Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada peluang besar pendanaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari industri keuangan nonbank (IKNB).

Dari data OJK terbaru yang dikutip Selasa (24/9/2024), pendanaan UMKM per Juli 2024 didominasi oleh pendanaan dari perusahaan pembiayaan atau multifinance.

Penyaluran perusahaan pembiayaan untuk kategori usaha UMKM per Juli 2024 sebesar Rp182,56 triliun, naik 1,49% month-to-month (mtm) dibanding Rp179,87 triliun, dan naik 11,23% year on year (yoy) jika dibandingkan Juli 2023 sebesar Rp164,12 triliun. Presentase pembiayaan UMKM perusahaan pembiayaan per Juli ini mencakup 35,04% dari total penyaluran pembiayaan multifinance di periode tersebut.

Sementara, penyaluran dari perusahaan pembiayaan syariah kepada UMKM per Juli 2024 sebesar Rp4,39 triliun, naik 0,49% mtm dibanding Rp4,37 triliun pada Juni 2024, atau naik 7,12% jika dibanding Rp4,10 triliun pada Januari 2024. Presentase pembiayaan syariah kepada sektor UMKM ini mencakup 15,54% dari total pembiayaan syariah di periode tersebut.

Untuk pembiayaan UMKM dari fintech peer-to-peer lending (P2P lending) atau pinjaman online, outstanding pinjaman kepada UMKM perseorangan per Juli 2024 mencapai Rp15,14 triliun, turun 9,25% mtm dibanding Rp16,68 triliun pada Juni 2024, atau turun 13,02% yoy jika dibanding Rp17,41 triliun pada Juli 2023.

Sementara itu, outstanding pinjaman P2P lending untuk UMKM badan usaha per Juli 2024 mengalami kenaikan meski angkanya lebih kecil. Posisinya berada di Rp4,94 triliun atau naik 29% mtm dibanding Rp3,83 triliun pada Juni 2023, dan naik 18,79% yoy jika dibandingkan Rp4,16 triliun pada Juni 2023.

OJK sendiri pada 2022 telah melakukan riset internal. Dengan menggunakan angka kebutuhan pendanaan UMKM nasional pada 2021, didapatkan angka Rp1.519 triliun yang menjadi kebutuhan UMKM yang bisa didukung oleh sektor IKNB.

Namun dari Rp1.519 triliun itu, OJK menghitung kapasitas pembiayaan IKNB hanya mampu memenuhi kebutuhan sebesar Rp229 triliun atau hanya 15% saja.

Bisnis.com, JAKARTA -- Industri P2P lending atau pinjaman online (pinjol) saat ini dihadapkan dengan risiko kredit macet di tengah penurunan kelas menengah.

Sekjen Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Tiar N. Karlaba mengatakan dengan berkurangnya jumlah kelas menengah, daya beli masyarakat secara keseluruhan juga menurun. Hal itu menurutnya membuat banyak individu kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran kredit.

"Menghadapi tantangan ini, penerapan teknologi seperti artificial intelligence dan big data dapat membantu fintech lending dalam melakukan penilaian kredit yang lebih akurat dan efisien," kata Tiar kepada Bisnis, Rabu (4/9/2024).

Strategi lainnya, perusahaan pinjaman online juga didorong untuk menawarkan produk-produk yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. "Misalnya, produk pinjaman dengan tenor yang lebih pendek atau produk dengan agunan," jelasnya.

Kondisi ini membuat AFPI mempertimbangkan untuk mengkoreksi target outstanding pembiayaan tahun ini yang mulanya ditargetkan tumbuh 7% dari tahun lalu.

Sementara itu, perusahaan P2P lending Modalku tahun ini tetap berharap dapat mencatatkan pertumbuhan pembiayaan dibandingkan pada 2023.

Country Head Modalku Indonesia Arthur Adisusanto menjelaskan strateginya adalah dengan selektif menyalurkan dana kepada UMKM dengan potensi pertumbuhan positif. "Kami melakukan penilaian kredit yang komprehensif untuk memastikan portofolio pendanaan tetap sehat," kata Arthur.

Selain itu, Modalku juga terus menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam menjalankan proses pendanaan sebagai bentuk strategi mitigasi risiko.

"Kami juga terus menyempurnakan kriteria penilaian kelayakan penerima dana, dengan kalibrasi berkala berdasarkan data historis penyaluran dan pembayaran kembali. Kriteria tersebut mengacu pada prinsip 5C [Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral] sesuai dengan SEOJK Nomor 19 Tahun 2023," kata dia.

