU itu melanggar UU Pilkada.

Putusan kontroversial MA dikaitkan dengan keuntungan yang akan didapatkan oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang mulai digadang-gadang maju Pilkada 2024.

Seandainya menggunakan PKPU yang dibatalkan MA, Kaesang tidak memenuhi syarat maju Pilkada 2024 karena masih berusia 29 tahun pada saat penetapan calon dilakukan KPU pada 22 September 2024 mendatang.

Sementara itu, dengan putusan MA, Kaesang bisa saja maju karena pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 hampir pasti dilakukan pada 2025, setelah ia berulang tahun ke-30 pada 25 Desember 2024 kelak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim konstitusi Arief Hidayat gerah dengan banyaknya gugatan uji materi berkaitan dengan syarat usia calon kepala daerah yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut dia, sikap MK sudah jelas berkaitan dengan penafsiran syarat usia semacam itu.

"Pengujian undang-undang kok semakin lama semakin aneh. Ada hal yang semestinya sudah dianggap jelas, kok diujikan, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan politik. Dalam khazanah ilmu hukum, pelajaran-pelajaran di fakultas hukum, hal-hal yang diujikan ini adalah hal yang sudah jelas," kata Arief dalam sidang pendahuluan 3 perkara berkaitan dengan penafsiran syarat usia minimal kepala daerah, Senin (28/7/2024).

"Bunyi undang-undangnya jelas. Kedua, putusan Mahkamah sudah menjelaskan itu. Sehingga persoalan-persoalan demikian ini sebetulnya harus dianggap oleh masyarakat sudah jelas, tidak perlu lagi dibawa ke MK, tapi itu hak warga negara dan setiap orang untuk mengajukan perkara ke MK," lanjut dia.

Arief menyoroti, berkenaan dengan gugatan ini, aturan yang diuji sudah memiliki tafsir yang tegas.

Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada mengatur, usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur 30 tahun serta calon bupati/wali kota dan wakilnya 25 tahun.

Kemudian, MK juga telah menerbitkan putusan nomor 141/PUU-XXI/2023 yang pada intinya memutus bahwa penafsiran terkait syarat usia seperti ini merupakan ranah pembentuk undang-undang.

Putusan 141 itu, kata Arief, adalah perbaikan dari putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 ketika MK tiba-tiba masuk menentukan syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden jelang Pilpres 2024.

Sementara itu, pada 3 perkara yang diujikan ini, yakni perkara nomor 88, 89, dan 90/PUU-XXII/2024, pemohon meminta Mahkamah memberi tafsir khusus dasar penghitungan usia minimal calon kepala daerah.

Pada perkara 88, pemohon meminta agar usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak pendaftaran calon ke KPU.

Lalu, pada perkara 89, usia minimal calon kepala daerah diminta dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU.

Sedangkan pada perkara 90, pemohon meminta agar usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak pelaksanaan pemungutan suara.

"Sementara pendapat, percuma kayak begitu itu, kenapa hal yang sudah jelas diujikan," ucap Arief yang pernah menjabat Ketua MK itu.

Syarat usia minimal maju pilkada menjadi polemik gara-gara Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan nomor 24 P/HUM/2024.

MA mengubah syarat usia calon dari sebelumnya dihitung dalam Peraturan KPU (PKPU) saat penetapan pasangan calon menjadi dihitung saat pelantikan calon terpilih. MA menilai bahwa PKPU itu melanggar UU Pilkada.

Putusan kontroversial MA dikaitkan dengan keuntungan yang akan didapatkan oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang mulai digadang-gadang maju Pilkada 2024.

Seandainya menggunakan PKPU yang dibatalkan MA, Kaesang tidak memenuhi syarat maju Pilkada 2024 karena masih berusia 29 tahun pada saat penetapan calon dilakukan KPU pada 22 September 2024 mendatang.

Sementara itu, dengan putusan MA, Kaesang bisa saja maju karena pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 hampir pasti dilakukan pada 2025, setelah ia berulang tahun ke-30 pada 25 Desember 2024 kelak.