Berbeda dengan AFPI dan Modalku, P2P lending Akseleran tidak terlalu ambil pusing dengan tren menurunnya kelas menengah. Group CEO & Co Founder Akseleran, Ivan Nikolas menilai tren kredit macet tidak bisa dikaitkan langsung dengan penurunan kelas menengah.

Menurutnya, kualitas kredit pinjaman online lebih dipengaruhi oleh dampak itu suku bunga Bank Indonesia. Dia menjelaskan, ketika suku bunga naik, maka bunga pinjaman akan naik juga. Hal ini menurutnya menyebabkan beban bunga dari peminjam bertambah, sehingga risiko kredit macet bisa bertambah.

Dalam tren penurunan kelas menengah ini, Ivan mengatakan pihaknya tidak menyiapkan strategi khusus. "Belum ada menyikapi secara khusus. Tentu kami terus melihat perkembangan perekonomian kita dan melakukan adjustment yang diperlukan dari waktu ke waktu terkait manajemen risiko," tegasnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle class selama 2019 sampai dengan 2024 menjadi 47,85 juta. Secara tahunan, jumlah kelas menengah juga turun dari 2023 yang sebanyak 48,27 juta orang.

Apabila dibandingkan dengan data kredit macet di P2P lending, TWP90 per Juni 2024 mengalami penurunan menjadi 2,79% baik secara bulanan maupun tahunan. Akan tetapi, outstanding kredit macet untuk kelompok usia produktif antara 35 sampai 54 tahun naik menjadi Rp557,34 miliar per Juni 2024, dari Rp541,26 miliar pada Juni 2023 YoY.

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menargetkan outstandingP2P lending atau pinjaman online (pinjol) sepanjang 2024 bisa tumbuh 7% secara tahunan atau year-on-year (yoy) dibandingkan dengan realisasi pada 2023. Namun, asosiasi melihat adanya kemungkinan koreksi dari target ini.

Sebagai informasi, outstanding pembiayaan pinjol pada 2023 adalah senilai Rp59,64 triliun. "Mengingat situasi yang dinamis, koreksi terhadap target penyaluran pembiayaan tahun ini menjadi langkah yang sangat mungkin," kata Sekretaris Jenderal AFPI Tiar N. Karbala kepada Bisnis, Rabu (4/9/2024).

Tiar mengatakan, prioritas utama bagi fintech lending adalah menjaga kualitas aset dan meminimalisir risiko kredit macet.

Dia menegaskan, pertumbuhan yang berkelanjutan dan sehat jauh lebih penting daripada mengejar target penyaluran yang terlalu agresif.

Selain itu, Tiar mengatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja industri.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle class selama 2019 sampai dengan 2024 menjadi 47,85 juta. Secara tahunan, jumlah kelas menengah juga turun dari 2023 yang sebanyak 48,27 juta orang.

"Dengan berkurangnya jumlah kelas menengah, daya beli masyarakat secara keseluruhan juga menurun. Hal ini membuat banyak individu kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran kredit, terutama bagi mereka yang mengandalkan pendapatan tetap," kata Tiar.

Kata Tiar, hal itu berkorelasi dengan kemampuan masyarakat memenuhi kewajiban membayar kredit mereka. Jika dibandingkan dengan data kredit macet di P2P lending, TWP90 per Juni 2024 mengalami penurunan menjadi 2,79% baik secara bulanan maupun tahunan.

Akan tetapi, TWP90 untuk kelompok usia produktif antara 35 sampai 54 tahun naik menjadi Rp557,34 miliar per Juni 2024, dari Rp541,26 miliar pada Juni 2023.

"Seringkali penurunan kelas menengah ini diiringi pula dengan peningkatan tingkat pengangguran, yang memperparah kemampuan masyarakat dalam membayar utang," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar menargetkan outstanding pembiayaan online tahun ini bisa tumbuh dibanding pada 2023. "Harusnya bisa ya, target kita growth di 7%," kata Entjik kepada Bisnis, Kamis (29/8/2024).

Target pertumbuhan tersebut relatif lebih kecil dibanding realisasi pertumbuhan outstanding pinjaman online dari 2021 hingga 2023 yang konsisten catatkan pertumbuhan dua digit.

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menargetkan outstandingpinjaman online (pinjol) pada tahun ini bisa tumbuh 7% secara tahunan atau year-on-year (yoy) dibandingkan dengan 2023.

Target pertumbuhan tersebut lebih kecil dibanding pertumbuhan pada periode-periode sebelumnya.

Outstanding pembiayaan pinjol dari 2021, 2022, dan 2023 berturut-turut adalah Rp29,88 triliun (naik 95,05%), Rp51,12 triliun (naik 71,09%), dan Rp59,64 triliun (naik 16,67%).

Sementara, outstanding pembiayaan pinjol pada semester I/2024 atau Juni 2024 mencapai Rp66,79 triliun, naik 26,73% dibanding Rp52,70 triliun pada Juni 2023.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menargetkan capaian 2024 bisa melampaui outstanding pembiayaan pada 2023. "Harusnya bisa ya, target kita growth di 7%," kata Entjik kepada Bisnis, Kamis (29/8/2024).

Entjik menegaskan target pertumbuhan tersebut juga dibarengi dengan kualitas kredit yang sehat. Dalam rentang 2021 hingga Juni 2024, tingkat wanprestasi atau TWP90 memang tetap terjaga di bawah ketentuan OJK sebesar 5%. TWP90 pada Juni 2024 bahkan membaik menjadi 2,79% dari 3,29% pada Juni 2023.

Target pertumbuhan yang tidak agresif tersebut dapat dimaklumi jika melihat performa industri pinjol pada paruh pertama 2024 ini. OJK mencatat laba P2P lending Juni 2024 turun 25,41% yoy menjadi Rp336,01 miliar dari Rp450,51 miliar pada Juni 2023.

Hal itu selaras dengan pendapatan operasional yang juga turun 13,68% yoy menjadi Rp6,45 triliun dari Rp5,67 triliun. Pendapatan non-operasional juga turun 45,73% yoy menjadi Rp92,45 miliar dari Rp170,37 miliar.

Pendapatan pinjol tersebut tergerus karena batas atas manfaat ekonomi atau bunga pinjol yang semakin kecil, ditambah adanya penambahan beban biaya perusahaan seperti biaya kontrol risiko (risk control cost) dan biaya akuisisi nasabah (customer acquisition cost).

"Karena akhir-akhir ini kualitas peminjam baru menurun, banyaknya fraud ataupun kelompok galbay [gagal bayar] yang terus mencoba untuk menembus agar pinjamannya bisa cair," kata Entjik.

Untuk memastikan keberlangsungan industri pinjol, Entjik mengatakan pihaknya intens berkoordinasi dengan OJK dan berharap ada monitoring dan evaluasi atas nilai manfaat ekonomi pinjol.

Sementara itu, untuk mengejar target pertumbuhan outstanding pembiayaan mencapai 7% tahun ini, AFPI akan memaksimalkan nasabah-nasabah yang sudah ada daripada menjangkau nasabah baru. Hal itu diharap bisa menekan beban biaya yang ditanggung perusahaan saat laba mereka tergerus.

"Saat ini lebih fokus pada existing customer yang track record-nya bagus, sehingga NPL [non-performing loan] bisa ditekan. Karena untuk existing customer tidak diperlukan biaya yang besar," tegasnya.

JAKARTA, investor.id – Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) mengusulkan salah satu cara fintech p2p lending penyedia layanan pinjaman online (pinjol) supaya bisa menekan tingkat gagal bayar. Usul yang dimaksud adalah dapat mengakses data PT PLN dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Akses data PT PLN ini khususnya mengenai perilaku masyarakat tentang membayar tagihan listrik. Sementara data BPJS dimanfaatkan untuk melihat kepatuhan perihal membayar iuran. Kedua hal ini bisa memperkuat mesin skor kredit (credit scoring) dari fintech p2p lending menganalisis kelayakan suatu pengajuan pinjaman.

Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (ASFI), Ronald Yusuf Wijaya saat dihubungi Selasa (23/7/2024). Namun dalam hal ini, perizinan akses data tersebut perlu lebih dulu mendapat perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga hanya fintech p2p lending tertentu yang bisa memanfaatkan layanan tersebut.

“Hal-hal seperti ini yang saya pikir ke depannya tugasnya asosiasi dengan otoritas untuk melihat aturan-aturan baru yang bisa lebih pro kepada penyelenggara untuk melindungi kemungkinan dari gagal bayar yang makin tinggi,” ungkap Ronald.

Sementara itu, penguatan infrastruktur dan kemampuan analisis kredit juga perlu terus dilakukan masing-masing fintech p2p lending. Ronald berharap supaya setiap penyelenggara meningkatkan kemampuan untuk menganalisa, mencari sumber data yang lebih akurat, dan bisa mendeteksi penggunaan aplikasi pinjol dari calon penerima pinjaman (borrower).

Hal ini berkaca dari investigasi yang dilakukan ASFI ketika menemui sejumlah nasabah yang terlilit utang hingga menggunakan 10 aplikasi pinjol. Dalam investigasi itu, ditemukan perilaku bahwa pinjaman yang diajukan cenderung digunakan untuk membayar utang yang sudah ada.

“Sehingga kita sepakati ada aturan baru bahwa nasabah hanya boleh pinjam dari maksimal 6 platform. Sedangkan yang produktif hanya bisa dari 3 platform maksimal,” pungkas Ronald.

Berdasarkan data OJK, rasio gagal bayar pinjol yang diukur dari tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) berada di posisi 2,91% pada Mei 2024. Angka bergerak naik kalau dibandingkan April 2024 yang tercatat sebesar 2,79%.

Usul dan harapan dari AFSI tersebut seiring dengan upaya OJK untuk mendorong peningkatan kualitas dan nilai penyaluran pinjaman fintech p2p lending kepada UMKM. Adapun OJK berencana untuk meningkatkan limit pinjaman dari fintech p2p lending dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar.

Bagi Ronald, rencana OJK ini hanya akan relevan jika diperuntukan untuk jenis pinjaman produktif kepada pelaku UMKM. Sebaliknya, jika pinjol tersebut diberikan untuk memenuhi konsumtif, pihaknya khawatir akan banyak nasabah yang tidak sanggup membayar kewajibannya dan berakhir terlilit utang.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Porsi pendanaan peer to peer lending (P2P lending) atau pinjaman online (pinjol) untuk sektor produktif trennya menurun sejak hingga Mei 2024 ini. Pada Februari 2024 tercatat porsi pembiayaan produktif sebesar 45,52% pada, kemudian menurun menjadi 31,52% dari total pendanaan pada Mei 2024.

Untuk mendongkrak porsi pembiayaan ke sektor produktif, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini menyusun Rancangan POJK yang meningkatkan batas atas pendanaan produktif dari yang Rp2 miliar menjadi Rp10 miliar.

Group CEO & Co Founder PT Akseleran Ivan Nikolas mengatakan kenaikan batas atas tersebut sudah menjadi usulan penyelenggara P2P lending sejak lama.

Ivan menjelaskan, pelaku UMKM juga ada yang kategori usaha menengah, tidak hanya kecil dan mikro. Kategori ini bisa memiliki modal hingga Rp10 miliar, dan omzet usahanya mencapai Rp50 miliar per tahun.

"Nah, usaha yang omzetnya sampai dengan Rp50 miliar per tahun tentu butuh modal kerja tambahan lebih dari Rp2 miliar dan dalam pandangan kami kebutuhan modal kerja tambahannya ini bisa sampai Rp10 miliar-Rp15 miliar," kata Ivan kepada Bisnis, Jumat (19/07/2024).

Sebagai penyelenggara pinjaman online, Akseleran fokus menyasar 95% pendanaannya ke sektor produktif.

Sampai semester I/2024 penyaluran pinjaman Akseleran mencapai Rp1,45 triliun, tumbuh sekitar 5% dibanding semester I 2023.

Ivan menargetkan pembiayaan Akseleran tahun ini menyentuh angka Rp3,4 triliun, naik 20% dibandingkan dengan 2023 yang sebesar Rp2,85 triliun.

"Harapannya BI rate tidak naik lagi sehingga demand financing bisa lebih kuat dan kami bisa memiliki lebih banyak deal flow," ujar Ivan.

Adapun, OJK telah membuat Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028 yang bertujuan agar meningkatkan kontribusi positif terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional. Akseleran optimistis kenaikan batas atas sektor produktif bisa meningkatkan porsi pendanaan ke sektor tersebut.

"Tentu dengan kenaikaan batas ini akan mendorong penyaluran lebih besar. Karena artinya kami bisa layani borrower usaha menengah lebih banyak dan dengan volume yang juga lebih besar," kata Ivan.